Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT Bappenas Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT Bappenas Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen."— Transcript presentasi:

1 KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT Bappenas Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen Kesehatan Departemen Dalam Negeri Departemen Keuangan

2 Latar Belakang Permasalahan Pembangunan AMPL di Indonesia Kurang efektif dan efisiennya investasi yang telah dilakukan pada pembangunan prasarana dan sarana AMPL Air hanya dipandang sebagai benda sosial Keterbatasan kemampuan pemerintah Belum tersedianya kebijakan dan peraturan perundangan yang mengatur pemanfaatan potensi tersembunyi yang ada di masyarakat Penyehatan lingkungan belum menjadi perhatian dan prioritas

3 Pembelajaran Pengalaman Pembangunan AMPL di Indonesia Pembangunan AMPL yang melibatkan masyarakat, terbukti memiliki efektivitas dan keberlanjutan pelayanan yang lebih baik. Pelibatan masyarakat dalam seluruh proses pengelolaan prasarana dan sarana menghasilkan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam O&M Keterlibatan aktif perempuan, masyarakat yang kurang beruntung secara seimbang dalam pengambilan keputusan, menghasilkan efektivitas penggunaan dan keberlanjutan pelayanan yang lebih tinggi. Semakin mudah penggunaan prasarana dan sarana AMPL, semakin tinggi efektivitas penggunaan dan keberlanjutannya.

4 Pembelajaran Pengalaman Pembangunan AMPL di Indonesia Dalam pelaksanaan program penyehatan lingkungan diperlukan kampanye perubahan PHBS Semakin banyak pilihan teknologi yang ditawarkan dan semakin besar kesempatan masyarakat untuk memilih akan semakin besar kemungkinan terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Efektivitas penggunaan dan keberlanjutan akan tercapai apabila pilihan pelayanan dan konsekuensi biayanya ditentukan langsung oleh masyarakat. Pengguna AMPL memiliki kemampuan untuk membayar setiap jenis pelayanan sejauh hal tersebut sesuai dengan kebutuhan.

5 Struktur Kebijakan Kesepakatan Internasional MDG, Johanessburg Summit, Kyoto Declaration Dasar Hukum UU no 22 th 1999, UU no 25 th 1999, Propenas, PP dll. Pengalaman internasional dan nasional Prinsip Dublin-Rio Tujuan Umum Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan AMPL yang berkelanjutan. Tujuan Khusus Keberlanjutan dan penggunaan efektif. 11 Pokok Kebijakan 16 strategi Pelaksanaan

6 Tujuan Kebijakan Tujuan Umum Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan yang berkelanjutan Tujuan Khusus Keberlanjutan, meliputi keberlanjutan aspek pembiayaan, aspek teknik, aspek lingkungan hidup, aspek kelembagaan dan aspek sosial. Penggunaan Efektif, prasarana dan sarana yang tersedia tepat tujuan, tepat sasaran, dan layak dimanfaatkan serta memenuhi standar teknis, kesehatan, dan kelembagaan, serta memperhatikan perubahan perilaku masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk mengelola prasarana dan sarana.

7 Penjelasan Tujuan Keberlanjutan, meliputi aspek sosial, pembiayaan, kelembagaan, teknik, dan lingkungan. Efektifitas penggunaan –Kemudahan Penggunaan, bahwa prasarana dan sarana AMPL yang dibangun secara mudah dimanfaatkan oleh masyarakat. –Kesetaraan, bahwa prasarana dan sarana AMPL yang dibangun dimanfaatkan oleh seluruh anggota masyarakat tanpa membedakan tingkat sosial, jenis kelamin, suku, agama, dan ras.

8 Kebijakan Umum 1. Air Merupakan Benda Sosial dan Benda Ekonomi 2. Pilihan yang Diinformasikan sebagai Dasar dalam Pendekatan Tanggap Kebutuhan. 3. Pembangunan Berwawasan Lingkungan 4. Pendidikan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat 5. Keberpihakan pada Masyarakat Miskin 6. Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan 7. Akuntabilitas Proses Pembangunan 8. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator 9. Peran Aktif Masyarakat 10. Pelayanan Optimal dan Tepat Sasaran 11. Penerapan Prinsip Pemulihan Biaya

9 Strategi Pelaksanaan 1. Mengembangkan kerangka peraturan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan. 2. Meningkatkan investasi untuk pengembangan kapasitas sumber daya masyarakat pengguna. 3. Mendorong penerapan pilihan-pilihan pembiayaan untuk pembangunan, dan pengelolaan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan. 4. Menempatkan kelompok pengguna dalam pengambilan keputusan pada seluruh tahapan pembangunan serta pengelolaan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan

10 Strategi Pelaksanaan Meningkatkan kemampuan masyarakat di bidang teknik, pembiayaan, dan kelembagaan, dalam pembangunan dan pengelolaan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan. 6. Menyusun Norma, Standar, Pedoman dan Manual (NSPM) sektor air minum dan penyehatan lingkungan sebagai upaya memperbaiki kualitas pelayanan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, operasi, pemeliharaan, dan pengelolaan 7. Mendorong konsolidasi penelitian, pengembangan, dan diseminasi pilihan teknologi untuk mendukung prinsip pemberdayaan masyarakat. 8. Mengembangkan motivasi masyarakat melalui pendidikan formal dan informal.

11 Strategi Pelaksanaan Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan lingkungan, khususnya sumber daya air. 10. Mempromosikan perubahan pendekatan dalam pengelolaan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan, dari pendekatan berdasarkan batasan administrasi menjadi pendekatan sistem 11. Meningkatkan kualitas pengelolaan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan yang dilakukan oleh masyarakat pengguna 12. Meningkatkan kepedulian masyarakat pengguna

12 Strategi Pelaksanaan Menerapkan upaya khusus pada masyarakat yang kurang beruntung untuk mencapai kesetaraan pelayanan air minum dan penyehatan lingkungan 14. Mengembangkan pola monitoring dan evaluasi hasil pembangunan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan yang berorientasi kepada pencapaian tujuan dan ketepatan sasaran 15. Mengembangkan komponen kegiatan monitoring dan evaluasi dalam empat tingkatan; tingkat masyarakat pengguna, tingkat kabupaten/kota, tingkat propinsi dan tingkat pusat 16. Mengembangkan dan menyebarluaskan indikator kinerja pembangunan prasarana dan sarana air minum dan penyehatan lingkungan

13 Hubungan Antar Strategi Kebutuhan Komoditi Ekonomi Strategi 2,3 Opsi Pelayanan Strategi 4 Masyarakat Kampanye Kesadaran Masyarakat Strategi 7,8,9,10,12,15 Pemenuhan Kebutuhan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif Strategi 4,5,6,13 O&P, Pengembangan & Replikasi Penyediaan Fasilitator Kemauan untuk Membayar Strategi 3,4 Daerah Stakeholder lain: Swasta / LSM, dll. Kerangka Kebijakan Strategi 1,2 Pengembangan lembaga/peningkatan UPS, koperasi air, PDAM, atau organisasi masyarakat yang keberadaan dan kepemilikan asetnya memiliki status hukum yang jelas Strategi 11,14,16 Pemerintah


Download ppt "KEBIJAKAN NASIONAL PEMBANGUNAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN BERBASIS MASYARAKAT Bappenas Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah Departemen."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google