Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pokok Bahasan 2 Sistem Ekonomi Indonesia 1 Perekonomian Indonesia.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pokok Bahasan 2 Sistem Ekonomi Indonesia 1 Perekonomian Indonesia."— Transcript presentasi:

1

2 Pokok Bahasan 2 Sistem Ekonomi Indonesia 1 Perekonomian Indonesia

3 2 Tujuan Pembelajaran 2 Menjelaskan Pengertian, Sifat-Sifat, Fungsi, dan Tu- juan Sistem Ekonomi. Menjelaskan Sistem Ekonomi Kapitalis, Sistem Eko- nomi Sosialis, dan Sistem Ekonomi Campuran. Menjelaskan Variasi Sistem Ekonomi di Indonesia Menjelaskan Pelaku-Pelaku Ekonomi dalam Sistem Ekonomi Nasional di Indonesia. Menjelaskan Pengertian, dan Karakteristik-Karak- teristik Sistem Ekonomi Pancasila. Menjelaskan Pelaksanaan Sistem Ekonomi di Indo- nesia sejak Kemerdekaan hingga Kini.

4 3 Makna Sistem Ekonomi Makna Sistem Ekonomi Sekumpulan Komponen dan lembaga-lem- baga Ekonomi yang Saling Berhubungan, Berinteraksi, Menunjang, dan Mempenga- ruhi satu sama lain (Grossman, 1967). Suatu sistem yang mengatur dan menjalin hubungan Ekonomi antar manusia dengan seperangkat Lembaga-lembaga dalam su- atu tatanan kehidupan suatu Masyarakat/ Negara tertentu (Dumairy, 1995 : 30).

5 4 Sifat-Sifat Sistem Ekonomi Terkait dengan Falsafah, Pandangan Hidup, dan Pola Kehidupan suatu Masyarakat. Terdapat sejumlah faktor penentu (determi- nan) atau faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja suatu Sistem Ekonomi. Terkait erat dengan Sistem Sosial, dan Po- litik yang berlangsung di dalam suatu Kehi- dupan Masyarakat (Dumairy, 1997: 30).

6 5 Fungsi & Tujuan Sistem Ekonomi Tujuan Sistem Ekonomi : Economic Growth, Economic Stability, Economic Freedom, Efficiency, Equaty and Equality, Employment. Fungsi Sistem Ekonomi : * Mengalokasikan SD yang langka. * Memproduksi Output dan Jasa. * Mendistribusi Output dan Jasa. * Menjamin Kesejahtertaan Masyarakat

7 6 Arti Sistem Ekonomi Kapitalis Suatu SE dimana seluruh kegiatan Ekonomi mulai dari produksi, distribusi dan konsumsi diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar, dan peranan faktor kapital dengan in- sentif material berdasarkan prestasi kerja, serta pengambilan keputusan secara desen- tralisasi pada Pemilik faktor-faktor Produksi (Swasta), menurut Prinsip persaingan bebas (Laissez faire) dalam menuju Efisiensi Eko- nomi (Dumairy, 1996 : 32).

8 7 Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Kapitalis ♠ Pengakuan Pemilikan Individual atas SD Ekonomi. ♠ Pengakuan Pemilikan Individual atas SD Ekonomi. ♠ Kebebasan setiap orang dalam Bisnis dan Memilih (SD, Produk, Pekerjaan, Kontrak, dan Kedaulatan). ♠ Kebebasan setiap orang dalam Bisnis dan Memilih (SD, Produk, Pekerjaan, Kontrak, dan Kedaulatan). ♠ Peranan Modal sangat vital. ♠ Peranan Modal sangat vital. ♠ Kegiatan Ekonomi digerakkan oleh Motivasi Indivi- ♠ Kegiatan Ekonomi digerakkan oleh Motivasi Indivi- dual (Kepentingan Diri Sendiri) dan Profit Motive. dual (Kepentingan Diri Sendiri) dan Profit Motive. ♠ Persaingan yang Bebas melalui Mekanisme Pasar. ♠ Persaingan yang Bebas melalui Mekanisme Pasar. ♠ Peranan Terbatas Pemerintah dalam Perekonomi- ♠ Peranan Terbatas Pemerintah dalam Perekonomi- an ( D umairy, 1996 : 31; S anusi, 2000 : 31). an ( D umairy, 1996 : 31; S anusi, 2000 : 31).

9 8 Kebaikan Sistem Ekonomi Kapitalis Menumbuhkan inisiatif dan Kreasi masya- rakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Menumbuhkan inisiatif dan Kreasi masya- rakat dalam mengatur kegiatan ekonomi. Setiap individu bebas memiliki sumber- sumber Produksi. Setiap individu bebas memiliki sumber- sumber Produksi. Efisiensi dan efektivitas tinggi karena tin- dakan ekonomi didasarkan Motif Laba. Efisiensi dan efektivitas tinggi karena tin- dakan ekonomi didasarkan Motif Laba. Barang yang dihasilkan bermutu tinggi. Barang yang dihasilkan bermutu tinggi. Munculnya persaingan untuk maju. Munculnya persaingan untuk maju.

10 9 Kelemahan Sistem Ekonomi Kapitalis Sulit melakukan pemerataan pendapatan. Sulit melakukan pemerataan pendapatan. Cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal. Cenderung terjadi eksploitasi kaum buruh oleh para pemilik modal. Munculnya monopoli yang dapat merugi- kan kepntingan masyarakat. Munculnya monopoli yang dapat merugi- kan kepntingan masyarakat. Sering terjadi gejolak dalam Perekonomi- an karena kesalahan alokasi sumberdaya sumberdaya oleh individu. Sering terjadi gejolak dalam Perekonomi- an karena kesalahan alokasi sumberdaya sumberdaya oleh individu.

11 10 Arti Sistem Ekonomi Sosialis Suatu Sistem Ekonomi dimana peran pemerintah sa- ngat dominan dan berpengaruh dalam mengen- dalikan perekonomian, pemerintah menentukan kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi, fak- faktor produksi dimiliki oleh negara, dengan me- nekankan pada kebersamaan Masyarakat dalam menjalan- kan dan memajukan Perekonomian, dengan Insentif Mate- rial dan Moral, serta Imbalan yang diterima Individual ber- dasarkan Kebutuhannya, (Usman, 1988 : 1.4 ; Dumairy, 1997: 31 – 32; Subandi, 2005 : 7)

12 11 Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Sosialis Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Sosialis SD Ekonomi (Input) dimiliki oleh Negara. SD Ekonomi (Input) dimiliki oleh Negara. Hak milik perorangan tak diakui sepenuhnya Hak milik perorangan tak diakui sepenuhnya Mekanisne Pasar / Harga d i kendalikan me- lalui Sistem Perencanaan Terpusat. Mekanisne Pasar / Harga d i kendalikan me- lalui Sistem Perencanaan Terpusat. Peran aktif Pe m erintah dalam Perekono m ian Peran aktif Pe m erintah dalam Perekono m ian Motivasi Kerja atau Usaha setiap Individual unttk memenuhi Kepentingan Bersama. Motivasi Kerja atau Usaha setiap Individual unttk memenuhi Kepentingan Bersama. Kebebasan Individual dalam Berusaha dan Memilih terbatas (Dumairy, 1997: 31 – 32). Kebebasan Individual dalam Berusaha dan Memilih terbatas (Dumairy, 1997: 31 – 32).

13 12 Kebaikan Sistem Ekonomi Sosialis Pemerintah lebih mudah mengendalikan Inflasi, Pengangguran, dan Masalah-Masa- lah Ekonomi lainnya. Pemerintah lebih mudah mengendalikan Inflasi, Pengangguran, dan Masalah-Masa- lah Ekonomi lainnya. Pasar barang dalam negeri berjalan lancar Pasar barang dalam negeri berjalan lancar Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga barang / jasa. Pemerintah dapat turut campur dalam hal pembentukan harga barang / jasa. Relatif mudah dalam melakukan distribusi pendapatan nasional. Relatif mudah dalam melakukan distribusi pendapatan nasional. Jarang terjadi krisis ekonomi. Jarang terjadi krisis ekonomi.

14 13 Kelemahan Sistem Ekonomi Sosialis Mematikan inisiatif individu untuk maju. Mematikan inisiatif individu untuk maju. Sering terjadi monopoli yang merugikan masyarakat sumberdaya-sumberdaya ekonomi. Masyarakat tidak memiliki kebebasan dalam memilih sumberdaya-sumberdaya ekonomi. Birokrasi Pemerintahan yang panjang dan berbelit-belit. Birokrasi Pemerintahan yang panjang dan berbelit-belit. Sering terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sering terjadi korupsi, kolusi, dan nepotisme. Produksi barang dan jasa kurang berkualitas. Produksi barang dan jasa kurang berkualitas. Kegiatan Perekonomian dengan biaya ekonomi tinggi

15 14 Arti Sistem Ekonomi Campuran Arti Sistem Ekonomi Campuran  SE yang mengandung unsur-unsur Sistem Ekonomi Kapitalis dan Sosialis, dima- pemerintah dan swasta saling berinteraksi da- lam memecahkan masalah ekonomi dalam kadar yang berbeda-beda (Gunadi, 1984 : 37; Sanusi, 2000 : 57) Kecondongan pada Sistem Kapitalis  kadar kebebasan Individual relatif besar dalam Kegiatan Ekonomi, peranan Pemerintah terbatas dalam kegiatan Ekonomi. Kecondongan pada Sistem Sosialis  campur tangan Pemerintah dalam kegiatan ekonomi relatif besar dan ke- bebasan individual terbatas pada Kegiatan Ekonomi.

16 15 Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Campuran Gabungan dari Sistem Ekonomi pasar dan terpusat Gabungan dari Sistem Ekonomi pasar dan terpusat Barang modal dan sumber daya ekonomi yang vital dikuasai oleh Pemerintah. Barang modal dan sumber daya ekonomi yang vital dikuasai oleh Pemerintah. Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, dan mengawasi kegiatan swasta. Pemerintah dapat melakukan intervensi dengan membuat peraturan, menetapkan kebijakan fiskal, moneter, dan mengawasi kegiatan swasta. Peran pemerintah dan sektor swasta berimbang. Peran pemerintah dan sektor swasta berimbang. Penerapan sistem ekonomi campuran akan mengu- rangi berbagai kelemahan dari Sistem Ekonomi pa- sar (Kapitalis) dan komando (Sosialis) yang dituju- Penerapan sistem ekonomi campuran akan mengu- rangi berbagai kelemahan dari Sistem Ekonomi pa- sar (Kapitalis) dan komando (Sosialis) yang dituju- kan untuk meningkatkan kesejahteraan. kan untuk meningkatkan kesejahteraan.

17 16 Variasi Sistem Ekonomi Indonesia Sistem Ekonomi Campuran  Mekanisme Pasar dengan Persaingan Ter- kendali dan Perencanaan (Dumairy, 1997 : 35). Sistem Ekonomi Pancasila  kegiatan perekonomian berdasarkan Nilai- Nilai Pancasila (GBHN 1998 ; Mubyarto, 1999 ; Usman, 1988 : 1.3). Sistem Demokrasi Ekonomi  Perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas Kekeluargaan (Penjelasan UUD 1945) Sistem Ekonomi Koperasi  Koperasi sebagai Soko guru Perekonomian indonesia (Mohammad Hatta, Soeharto, Pidato Kenegaraan). Sistem Ekonomi Kerakyatan  kegiatan perekonomian berdasarkan mu- syawarah / mufakat, dari rakyat untuk rakyat (Rachbini, 1999).

18 17 Pelaku Ekonomi dalam SEI Pelaku Ekonomi dalam SEI Usaha Pemerintah  BUMN / BUMD (Persero, Per- jan, Perum), dengan Fungsi Public Purpose, Public Ownership, dan Public Control). Usaha Swasta  BUMS (Subandi, 2005 : 20 – 21). Usaha Koperasi  Soko Guru Perekonomian Indo- nesia, sebagai wadah kegiatan Pekonomian Rakyat yang menjiwai Pelaku Ekonomi masyarakat untuk penguatan dan Basis Usaha. Bentuk Usaha  Usaha Bersama (PT, CV, Firma)  Penjelasan Pasal 33 UUD 1945, asas Kekeluargaan.

19 18 Arti Sistem Ekonomi Pancasila Suatu SE yang Berorientasi pada Pancasila, yakni Sila I, II, III, IV, V (Kuncoro, 2009 : 22) Suatu SE yang memadukan Ideologi-Kons- titusional (Pancasila dan UUD 1945) bang- sa Indonesia dengan SE Campuran (SE Pa- sar terkendali), yang diwujudkan lewat De- mokrasi Ekonomi dan Pemberdayaan Ma- syarakat, untuk mewujudkan tercapainya Masyarakat yang Adil dan Makmur (Suban- di, 2005 : 14).

20 19 Alasan Sistem Ekonomi Pancasila Pembangunan Ekonomi  Pembangunan Sistem Eko- nomi yang sesuai bagi Bangsa Indonesia  Pemba- ngunan Masyarakat dan Manusia Indonesia seutuhnya untuk mewujudkan masyarakat yang Adil dan makmur (Mubyarto, 1988: 44). Konsensus Nasional  SE Nasional, yang bukan SE Liberal-Kapitalistis dan bukan SE Sosialisme-Etatisme Pancasila  Ideologi Negara Indonesia  Landasan Filosofis SE Nasional yang Kuat dan tangguh, dan se- bagai pengamalan Pancasila dalam Pembangunan Nasional bidang Ekonomi (Mubyarto, 1988 : 45)

21 20 Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Pancasila Roda Perekonomian  Digerakkan oleh Insentif Ekonomi, Sosial, dan Moral. Kedudukan Koperasi  Soko Guru Pere- konomian, sebagai Usaha Bersama, dan Wadah kegiatan Perekonomian Rakyat. Prioritas Kebijakan Ekonomi Nasional : : : : Pengembangan Perekonomian Nasional yang Kuat dan Tangguh  Nasionalisme selalu menjiwai setiap Kebijakan Ekono- mi Nasional (Mubyarto, 1988 : 45).

22 21 Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Pancasila Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Pancasila Peranan Usaha Negara dan Swasta  tumbuh ber- dampingan dengan Perimbangan, tanpa Dominasi berlebihan satu dengan yang lain untuk mencegah timbulnya Sistem Etatisme (Usaha Negara), dan Sistem Free Fight Liberalism (Usaha Swasta). Hubungan Kerja antar Lembaga Ekonomi : Berdasarkan Asas Kekeluargaan menurut keakrab- an hubungan antar manusia (bukan didasarkan do- minasi Modal dan Buruh) (Emil Salim, 1987).

23 22 Ciri-Ciri Sistem Ekonomi Pancasila Masyarakat berperan Sentral  Unsur Ekonomi swasta, produksi dikerjakan oleh semua untuk se- Masyarakat berperan Sentral  Unsur Ekonomi swasta, produksi dikerjakan oleh semua untuk se- mua, dibawah penilikan anggota Masyarakat. mua, dibawah penilikan anggota Masyarakat. Negara menguasai Bumi, Air, dan Kekayaan Alam Negara menguasai Bumi, Air, dan Kekayaan Alam untuk kemakmuran Masyarakat  Pelaksanaan untuk kemakmuran Masyarakat  Pelaksanaan Hak Menguasai tidak mengarah ke Etatisme. Hak Menguasai tidak mengarah ke Etatisme. Tidak Bebas Nilai  Sistem nilai mempengaruhi Tidak Bebas Nilai  Sistem nilai mempengaruhi perilaku Pelaku Ekonomi, yang bertolak dari Ideo- logi Pancasila ( Subandi, 2005 : ). perilaku Pelaku Ekonomi, yang bertolak dari Ideo- logi Pancasila ( Subandi, 2005 : ).

24 23 Pandangan Tentang Bentuk SEI Pandangan Tentang Bentuk SEI Pandangan Normatif dan Positif : Pandangan Normatif dan Positif : * Free Market Socialism  Pasal 33 Ayat 2 dan * Free Market Socialism  Pasal 33 Ayat 2 dan Ayat 3 UUD 1945 (condong ke Kiri). Ayat 3 UUD 1945 (condong ke Kiri). * Kapitalisme Liberal  semakin kuatnya lapisan * Kapitalisme Liberal  semakin kuatnya lapisan Pengusaha, Konglomerasi, dan Konsentrasi ke- Pengusaha, Konglomerasi, dan Konsentrasi ke- kuatan Ekonomi (condong ke Kanan). kuatan Ekonomi (condong ke Kanan). * Segi Kepemilikan dan Sifat Pembentukan Harga * Segi Kepemilikan dan Sifat Pembentukan Harga  SE dengan Peranan Negara dominan, Peran-  SE dengan Peranan Negara dominan, Peran- an Swasta Nasional dan Asing tidak kecil, Har- an Swasta Nasional dan Asing tidak kecil, Har- ga Pasar mencerminkan inefisiensi (harga da- ga Pasar mencerminkan inefisiensi (harga da- lam negeri > harga global (Sjahrir, 1987: ). lam negeri > harga global (Sjahrir, 1987: ).

25 24 Pandangan Tentang Bentuk SEI Pandangan Tentang Bentuk SEI Paham ‘Bukan Isme’ : Paham ‘Bukan Isme’ : * Paham Serba Bukan  Bu kan (Kapitalisme, Sosialisme, Li- * Paham Serba Bukan  Bu kan (Kapitalisme, Sosialisme, Li- beralisme), Ti dak ada (Monopoli, Oligopoli, persaingan be- beralisme), Ti dak ada (Monopoli, Oligopoli, persaingan be- bas yang saling mematikan, dsb.) (Frans Seda). bas yang saling mematikan, dsb.) (Frans Seda). * Bukan Free-fight liberalism maupun Etatism (GBHN, 1998). * Bukan Free-fight liberalism maupun Etatism (GBHN, 1998). * SEI bukan Kapitalisme maupun Sosialisme (Tengah) * SEI bukan Kapitalisme maupun Sosialisme (Tengah) * Sistem Ekonomi Pasar dengan unsur Perencanaan * Sistem Ekonomi Pasar dengan unsur Perencanaan Berada dalam Keseimbangan (di tengah) di antara Berada dalam Keseimbangan (di tengah) di antara Kapitalisme dan Sosialisme (Emil Salim, 1979). Kapitalisme dan Sosialisme (Emil Salim, 1979). * Bukan berada di antara Kapitalisme dan Sosialis- * Bukan berada di antara Kapitalisme dan Sosialis- me, melainkan di luarnya (Mubyarto, 1980: 74). me, melainkan di luarnya (Mubyarto, 1980: 74).

26 25 SEI : Bukan Kapitalisme / Sosialisme Menurut Pemilikan SD Ekonomi : Pengakuan atas Pemilikan oleh Individual, kecuali terhadap SD yang menguasai hajat hidup Rakyat atau Orang Banyak dikuasai oleh Negara.  Bukan Kapitalisme, bukan Sosialisme, meskipun terdapat kadar Kapitalisme atau Kadar Sosialisme (Dumairy, 1997 : 33).

27 26 SEI : Bukan Kapitalisme / Sosialisme Menurut Kebebasan Berusaha, Bersaing dan Berprestasi dalam Kegiatan Ekonomi : Kebebasan Individual dalam Berusaha, Ber- saing, dan Berprestasi dalam kegiatan Eko- nomi tidak dikekang, dengan pengaturan Pe- merintah secara Terencana & Terkendali.  Bukan Kapitalisme dan bukan Sosialisme, meskipun terdapat Kadar Kapitalisme, mau- pun Kadar Sosialisme (Dumairy, 1997 : 33).

28 27 SEI : Bukan Kapitalisme / Sosialisme Menurut Pengendalian Ekonomi Nasional : Tidak sepenuhnya menyandarkan Perekonomian pa- da Mekanisme Pasar, tetapi Pemerintah juga berpe- ran sebagai Aktor (lewat BUMN), stabilisator, dan di- namisator (lewat Instansi teknis/Departemen terkait) Bukan Kapitalisme dan bukan Sosialisme, meski ada kadar kapitalisme/sosialisme (Dumairy,1997:34)

29 28 SEI : Bukan Kapitalisme / Sosialisme SEI : Bukan Kapitalisme / Sosialisme Menurut Perilaku, Norma, dan Etika Masyarakat : Rasionalitas Masyarakat dalam Berekonomi  Tercapainya Kondisi Optimalisasi (Keserasian pencurahan Upaya dan SD dengan Hasil yang diperoleh), dengan rasa Kebersamaan dan Ke- setiakawanan, bukan Maksimalisasi.   Bukan Kapitalisme, dan bukan Sosialisme, meskipun terdapat Kadar Kapitalisme maupun kadar Sosialisme (Dumairy, 1997: 34).

30 29 SEI : Kadar Kapitalisme & Sosialisme Pendekatan Faktual-Struktural : Pendekatan Faktual-Struktural : * Peran Pemerintah dalam Struktur ekonomi : * Peran Pemerintah dalam Struktur ekonomi : Peran G overnment Expenditure (G) terhadap PDB Peran G overnment Expenditure (G) terhadap PDB semakin  (9% dari PDB ( ). semakin  (9% dari PDB ( ).  Kadar Sosialisme-nya ren dah (Dumairy, 1997: 34)  Kadar Sosialisme-nya ren dah (Dumairy, 1997: 34) * Peran Pemerintah secara Sektoral : * Peran Pemerintah secara Sektoral : Keterlibatan Pemerintah dalam mengatur Sektor Keterlibatan Pemerintah dalam mengatur Sektor Produksi dan kegiatan Bisnis (Harga dan Tatania- Produksi dan kegiatan Bisnis (Harga dan Tatania- ga) secara menyeluruh, dan berperan sebagai Pe- ga) secara menyeluruh, dan berperan sebagai Pe- laku Ekonomi dalam Perekonomian. laku Ekonomi dalam Perekonomian.  Kadar Sosialisme-nya sedang (Dumairy, 1997).  Kadar Sosialisme-nya sedang (Dumairy, 1997).

31 30 SEI : Kadar Kapitalisme & Sosialisme Pendekatan Sejarah (Kronologis Historis) : Pendekatan Sejarah (Kronologis Historis) : Menolak Pengelolaan Perekonomian Nasional ya ng Menolak Pengelolaan Perekonomian Nasional ya ng * Terlalu berat ke Kapitalisme (SE Liberal)  Era Ke- * Terlalu berat ke Kapitalisme (SE Liberal)  Era Ke- merdekaan ( ) & Kedaulatan ( ) merdekaan ( ) & Kedaulatan ( ) * Sangat Bias ke Sosialisme (SE Terpimpin * Sangat Bias ke Sosialisme (SE Terpimpin dan Etatisme) pada Era Orla ( ). dan Etatisme) pada Era Orla ( ). * Tarik-ulur di antara Kapitalisme dan Sosialisme pa- * Tarik-ulur di antara Kapitalisme dan Sosialisme pa- da Era Orba (1966 – 1998) (Dumairy, 1997 : 35). da Era Orba (1966 – 1998) (Dumairy, 1997 : 35). * Era Pasca Orba (Transisi, Reformasi – Kini) cende- * Era Pasca Orba (Transisi, Reformasi – Kini) cende- rung ke Kapitalisme yang tinggi (Subandi, 2005 : 9) rung ke Kapitalisme yang tinggi (Subandi, 2005 : 9)

32 31 SEI : Kadar Kapitalisme & Sosialisme Pendekatan Yuridis-Konstitusional : Landasan Konstitusional  Pasal 33, 34, 27, dan 23 UUD 1945 (Usman, 1988 : 1.8 ; Dumairy, 1997: 35). Prinsip Demokrasi Ekonomi  Perekonomian berlan- daskan Demokrasi Ekonomi, sebagai Usaha Bersama berdasar asas kekeluargaan  ada kadar Kapitalisme Prinsip Kemerataan Sosial  Kemakmuran Masyara- kat diutamakan, Cabang Produksi Penting bagi Orang banyak dikuasai Negara  terdapat kadar Sosialisme

33 32 SEI : Gagasan vs Realita Era Kolonial Belanda  SE Feodal / SE Liberal. Era Kolonial Belanda  SE Feodal / SE Liberal. Era Kolonial Jepang ( )  SE Perang. Era Kolonial Jepang ( )  SE Perang. Era Kemerdekaan (1945 – 1950)  SE Demokrasi (UUD 1945), realitanya mengarah ke SE Liberal. Era Kemerdekaan (1945 – 1950)  SE Demokrasi (UUD 1945), realitanya mengarah ke SE Liberal. Era Kedaulatan ( )  SE Liberal. Era Kedaulatan ( )  SE Liberal. Era Demokrasi Terpimpin (1959 – 1960) : Era Demokrasi Terpimpin (1959 – 1960) : SE Terpimpin (Emil Salim, 1987). SE Terpimpin (Emil Salim, 1987). Era Orla ( )  SE Komando / Etatisme. Era Orla ( )  SE Komando / Etatisme.

34 33 SEI : Gagasan vs Realita Era Orba ( ) : SE Demokrasi Ekonomi  “tarik-ulur” di antara Kadar So- sialisme (Tinggi) dan kadar Kapitalisme (Tinggi). Era Transisi (1998 – 1999) : SE Pancasila (GBHN 1998)  mengarah ke Kadar Kapitalisme (Tinggi). Era Reformasi ( Sekarang) : SE Demokrasi Ekonomi  mengarah ke kadar Ka- pitalisme Liberal (Tinggi).

35 34 TUGAS 2 Mengapa Sistem Ekonomi Campuran lebih banyak dianut oleh Negara Dunia Ketiga ? Apakah ada Negara Maju yang juga mene- rapkan Sistem Ekonomi Campuran ini ? Be- rikan penjelasan disertai contohnya ! Sistem Ekonomi Campuran dengan Persai- ngan Terkendali merupakan Sistem Ekono- mi yang paling cocok untuk mengelola pe- rekonomian Indonesia. Apakah anda setuju dengan Pandangan ini ? Berikan Alasan an- da (cocok / tidak cocok) secukupnya !

36 35 Selamat Belajar Semoga Sukses


Download ppt "Pokok Bahasan 2 Sistem Ekonomi Indonesia 1 Perekonomian Indonesia."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google