Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

UUD 1945 UU No. 17 Tahun 2003 UU No. 1 Tahun 2004 Prinsip Dasar Keuangan Negara Prinsip-Prinsip Umum Pengelolaan Keuangan Negara (Hukum Tata Negara) Kaidah.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "UUD 1945 UU No. 17 Tahun 2003 UU No. 1 Tahun 2004 Prinsip Dasar Keuangan Negara Prinsip-Prinsip Umum Pengelolaan Keuangan Negara (Hukum Tata Negara) Kaidah."— Transcript presentasi:

1

2 UUD 1945 UU No. 17 Tahun 2003 UU No. 1 Tahun 2004 Prinsip Dasar Keuangan Negara Prinsip-Prinsip Umum Pengelolaan Keuangan Negara (Hukum Tata Negara) Kaidah Administratif Pengelolaan Keuangan Negara (Hukum Administrasi Keu. Negara) UU No. 15 Tahun 2004 Prinsip-Prinsip Umum Pemeriksaan Keuangan Negara

3 Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. (Pasal 1 UU No. 17/2003)

4 TIDAK DIPISAHKANDIPISAHKAN TINGKAT FLEKSIBILITAS DIAGRAM TINGKAT FLEKSIBILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA Public Service Obligation

5 . Satker Biasa : 1. Satker Biasa :  Non Profit  Tidak Otonom  Pengelolaan Keuangan mengacu kepada peraturan yang berlaku umum sesuai dengan mekanisme APBN  Kekayaan Negara yang Tidak Dipisahkan Perusahaan Negara/BUMN : 2. Perusahaan Negara/BUMN :  Profit Oriented  Otonom  Pengelolaan Keuangan Bisnis Murni  Kekayaan Negara yang Dipisahkan Satker dengan PK BLU : 3. Satker dengan PK BLU :  Not For Profit  Semi Otonom/Otonom  Pengelolaan Keuangan mengacu kepada mekanisme APBN namun diberikan fleksibilitas sesuai dengan PP 23/2005  Kekayaan Negara yang Tidak Dipisahkan

6  Mengapa BLU – alasan utama – meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik.  Paradigma baru: – Let the Managers Manage – Let the Managers Manage – dengan memberikan kesempatan/kewenangan kepada manajer pengelola jasa- jasa pemerintah untuk menggunakan anggaran dengan cara yang paling efisien. – Make the Managers Manage – Make the Managers Manage – memastikan bahwa manajer menghasilkan kinerja.  Pengaturan BLU – Merupakan wadah implementasi enterprising the government dan penganggaran berbasis kinerja.enterprising the government

7 BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. (Pasal 1 PP No. 23/2005)

8 Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa melalui:  Fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi dan produktivitas  Penerapan praktek bisnis yang sehat.praktek bisnis yang sehat. (Pasal 2 PP No. 23/2005)

9 1. Berkedudukan sebagai lembaga pemerintah (bukan kekayaan negara yang dipisahkan) 2. Menghasilkan barang/jasa yang seluruhnya/sebagian dijual kepada publik 3. Tidak mengutamakan mencari keuntungan (laba) Tidak mengutamakan mencari keuntungan (laba) 4. Dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas ala korporasi 5. Rencana kerja/anggaran dan pertanggungjawaban dikonsolidasikan pada instansi induk 6. Pendapatan BLU dapat digunakan langsung 7. Pegawai dapat terdiri dari PNS dan Profesional Non-PNS 8. Bukan sebagai subyek pajak Bukan sebagai subyek pajak

10 1. Pendapatan 1. Pendapatan  dapat digunakan langsung 2. Belanja 2. Belanja  flexible budget dengan ambang batas.flexible budget dengan ambang batas. 3. Pengelolaan Kas 3. Pengelolaan Kas  pemanfaatan idle cash, hasil untuk BLU 4. Pengelolaan Piutang 4. Pengelolaan Piutang  dapat memberikan piutang usaha, penghapusan piutang sampai batas tertentu 5. Utang 5. Utang  dapat melakukan utang sesuai jenjang, tanggung jawab pelunasan pada BLU 6. Investasi 6. Investasi  jangka panjang ijin Menkeu 7. Pengelolaan Barang 7. Pengelolaan Barang  dapat dikecualikan dari aturan umum pengadaan, barang inventaris dapat dihapus BLU 8. Remunerasi 8. Remunerasi  sesuai tingkat tanggung jawab dan profesionalisme 9. Surplus/Defisit 9. Surplus/Defisit  surplus dapat digunakan untuk tahun berikutnya, defisit dapat dimintakan dari APBN. 10. Pegawai 10. Pegawai  PNS dan Profesional Non-PNS 11. Organisasi dan Nomenklatur 11. Organisasi dan Nomenklatur  (diserahkan kepada K/L & BLU ybs dengan persetujuan Menpan)

11  Persyaratan Substantif BLU, fungsi dasar pelayanan publik  a.l. pendidikan, kesehatan;  Persyaratan Teknis BLU diatur oleh Kementerian/Lembaga teknis  sanggup meningkatkan kinerja pelayanan dan keuangan;  Persyaratan Administratif diatur oleh Menteri Keuangan antara lain :  Pernyataan Kesanggupan untuk Meningkatkan Kinerja;  Pola Tata Kelola;  Rencana Strategis Bisnis ;  Laporan Keuangan Pokok;  Standar Pelayanan Minimum; dan  Laporan Audit Terakhir/Pernyataan Bersedia Diaudit.

12 Instansi/CalonBLUMenteri/Pimpinan LembagaMenteri Keuangan Persyaratan substantif memenuhi Tidak diusulkan usulkan BLU usulan Teliti Persyaratan teknis usulan diteruskan usulan Teliti Persyaratan administrasi Penetapan BLU Penuh Penetapan BLU bertahap Tdk disetujui Tdk diusulkan tidak ya tidak ya memuaskan kurang

13  Pemahaman atas peraturan-peraturan tentang BLU;  Pengaturan institusi BLU;  Pengembangan sistem dan prosedur pelayanan publik (bussiness process) sesuai tujuan dan jenis BLU;  Pengembangan SDM terutama di bidang manajemen dan keuangan;  Penyediaan sarana dan prasarana layanan/kegiatan;  Sistem infomasi keuangan dan kinerja yang memadai;  Perubahan pola pikir (mindset) dari birokrasi menjadi government entrepeneur.

14  BLU merupakan wujud transformasi bagi instansi pemerintah yang melakukan fungsi operasional pelayanan publik dengan mengedepankan efektivitas dan efisiensi;  BLU berkedudukan sebagai agen dari instansi induk (K/L);  BLU diciptakan sebagai wadah implementasi anggaran berbasis kinerja;  BLU dikendalikan melalui penganggaran dan akuntabilitas, namun diberikan fleksibilitas dalam manajemen operasionalnya;  BLU dalam memberikan pelayanan dapat memperoleh imbalan atas barang/jasa yang dihasilkan/diberikannya.

15


Download ppt "UUD 1945 UU No. 17 Tahun 2003 UU No. 1 Tahun 2004 Prinsip Dasar Keuangan Negara Prinsip-Prinsip Umum Pengelolaan Keuangan Negara (Hukum Tata Negara) Kaidah."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google