Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM HUKUM DI INDONESIA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM HUKUM DI INDONESIA."— Transcript presentasi:

1 PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM HUKUM DI INDONESIA

2 Sebelum Amandemen UUD 1945 Praktek Pembuatan dan ratifikasi PI di Indonesia Sebelum Amandemen UUD 1945 Dasar hukum: Ps. 11 UUD 1945 Surat Presiden RI No. 2826/HK/1960: perjanjian yang penting dibuat oleh Presiden harus persetujuan DPR, yang tidak penting hanya untuk diketahui oleh DPR setelah disahkan oelh Presiden. Dalam praktek: politik, hukum, ekonomi dibuat dlm bentuk perjanjian (disahkan dg UU) ex; Perjanjian RI- Arab Saudi, UU 9/71, RI dengan Siangapura: 7/1973 sdg ekonomi, keuangan dan pinjaman dibuat dg persetujuan saja (disahkan dg Keppres)

3 Setelah Amandemen UUD Dasar Hukum : UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional 2. Pengertian PI (ps.1) 3. Harus Persetujuan DPR: a.Masalah politik, perdaimaian, pertahanan,keamanan negara b.Perubahan wilayah dan penetapan batas wilayah c.Keadulatan atau hak berdaulat d.HAM e.Pembentukan kaidah hkm baru f.Pinjaman Luar negeri

4 CONTOH-2 PERJANJIAN INTERNASIONAL YANG TELAH DI RATIFIKASI : Focus Rights of Women and Children; Focus Sustainable Development Focus Treaties Against Transnational Organized Crime and Terrorism; Focus 2004 – Protection of Civilians; Focus 2005 – Responding to Global Challenges (Liberia undertook 83 treaty actions).


Download ppt "PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM HUKUM DI INDONESIA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google