Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 ETIKA PROFESIONAL  Salah satu hal yang membedakan sifat setiap profesi adalah adanya kode perilaku profesional atau etika bagi para anggotanya  Perilaku.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 ETIKA PROFESIONAL  Salah satu hal yang membedakan sifat setiap profesi adalah adanya kode perilaku profesional atau etika bagi para anggotanya  Perilaku."— Transcript presentasi:

1 1 ETIKA PROFESIONAL  Salah satu hal yang membedakan sifat setiap profesi adalah adanya kode perilaku profesional atau etika bagi para anggotanya  Perilaku etika memerlukan pertimbangan lebih d/p aturan perilaku dan pengaturan aktivitas

2 2 Etika dan Moralitas  Etik berarti sifat atau karakter atau moralitas  Moralitas adalah kebiasaan, yg fokusnya pada perilaku yang baik dan yang salah  Etika berkaitan dengan masalah bagaimana seseorang bertindak terhadap orang lain

3 3 Etika Umum  Org selalu dihadapkan pada suatu pemilihan yang akan berakibat terhadap dirinya dan terhadap orang lain.  Dilema etika timbul bilamana apa yg baik bagi satu pihak berakibat tidak baik bagi pihak lain.  Etika umum berusaha memecahkan hal ini dg menetapkan kewajiban individu terhadap dirinya dan orang lain

4 4 Langkah pengambilan keputusan etika umum  Dapatkan fakta yg relevan dg keputusan  Berdasarkan fakta lakukan identifikasi issue etik  Tentukan siapa yg akan dipengaruhi oleh keputusan dan bagaimana pengaruhnya  Identifikasi alternatif pengambil keputusan  Identifikasi akibat dari setiap alternatif  Pilih tindakan etis

5 5 Etika Profesional  Etika profesional harus lebih luas d/p prinsip-prinsip moral.  Harus mencakup standar perilaku utk seorang profesional yg dirancang baik utk tujuan praktis maupun tujuan ideal  Harus dapat mendorong perilaku ideal, tetapi pada saat yg sama harus realistis dan dapat dipaksakan

6 6 CPA Vision Project mengidentifikasi lima nilai inti profesional:  Pendidikan berkelanjutan dan belajar seumur hidup  Kompetensi  Integritas  Selalu mengikuti issue perkembangan bisnis  Obyektivitas

7 7 Kode Etika AICPA  Principles  Rules of Conduct  Interpretations of the Rules of Conduct  Ethics Ruling

8 8 Prinsip-Prinsip Etika  Tanggungjawab  Kepentingan Publik  Integritas  Obyektivitas dan Independensi  Saksama  Lingkup dan Jenis Jasa

9 9 Tanggungjawab  Dalam menjalankan tanggungjawabnya sebagai profesional anggota harus melaksanakan seluruh aktivitasnya dengan menggunakan pertimbangan profesi dan moral  Mengembangkan ilmu akuntansi  Menjaga kepercayaan publik  Menjalankan swa-regulasi

10 10 Kepentingan Publik  Anggota harus menerima kewajiban untuk bertindak dalam melayani kepentingan publik, menghormati kepercayaan publik, dan mendemonstrasikan komitmennya sebagai profesiona  Termasuk publik adalah:  Klien, kreditor, instansi pemerintah, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat umum

11 11 Integritas  Untuk menjaga kepercayaan publik anggota harus menjalankan tanggungjawab profesionalnya dengan integritas yang tinggi.  Untuk menjaga integritas anggota harus jujur dan cerdik

12 12 Obyektivitas dan Independen  Anggota harus menjaga obyektivitasnya dan bebas dari konflik kepentingan dalam menjalankan tanggungjawab profesionalnya.  Anggota harus independen secara nyata dan independen dalam penampilan.

13 13 Saksama  Anggota harus memiliki standar tehnis dan etika, selalu berusaha meningkatkan komptensi dan kualitas jasanya dan melaksankan tanggungjawab profesionalnya sebaik mungkin

14 14 Lingkup dan Jenis Jasa  Dalam menjalan tugas harus mematuhi prinsi-prinsip sebelumnya, selain itu anggota harus:  Berpraktek pada KAP yang mengimplementasikan prosedur pegendalian internal terhadap kualitas  Menentukan apakah luas dan jenis jasa lain yang diminta klien akan menimbulkan benturan kepentingan didalam mengaudit  Menilai apakah jasa yang diminta konsisten dengan peran sebagai profesional

15 15 Rules of Conduct  Seksi 100 Independensi, Integritas, dan Obyektivitas  Seksi 200 Standar Umum dan Prinsip Akuntansi  Seksi 300 Tanggungjawab kpd Klien  Seksi 400 Tanggungjawab kp kolega  Seksi 500 Tanggungjawab Lain dan Praktek

16 16 Seksi 100  101 Independensi  1. Kepentingan keuangang  2. Hubungan Bisnis  3. Arti istilah anggota atau anggota firma  4. Jas lain: jasa akuntansi, perluasan jasa audit, dan konsultasi manajemen  5. Tuntutan (litigasi)  6. Fee yang belum dibayar

17 17  102 Integritas dan Obyektivitas  Bebas dari konflik kepentingan  Tidak boleh menyalahgunakan fakta atau menggunakan pertimbangan pihak lain

18 18 Rule 201 – Standar Umum  Kompetensi Profesional  Saksama  Perencanaan dan Pengawasan  Data cukup relevan

19 19 Rule 202- Kepatuhan terhadap standar  Auditing  Review  Kompilasi  Konsultasi Manajemen  Perpajakan  Jasa profesional lain  Dilaksanakan dengan mematuhi standar yang berlaku

20 20 Rule 203 – Prinsip Akuntansi  Tidak boleh memberikan pendapat wajar atas laporan keuangan yang mengandungsalahsaji material  Berlaku untuk  1. Audit laporan keuangan  2. Pemeriksaan laporan keuangan prospektif  3. Review informasi keuangan interim

21 21 Rule 301 – Informasi Rahasia Klien  Tidak boleh mengungkapkan informasi rahasia klien tanpa persetujuan klien.

22 22 Rule 302 – Kontijensi Fee  Melarang kontijensi fee untuk penugasan  Audit atau review laporan keuangan  Kompilasi laporan keuangan  Pemeriksaan proyeksi laporan keuangan  Pembuatan SPT untuk restitusi

23 23 Rule 501- Tindakan Tercela  Menahan catatan klien dan kertas kerja yang akan dipakai klien untuk menyesuaikan laporan keuangannya  Diskriminasi karyawan  Gagal mematuhi standar atau prosedur yang diharuskan dalam government audit  Lalai dalam penyusunan laporan keuangan  Gagal mematuhi peryaratan instansi pemerintah, komisi-komisi atau regulator lain

24 24 Rule 503 – Komisi dan Fee Referral  Melarang komisi untuk jasa atestasi  Mengungkapan komisi yang diperbolehkan  Mengungkapan fee referral kepada klien

25 25 Kode Etika IAI  Lihat di buku SPAP

26 26 Kode Etika IAI KAP  Lihat di buku SPAP

27 27 KEWAJIBAN HUKUM AUDITOR  Lingkungan Hukum  Kewajiban berdasar Hukum Umum  Kewajiban berdasar UU Pasar Modal

28 28 Lingkungan Hukum  Tren tuntutan hukum terhadap auditor  deep pocket theory  Tuntutan terhadap auditor di US  1992: kasus  $30 milyar  1992KAP Laventhol and Horwath bangkrut  ; biaya asuransi KAP 6 Besar naik 10 kali lipat $5.000 per auditor  KAP menarik diri mengaudit perusahaan yang beresiko tingg

29 29 Kewajiban Hukum Umum  Common law (hukum umum) didasarkan pasa prinsip keadilan (justice), alasan, dan akal sehat (common sense) tidak pada hukum absolut atau hukum pasti  Prinsip hukum umum ditentukan oleh kebutuhan sosial dari suatu komunitas

30 30 Kewajiban kepada Klien  Undang-undang Kontrak  Auditor menerbitkan laporan auditor dengan tidak mematuhi standar auditing  Tidak mengirimkan laporan auditor sesuai dengan kesepakatan  Mengungkapan rahasia klien tanpa ijin  Undang-undang Kelalaian

31 31 Undang-Undang Kelalaian  Kelalaian Biasa (ordinary negligence)  Kelalaian yang umum dilakukan oleh orang lain dalam situasi sama  Kecerobohan (gross negligence)  Kegagalan karena tidak hati-hati  Kecurangan (Fraud)  Secara sengaja melakukan penyesatan, eperti menyembunyikan data, tidak mengungkapan hal yang material yang mengakibatkan pihak lain dirugikan

32 32 Kewajiban kepada pihak ketiga  Kewajiban kepada Pengguna Utama  Penerima laporan auditor  dapat menuntut kerugian akobat kelalaian biasa dari auditor  Kewajiban kepada Pengguna Lain  Pihak lain yang tidak disebutkan dalam laporan auditor  Kelompok yang terlihat dan tidak terlihat

33 33 Common Law Defense  Due care  Audit sesuai dengan standar auditing  Kertas kerja lengkap  Contributory negligence

34 34 Undang-undang Pasar Modal  No: 8 Tahun 1995  Pasal 68: wajib memberitahukan kepada Bapepam dalam waktu tiga hari kalau ditemukan hal-hal:  Pelanggaran ketentuan undang-undang atau peraturan pelaksanaan  Hal yang membahayakan keuangan lembaga atau nasabah

35 35 Meminimalkan Risiko Tuntutan  Setiap penugasan selalu menggunakan surat engangement  Lakukan investigasi mendalam terhadap calun klien  Lebih menekankan pada kualitas jasa daripada pertumbuhan  Mematuhi secara penuh pernyataan profesional  Menyadari keterbatasan pernyataan profesional  Menetapkan dan menjaga standar kontrol kualitas  Hati-hati dengan klien yang mengalami kesulitan keuangan  Audit risk alerts

36 36 TINJAUAN PROSES AUDIT  Review Proses Audit  Pemahaman Bisnis dan Industri  Identifikasi Asersi Manajemen  Materialitas  Risiko Auidt  Bukti  Pertimbangkan Jasa Pertambahan Nilai  Komunikasi Temuan

37 37 Proses Audit  1. Dapatkan pemahaman bisnis dan  Industri  2. Identifikasi asersi laporan keuangan  yang relevan  3. Putuskan jumlah yang meterial bagi  pemakai laporan keuangan  4. Putuskan komponen risiko audit

38 38 …  5. Dapatkan bukti melalui prosedur audit (prosedur pemahaman pengendalian internal, pelaksanaan pengujian kontrol, dan pelaksanaan pengujian substantif)  6. Tentukan bagaimana bukti akan digunakan utk mendukung opini audit, komunikasi klien yg lain, dan jasa yg bernilai tambah  7. Komunikasikan temuan

39 39 Pengetahuan ttg Bisnis & Industri  Kembangkan ekspektasi laporan keuangan  Impak industri terhadap sistem informasi  Evaluasi kelayakan estimasi akuntansi  PABU utk industri khusus  Dasar bagi Jasa Nilai Tambah lain, mis:  Evaluasi risiko bisnis  Monitoring pengukuran kinerja  Kecukupan sistem informasi manajemen

40 40 Asersi Manajemen  Eksisitensi atau Keterjadian  Kelengkapan  Hak dan Kewajiban  Penilaian atau Alokasi  Penyajian dan Pengungkapan

41 41 Eksistensi atau Keterjadian (existence atau occurrence)  Apakah suatu aktiva atau kewajiban yang dilaporkan dalam neraca betul- betul ada  Apakah transaksi yang dilaporkan dalam laporan keuangan betul-betul terjadi

42 42 Kelengkapan (completeness)  Apakah seluruh aktiva, kewajiban, ekuitas dan transaksi yang harus dilaporkan dalam laporan keuangan (yang ada atau terjadi) sudah dilaporkan

43 43 Hak dan Kewajiban (Rights and Obligations)  Aktiva yang dilaporkan dalam neraca betul-betul hak milik entitas  Hutang yang dilaporkan dalam neraca betul-betul kewajiban entitas

44 44 Valuasi atau alokasi  Apakah komponen-komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan beban yang dilaporkan dalam laporan keuangan dengan jumlah yang tepat  Sesuai dengan PABU  Prinsip penilaian,  Prinsip matching  Kelayakan estimasi  Konsistensi penerapan prinsip  Akurat

45 45  Akurat  Klerikal  Dokumen sumber cukup rinci  Jurnal  Posting  Kecocokan antara akun dg sub-akun  Mathematik  Kebenaran jumlah dalam dokumen, jurnal, saldo akun dan penghitungan ( seperti depresiasi)

46 46 Presentation dan Disclosure  Apakah komponen laporan keuangan disajikan, dipaparkan, dan diungkapkan dengan tepat.

47 47 Materialitas  Besaran dari suato penghilangan atau salahsaji suatu informasi akuntansi yang dengan mempertimbangkan lingkungan menyebabkan pertimbangan seseorang yang menyandarkan pada informasi tersebut akan berubah atau dipengaruhi oleh penghilangan atau salahsaji tersebut

48 48  Materilitas mempengaruhi proses audit  Perencanaan  Pengumpulan bukti  Evaluasi temuan

49 49 Risiko Audit  Risiko bahwa auditor gagal memodifikasi opininya atas laporan keuangan yang mengandung salahsaji material  Komponen Risiko Audit:  Inherent Risk  Control Risk  Detection Risko

50 50 Evidence  Kecukupan Bahan Pembuktian  Materialitas dan Risiko  Faktor Ekonomi  Ukuran dan Sifak Populasi  Obyektivitas  Pengendalian Internal  Kompetensi Bahan Pembuktian  Relevansi  Sumber  Ketepatan waktu  Obyektivitas  Pengendalian Internal

51 51 Klasifikasi Prosedur  Prosedur untuk memperoleh suatu pemahaman  Pengujian Kontrol  Pengujian Substantif  Prosedur analitik  Pengujian rinci transaksi  Pengujian rinci saldo

52 52 Evaluasi Bukti yang diperoelh

53 53 Pertimbangan Jasa Nilai Tambah  Business Planning  Risk Assessment  Business Valuation  Disainsistem informasi

54 54 Komunikasi Temuan  Laporan Auditor atas Laporan Keuangan  Komunikasi lain yang diharuskan  Pengendalian internal  Kebijakan akuntansi  Pertimbangan dan estimasi akuntansi  Penyesuaian audit yang signifikan  Ketidaksesuaian dengan manajemen  Konsultasi dengan akuntan lain  Kesulitan auidt yang ditemui  Komunikasi temuan lain

55 55 TUJUAN AUDIT, BUKTI AUDIT, & KERTAS KERJA  Tujuan audit  Bukti Audit  Prosedur Audit  Kertas Kerja

56 56 Top-down vs. Bottom-up Audits  Top-down audit evidence  Pemahaman bisnis & Industri  Tujuan dan Sasaran Manajemen  Bagaimana mgt menggunakan sumber- sumbernya utk mencapai tujuannya  Keunggulan bersaing organisasi  Proses bisnis inti  Hasil usaha dan arus kas  Bottom-up audit evidence

57 57  Bottom-up audit evidence: fokus menguji  Transaksi  Saldo akun  Sistem yang mencatat transaksi dan hasilnya dlm saldo akun Auditor mengkombinasikan kedua pendekatan tersebut

58 58 Empat keputusan penting sehubungan dg bukti audit  1. Jenis pengujian yg akan dilaksanakan  2. Waktu pelaksanaan pengujian  3. Luas pengujian  4. Penugasan staf yg melaksanakan pengujian

59 59 Jenis pengujian audit:  Tipe dan efektivitas pengujian audit  Prosedur audit hrs terkait dg tujuan audit  Bukti hrs relevan dg asersi manajemen  Harus mempertimbangkan biaya relatif dg efektivitas audit sehubungan dg tujuan audit

60 60 Jenis prosedur audit:  1. Prosedur utk memperoleh pemahaman pengendalian interen  2. Pengujian pengendalian  3. Pengujian Substantif  Pengujian analitik  Tes rinci transaksi  Tes rinci saldo

61 61 Waktu Pengujian Auidt:  Sebelum tanggal neraca  Saat tanggal neraca  Sesudah tanggal neraca

62 62 Luas Pengujian Auidt  Risiko DeteksiJumlah Bukti  RendahBanyak  ModeratCukup  TinggiSedikit

63 63 Staffing Audit  Tingkat pengetahuan  Keahlian dan pengalaman  Kemampuan

64 64 TUJUAN AUDIT  Menentuan kewajaran penyajian laporan keuangan dalam segala hal yang material sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum  PABU mencakup:  PSAK  Peraturan Bapepam  Peraturan BEJ  Perturan khusus lain (pemerintah, industri dsb)

65 65 Asersi manajemen atas laporan keuangan  1. Eksistensi atau Keterjadian  2. Kelengkapan  3. Hak dan Kewajiban  4. Valuasi dan Alokasi  Sesuai dengan PABU  Keakuratan dan Ketelitian Hitung  5. Penyajian & Pengungkapan

66 66 Bukti Audit  Jenis:  Informasi Penguat  Data Akuntansi  Syarat Bukti:  Cukup  Kompeten

67 67 Jenis Bukti Audit  Data Akuntansi  Buku jurnal  Buku besar dan Buku Pembantu  Pedoman akuntansi terkait  Catatan informal dan memo  Informasi Pendukung

68 68 Informasi Pendukung  Dokumen  Konfirmasi  Informasi dari ajuan pertanyaan, observasi, inspeksi, dan pemeriksaan pisik  Informasi lain yang dikembangkan oleh auditor

69 69 Kecukupan Bukti  Tergantung pada:  Materialitas dan Risiko  Faktor Ekonomi  Besar dan Sifat Populasi

70 70 Kompetensi Bukti:  Relevansi  Sumber  Waktu  Obyektivitas

71 71 Tipe Informasi Pendukung:  Bukti Analitik (eksistensi, kelengkapan & valuasi)  Bukti Dokumen (salah 1 dari ke 5 asersi)  Konfirmasi (salah 1 dr 5 asersi)  Pernyataan Tertulis (salah 1 dari 5 asersi)  Bukti Mathematik (valuasi & alokasi)  Bukti Lisan ( salah 1 dari 5 asersi)  Bukti Pisik (eksistensi & valuasi)  Bukti Elektronik

72 72 Prosedur audit  Prosedur analitik  Inspeksi  Konfirmasi  Ajukan Pertanyaan  Hitung  Telusur (tracing)  Lacak (vouching)  Amati  Ulang  Tehnik Audit Berbantuan Komputer

73 73 Klasifikasi Prosedur Audit  Prosedur utk memperoleh pemahaman pengendalian interen  Pengujian Kontrol  Pengujian Substantif  Prosedur Analitik  Tes rinci transaksi  Tes rinci saldo

74 74 Evaluasi Perolehan Bukti  Memenuhi standar pekerjaan lapangan  Dilakukan sepanjang audit utk setiap asersi  Digunakan sbg dasar pemberian opini

75 75 KERTAS KERJA  Pendukung utama laporan auditor  Alat koordinasi dan supervisi  Bukti bahwa audit telah sesuai dengan Standar Auditing  Pedoman audit tahun berikutnya

76 76 Tipe Kertas Kerja  Working Trial Balance  Skedul dan analisis  Memo audit dan dokumentasi informasi penguat  Jurnal Penyesuaian dan Reklasifikasi

77 77 Penyusunan Working Papers  Judul  Nomor Indeks  Acuan-silang  Tick Marks (tanda audit)  Tandatangan dan tanggal

78 78 Review Kertas Kerja  1. Oleh supervisor penyusun  2. Manajer Audit  3. Partner

79 79 Arsip (Dosir) Kertas Kerja  Dosir Permanen  Kopi anggaran dasar  Daftar akun  Bagan organisasi  Tata letak, proses produksi, dan produk utama  Kopi kontrak  Skedul amortiasi, depresiasi  Ikhtisar prinsip-prinsip akuntansi yg dipakai klien  dll  Dosir Sekarang

80 80 Kepemilikan Kertas Kerja  Milik auditor  Auditor tidak boleh mengungkapkan ke pihak lain tanpa izin klien, kecuali utk keperluan pengadilan  Disimpan sampai dg ketentuan undang- undang (minimal 10 tahun)

81 81


Download ppt "1 ETIKA PROFESIONAL  Salah satu hal yang membedakan sifat setiap profesi adalah adanya kode perilaku profesional atau etika bagi para anggotanya  Perilaku."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google