Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Mata Kuliah HUKUM DAN HAM Dosen : Rahmat Muhajir Nugroho, SH.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Mata Kuliah HUKUM DAN HAM Dosen : Rahmat Muhajir Nugroho, SH."— Transcript presentasi:

1 Mata Kuliah HUKUM DAN HAM Dosen : Rahmat Muhajir Nugroho, SH

2 a. Pengertian HAM HAM adalah sejumlah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sejak lahir sesuai dengan kodratnya yang merupakan anugerah dari Tuhan. Miriam Budiarjo : HAM adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam masyarakat. Oemar Seno Adji : HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Allah Yang Maha Esa yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun, dan seolah-olah merupakan holy area.

3 HAM merupakan sejumlah hak yang berakar dalam tabiat setiap pribadi yang justru karena kemanusiaannya tidak dapat dicabut oleh siapapun juga, karena kalau dicabut hilang pula kemanusiaannya. HAM yang dimiliki manusia sejak lahir itu misalnya hak hidup, hak milik, hak kebebasan, dan hak-hak dasar lain yang melekat pada diri manusia.

4 B. Sejarah Singkat timbulnya HAM HAM sesungguhnya telah diperjuangkan sejak abad XIII di Inggris. 1.Revolusi Inggris Berturut-turut perjuangan rakyat Inggris menghasilkan beberapa piagam antara lain : a. Magna Charta (1215) Terjadi pada masa pemerintahan John Lackland, isinya : - Raja tidak boleh memungut pajak kalau tidak seijin “Great Council”. - Orang tidak boleh ditangkap, dipenjara, disiksa atau disita miliknya tanpa cukup alasan menurut hukum negara.

5 b. Petition of Rights (1629) Terjadi pada masa pemerintahan charles I, isinya : - Pajak dan hak-hak istimewa harus dengan ijin parlemen - Tentara tidak boleh diberikan penginapan di rumah-rumah penduduk - Dalam keadaan damai tentara tidak boleh menjalankan hukum perang - Orang tidak boleh ditangkap tanpa tuduhan yang sah.

6 c. Habeas Corpus Act (1679) Terjadi pada masa Charles II, isinya : - Jika diminta hakim harus dapat menunjukkan orang yang ditangkapnya dengan alasan dari penangkapan - Orang yang ditangkap harus diperiksa selambat-lambatnya dalam dua hari setelah ditangkap

7 d. Bill of Rights (1689) Semula bernama Declaration of Rights yang dikeluarkan oleh Raja Willem III. Setelah diresmikan oleh Parlemen menjadi Undang- undang namanya berubah menjadi Bill of Rights, isinya : - membuat undang-undang harus seijin parlemen - pajak harus seijin parlemen - mempunyai tentara harus ijin parlemen - kebebasan berbicara dan berpendapat bagi parlemen - parlemen berhak mengubah keputusan raja - pemilihan parlemen harus bebas

8 2. Revolusi Amerika (1776) The Declaration of American Independence 4 Juli 1776, isinya : “ Bahwa semua orang diciptakan sama. Mereka dikarunia oleh Tuhan hak-hak yang tidak dapat dicabut daripadanya, ialah : hak hidup, hak kebebasan, dan hak mengejar kebahagiaan (life, liberty and persuit of happiness).

9 3. Revolusi Perancis (1789) Menentang kekuasaan mutlak Raja Louis XVI. UUD Perancis berbunyi : “La Declaration des droit de L’homme et du citoyen”, atau pernyataan hak-hak manusia dan penduduknya, isinya antara lain : - Manusia dilahirkan bebas dan mempunyai hak- hak yang sama - Hak-hak itu ialah hak kebebasan, hak milik, keamanan dan sebagainya.

10 4. The Four Freedom of F.D. Roosevelt (1941) Empat macam kebebasan yang dicetuskan oleh Franklin Delano Roosevelt, isinya : 1. Freedom of spech and expression (kebebasan berbicara dan berpendapat) 2. Freedom of Religion (kebebasan beragama) 3. Freedom from Fear (Bebas dari rasa takut) 4. Freedom from Want (Bebas dari Kemiskinan)

11 Human Rights and the UN – Development of Norms UN Charter, 1945 Article 1(3): One of the purposes of the UN is « To achieve international co- operation in … promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion » Article 55(c): The UN shall promote « universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion »

12 Drafting of the UDHR

13

14 UN Declaration of Human Rights

15 Structure of human rights ”House of Rights”: Rene Cassin

16 House of Rights Preamble and Article 1: Equality, dignity and brotherhood Articles 2-11: Personal rights Articles 12-17: Relation- ship between people Articles 18-21: Public freedoms Political rights Articles 22-27: Economic Social Cultural rights Articles : International order for implementation

17 PERJANJIAN-PERJANJIAN INTERNASIONAL MENGENAI HAM 1.International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan budaya) berlaku tanggal 3 januari Ada 115 negara yang telah meratifikasi /menyetujui perjanjian ini sampai dengan Agustus Internasional Covenant on Civil and Political Rights (Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik), berlaku tanggal 23 Maret 1976, Ada 112 negara yang telah meratifikasi/menyetujui perjanjian ini sampai dengan Agustus 1992 Kedua Perjanjian itu dicetuskan pada tanggal 16 Desember 1966 oleh Majelis Umum PBB.

18 Selain itu juga terdapat 2 Optional Protocol (protocol pilihan) yang dicetuskan yaitu : Protokol Pilihan I tentang Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik pada tanggal 16 Desember 1966 Protokol Pilihan II tentang Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Sipil dan Politik pada tanggal 15 Desember 1989 mengatur tentang Penghapusan hukuman Mati. Sampai dengan 31 Desember 1991 sebanyak 12 negara telah melakukan ratifikasi. Sedangkan untuk protocol pilihan untuk Perjanjian Internasional mengenai Ekonomi, social dan budaya sampai saat ini masih dalam pembahasan PBB.

19 1. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR) Perjanjian Internasional mengenai Hak-hak Ekonomi, Sosial dan budaya, sebanyak 31 pasal, isinya secara garis besar yaitu : –Hak untuk bekerja dalam kondisi yang adil dan menguntungkan –Hak atas perlindungan social, atas standar hidup yang pantas dan hak atas standar kesejahteraan fisik dan mental yang tertinggi yang bisa dicapai –Hak atas pendidikan dan hak untuk menikmati manfaat kebebasan kebudayaan dan kemajuan ilmu pengetahuan.

20 2. Internasional Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) Perjanjian Internasional mengenai Hak- hak Sipil dan Politik sebanyak 53 pasal, isinya secara garis besar yaitu : –K–Kebebasan bergerak –P–Persamaan di depan hukum –P–Praduga tak bersalah –K–Kebebasan berpikir –K–Kesadaran beragama

21 –Kebebasan berpendapat dan menyatakan pendapat –Berserikat secara damai –Kebebasan berserikat –Berpartisipasi dalam masalah pemerintahan dan pemilu –Perlindungan terhadap kaum minoritas

22 Konvensi-konvensi Internasional HAM 1.CERD (Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination) “Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial”, 21 Desember 1965, Indonesia telah meratifikasi dengan menetapkan UU No. 29 tahun 1999 tentang Pengesahan CERD. 2. CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women “Konvensi tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan”, 18 Desember 1979, Indonesia telah meratifikasi dengan menetapkan UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan CEDAW

23 3. CAT (Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment), “Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat”, 10 Desember 1984, Indonesia telah meratifikasi dengan menetapkan UU No. 5 tahun 1998 tentang Pengesahan CAT 4. CRC (Convention on the Rights of The Child), “Konvensi Hak-hak Anak”, 20 November MWC (Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families), “Konvensi Perlindungan terhadap Hak-hak Semua Buruh Migran dan Anggota Keluarganya”, 2003


Download ppt "Mata Kuliah HUKUM DAN HAM Dosen : Rahmat Muhajir Nugroho, SH."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google