Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010) GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010) GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN."— Transcript presentasi:

1 GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010) GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010)

2 HASIL PEMERIKSAAN BPK Sumber: IHPS BPK Propinsi Kabupaten

3 HASIL PEMERIKSAAN BPK Sumber: IHPS BPK Kota

4 HASIL PEMERIKSAAN BPK Sumber: IHPS BPK Kriteria Pemberian Opini Laporan Keuangan oleh BPK (UU 15/2004) Kesesuaian dengan Standar Akuntansi PemerintahanKecukupan Pengungkapan (adequate disclosure)Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undanganEfektivitas Sistem Pengendalian Intern

5 ASPEK UTAMA PENGELOLAAN DAERAH Pengelolaan Pelaporan/ Pertanggungjawaban  Melihat besarnya sumber daya yang ada, tantangan utama bukan pada jumlah, tetapi  Bagaimana mengelola sumber daya sebaik-baiknya  Bagaimana mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya yang digunakan  Aspek Pengelolaan Keuangan meliputi  Perencanaan  Penganggaran  Pelaksanaan  Monitoring dan Evaluasi  Aspek Pertanggungjawaban meliputi  Pencatatan atas pelaksanaan kegiatan  Penyusunan laporan keuangan  Audit laporan keuangan  Diseminasi publik dan pelibatan masyarakat

6 •Pendapatan negara/daerah dalah hak pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih •Belanja negara/daerah adalah kewajiban pemerintah pusat/daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih Psl 1 UaU17/2003 •Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun Psl 36 ayat (1) UU 17/2003 •Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya tahun anggaran 2008 Psl 70 ayat (2) UU 1/2004 DASAR HUKUM

7 PRINSIP AKUNTANSI SAP DISUSUN OLEH KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN (KSAP) Prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah

8 • SAP Akrual dikembangkan dari SAP yang ditetapkan dalam PP 24/2005 dengan mengacu pada International Public Sector Accounting Standards (IPSAS) dan memperhatikan peraturan perundangan serta kondisi Indonesia. •Pertimbangan: –SAP yang ditetapkan dengan PP 24/2005 berbasis ”Kas Menuju Akrual” sebagian besar telah mengacu pada praktik akuntansi berbasis akrual, –Para Pengguna yang sudah terbiasa dengan SAP PP 24/2005 dapat melihat kesinambungannya. PENYUSUNAN SAP AKRUAL

9 KONSEPSI DAN MANFAAT BASIS AKRUAL •Basis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi atau peristiwa akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya, tanpa memperhatikan waktu kas diterima atau dibayarkan •Pendapatan diakui pada saat hak telah diperoleh (earned) dan beban (belanja) diakui pada saat kewajiban timbul atau sumber daya dikonsumsi 9

10 Meningkatkan kualitas informasi pelaporan keuangan Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah Menyajikan informasi yang sebenarnya mengenai hak dan kewajiban pemerintah Bermanfaat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah terkait biaya jasa layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan Menghasilkan pengukuran kinerja yang lebih baikMemfasilitasi manajemen keuangan yang lebih baikMemfasilitasi dan meningkatkan manajemen aset TUJUAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

11 PENGATURAN PP 71 / 2010 STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN 11 LAMPIRAN I BASIS AKRUAL PP71/2010 LAMPIRAN I BASIS AKRUAL PP71/2010 LAMPIRAN II BASIS CTA PP24/2005 LAMPIRAN II BASIS CTA PP24/2005 PP •SAP Berbasis Akrual  Lampiran I •Berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan •Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 12 PSAP •Berlaku paling lambat TA 2015 •SAP Berbasis Kas Menuju Akrual  Lampiran II (PP 24/2005) •Berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP •Berisi Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintah dan 11 PSAP •Tidak berlaku mulai TA 2015 Menjadi

12 • Sistem Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Pusat dan Sistem Akuntansi Pemerintah daerah disusun dengan mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. • Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri. PUSAP (PASAL 6) PMK No 238/PMK.05/2011 Tentang PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PMK No 238/PMK.05/2011 Tentang PEDOMAN UMUM SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN

13 • Penerapan SAP Berbasis Akrual dapat dilaksanakan secara bertahap dari penerapan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual menjadi penerapan SAP Berbasis Akrual • Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan • Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan SAP Berbasis Akrual secara bertahap pada pemerintah daerah diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri PENERAPAN BASIS AKRUAL (PASAL 7)

14 •Dalam hal diperlukan perubahan terhadap PSAP, perubahan tersebut diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan •Rancangan perubahan PSAP tersebut disusun oleh KSAP sesuai dengan mekanisme yang berlaku dalam penyusunan SAP PERUBAHAN PSAP (PASAL 5)

15 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): 1.PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; 2.PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; 3.PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; 4.PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; 5.PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; 6.PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; 7.PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; 8.PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 9.PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; 10.PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; 11.PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; 12.PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): 1.PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; 2.PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; 3.PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; 4.PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; 5.PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; 6.PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; 7.PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; 8.PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 9.PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; 10.PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; 11.PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; 12.PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional. STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL (LAMPIRAN I)

16 Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): 1.PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; 2.PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; 3.PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; 4.PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; 5.PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; 6.PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; 7.PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; 8.PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 9.PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; 10.PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; 11.PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP): 1.PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan; 2.PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran; 3.PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas; 4.PSAP Nomor 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan; 5.PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan; 6.PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi; 7.PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap; 8.PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan; 9.PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban; 10.PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, dan Peristiwa Luar Biasa; 11.PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian; STRUKTUR SAP BERBASIS AKRUAL (LAMPIRAN II)

17 KONSEPSI ANGGARAN DAN AKUNTANSI 17 ANGGARAN AKUNTANSI BASIS AKRUAL BASIS KAS LO Surplus/ Defisit-LO Laporan Perubahan Ekuitas EkuitasNeraca LRASILPA/SIKPA Laporan Perubahan SAL LO disusun untuk melengkapi pelaporan dan siklus akuntansi berbasis akrual sehingga penyusunan LO, Laporan perubahan ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan

18 1.Laporan Realisasi Anggaran 2.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) 3.Neraca 4.Laporan Arus Kas 5.Laporan Operasional 6.Laporan Perubahan Ekuitas 7.Catatan atas Laporan Keuangan KOMPONEN LK – PP 71/2010

19 •Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut : –Saldo Anggaran Lebih awal, –Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, –Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, –Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, –Saldo Anggaran Lebih Akhir. LAPORAN PERUBAHAN SAL

20 PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGAN LEBIH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah) 20

21 •LO menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam –Pendapatan-LO dari kegiatan operasional –Beban dari kegiatan operasional –Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional, bila ada –Pos luar biasa, bila ada –Surplus/defisit-LO LAPORAN OPERASIONAL

22 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah) 22 NoURAIAN20X1 20X0 Kenaikan/ Penurunan (%) KEGIATAN OPERASIONAL 1PENDAPATAN 2PENDAPATAN ASLI DAERAH 3Pendapatan Pajak Daerahxxx 4Pendapatan Retribusi Daerahxxx 5Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkanxxx 6Pendapatan Asli Daerah Lainnyaxxx 7Jumlah Pendapatan Asli Daerah( 3 s/d 6 )xxx 9PENDAPATAN TRANSFER 10TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN 11Dana Bagi Hasil Pajakxxx 12Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alamxxx 13Dana Alokasi Umumxxx 14Dana Alokasi Khususxxx 15Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan (11 s/d 14)xxx 17TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA 18Dana Otonomi Khususxxx 19Dana Penyesuaianxxx 20Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya (18 s/d 19 )xxx 22TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI 23Pendapatan Bagi Hasil Pajakxxx 24Pendapatan Bagi Hasil Lainnyaxxx 25Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi (23 s/d 24)xxx 26Jumlah Pendapatan Transfer ( )xxx 28LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 29Pendapatan Hibahxxx 30Pendapatan Dana Daruratxxx 31Pendapatan Lainnyaxxx 32Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (29 s/d 31)xxx 33JUMLAH PENDAPATAN ( )xxx

23 PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah) 23 35BEBAN 36Beban Pegawaixxx 37Beban Persediaanxxx 38Beban Jasaxxx 39Beban Pemeliharaanxxx 40Beban Perjalanan Dinasxxx 41Beban Bungaxxx 42Beban Subsidixxx 43Beban Hibahxxx 44Beban Bantuan Sosialxxx 45Beban Penyusutanxxx 46Beban Transferxxx 47Beban Lain-lainxxx 48JUMLAH BEBAN (36 s/d 47)xxx 50SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI (33-48)xxx 51 52SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL 53Surplus Penjualan Aset Nonlancarxxx 54Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjangxxx 55Defisit Penjualan Aset Nonlancarxxx 56Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjangxxx 57Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnyaxxx 58JUMLAH SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL(53 s/d 57)xxx 59SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA ( )xxx 60 61POS LUAR BIASAxxx 62Pendapatan Luar Biasaxxx 63Beban Luar Biasaxxx 64POS LUAR BIASA ( 62-63)xxx 65SURPLUS/DEFISIT-LO ( )xxx

24 •LPE merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos: –ekuitas awal, –surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan; –koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, –ekuitas akhir. •Ekuitas hanya satu komponen tidak terbagi atas Ekuitas dana Lancar, Ekuitas Dana Diinvestasikan, dll. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

25 PEMERINTAH PROVINSI / KABUPATEN / KOTA LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 DAN 20X0 (Dalam rupiah) 25

26  Laporan Finansial: LO  Laporan Perubahan Ekuitas  Neraca Laporan Pelaksanaan Anggaran: LRA  Laporan Perubahan SAL HUBUNGAN ANTAR LAPORAN

27 KETERKAITAN LAPORAN Pendapatan500 Beban (200) Surplus/Defisit Opr 300 Kegiatan non operasional 60 Surplus/Defisit LO 360 Laporan Operasional Laporan Perubahan Ekuitas Ekuitas Awal Surplus/Defisit LO 360 Ekuitas Akhir Neraca Aset Kewajiban 640 Ekuitas LRA Pendapatan 450 Belanja (0) Surplus/(defisit) 450 Pembiayaan SILPA Laporan Perubahan SAL SAL Awal 100 Penggunaan SAL (30) SILPA SAL Akhir 1.520

28 TRANSAKSI YANG HARUS DIPERHATIKAN •Pendapatan masih harus diterima •Pendapatan diterima dimuka •Beban yang masih harus dibayar •Beban dibayar dimuka •Beban Penyusutan •Pendapatan masih harus diterima •Pendapatan diterima dimuka •Beban yang masih harus dibayar •Beban dibayar dimuka •Beban Penyusutan •TRANSAKSI KAS  PELAKSANAAN ANGGARAN


Download ppt "GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN 2010) GAMBARAN UMUM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN BERBASIS AKRUAL (PP 71 TAHUN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google