Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN."— Transcript presentasi:

1 DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN

2 Konsep Instalasi Farmasi Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota Kondisi Saat IniKondisi yang Akan DicapaiRencana StrategisRegulasi Teknis yang Terkait

3 Konsep Instalasi Farmasi Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

4 1. UU Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan  Pasal 36 : Pemerintah menjamin ketersediaan, pemerataan, dan keterjangkauan perbekalan kesehatan, terutama Obat Esensial Dalam menjamin ketersediaan obat keadaan darurat, Pemerintah melakukan kebijakan khusus  Pasal 37 : Pengelolaan perbekalan kesehatan utk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Pengelolaan OE dan alkes dasar memperhatikan kemanfaatan, harga dan faktor yang berkaitan dgn pemerataan

5  Pasal 40 : Pemerintah menyusun daftar dan jenis obat yg esensial harus tersedia serta menjamin ketersediaannya  Pasal 98 : Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau  Pasal 104 : Pengamanan sediaan farmasi dan alkes diselengga- rakan untuk melindungi masyarakat dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan sediaan farmasi dan alkes yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan dan/atau khasiat/kemanfaatan Lanjutan

6  Pasal 108 Praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai ketentuan per-UU 2. PP Nomor 51 tahun 2009 ttg Pekerjaan Kefarmasian 3.PP Nomor 72 tahun 1998 ttg Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan 4.SK Menkes No. 189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional 5.Permenkes No. 889/2011 tentang Registrasi, Izin Praktik, dan Izin Kerja Tenaga Kefarmasian

7 Obat harus diperlakukan sebagai komponen yang tidak tergantikan dalam pemberian pelayanan kesehatan. Dalam kaitan ini aspek teknologi dan ekonomi harus diselaraskan dengan aspek sosial dan ekonomi. Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan, keterjangkauan dan pemerataan obat esensial yang dibutuhkan masyarakat Pemerintah dan sarana pelayanan kesehatan bertanggung jawab untuk menjamin agar pasien mendapat pengobatan yang rasional

8 Pemerintah melaksanakan binwasdal obat, sedangkan pelaku usaha di bidang obat bertanggung jawab atas mutu obat sesuai dengan fungsi usahanya. Tugas pengawasan dan pengendalian yang menjadi TJ pemerintah dilakukan secara profesional, bertanggung jawab, independen dan transparan Masyarakat berhak untuk mendapatkan informasi obat yang benar, lengkap dan tidak menyesatkan. Pemerintah memberdayakan masyarakat untuk terlibat dalam pengambilan keputusan pengobatan

9  Obat adalah bahan baku atau paduan bahan-bahan yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi ataupun keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan pemulihan peningkatan kesehatan dan kontrasepsi termasuk produk biologi.  Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan habis pakai yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.  Instalasi Farmasi adalah Unit Pengelola Obat atau Unit Pengelola Teknis yang mengelola Obat dan Perbekalan Kesehatan di Propinsi atau Kabupaten/Kota.  Puskesmas adalah Unit Pelaksana Pelayanan Kesehatan Dasar

10  Buffer Stock Pusat adalah Obat yang tersedia di Instalasi Farmasi Nasional/Pusat sebagai cadangan apabila terjadi kekosongan obat di Propinsi dan Kab/Kota.  Buffer Stock Provinsi adalah Obat yang tersedia di Instalasi Farmasi Provinsi sebagai cadangan apabila terjadi kekosongan obat di Kab/Kota  Obat PKD adalah obat yang digunakan untuk pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas dan Puskesmas Pembantu  Obat Program adalah obat yang digunakan untuk kebutuhan program kesehatan yang telah ditetapkan secara nasional

11 Pelayanan kesehatan yang prima, merata dan terjangkau, termasuk pelayanan kefarmasian. Pelayanan kesehatan yang prima, merata dan terjangkau, termasuk pelayanan kefarmasian. Mengupayakan ketersediaan, distribusi, keamanan, mutu, efektifitas, keterjangkauan obat, vaksin dan alkes 1.Aksesibilitas 2.Keterjangkauan 3.Penggunaan obat yang rasional 4.Jaminan keamanan, mutu & manfaat 1.Aksesibilitas 2.Keterjangkauan 3.Penggunaan obat yang rasional 4.Jaminan keamanan, mutu & manfaat OBAT. OBAT. ALAT KESEHATAN. ALAT KESEHATAN. 1.Aksesibilitas 2.Need Assesment 3.Penggunaan alkes yang tepat guna 4.Jaminan keamanan, mutu & manfaat. 1.Aksesibilitas 2.Need Assesment 3.Penggunaan alkes yang tepat guna 4.Jaminan keamanan, mutu & manfaat. Arah Kebijakan Pelayanan Kesehatan

12 Meningkatkan aksesibilitas fasilitas pelayanan kesehatan secara universal, termasuk di dalamnya penyediaan obat dan alkes yang terjangkau dan tersedia merata Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di setiap tingkatan secara efektif dan efisien, termasuk menjaga keamanan, manfaat dan mutu obat dan alkes di semua tingkat pelayanan kesehatan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya kesehatan paripurna menuju kemandirian masyarakat untuk hidup sehat

13 KONDISI SAAT INI

14  Pemerintah menjamin ketersediaan 484 obat generik (Tahun 2011) untuk PKD mengacu pada DOEN  Pemerintah menjamin ketersediaan 85 item obat program (P2PL, Gizi, KIA, keswa dan vaksin haji)  Ketersediaan obat di pelayanan kesehatan Tingkat I sektor pemerintah 87% (Tahun 2011)  Manajemen suplai di Puskesmas diselenggarakan melalui Instalasi Farmasi Kab/Kota (perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian)  Pendanaan obat untuk sektor publik sebagian besar melalui APBN (DAK dan APBN Kemkes)

15  Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi Nasional/Provinsi/Kab/Kota - Penyimpanan, - Distribusi - Perangkat Pengolahan data termasuk sistem aplikasi  Kompetensi SDM Kefarmasian sebagai pengelola obat/bertugas di bidang pengelolaan obat, termasuk kemampuan melakukan koordinasi dengan unit kerja lain  Anggaran (penyediaan obat, biaya operasional, biaya distribusi)  Komitmen Pimpinan Daerah

16 PERAN PUSAT DAN DAERAH DALAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN (PP 38/2007) SUB-SUB BIDANG : KETERSEDIAAN, PEMERATAAN, MUTU OBAT DAN KETERJANGKAUAN OBAT SERTA PERBEKALAN KESEHATAN PUSAT : Penyediaan dan Pengelolaan Buffer Stok Obat, Alkes, Reagensia & Vaksin Tertentu Skala Nasional PROPINSI : Penyediaan dan Pengelolaan Buffer Stok Obat, Alkes, Reagensia & Vaksin Lainnya Skala Provinsi KAB/KOTA : Penyediaan dan Pengelolaan Obat PKD, Alkes, Reagensia & Vaksin Skala Kab/Kota

17 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PUSAT 1. Menyediakan dana obat utk masyarakat miskin 2. Menyediakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Kab/Kota tertentu 3. Menyediakan obat utk Buffer Stok Pusat  Bencana Alam, Darurat, KLB 4. Menyediakan obat utk program kesehatan 5. Menyediakan obat utk kegiatan tertentu bersifat nasional 6. Mengelola obat Buffer Stok Pusat 7. Mengendalikan harga obat generik 8.Melatih sdm di bidang pengelolaan obat dan advokasi 9.Memantau ketersediaan obat

18 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH PROVINSI 1. Menyediakan dana obat Buffer Stok Provinsi 2. Menyediakan obat Buffer Stok Provinsi 3. Mengelola obat Buffer Stok Provinsi dan obat Program 4. Memfasilitasi advokasi Dinkes Kab/Kota 5. Melatih sdm Kab/Kota dalam pengelolaan obat 6. Memantau dan menginformasikan ketersediaan obat

19 TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH KAB/KOTA 1. Menyediakan Dana Alokasi Obat  APBD II 2. Mengelola obat 3. Memanfaatkan data yg tersedia utk advokasi 4. Menyediakan dana operasional 5. Membentuk tim perencanaan obat terpadu 6. Melatih petugas pengelola obat di PKM 7. Memantau dan menginformasikan ketersediaan obat di Puskesmas dan jaringannya

20 SUMBER DANA OBAT 1. APBD II/ DAU, DAK  Obat PKD 2. APBD I  obat Buffer Stok Provinsi 3. APBN  obat Buffer Stok Pusat, Obat Bencana, Obat Program Kesehatan, dan Obat untuk kegiatan skala nasional

21 SUMBER OBAT SUMBER OBAT IF Nasional IF Provinsi IF Provinsi IF Kab/Kota Pengadaan Pusat (Binfar) Pengadaan Pusat (Binfar, dan Program) Pengadaan Provinsi Lembaga donor Pengadaan Pusat (Binfar, dan Program) Pengadaan Provinsi Lembaga donor Pengadaan Pusat (Binfar, dan Program) Pengadaan Provinsi Pengadaan Kab/Kota Lembaga donor

22 TUJUAN PENGELOLAAN OBAT Menjamin tersedianya obat dengan mutu yang terjamin, tersebar secara merata dan teratur, sehingga mudah diperoleh pada tempat dan waktu yang tepat.

23 Dit.Bina Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan Dukungan Manajemen Pengadaan Perencanaan Distribusi Penggunaan Penyimpanan

24  Jenis Distribusi ada dua : ◦ Pull Distribusi ◦ Push Distribusi  Frekuensi Distribusi disesuaikan dengan geografis Unit Pelayanan Kesehatan

25  Kegiatan Distribusi Rutin  Perencanaan Distribusi  Penetapan Frekuensi Pengiriman Obat-obatan  Penyusunan Peta Lokasi, Jalur dan Jumlah Pengiriman  Kegiatan Distribusi Khusus  Bila terjadi Wabah atau bencana/KLB  Adanya pelaksanaan program tertentu

26 A. Instalasi Farmasi Nasional 1. Pengelolaan obat Buffer Stok Pusat (menyimpan, mendistribusikan) 2.Penyimpanan dan Penyaluran obat Buffer Stok Pusat 3.Penyediaan informasi : Dinamika logistik obat Buffer Stok Pusat Ketersediaan obat Buffer Stok Pusat

27 B.Instalasi Farmasi Provinsi 1.Penyediaan obat Buffer Stok Provinsi 2.Pengelolaan obat Buffer Stok Provinsi dan obat Program (merencanakan, menyediakan, menyimpan, mendistribusikan, capor, dan monev) 3.Penyimpanan obat Buffer Stok Provinsi dan obat Program 4.Terlibat aktif membina Pengelola Obat di Kab/Kota 5.Terlibat aktif dalam perencanaan kebutuhan obat di Provinsi

28 B.Instalasi Farmasi Provinsi 6.Penyediaan Informasi : Dinamika logistik obat Buffer Stok Provinsi Ketersediaan obat Buffer Stok Provinsi dan obat Kab/Kota Lanjutan

29 C. Instalasi Farmasi Kab/Kota 1. Pengendalian Ketersediaan Obat di tingkat Kab/Kota (Controller of Drug Availability =CoDA) 2. Pengelolaan obat 3. (merencanakan, menyediakan, menyimpan, mendistribusikan, capor, dan monev) 4. Penyimpanan dan Penyaluran Obat ke Puskesmas 5. Penyediaan Informasi :  Dinamika logistik obat di IF Kab/Kota  Ketersediaan obat di IF Kab/Kota dan Puskesmas

30 IF NasionalIF ProvinsiIF Kab/Kota  “ Tupoksi” Perencanaan, Pengadaan, Distribusi (Dit. Bina Oblik dan Perbekkes)  “ Tupoksi” Perencanaan, Pengadaan, Distribusi (Dit. Bina Oblik dan Perbekkes)  Tupoksi Sie Farmasi Dinkes Provinsi  UPTD IF (Es. III  Tupoksi Unit lain Dinkes  Tupoksi Sie Farmasi Dinkes Provinsi  UPTD IF (Es. III  Tupoksi Unit lain Dinkes  Tupoksi Sie Farmasi Dinkes Kab/Kota  UPTD IF (Es. IV  Tupoksi Unit lain Dinkes  Tupoksi Sie Farmasi Dinkes Kab/Kota  UPTD IF (Es. IV  Tupoksi Unit lain Dinkes

31  Status Unit Pengelola Obat a. UPT b. Bagian tupoksi dari seksi dalam struktur  Ketenagaan di Unit Pengelola Obat a. Jumlah b. Kualifikasi c. Mutasi  Biaya Operasional untuk Unit Pengelola Obat  Pemahaman tentang obat sebagai BMN khususnya berkaitan dengan Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan BMD

32 KONDISI YANG AKAN DICAPAI

33 A. Instalasi Farmasi Nasional 1. Pengelolaan obat (Buffer Stok Pusat dan Program) (perencanaan; menyimpan, mendistribusikan; capor, dan monev) 2. Terlibat penuh dalam Perencanaan Kebutuhan Obat PKD dan Program Nasional) 3. Penyimpanan dan Penyaluran Obat Buffer Stok Nasional dan Obat Program 4. Penyediaan Informasi Ketersediaan Obat Nasional 5. Struktur Organisasi Definitif (UPT)

34 B. Instalasi Farmasi Provinsi 1. Penyediaan obat Buffer Stok Provinsi Pengelolaan obat 2. Terlibat penuh dalam Perencanaan Kebutuhan Obat Tingkat Provinsi) 3. Penyimpanan dan Penyaluran ObatBuffer Stok Provinsi dan Obat Program skala Provinsi 4. Penyediaan Informasi Ketersediaan ObatTingkat Provinsi 5. Penyediaan Informasi Obat di tingkat Provinsi 6. Struktur Organisasi (UPT) Definitif (Eselon III)

35 C. Instalasi Farmasi Kab/Kota 1. Penyediaan obat PKD 2. Pengendalian Ketersediaan Obat di tingkat Kab/Kota 3. Pengelolaan obat (merencanakan, menyediakan, menyimpan, mendistribusikan, capor, dan monev) 4. Penyimpanan dan Penyaluran Obat skala Kab/Kota 5. Penyediaan Informasi Ketersediaan Obat Tingkat Kab/Kota 6. Penyediaan Informasi Obat di Tingkat Kab/Kota 7. Struktur Organisasi Definitif (Eselon IV)

36 Rencana Strategis

37 1. Penyiapan sarana dan prasarana Instalasi Farmasi untuk menjadi suatu unit kerja Instalasi Farmasi secara definitif sehingga dapat menyalurkan obat ke fasilitas kesehatan (legal aspek) 2. Penyiapan sumber daya farmasi dalam pengelolaan obat menuju ke arah standardisasi Instalasi Farmasi

38 Regulasi Teknis terkait

39 1. Peraturan terkait Standar Sarana dan Prasarana Instalasi Farmasi 2. Peraturan terkait pengelolaan obat di Instalasi Farmasi termasuk Standar Operational Procedure (SOP) 3. Peraturan terkait Kebijakan Satu Pintu (One Gate Policy) 4. Peraturan terkait Sistem Informasi Logistik Obat 5. Peraturan terkait Pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan sebagai aset negara (BMN) 6. Tim Perencanaan Obat Nasional 7. Peraturan terkait Instalasi Farmasi sebagai Penyalur Obat

40


Download ppt "DISAMPAIKAN : DIREKTUR BINA OBAT PUBLIK DAN PERBEKALAN KESEHATAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google