Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

FGD #8 21 November 2014 Bappeda Jawa Barat.  Terdapat beberapa wilayah di Jawa Barat yang mengalami perkembangan sangat pesat dalam hal aglomerasi ekonomi,

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "FGD #8 21 November 2014 Bappeda Jawa Barat.  Terdapat beberapa wilayah di Jawa Barat yang mengalami perkembangan sangat pesat dalam hal aglomerasi ekonomi,"— Transcript presentasi:

1 FGD #8 21 November 2014 Bappeda Jawa Barat

2  Terdapat beberapa wilayah di Jawa Barat yang mengalami perkembangan sangat pesat dalam hal aglomerasi ekonomi, aglomerasi penduduklebih dari 1 (satu) juta jiwa, peningkatan intensitas lahan terbangun dan aktivitas sosial masyarakat, dan terdiri dari beberapa kawasan yang saling memiliki keterkaitan fungsional, yaitu: 1) Metropolitan Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta (Bodebekkarpur), 2) Metropolitan Bandung Raya, dan 3) Metropolitan Cirebon Raya.  Wilayah Metropolitan selalu diiringi dengan isu dan persoalan wilayah yang kronis seperti: urbanisasi yang tinggi, kemacetan lalu lintas, permukiman kumuh, banjir, kekurangan air bersih, penumpukan sampah, polusi udara, persaingan pembangunan oleh swasta, dan sebagainya.  Pemerintah Provinsi Jawa Barat menetapkan langkah untuk mengelola pembangunan dan pengembangan di 3 (tiga) Metropolitan dan 3 (tiga) Pusat Pertumbuhan dengan prinsip Hybrid, yang dilakukan Pemerintah Provinsi bersama-sama Pemerintah Kabupaten Kota, melalui manajemen pembangunan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan Pengantar FGD

3 3 (tiga) Metropolitan dan 3 (tiga) Pusat Pertumbuhan di Provinsi Jawa Barat

4  Pedoman pelaksanaan pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan tersebut dituangkan dalam dokumen Rencana Induk Pengembangan (Renip) di masing-masing Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan yang bersangkutan. Rencana Induk Pengembangan (Renip) Gambaran sosok masa depan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Provinsi Jawa Barat yang termasuk diantaranya untuk merespon isu dan permasalahan, serta pemanfaatan keunggulan masing-masing wilayah. Grand Masterplan Indikator Kinerja Kunci yang ditargetkan pada masing-masing Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan sebagai panduan untuk mewujudkan peran fungsi dan manfaat pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan beserta syarat dan ketentuannya. Tujuan kegiatan: merumuskan konsep-konsep pengelolaan pembangunan dan pengembangan pada wilayah Metropolitan Bandung Raya sebagai bahan arahan dalam penyusunan dokumen Rencana Besar (Grand Masterplan) Pembangunan.

5 Konsep dan Rancangan Rencana Besar Pembangunan Metropolitan Bandung Raya, dengan muatan: 1.Isu dan masalah utama wilayah; 2.Keunggulan wilayah; 3.Sosok masa depan / Visi wilayah pada akhir tahun 2050i ; 4.Konsep pendekatan pemecahan masalah (approach to problem) wilayah; 5.Pendefinisian dan konsep arahan pengelolaan pembangunan dan pengembangan di bidang-bidang yang bersifat strategis berskala metropolitan, lintas daerah serta lintas pemerintahan dan/atau berimplikasi skala metropolitan (meliputi bidang pemerintahan, bidang ekonomi, bidang fisik dan lingkungan hidup, dan bidang sosial budaya); 6.Konsep keterkaitan/konektivitas antar wilayahii; 7.Konsep Indikator Kinerja Kunci sebagai standar keberhasilan pengelolaan pembangunan dan pengembangan wilayah; 8.Term of Reference (TOR) penyusunan Dokumen Rencana Besar; 9.Aspek-aspek substansi lainnya yang dinilai perlu.

6 No.TopikIsi BahasanJadwal Tentatif 1Perumusan masalah dan penetapan tujuan a.concern isu dan masalah, b.keunggulan wilayah, c.rumusan tujuan, d.pendekatan pemecahan masalah Senin 22 Sept Pukul perumusan rencana pembangunan dan peningkatan bidang pemerintahan a.tata kelola pemerintahan modern, b.kerjasama multipihak bersama masyarakat global Jumat 3 okt Pukul Perumusan rencana pembangunan dan peningkatan bidang ekonomi a.kawasan destinasi wisata dunia, b.kawasan industri strategis Rabu 8 Okt Pukul Perumusan rencana pembangunan dan peningkatan bidang transportasi a.infrastruktur transportasi jalan, b.infrastruktur transportasi perhubungan Senin 13 Okt Pukul perumusan rencana pembangunan dan peningkatan bidang perumahan dan lingkungan a.penyediaan perumahan, b.RTH, c.Persampahan dan limbah Rabu 15 Okt Pukul perumusan rencana pembangunan dan peningkatan bidang infrastruktur a.Infrastruktur, energi dan telekomunikasi Senin 27 Okt Pukul Rabu 8 Okt Pukul Perumusan rencana pembanguna dan peningkatan bidang sosial dan budaya a.Kawasan pusat seni dan budaya b.kawasan pusat pendidikan dan pelatihan a.sarana olah raga bertaraf internasional 8Sosialisasi konsep dan rancangan rencana Besar Jumat 31 okt Pukul

7 Metropolitan Bandung Raya sebagai Metropolitan Modern berbasis wisata perkotaan, industri kreatif, dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) Fokus Pengembangan  Kota Bandung (kota inti): perdagangan dan jasa, industri kreatif dan teknologi tinggi, dan pariwisata;  Kota Cimahi (kota inti): perdagangan dan jasa, industri kreatif, teknologi tinggi dan industri non-polutif;  Kabupaten Bandung: industri non-polutif, agro industri, wisata alam, pertanian dan perkebunan;  Kabupaten Bandung Barat: industri non-polutif, pertanian, industri kreatif dan teknologi tinggi;  Kabupaten Sumedang (PKL): dilengkapi sarana dan prasarana pendukung, serta pusat pendidikan tinggi di kawasan Jatinangor, agrobisnis, dan industri nonpolutif. PERDA 12/2014: P3MPJB

8 Kawasan Perkotaan Bandung Raya atau Kawasan Cekungan Bandung ditetapkan sebagai Pusat Pengembangan Orde 1 (PKN) yang mempunyai potensi sebagai pintu gerbang ke kawasan internasional dan pendorong pertumbuhan kawasan Perkembangan PKN Bandung Raya perlu dikendalikan untuk mengurangi kecenderungan alih fungsi lahan, mengingat fungsi lindung di kawasan Bandung Utara harus tetap dipertahankan selain itu juga untuk mengembangkan potensi perekonomian, melalui : 1.Distribusi kegiatan ekonomi 2.Realisasi rencana pengembangan transportasi massal 3.Pengembangan pembangunan permukiman vertikal PERDA 22/2010: RTRW Provinsi Jawa Barat

9 Cekungan Bandung merupakan salah satu Wilayah Pengembangan dalam Provinsi Jawa Barat, dengan tema pengendalian pembangunan Arahan pengembangan: 1.Melengkapi fasilitas pendukung PKN dan PKL 2.Mengendalikan pengembangan kegiatan di kawasan perkotaan 3.Mengembangkan kawasan pinggiran PKN dengan tetap menjaga fungsi lindung kawasan 4.Mengembangkan pembangunan dan hunian vertikal

10 FOKUS Pengembangan: Kota Bandung ditetapkan sebagai kota inti, kegiatan utama : perdagangan dan jasa, indusri kreatif dan teknologi tinggi, pariwisata dan transportasi Kota Cimahi sebagai kota inti, kegiatan utama : perdagangan dan jasa, industri kreatif dan teknologi tinggi Kab. Bandung, kegiatan utama : industri non polutif, wisata alam, pertanian dan perkebunan Kab. Bandung Barat, kegiatan utama : industri non polutif, pertanian, industri kreatif dan teknologi tinggi Kab. Sumedang, diarahkan sebagai PKL, dilengkapi prasarana dan sarana pendukung minimal, kegiatan utama : pendidikan (Jatinangor), agrobisnis dan industri.

11 1.Kawasan Cekungan Bandung yang ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) perlu dilengkapi dengan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan tingkat nasional yang berkualitasuntuk dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 2.Kawasan Cekungan Bandung merupakan Bagian Hulu Daerah Aliran Sungai Citarum yang telah mengalami penurunan kualitas lingkungan yang memberikan dampak negatif terhadap kehidupan sosial ekonomi pada daerah hulu dan hilir, sehingga perlu pengendalian lingkungan untuk menjaga keseimbangan tata air Sungai Citarum; 3.Kawasan Cekungan Bandung telah berkembang dengan pesat membentuk satu kesatuan kawasan perkotaan yang perlu dikendalikan perkembangannya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungannya; 4.Kawasan Bandung Utara sebagai bagian dari Kawasan Cekungan Bandung yang berfungsi sebagai kawasan lindung, saat ini cenderung berkembang sebagai fungsi perdagangan dan jasa. Isu Strategis

12 Maksud Pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah  untuk mencapai pembangunan yang terintegrasi, efektif, efisien, dan berkesinambungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan untuk seluruh masyarakat Jawa Barat. (Pasal 3) Tujuan pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah adalah untuk: (Pasal 4)  mewujudkan keterpaduan dalam pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah;  menghela pembangunan ekonomi, kesejahteraan, modernitas, dan keberlanjutan bagi seluruh masyarakat Jawa Barat; dan  meningkatkan daya saing Daerah dalam menghadapi dinamika perubahan regional dan global yang berlangsung secara cepat. Strategi dan Arah Kebijakan Industri dan Pariwisata (PERDA 12/2014)

13 Masa Berlaku Pengelolaan pembangunan dan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah berlaku sampai dengan tahun 2050 (Pasal 9) Arah Pengembangan Metropolitan Bandung: Metropolitan Modern berbasis wisata perkotaan, industri kreatif, dan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS). (Pasal 20, butir b) Mekanisme Pengembangan (Pasal 22) Arah kebijakan pengembangan Metropolitan dan Pusat Pertumbuhan di Daerah dituangkan dalam Renip setiap Metropolitan dan Renip setiap Pembangunan Pusat Pertumbuhan. Pembuatan Renip setiap Metropolitan dan Renip setiap Pusat Pertumbuhan ditangani oleh B-MP2JB.

14 a.Concern, Isu dan Masalah Metropolitan Bandung Raya b.Keunggulan Wilayah Metropolitan Bandung Raya c.Rumusan Tujuan/Visi Pembangunan Metropolitan Bandung Raya 1. Perumusan Masalah dan Penetapan Tujuan

15 CONCERNS: -Sumberdaya alam dan daya dukung lingkungan yang terbatas -Pelayanan publik yang optimal -Pengembangan sosial, seni dan budaya lokal yang terarah dan terencana -Prasarana dan sarana dasar yang memadai -Pengelolaan kawasan perkotaan yang efektif dan efisien

16 ISU dan PERSOALAN: SUMBERDAYA dan DAYA DUKUNG LINGKUNGAN  Tingkat ketergantungan antarwilayah tinggi (Bandara, air baku, pangan, dll)  DDL terbatas, pertumbuhan penduduk dan kegiatan ekonomi meningkat  Konsentrasi penduduk dan kegiatan di wilayah inti metropolitan Bandung PEREKONOMIAN  Pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antarwilayah  Kompetisi investasi dengan metropolitan Jabodetabekjur dan Cirebon, dan metropolitan lainya di Indonesia

17 ISU dan PERSOALAN: PRASARANA dan SARANA  Mobilitas dan aksesibilitas tidak memadai  Kebutuhan perumahan tinggi dan keterbatasan lahan untuk pengembangan kawasan perkotaan  Keterbatasan pelayanan prasarana wilayah dan kota SOSIAL BUDAYA  Seni & budaya daerah semakin terpinggirkan dan semakin jauh dari kehidupan masyarakat KELEMBAGAAN  Bentuk, mekanisme dan kapasitas kelembagaan belum memadai

18  Sudah ditetapkan sebagai KSN dan PKN dalam kebijakan tata ruang nasional (RTRWN)  Sudah ada payung hukum pengelolaan wilayah Metropolitan Bandung (Perda Prov. Jabar No. 12/2014)  Terletak relatif sentral di Provinsi Jawa Barat dengan akses darat dan udara yang mendukung  Kegiatan perekonomian berkembang dalam bidang yang beragam (industri kreatif, pariwisata, perdagangan dan jasa, pendidikan tinggi, dll)  SDM dengan kualitas relatif tinggi

19 Visi:  Metropolitan Bandung yang handal dan maju Pandangan masa depan:  Dikelola dengan tata kelola kelembagaan yang handal dan efisien  Memiliki program pembangunan yang efektif dan terpadu dalam memberikan pelayanan publik  Memiliki sumber pembiayaan yang luas dengan pengelolaan yang efisien  Memliki kelembagaan yang mampu mengoptimalkan, mensinergiskan, dan meminimalkan konflik pembangunan lintas wilayah administratif, lintas fungsi, dan lintas dampak (eksternalitas)  Memiliki tata ruang yang berkelanjutan, efektif dan handal

20 a.Konsep Pendekatan Pemecahan Masalah Secara Spasial b.Konsep Pendekatan Pemecahan Masalah Secara Aspasial 2. Pendekatan Pemecahan Masalah

21  TATA RUANG: Mengembangkan struktur ruang dengan penyebaran pusat pelayanan secara berjenjang dan merata  AKSESIBILITAS: Menyediakan sistem angkutan umum massal berbagai moda  POLA RUANG: mengembangkan kawasan lindung dan budidaya secara berimbang  SARANA & PRASARANA: Menyediakan infrastruktur yang tersruktur optimal dan melayani

22  Pendekatan Kalkulus : mencapai skala ekonomi yang paling efisien dalam alokasi sumber daya dan pelayanan publik  Pendekatan Struktural : menciptakan kemapanan tatanan administrasi pemerintahan dan stabilitas politik  Pendekatan Sosiologis: meningkatkan legitimasi dan keberterimaan masyarakat  Harus memilik dimensi perencanaan, dimensi pelaksanaan dan dimensi keberlanjutan.  Mengembangkan kelembagan yang merupakan Gabungan Lembaga Struktural yang ada di Daerah dengan Lembaga Fungsional (Ad-Hoc), terhubung dengan K/L di Pusat melalui Gubernur Provinsi Jawa Barat.

23 a.BidangTransportasi b.Bidang Lingkungan Hidup, Perumahan, dan Permukiman c.Bidang Ekonomi d.Bidang Sosial dan Budaya 3. Konsep dan Rancangan Rencana Besar

24 KONSEP;  Mengembangkan layanan transportasi yang melayani dan menghubungkan pusat-pusat pelayanan dan permukiman dengan jadwal, kontrol dan sistem tiket yang terintegrasi. KONSEP INDIKATOR KINERJA:  Bandung raya dapat ditempuh dengan jalan raya paling lama 1,5 jam.  50% Masyarakat menggunakan angkutan umum.  Tarif angkutan dibawah 1 usd/trip

25

26

27 KONSEP;  Perumahan dan permukiman: ₋Kawasan inti: Urban regeneration/ revitalization ₋Kawasan pinggiran: Perumahan vertikal dan Infill development ₋Kawasan/kota satelit: Permukiman skala besar, Konsentrasi terdesentralisasi, TOD  Lingkungan hidup: ₋Konsep Integrated Green Infrastructure: (1) Pembangunan berkelanjutan; (2) Adaptasi perubahan iklim, dan (3) Smart growth. ₋Infrastruktur harus direncanakan sebagai sebuah sistem (saat ini masih bersifat sporadis, sebagai contoh bioretention sebaiknya dibangun di daerah hulu) ₋Integrasi Kawasan Lindung (dalam konteks wilayah MBR) dengan RTH tiap kawasan perkotaan ₋Pengembangan infrastruktur hijau (penyediaan RTH dikaitkan dengan infrastruktur abu-abu) ₋Percepatan penyediaan RTH publik ₋Optimalisasi penyediaan RTH privat

28 KONSEP:  Metropolitan Bandung Raya dapat menjadi kawasan yang memiliki competitiveness yang tinggi yang mampu menarik investasi  Pengembangan metropolitan harus bisa menekan biaya transportasi, biaya produksi, dll  Pariwisata harus di lihat di dalam konteks jawa barat secara menyeluruh. Jangan fokus pada Bandung raya tetapi dalam konteks Jabar RENCANA BESAR:  Nilai investasi di beberapa daerah di Jabar meningkat, sesuai dengan parameter: ₋Institusi ₋Infrastruktur ₋Stabilitas Makro Ekonomi ₋Pasar Yang Baik dan Efisien ₋Pasar Tenaga Kerja Yang Efisien ₋Pasar Keuangan Yang Memuaskan ₋Kesiapan Teknologi ₋Ukuran Pasar ₋Kepuasan Bisnis ₋Inovasi

29 KONSEP:  Standar pelaksanaan “pesta olahraga” tingkat nasional/internasional, baik ‘single event’ maupun ‘multyevent’  Ikonik kawasan/negara  Pengembangan pariwisata internasional  Penyediaan prasarana kegiatan sosial budaya  Penyediaan prasarana pendidikan  Penyediaan prasarana komersial  Pembenahan kualitas lingkungan hidup RENCANA BESAR:  Masyarakat yang memiliki kebanggaan atas seni dan budayanya, tidak hanya sebagai hiburan tetapi sarat akan pesan.  Metropolitan bandung memiliki sarpras olahraga bertaraf internasional

30 a.Tata Kelola Kolaborasi Pengelolaan Metropolitan Bandung Raya b.Kerjasama Multipihak Bersama Masyarakat Global 4. Konsep kolaborasi pengelolaan MBR dan Pemerintah Kab/ Kota (Dewan dan B- MPUB)

31  Harus memilik dimensi perencanaan, dimensi pelaksanaan dan dimensi keberlanjutan.  Bentuk Dasar Kelembagaan: Gabungan Lembaga Struktural yang ada di Daerah, diharmonisasikan dengan Lembaga Fungsional (Ad-Hoc), terhubung dengan K/L di Pusat melalui Gubernur Provinsi Jawa Barat.  Lembaga Ad-Hoc merupakan Hybrid Institution (Campuran antara Pemerintah dan Non-Pemerintah)  Lembaga yang dibuat merupakan lembaga eksekusi program/kegiatan  Kejelasan otoritas/kewenangan dalam pembuatan keputusan mengikat,  Adanya komitmen yang jelas (khususnya dalam pembiayaan/penganggaran),  Pengembangan dan pemanfaatan kapasitas lembaga pembangunan yang efektif - khususnya dalam penataan ruang, dan

32 KONSEP :  Tersedianya pendukung kelembagaan yang memadai.  Kesepakatan sementara stakeholder di Metro Bandung  Terbentuknya kelembagaan bersama yang memiliki payung hukum BENTUK KERJASAMA:  Kerjasama Propinsi / Kota Kembar (Sister Province /Sister Cities Cooperation Programs), kerjasama antardaerah;  Kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Asing;  Pinjaman Luar Negeri;  Hibah

33 6. Diskusi

34


Download ppt "FGD #8 21 November 2014 Bappeda Jawa Barat.  Terdapat beberapa wilayah di Jawa Barat yang mengalami perkembangan sangat pesat dalam hal aglomerasi ekonomi,"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google