Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI. 2 Pengertian akuntansi Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI. 2 Pengertian akuntansi Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan."— Transcript presentasi:

1 1 STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI

2 2 Pengertian akuntansi Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya serta penyajian laporan.

3 3 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. SAP digunakan oleh pemerintah sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

4 4 Kebijakan Akuntansi Kebijakan akuntansi adalah penerapan- penerapan oleh entitas pelaporan yang diatur oleh Standar Akuntansi yang meliputi pengakuan, pengukuran, dan penyajian. Kebijakan akuntansi merupakan pilihan- pilihan sistem dan prosedur yang dapat menghasilkan keluaran menurut Standar Akuntansi.

5 5 Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat  SAPP adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daearah.  Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) diatur dengan peraturan Menteri Keuangan No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

6 6 Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAPD)  SAPD adalah serangkaian prosedur manual maupun terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah daearah.  Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) diatur dengan peraturan gubernur/bupati/walikota yang mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

7 7 Hubungan STANDAR dengan SISTEM •Standar menjadi acuan dalam penyusunan Sistem. Keluaran Sistem harus sesuai dengan ketentuan dalam Standar. •SAP mengatur mengenai keluaran yang diharapkan, sedang Sistem merupakan gabungan dari langkah-langkah untuk menghasilkan keluaran sesuai dengan Standar.

8 8

9 9

10 10 PRASYARAT IMPLEMENTASI SAP

11 11 Persyaratan Implementasi SAP •Penyiapan SDM Melalui sosialisasi dan pelatihan SAP dan SAPP/D Pelatihan ini dapat dilakukan dalam bentuk Training of Trainers (ToT), pelatihan untuk pelaksana, dan bimbingan teknis. Selain itu pemerintah dapat melakukan penerimaan pegawai yang mempunyai kompetensi di bidang akuntansi. •Pengembangan SAPP/D Pengembangan sistem akuntansi pemerintahan dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan kondisi yang ada.

12 12 Persyaratan Implementasi SAP •Penyiapan regulasi Regulasi dibuat sesuai dengan cakupan kewenangannya, misalnya oleh Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, gubernur/bupati/walikota dan KSAP. Untuk Pemerintah Pusat telah ditetapkan PMK No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat •Penyiapan Bagan Akun Standar •Penyiapan Sarana Sarana dapat meliputi komputer, ruangan, dana, serta sarana pendukung lainnya •Penyediaan dana

13 13 BENTUK-BENTUK LAPORAN KEUANGAN

14 14 LAPORAN REALISASI ANGGARAN •Perbandingan Anggaran dan Realisasi •Melaporkan : –Transaksi pengakuan pendapatan –Transaksi pengakuan belanja –Surplus / Defisit –Transaksi penerimaan pembiayaan –Transaksi pengeluaran pembiayaan –SiLPA/SiKPA

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24 NERACA •Melaporkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas •Melaporkan besarnya ekuitas pemerintah

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35 LAPORAN ARUS KAS •Melaporkan arus kas masuk dan kas keluar melalui kas umum negara/daerah •Dirinci menurut: –Aktivitas Operasi –Aktivitas Investasi –Aktivitas Pembiayaan –Transaksi Non Anggaran

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44

45 45 BAGAN AKUN STANDAR

46 46 SISTEM AKUNTANSI  BAGAN AKUN STANDAR  JURNAL STANDAR  BUKU BESAR

47 47 AKUN = PERKIRAAN Akun adalah media untuk mengklasifikasikan dan mencatat penambahan dan pengurangan setiap transaksi yang mempengaruhi pos laporan keuangan. Klasifikasi berdasarkan jenis-jenis transaksi yang sama.

48 48 Bagan Akun Standar Pemerintah •Bagan Akun Standar adalah daftar akun buku besar/sub buku besar yang ditetapkan dan disusun secara sistematis untuk memudahan menyusun laporan keuangan.

49 49 Bagan Akun Standar Pemerintah Akun Terdiri Dari :  Akun Operasional/Nominal (flows) a. Akun yang ada di Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas b. Akun yang berlaku satu periode akuntansi. c. Harus ditutup pada akhir periode akuntansi  Akun Riil/Neraca (stocks) a. Akun yang ada di neraca b. Akun yang dibawa sepanjang periode akuntansi

50 50 BAGAN AKUN STANDAR Kode Akun SIKLUS AKUNTANSI Dokumen sumber Jurnal Buku Besar Neraca Saldo Jurnal Penyesuaian Laporan Keuangan

51 51 Bagan Akun Standar Pemerintah Bagan Akun Pemerintah terdiri dari dua unsur:  Kode Akun  angka/huruf yang menjelaskan struktur dari akun.  Uraian Akun  nama akun

52 52 Bagan Akun Standar Pemerintah •Tiga Digit Pertama  Bagan Akun Standar yang direncanakan berlaku secara Nasional •Digit Keempat dan seterusnya  Disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Pemerintah Pusat/Daerah

53 53 •Untuk Pemerintah Pusat telah ditetapkan Menteri Keuangan melalui PMK No. 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat

54 54 Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 1 Aset 1.1 Aset Lancar Kas dan Bank Rekening Kas Negara di BI 1.2 Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah 1.3Aset Tetap Aset Tetap Tanah

55 55 Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 1.4Dana Cadangan Dana Cadangan Dana Cadangan …… Aset Lainnya 1.5.1Piutang Jangka Panjang Tagihan Penjualan Angsuran 2Kewajiban 2.1Kewajiban Jangka Pendek 2.1.1Kewajiban Jangka Pendek Utang Perhitungan Fihak Ketiga

56 56 Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 2.2Kewajiban Jangka Panjang 2.2.1Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Utang Jangka Panjang Dalam Negeri Perbankan 3Ekuitas Dana 3.1 Ekuitas Dana Lancar 3.1.1Ekuitas Dana Lancar SAL 3.2Ekuitas Dana Investasi 3.2.1Ekuitas Dana Investasi Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 3.3Ekuitas Dana Cadangan 3.3.1Ekuitas Dana Cadangan Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

57 57 Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 4 Pendapatan Negara dan Hibah 4.1 Penerimaan Perpajakan Pendapatan Pajak Dalam Negeri Pendapatan Pajak Penghasilan 4.2Penerimaan Negara Bukan Pajak 4.2.1Penerimaan Sumber Daya Alam Pendapatan Minyak Bumi 4.3Penerimaan Hibah 4.3.1Pendapatan Hibah Dalam Negeri dan Luar Negeri Pendapatan Hibah Dalam Negeri

58 58 Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 5Belanja Negara 5.1 Belanja Pegawai 5.1.1Belanja Gaji dan Tunjangan Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 5.2 Belanja Barang 5.2.1Belanja Barang Belanja Barang Operasional

59 59 Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 5.3 Belanja Modal Belanja Modal Tanah Belanja Modal Tanah 5.4Belanja Pembayaran Bunga Utang 5.4.1Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri -Jangka Pendek 5.5Belanja Subsidi 5.5.1Belanja Subsidi Perusahaan Negara Belanja Subsidi Lembaga Keuangan 5.6Belanja Hibah Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri Belanja Hibah kepada Pemerintah Luar Negeri 5.7Belanja Bantuan Sosial 5.7.1Belanja Bantuan Kompensasi Sosial Belanja Bantuan Kompensasi Sosial

60 60 Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 5.8Belanja Lain-lain 5.8.1Belanja Lain-lain Belanja Lain-lain 6Belanja Untuk Daerah 6.1Belanja Dana Perimbangan 6.1.1Belanja Dana Bagi Hasil Belanja Dana Bagi Hasil Perpajakan 6.2Belanja Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian 6.2.1Belanja Dana Otonomi Khusus Belanja Dana Otonomi Khusus

61 61 Bagan Akun Standar Pemerintah Pusat 7Pembiayaan 7.1Penerimaan Pembiayaan 7.1.1Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan 7.2Pengeluaran Pembiayaan 7.2.1Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri Belanja Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri – Perbankan 8Non Anggaran 8.1Penerimaan Non Anggaran 8.1.1Penerimaan Non Anggaran PFK Penerimaan PFK 10% Gaji 8.2Pengeluaran Non Anggaran 8.2.1Pengeluaran Non Anggaran PFK Pengembalian Penerimaan PFK 10% Gaji

62 62 Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 1 Aset 1.1 Aset Lancar Kas di Kas Daerah Kas di Bank …. 1.2 Investasi Jangka Panjang Investasi Non Permanen Pinjaman kepada Perusahaan Negara 1.3 Aset Tetap Tanah Tanah Kantor

63 63 Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 1.4Dana Cadangan Dana Cadangan Dana Cadangan Pembangunan Pasar 1.5 Aset Lainnya 1.5.1Tagihan Penjualan Angsuran Tagihan Penjualan Angsuran Kendaraan Dinas 2Kewajiban 2.1Kewajiban Jangka Pendek 2.1.1Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Utang PFK pada Taspen

64 64 Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 2.2Kewajiban Jangka Panjang 2.2.1Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat Utang kepada Pemerintah Pusat – Pinjaman No. 1 3Ekuitas Dana 3.1 Ekuitas Dana Lancar 3.1.1SiLPA 3.2Ekuitas Dana Investasi 3.2.1Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang 3.3Ekuitas Dana Cadangan 3.3.1Diinvestasikan dalam Dana Cadangan

65 65 Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 4 Pendapatan 4.1 Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Pajak Hotel 4.2Pendapatan Transfer 4.2.1Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan 4.3Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya 4.3.1Dana Otonomi Khusus Dana Otonomi Khusus …..

66 66 Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 4.4 Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak 4.5Lain-lain Pendapatan yang Sah 4.5.1Pendapatan Hibah 5Belanja 5.1 Belanja Operasi 5.1.1Belanja Pegawai Belanja Gaji dan Tunjangan

67 67 Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 5.2 Belanja Modal Belanja Tanah 5.3Belanja Tak Terduga 5.3.1Belanja Tak Terduga 6Transfer 6.1Transfer/Bagi Hasil ke Desa 6.1.1Bagi Hasil Pajak

68 68 Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah 7Pembiayaan 7.1Penerimaan Pembiayaan 7.1.1Penggunaan SiLPA 7.2Pengeluaran Pembiayaan 7.2.1Pembentukan Dana Cadangan 8Non Anggaran 8.1Penerimaan Non Anggaran 8.1.1Penerimaan Non Anggaran PFK Penerimaan PFK … % Gaji 8.2Pengeluaran Non Anggaran 8.2.1Pengeluaran Non Anggaran PFK Pengembalian Penerimaan PFK … % Gaji

69 69 Komite Standar Akuntansi Pemerintahan Gedung Perbendaharaan II Lantai 3 Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta Pusat Telp/Fax


Download ppt "1 STANDAR DAN SISTEM AKUNTANSI. 2 Pengertian akuntansi Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran transaksi dan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google