Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Oleh Agus Suryono TINJAUAN UMUM PENGAWASAN Berfungsi meningkatkan kebertanggungjawaban (accountability) dan keterbukaan (transparency) sektor publik.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Oleh Agus Suryono TINJAUAN UMUM PENGAWASAN Berfungsi meningkatkan kebertanggungjawaban (accountability) dan keterbukaan (transparency) sektor publik."— Transcript presentasi:

1

2 Oleh Agus Suryono

3 TINJAUAN UMUM

4 PENGAWASAN Berfungsi meningkatkan kebertanggungjawaban (accountability) dan keterbukaan (transparency) sektor publik. Menekankan langkah pembenahan atau koreksi jika dalam suatu kegiatan terjadi kesalahan atau perbedaan dari tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan. Pengawasan mengandung makna penegakan hukum dan disiplin.

5 RENSTRA PEMBANGUNAN FILOSOFIS/IDE DASAR VISI MISI TUJUAN TARGET/SASARAN KEBIJAKSANAAN PROGRAM PROYEK STANDART OPERATING PROCEDURE Protap Juklak Juknis Rasionalitas Doktrin Rasionalitas Perilaku/ Pelaksanaan Konsisten

6 TAHAPAN PENYUSUNAN RENSTRA NOW?HOW?FUTURE? Analisis SWOT, BSC Visi, Misi Isu-Isu Strategik Kebijakan Dasar Tujuan (Objektive) ProgramSasaran (Target) Proyek dan Kegiatan Capaian Output (Goals, Achievement)

7 EXISTING CONDITION FUTURE CONDITION ISU STRATEGIK IDENTIFIKASI MASALAH AKAR MASALAH ALTERNATIF SOLUSI RENSTRA/RENOP

8 BY RESEARCH BY FILING/ INTUITION PLANNING + PROGRAMMING+PROCEDURE (SYSTEM)

9 FORMULASI KEBIJAKAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN EVALUASI KEBIJAKAN KETERANGAN (TREND) +++Ideal, Logis ++-Why? Aneh Wajar, Logis

10 BAHAN BACAAN (Referensi)

11 REFERENSI Agustino, L Dasar - Dasar Kebijakan Publik, Bandung, Anfabeta. Anderson, James E Public Policy Making, Second Edition. United State pf America: Holt, Rinehart, and Winston. Danim, S Pengantar Penelitian Kebijakan. Jakarta : Bumi aksara Dunn, William,N, 1984, Analisa Kebijaksanaan Publik, Yogyakarta, Hanindita Dye, Thomas R Understanding Public Policy, Fourth Edition. Prentice Hall. Inc. Englewood Cliffs. Edwards, George C Implementing Public Policy. Washington D.C : Congressional Quarterly Press. Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, 1994, Kebijakan Publik dan Pembangunan, Malang, IKIP. Ilham, Eko, 2006, Evaluasi Kebijakan Pendidikan Tinggi di Indonesia, Malang, Agritek - Yayasan Pembangunan Nasional

12 Islamy, Irfan M Prinsip – Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara, Jakarta, Bumi Aksara. Jone, Charles O Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta, Rajawali. Grindle, Merilee Politics and Policy Implementation In The Third World, Princeton, New Jersey : Princeton University Press. Lubis, Ibrahim Pengendalian dan Pengawasan. Jakarta: Ghalia Indonesia Mahsun, Mohamad,2006, Pengukuran Kinerja Sektor Publik, Yogyakarta, FE-UGM, BPFE. Muljadi, Arief,2006, Manajemen Strategik: Perencanaan dan Manajemen Kinerja, Jakarta, Prestasi Pustaka Publishing. Nasir, M.Safar,dkk, 2003, Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah, Yogyakarta, UAD Press – Fakultas UAD.

13 Nugroho, Riant Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta, Gramedia. Nugroho, Riant Kebijakan Publik Untuk Negara – Negara Berkembang: Model Model Perumusan, Implementasi dan Evaluasi. Jakarta, Elex Media Komputindo. Parsons, Wayne Public Policy, Pengantar Teori dan Praktek Analis Kebijakan, (Penerjemah Tri Wibowo Budi Santoso). Jakarta : Kencana ,1997. Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis. Edward Elgar Publishing Limited UK. Edward Elgar Publishing Inc. USA. Ripley, Randall B and Franklin, Grace A. 1982,Bureaucracy and Policy Implementation. Georgetown-Ontario : The Dorsey Press. Saffell, David C and Basehart, Harry State and Local Government Politics and Public Policies. New York : McGraw hill companies, Inc.

14 Soenarko Public Policy, Surabaya : Unair Press Soeprapto, Riyadi, 2000, Perencanaan Evaluasi Kebijakan Publik, Malang, UM Press , 2000, Evaluasi Kebijakan Publik Suatu Pendekatan, Malang, UM Press Wahab, Solichin Abdul Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Malang : UMM Press , Analisis Kebijaksanaan: Dari formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Jakarta: Bumi aksara , Analisis Kebijakan Publik: Teori Dan Aplikasinya. Malang, Danar Wijaya – Brawijaya University Press , 1997, Evaluasi Kebijakan Publik, Malang, FIA Unibraw - IKIP Wibawa, Samodra, 1994, Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta, Raja Grafindo Persada.

15 Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

16 PENDAHULUAN (Introduction)

17 ORLA, ORBA = Kebijakan Rezim ORDE REFORMASI = Kebijakan Publik/Negara Jadi, Ilmu Kebijakan Publik di Indonesia sangat menantang sebagai sesuatu yang baru dan langka (Challenging)

18 TERMINOLOGI Policy = kebijakan, bukan kebijaksanaan Public Policy = kebijakan publik, bukan kebijaksanaan publik atau kebijaksanaan negara Public = bukan negara, tapi domain state, society, dan private (governance) Public = aliran anglo saxon Amerika State, Government = aliran kontinental (eropa, Belanda, Inggris), tata negara, tata pemerintah, tata negara, tertib administrasi

19 MAINSTREAM PUBLIC POLICY ALIRAN KONTINENTAL (EROPA, BELANDA, BRITISH) ALIRAN ANGLO SAXON (AMERIKA) ?

20 Kebijakan publik: apa yang diputuskan untuk dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah Maknanya: hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional Dilihat sebagai aksi pemerintah dalam menghadapi masalah, dengan mengarahkan perhatian terhadap “siapa, mendapatkan apa, kapan dan bagaimana (who, get what, when, how)”. KEBIJAKAN PUBLIK

21 Thomas R. Dye (1972) “ Anything a government chooses to do or not to do.” Kebijakan publik melihat berbagai aspek dari perilaku atau tindakan yang dilakukan Pemerintah. Lembaga/institusi pembuat kebijakan publik adalah Pemerintah, artinya stakeholders lainnya bukan merupakan pembuat kebijakan publik. Kebijakan publik mengacu pada apa langkah yang dilakukan oleh Pemerintah. How if government to do nothing or status quo?

22 William I. Jenkins (1978) “Public policy as a set of interrelated-decisions taken by a political actor or group of actors concerning the selection of goals.” Jenkins melihat kebijakan publik sebagai suatu “proses”, artinya terdapat rangkaian kebijakan sebelumnya yang dijadikan landasannya ( interrelated decisions ). Public policy-making as a goal-oriented behaviour (to evaluate public policy).

23 - EKSEKUTIF - Swasta - Masyarakat - EKSEKUTIF - LEGISLATIF - Swasta - Masyarakat - LEGISLATIF - EKSEKUTIF (Atasan Langsung) - Swasta - Masyarakat - Yudikatif EVALUASI IMPLEMENTASI FORMULASI

24 BENTUK KEBIJAKAN PUBLIK Regulatory: mengatur perilaku orang dan masyarakat Ekstraktif : bagaimana menarik sumber-sumber material dan non-material untuk kepentingan negara (menyedot dan mengelola yang menguntungkan negara) Distributive: melakukan distribusi atau memberikan akses terhadap sumberdaya tertentu Redistributive: mendistribusikan kembali kekayaan yang ada Constituent: ditujukan untuk melindungi negara

25 PERUMUSAN MASALAH SEBAGAI INTI KEBIJAKAN PUBLIK Inti kebijakan publik terletak pada pengenalan atau kemampuan dalam mengidentifikasi permasalahan dan masalah kebijakan Apa yang dipertimbangkan sebagai masalah dan bagaimana suatu masalah didefinisikan tergantung pada bagaimana para pembuat kebijakan berusaha menunjukkan suatu isue atau peristiwa

26 CONTOH : MENGENAL PERISTIWA/FENOMENA TTT (tentang kehidupan/kemiskinan di jalanan) ISU : adanya dampak dari peristiwa/fenomena (banyak orang yang tidur dijalanan sebagai akibat bencana alam, gepeng, anak jalanan) MASALAH : Mereka tidak memiliki rumah/ tempat tinggal/ rumah singgah AGENDA KEBIJAKAN: Bangun rumah susun/ tempat tinggal/ rumah singgah sebanyak mungkin Sayangnya, banyak orang setuju dengan isu-nya, tetapi sejauhmana ketepatan azas efektif, efesien, dan kemanfaatan kedepan (sustainable development) --- Ini juga masalah kebijakan publik

27 Peristiwa/Fenomena Problem khusus Problem umum Isu sebagai Opini Publik Agenda Pemerintah (Umum, Khusus) Perumusan Usulan/Rancangan Kebijaksanaan Publik Pengesahan Kebijaksanaan Publik Pelaksanaan Kebijaksanaan Publik Monitoring dan Evaluasi Kebijaksanaan Publik Efek/Dampak Kebijaksanaan Publik Umpan Balik

28 TERMINOLOGI

29 KONSEP KEBIJAKAN (POLICY) MENGANDUNG PENGERTIAN SBB: 1.SUATU PEDOMAN UNTUK BERTINDAK Suatu deklarasi mengenai suatu pedoman untuk bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas- aktivitas tertentu atau suatu rencana (UN,1975)) 2.SERANGKAIAN TINDAKAN SEJUMLAH AKTOR (A COURSE OF ACTION) Perilaku dari sejumlah aktor atau serangkaian aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu (Anderson, 1978) 3.MENGARAH PADA TUJUAN TERTENTU (TO ACCOMPLISH SOME ENDS) Suatu tindakan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu dan bukan sekedar keputusan untuk melakukan sesuatu (Irfan Islamy, 1997)

30 4.MERUPAKAN ASPIRASI MASYARAKAT Perpaduan dan kristalisasi pendapat dan keinginan dari banyak orang atau beberapa kelompok / golongan dalam masyarakat (Dimock, 1960) 5.MERUPAKAN SERANGKAIAN / SEJUMLAH KEPUTUSAN “… istilah policy biasanya cenderung digunakan untuk hal yang “lebih besar” dari pada keputusan-keputusan tertentu dan “lebih kecil” dari gerakan sosial umum (Heclo, 1972) 6.SEBAGAI PENGETAHUAN YANG SISTEMATIS Suatu usaha untuk mensistematisasikan pengetahuan berkenaan dengan administrasi dan kesejahteraan sosial (Heidenheimer, 1986) 7.MENJADI DASAR RASIONAL UNTUK BERTINDAK ATAU TIDAK Sebagai suatu ikhtiar untuk mendefinisikan dan menyusun suatu dasar rasional untuk bertindak atau tidak bertindak (Parsons, 1995)

31 HOGWOOD DAN GUNN (1984) MEMERINCI 10 PENGUNAAN ISTILAH “POLICY” DALAM KONTEKS PEMAKNAAN MODERN, YAITU SEBAGAI : 1.SUATU LABEL UNTUK SUATU BIDANG KEGIATAN 2.PERNYATAAN TUJUAN UMUM ATAU KEADAAN YANG DIINGINKAN BERKENAAN DENGAN URUSAN-URUSAN 3.USULAN-USULAN SPESIFIK 4.KEPUTUSAN-KEPUTUSAN PEMERINTAH 5.PEMBERIAN KEWENANGAN FORMAL (A FORMAL OUTHORIZATION) 6.SUATU PROGRAM 7.OUTPUT (HASIL) 8.OUTCOME (GUNA / MANFAAT) 9.SUATU TEORI ATAU MODEL 10.SUATU PROSES

32 KONSEP PUBLIK (PUBLIC) MENGANDUNG PENGERTIAN SBB: PUBLIC sering digunakan dalam konteks kata berikut: Pengertian public dalam “public policy” dapat dipahami dalam konteks pengertian serangkaian kata publik dalam peristilahan di atas. Sejalan dengan penalaran ini, kata “public” dapat dipahami dalam kontek lawan katanya, yaitu “private” seperti lawan kata sbb: polishousehold freedomnecessity malefamale equilityinequility etc. Public interest Public opinion Public goods Public law Public sector Public transport Public education Public service broadcasting Public accountability Public toilets Public order Public debt

33 W.F. FABER (1993) mengemukakan 10 kunci perbedaan sektor publik dengan sektor swasta, yaitu bahwa sektor publik :  Menghadapi tugas-tugas yang kurang jelas dan lebih kompleks  Memiliki permasalahan lebih banyak dalam mengimplementasikan keputusan- keputusannya  Mempekerjakan lebih banyak orang dengan lebih banyak ragam motivasinya  Lebih banyak menaruh perhatian pada pengamanan peluang atau kapasitas  Lebih banyak menaruh perhatian pada kompensasi kegagalan pasar  Aktivitas-aktivitasnya berhubungan dengan kepentingan-kepentingan simbolik yang lebih besar  Memerlukan standar komitmen dan legalitas yang lebih ketat  Memiliki peluang yang lebih besar untuk merespon isue-isue kejujuran  Harus bekerja atau tampil bekerja untuk memenuhi kepentingan publik  Harus memperoleh tingkat minimal dukungan publik diatas yang diperlukan bagi industri swasta

34  Public Policy sesungguhnya berkenaan dengan definisi tentang Apa yang dipertimbangkan sebagai publik, Siapa yang menyediakan, Siapa yang membayar, Bagaimana mereka membayar, dan Kepada siapa mereka membayar.  Dalam Public policy, semua komponen di atas ditentukan dan dihasilkan oleh kebijakan publik (KP). KP bisa saja menyatakan pure publik goods disediakan oleh swasta, harga ditentukan oleh pemerintah, dibayarkan kepada swasta. Atau barang swasta dapat saja diatur distribusinya, disubsidi harganya untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan kelompok tertentu, misalnya garam beryodium.  Kenyataan menunjukkan bahwa baik barang publik maupun privat akan mengikuti siklus permintaan sbb:

35 TIMBULNYA KETIDAKSEIMBANGAN KETIDAKPUASAN DENGAN PENGADAAN BARANG PUBLIK/PRIVAT ARTIKULASI TUNTUTAN TUNTUTAN ATAS DISTRIBUSI BARU REAKSI THD TUNTUTAN PEMERINTAH MENANGGAPI TUNTUTAN TSB PENYEDIAAN BARANG KOMPOSISI BARU PENGADAAN BRG SIKLUS PERMINTAAN THD BARANG PUBLIK DAN PRIVAT

36 POLICY STATEMENT, yaitu pernyataan resmi atau penjelasan (artikulasi) mengenai kebijaksanaan negara tertentu. POLICY OUTPUTS, yaitu merupakan wujud dari kebijaksanaan negara yang paling dapat dilihat dan dirasakan karena menyangkut hal-hal yang senyatanya dilakukan guna merealisasikan apa yang telah digariskan dalam keputusan-keputusan dan pernyataan pernyataan kebijaksanaan. POLICY OUTCOME, yakni akibat-akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan sebagai konsekuensi dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada dalam masyarakat.

37  Bintoro (1987) menegaskan bahwa “apabila pemilihan alternatif itu sekali dilakukan dan selesai, maka maka kegiatan tersebut disebut pengambilan keputusan; sebaliknya bila pemilihan alternatif itu terus-menerus dilakukan dan tidak pernah selesai, maka kegiatan tersebut dinamakan perumusan kebijakan.  Dengan demikian, pengertian perumusan kebijakan menyangkut suatu proses yang terdiri dari sejumlah langkah-langkah. Ripley (1985) menjelaskan tujuh langkah dalam kebijakan publik, yaitu : Agenda setting Formulation dan legitimination Program Implementations Evaluation of implementation, performance, and impacts Decisions about the future of the policy and program Rincian dari setiap langkah tersebut dapat dilihat dalam Gambar berikut :

38 GAMBAR 01 LANGKAH2 PENGAMBILAN KEBIJAKAN (Rendal R. Ripley, 1985) Agenda setting Perception of problem Definition of problem Mobilization of support for including problem on agenda Formulation dan legitimination Infromation collection, analysis, and dissemination Alternatove development Advocacy and coalition building Compromise, negotiation decision Program Implementation Resources Acquation Interpretation Planning Organizing Providing benefits, services, and coercion Evaluation of implementation, performance, and impacts Decision about the future of the policy and program Agenda of government Policy statements, including goals for achievement and design of program(s) for achieving them, often in the form of a statuta Policy actions Policy and program performance and impacts

39  Dengan demikian, berdasarkan pendapat Ripley tersebut, ruang-lingkup kuliah Formulasi Kebijakan Publik lebih menekankan pada tahapan : –Agenda Setting, –Agenda Pemerintah, –Formulasi dan legitimasi, dan –Deklarasi kebijakan.  Sedangkan tahapan-tahapan yang lain hanya disinggung sekilas, karena telah menjadi kavling materi mata kuliah Implementasi Kebijakan dan Evaluasi Kebijakan.

40 EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK SEBAGAI KEGIATAN FUNGSI MANAJEMEN

41 PENGERTIAN EVALUASI Sebagai metode verifikasi bahwa suatu teori/ide tidak bebas nilai, tetapi masih mengandung asumsi-asumsi yang perlu pembuktian (fakta dan data) dilapangan Berusaha menilai apakah realisasi tujuan (objectives) memberikan konstribusi terhadap tujuan yang lebih luas (goals) Menunjuk pada relevansi atau signifikansi dari sebuah program atau proyek, apakah membuahkan akibat yang dikehendaki atau yang tidak di kehendaki

42 Dampak hanya dapat di ukur melalui evaluasi akhir yang dilaksanakan beberapa tahun sesudah proyek tersebut dinyatakan selesai (multi years program) Evaluasi dampak pada umumnya bersifat model ex-post yaitu dilaksanakan melalui evaluasi eksternal (kecuali pada proyek- proyek yang berdurasi jangka panjang, maka harus tersedia proses implementasi yang panjang pula)

43 EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK Adalah suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan membuahkan hasil yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan atau target (aspek efektifitas kebijakan= hasil : tujuan) atau perbandingan input : output sebagai aspek efesiensi dari kebijakan yang telah ditentukan

44 ASPEK-ASPEK EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK (Wibawa, 1994) 1.Proses pembuatan kebijakan 2.Proses Implementasi Kebijakan 3.Konsekuensi Kebijakan 4.Efektivitas Dampak Kebijakan

45 STUDI EVALUASI PADA UMUMNYA MEMPERTANYAKAN TENTANG DUA HAL : PERTAMA: Siapa yang melaksanakan evaluasi? KEDUA: Pada tahap perencanaan pembangunan atau bentuk kebijakan yang manakah evaluasi tersebut dilaksanakan?

46 BENTUK KEGIATAN EVALUASI EVALUASI INTERNAL EVALUASI EKSTERNAL

47 EVALUASI INTERNAL Dilaksanakan oleh pihak-pihak yang terlibat langsung dalam persiapan atau implementasi sebuah proyek

48 EVALUASI EKSTERNAL Dilaksanakan oleh pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dalam persiapan desain proyek atau implementasinya

49 MODEL EVALUASI BERDASAR SIAPA DAN KAPAN ? MODEL EVALUASI EX-ANTE atau ASSESMENT MODEL EVALUASI EX-POST EVALUASI AKHIR (TOTAL/ KOMPREHENSIF)

50 MODEL EVALUASI EX-ANTE/ ASSESMENT: Dilakukan sebelum persiapan dan implementasi proyek dimulai Evaluasi internal berlangsung sebelum persiapan dan implementasi proyek (identifikasi) Evaluasi eksternal berlangsung sebelum persiapan dan implementasi proyek

51 MODEL EVALUASI EX-POST: Dilakukan ketika proyek sedang berjalan (selama persiapan dan implementasi proyek) Dilakukan pada evaluasi akhir (sesudah persiapan rencana berlangsung dan sesudah implementasi rencana berlangsung) Evaluasi internal dilakukan terhadap persiapan dan implementasi proyek (termasuk monitoring)

52 Evaluasi eksternal dilakukan atas implementasi proyek Evaluasi akhir internal dilakukan setelah persiapan rencana dan implementasi rencana Evaluasi akhir eksternal dilakukan setelah persiapan rencana (appraisal) dan implementasi rencana

53 HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN DALAM EVALUASI DAMPAK PROGRAM DAN PROYEK Masalah biaya, waktu, dan prospek keberhasilan sebagai perbaikan keseluruhan (comprehensive strategy) Masalah pengembangan kelembagaan (institution building) sebagai perbaikan instrumen bagian-2 (incremental strategy)

54 Adanya ukuran atau standar pelaksanaan administrasi publik (public administration performance) dalam konteks masukan (input), pengelolaan (conversion), dan keluaran (output) dengan memperhatikan aspek produktivitas, efesiensi, efektivitas, dan keuntungan ekonomi (profitabilitas)

55 PERSYARATAN PERBAIKAN STRATEGI KOMPREHENSIF DAN INKREMENTAL T I M E T I M E L Menguntungkan Tidak Menguntungkan E A Menguntungkan Strategi Strategi D Komprehensif Inkremental E R Tidak Strategi Tidak ada S Menguntungkan Inkremental strategi HIP

56 KETERANGAN : Strategi komprehensif melibatkan seluruh organ pemerintah dan komponen masyarakat secara lintas sektoral Strategi inkremental tidak melibatkan seluruh organ pemerintah dan komponen masyarakat (pembangunan sektoral) Tidak ada strategi atau sulit membuat strategi, karena :

57 1. Dapat terjadi sebelum proses komitmen pembangunan dimulai 2. Merupakan strategi jangka panjang 3. Prakarsa atau inisiasi datangnya dari luar 4. Pendekatannya berupa proyek percobaan (pilot project) dengan bentuk proyek-2 kecil yang perubahannya dapat di identifikasi sebelumnya secara mudah 5. Negara dalam keadaan sakit/krisis

58 FUNGSI MANAJEMEN POAC (George R. Terry) PLANNING (Perencanaan) ORGANIZING ( Pengorganisasian) ACTUATING (Menggerakkan) CONTROLLING (Pengawasan)

59 POSDCORB (Luther Gullick) PLANNING (Perencanaan) ORGANIZING (Pengorganisasian) STAFFING (Susunan Kepegawaian) DIRECTING (Pengarahan) COORDINATING (Pengkoordinasian) REPORTING (Pelaporan) BUDGETING (Penganggaran)

60 FPOCCC (Lyndall Urwick) FORECASTING (Peramalan Rasional) PLANNING (Perencanaan) ORGANIZING (Pengorganisasian) COMMANDING ( Pengkomandoan) COORDINATING (Pengkoordinasian) CONTROLLING ( Pengawasan)

61 EVALUASI KEBIJAKAN PUBLIK

62 TUJUAN DAN MANFAAT

63 POLICY ANALYSIS

64 Policy Study vs Policy Analysis ? Policy Studies, conducted mainly by academics, relate to meta-policy and are concerned with understanding public policy processes. Policy analyses are in comparison, pursued by government officials or think tanks and are generally directed at designing actual policy

65 Policy Cycle Y Agenda setting, refers to the process by which problems come to the attention of government Y Policy formulation, refers to the process by which policy option are formulated within government Y Decision-making, refers to the process by which government adopt a particular course of action or non- action Y Policy implementation, refers to the process by which government put policies into effect Y Policy evaluation, refers to the processes by which the result of policies are monitored by both state abd societal actors, the result of which may be re-conceptualization of policy problem and solutions.

66 THE POLICY CYCLE AND THE INFORMATION CYCLE Problem Definition Forecasting needs, defining targets Decision analysis Defining nature size, distributions of problem Political feasibility analysis Summative evaluation Formative evaluation Opinion polls, surveys, etc. Policy Design Agenda Setting Termination Impact Policy Legitimation Implementation Source : W.Persons, 1997, public policy

67 ISSUE ATTENTION CYCLES (IACs) (Anthony Downs : 1972) 2 Alarmed discovery Euphhoric enthusiasm 1 Pre - problem 3 Realizing cost of significant progress 5 Post - problem 4 Gradual decline of public interest

68 Issue cycles and organizational activity Initiation/ succession Peak of organization activity Public Attention Organization succession/ termination Time

69 ANALISIS DAMPAK PROGRAM DAN PROYEK

70 KERJA KERAS KERJA CERDAS ? SASARAN MUTU

71 SASARAN MUTU (SMART) S = Specific, khusus M = Measurable, dapat diukur/ dievaluasi A = Achievable, dapat dicapai R = Realistic, Relevant, berorientasi pada pencapaian tujuan dan hasil (ouput, outcome) T = Time Frame, Time Lines, Time Bound, Time Schedule, ada batas waktu yang jelas untuk pencapaian tujuan (mutu) yang telah ditentukan (standar-kan) tersebut

72 MODEL KERANGKA KERJA PEMBERDAYAAN (Cook and Macaulay, 1997) Akronim ACTORSAkronim ACTORS A = Authority (wewenang) A = Authority (wewenang) C = Confidency and Competence (rasa percaya C = Confidency and Competence (rasa percaya diri dan kemampuan diri) diri dan kemampuan diri) T = Trust (keyakinan, saling percaya) T = Trust (keyakinan, saling percaya) O = Oppurtunities (kesempatan, peluang) O = Oppurtunities (kesempatan, peluang) R = Responsibility ( tanggung jawab) R = Responsibility ( tanggung jawab) S = Support (dukungan) S = Support (dukungan)

73


Download ppt "Oleh Agus Suryono TINJAUAN UMUM PENGAWASAN Berfungsi meningkatkan kebertanggungjawaban (accountability) dan keterbukaan (transparency) sektor publik."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google