Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG Oleh : Sub Direktorat Statistik Industri Besar dan Sedang Direktorat Satistik Industri Badan Pusat.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG Oleh : Sub Direktorat Statistik Industri Besar dan Sedang Direktorat Satistik Industri Badan Pusat."— Transcript presentasi:

1 PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG Oleh : Sub Direktorat Statistik Industri Besar dan Sedang Direktorat Satistik Industri Badan Pusat Statistik PENDAHULUAN GARIS BESAR UPDATING DIREKTORI GARIS BESAR UPDATING DIREKTORI PEDOMAN MATCHING PEMERIKSAAN TINDAK LANJUT BPS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA TINDAK LANJUT BPS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

2 1.KONTRIBUSI DARI PERUSAHAAN BARU. 2.KONTRIBUSI PERTUMBUHAN DARI PERUSAHAAN YANG TELAH ADA. LATAR BELAKANG KOMPONEN PERTUMBUHAN INDUSTRI PENGOLAHAN KHUSUSNYA INDUSTRI BESAR DAN SEDANG (IBS) DAPAT DILIHAT DARI PENJUMLAHAN DUA KOMPONEN YAITU : FAKTA :  MENGUKUR KONTRIBUSI PERTUMBUHAN PERTUMBUHAN BARU TIDAK SEMUDAH DENGAN MENGUKUR KONTRIBUSI DARI PERUSAHAAN YANG SUDAH LAMA ADA  KECENDERUNGAN JUMLAH PENEMUAN PERUSAHAAN BARU HAMPIR SAMA DENGAN PERUSAHAAN TUTUPPERUSAHAAN BARU HAMPIR SAMA DENGAN PERUSAHAAN TUTUP  PENEMUAN PERUSAHAAN BARU DARI DARI TAHUN KE TAHUN BERKISAR ANTARA 2 SAMPAI 10 PERSEN DARI TOTAL PERUSAHAAN IBS  PERUSAHAAN BARU YANG DITEMUKAN UMUMNYA PERUSAHAAN YANG TELAH LAMA BERPRODUKSI KOMERSIL, BUKAN YANG BARU 1-2 TAHUN BERPRODUKSI KOMERSIL

3  KEGAGALAN DARI PROSES MATCHING.  PETUGAS ENGGAN MELAPORKAN PERUSAHAAN BARU, KHUSUS PERUSAHAAN YANG TIDAK KOORPERATIVE KARENA MENAMBAH BEBAN SAJA.  TIDAK ADA USAHA KHUSUS SEPERTI LISTING SENSUS EKONOMI YANG SIFATNYA BERSKALA BESAR  KURANGNYA PERHATIAN DARI PEJABAT STRUKTURAL KEPADA KSK DALAM MELAPORKAN PERUSAHAAN BARU KEGAGALAN MENJARING PERUSAHAAN BARU

4  MENJARING PERUSAHAAN BARU.  MEMUTAKHIRKAN DIREKTORI.  KEGIATAN SALAH SATU MANAJEMEN SURVEI.  PERBAIKAN INFORMASI PERUSAHAAN YANG RESPON, TUTUP, PERUBAHAN KEGIATAN USAHA DAN PERUBAHAN SKALA. TUJUAN UPDATING DIREKTORI

5  PERUSAHAAN INDUSTRI PENGOLAHAN (MANUFACTURING) YANG MEMILIKI TENAGA KERJA 20 S.D 99 ORANG (BIASA KITA SEBUT DENGAN INDUSTRI SKALA MENENGAH/SEDANG).  PERUSAHAAN INDUSTRI PENGOLAHAN DENGAN TENAGA KERJA LEBIH DARI 100 ORANG (BIASA KITA SEBUT DENGAN INDUSTRI SKALA BESAR).  PELAKSANAANYA DILAKUKAN DI 33 BPS PROVINSI. DIMANA BPS PROVINSI (KABID. STAT. PRODUKSI) MENJADI PENANGGUNG JAWAB DARI KEGIATAN UPDATING DIREKTORI INI. CAKUPAN KEGIATAN

6 JADWAL KEGIATAN NoKegiatanTujuanJadwal 1Matching Mencatat calon perusahaan tambahan hasil matching Nov-Des 2Mengirim Direktori I-A ke BPS Kabupaten/Kota Menjaga kelengkapan, kemutakhirkan nama dan alamat Jan-Feb 3Cek lapang perusahaan hasil matcing Mengecek keberadaan calon perusahaan tambahan Jan-Apr 4Dropping Kuesioner II-A ke perusahaanMendapatkan data rinci dari perusahaanJan-Apr 5 Melaporkan perusahaan baru hasil maching dengan daftar I-B Mendapatkan informasi perusahaan baruFeb-Apr 6 Melaporkan perusahaan tutup, pindah, dobel, bukan industri manufaktur, dan berubah skala dengan daftar II-B Mendapatkan informasi perusahaan non aktif (tutup, pindah, bukan industri manufaktur/berubah skala Feb-Apr 7Mengambil Kuesioner II-A ke perusahaan Mendapatkan data yang rinci dari perusahaan secara lengkap dan akurat Feb-Nov 8 Mengirim Direktori awal ke BPS-RI c.q Subdit IBS Direktorat Statistik Industri Mendapatkan data yang lengkap, akurat dan up to date Apr-Mei 9 Mengirim Direktori Final ke BPS-RI c.q Subdit IBS Direktorat Statistik Mendapatkan data yang lengkap, akurat dan up to date Okt-Nov 10Melaporkan perusahaan non respon Mendapatkan data minimal dari perusahaan non respon Nov 11Melakukan data entry kuesioner II-A Mendapatkan data rinci dalam bentuk database Mei-Nov 12Mengirim Data FinalMendapatkan data yang lengkap, akurat dan up to date Nov-Des

7  KEGIATAN DALAM MENJARING PERUSAHAAN BARU BELUM BERJALAN SECARA OPTIMALPERUSAHAAN BARU  PERUSAHAAN BARU YANG DITEMUKAN KEBANYAKAN PERUSAHAAN BARU YANG TAHUN PRODUKSI KOMERSILNYA DUA TAHUN KEBELAKANG SEBELUM TAHUN SURVEI.PRODUKSI KOMERSILNYA DUA TAHUN  MASIH DITEMUKAN ADANYA PERUSAHAAN DOBELPERUSAHAAN DOBEL  KESALAHAN DALAM MENUTUP PERUSAHAAN. PERUSAHAAN YANG DIANGGAP SULIT DAN NON RESPON SECARA TERUS MENERUS DILAPORKAN DENGAN TUTUP  TERLAMBAT MENGIRIM DIREKTORI AWAL KE BPS RI C.Q. SUBDIT STATISTIK INDUSTRI BESAR DAN SEDANG (IBS)DIREKTORI AWAL KELEMAHAN PELAKSANAAN PEMUTAKHIRAN UPDATING DIREKTORI SEBELUMNYA

8  MASIH ADA BPS KABUPATEN/KOTA YANG TIDAK MEMBUAT COPY DAFTAR PERUSAHAAN DARI SUMBER. HAL INI SANGAT DISAYANGKAN KARENA TAHUN BERIKUTNYA BPS TERSEBUT HARUS MEMERIKSA ULANG SELURUH DAFTAR PERUSAHAAN YANG ADA DI SUMBER TERSEBUT.  MELAPORKAN PERUSAHAAN NON RESPON DI AWAL TAHUN SURVEY, YANG SEMESTINYA HARUS DI LAPORKAN DI BULAN NOVEMBER.  MENGUSANGKAN KIP YANG SUDAH LAMA ADA TAPI MEMPERTAHANKAN KIP YANG BARU DIBUAT UNTUK PERUSAHAAN YANG SAMA.  SOFTWARE UPDATING DIREKTORI BELUM SEMPURNA. LANJUTAN :

9 Provinsi Sumatera Utara DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Yogyakarta Jawa Timur Banten Sulawesi Selatan Lainnya Total Jumlah Perusahaan Baru di Seluruh Provinsi Tahun

10 TAHUN KOMERSILPERUSAHAAN <= JUMLAH856 PERUSAHAAN BARU DENGAN BERDASARKAN TAHUN PRODUKSI KOMERSIL HASIL SURVEI TAHUNAN INDUSTRI BESAR DAN SEDANG TAHUN 2011

11 NAMAALAMATTNGKERJAPRODUTAMA AGRO INDOMASDESA TERAWAN, KEC. DANAU SEMBULUH180CPO AGRO INDOMAS, PTJL. JEND. SUDIRMAN KM CPO ALAM MEGAH JAYA, UDDESA BOKOR49MINUMAN RASA BUAH ALAM MEGAH JAYA.UDBOKOR, DS20MINUMAN RASA BUAH DAYA LABUHAN INDAH, PTKP.PANGKATAN/JL. RAYA MEDAN-TEMBUNG33MINYAK SAWIT DAYA LABUHAN INDAH, PTKP PANGKATAN/JL. RAYA MEDAN-TEMBUNG106MINYAK SAWIT NAWATA KUNIA PUTRA, PTRUNGKUT INDUSTRI XI NO 1539 PERAKITAN MESINDIESEL/GENSET NAWATA KURNIA PUTRA PTRUNGKUT INDUSTRI XI NO 1525 PERAKITAN MESIN DIESEL/GENSET PERUSAHAAN DOBEL HASIL UPDATING DIREKTORI 2011

12 PENERIMAAN DIREKTORI AWAL 33 BPS PROVINSI HASIL SURVEI TAHUNAN INDUSTRI BESAR DAN SEDANG TAHUN 2011

13 Perusahaan2007 *) Baru Tutup Jumlah Perusahaan Baru dan Tutup Tahun * ) Ada kegiatan Sensus Ekonomi 2006

14  MENJARING PERUSAHAAN BARU MENJARING PERUSAHAAN BARU DALAM KEGIATAN UPDATING DIREKTORI MERUPAKAN HAL YANG PENTING DALAM MENGUKUR PERANAN PERTUMBUHAN JUMLAH USAHA/PERUSAHAAN SUB SEKTOR DI INDUSTRI PENGOLAHAN. HASIL KEGIATAN MENJARING PERUSAHAAN BARU SETIAP TAHUN BELUM DILAKSANAKAN SECARA OPTIMAL SENSUS EKONOMI TAHUN 2006 JUGA MENUNJUKAN KENAIKAN PERUSAHAAN BARU YANG SIGNIFIKAN DIBANDINGKAN SEBELUM DAN SESUDAH KEGIATAN SENSUS EKONOMI DILAKSANAKAN. SELAMA KURUN WAKTU LEBIH DARI SATU DEKADE PERKEMBANGAN PENAMBAHAN PERUSAHAAN BARU HASIL KEGIATAN MENJARING PERUSAHAAN BARU DAPAT DILIHAT PADA TABEL SEBAGAI BERIKUT : GARIS BESAR UPDATING DIREKTORI

15 PENAMBAHAN PERUSAHAAN BARU DARI TAHUN KE TAHUN RATA- RATA TUMBUH TIDAK LEBIH DARI 10 % DARI PERUSAHAAN AKTIF, KECUALI DITAHUN 2007 PADA PELAKSANAAN SENSUS EKONOMI 2006 YANG TUMBUH HAMPIR 40 % DARI PERUSAHAAN AKTIF. DITAHUN TIDAK ADA SENSUS KEGIATAN UPDATING DIREKTORI TIDAK BERJALAN SESUAI DENGAN YANG DIHARAPKAN. SEDANGKAN DITAHUN ADA SENSUS MENJARING PERUSAHAAN BARU DAPAT DILAKUKAN SECARA LEBIH OPTIMAL SEHINGGA INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN INDUSTRI PENGOLAHAN YANG BERSKALA MENENGAH DAN BESAR DAPAT DIPEROLEH SECARA LENGKAP. PROSES MENJARING PERUSAHAAN BARU DIAWALI DENGAN KEGIATAN MATCHING DARI DINAS TERKAIT DAN ASOSIASI PERUSAHAAN INDUSTRI SEPERTI KEMENTRIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTRIAN PERDAGANGAN, KEMENTRIAN TENAGA KERJA, ASOSIASI TEKSTIL DSB BAIK DITINGKAT PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA LANJUTAN :

16 Provinsi Sumatera Utara DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Yogyakarta Jawa Timur Banten Sulawesi Selatan Lainnya Total Jumlah Perusahaan Baru Delapan Provinsi Tahun Sumber : hasil pengiriman data fial survei industri pengolahan BPS Provinsi

17 TAHAPAN-TAHAPAN KEGIATAN MATCHING DI MASING-MASING TINGKAT BPS-RI MENGIRIM DAFTAR HASIL MATCHING CALON PERUSAHAAN BERSUMBER DARI INSTANSI TERKAIT ATAU ASOSIASI DI TINGKAT PUSAT UNTUK DICEK DI TIAP-TIAP PROVINSI DENGAN MENGGUNAKAN DAFTAR/FORM I-SL(C) (INDUSTRY SHORT LIST - CENTER). BPS PROVINSI MELAKUKAN MATCHING DENGAN DIREKTORI PERUSAHAAN DARI INTANSI TERKAIT ATAU ASOSIASI DITINGKAT PROVINSI DENGAN DIREKTORI BPS KEMUDIAN MENAMBAHKAN DARI DAFTAR I-SL(C) DARI PUSAT KE DALAM DAFTAR I – SL(P) (INDUSTRY SHORT LIST - PROVINCE) SEBELUM NANTINYA DIKIRIM KE BPS KABUPATEN/KOTA. BPS KABUPATEN/KOTA MELAKUKAN MATCHING DIREKTORI PERUSAHAAN DARI INTANSI TERKAIT ATAU ASOSIASI DITINGKAT KABUPATEN/KOTA DENGAN DIRKTORI BPS KEMUDIAN MENAMBAHKAN DARI DAFTAR I-SL(P) DARI BPS PROVINSI KE DALAM DAFTAR I – SL(K) SEBELUM NANTINYA DISERAHKAN KEPADA MASING-MASING PETUGAS LAPANG ATAU KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN (KSK) UNTUK DICEK. SELURUH CALON PERUSAHAAN TAMBAHAN HASIL MATCHING TERSEBUT DICEK DI LAPANGAN DAN DILAPORKAN DENGAN DAFTAR I-B. KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN (KSK) MENAMBAHKAN PERUSAHAAN HASIL PENGAMATAN LANGSUNG YANG DITEMUI DI LAPANGAN TETAPI BELUM ADA DI DALAM DAFTAR I-SL(K).

18 URUTAN IDENTIFIKASI CALON MELALUI MATCHING

19

20

21

22 Daftar Isian I-B

23 Pengisian Calon Perusahaan Baru Melalui Program IBS

24 HASIL PENGECEKAN CALON PERUSAHAAN TAMBAHAN DI LAPANGAN DILAPORKAN DENGAN MENGGUNAKAN DAFTAR I-B PADA BULAN JANUARI-APRIL. KERANGKANYA ADALAH DAFTAR PERUSAHAAN BERSUMBER DARI INSTANSI LAIN ATAU ASOSIASI DAN BELUM ADA DALAM DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG YANG DIRANGKUM DALAM DAFTAR I-SL(K), YANG TERDIRI DARI, YANG TERDIRI DARI PERUSAHAAN INDUSTRI BESAR DAN SEDANG YANG BARU BERDIRI, BARU PINDAH DARI PROVINSI LAIN, BARU BERUBAH TENAGA KERJANYA MENJADI 20 ORANG ATAU LEBIH ATAU TERLEWAT PADA TAHUN SEBELUMNYA, DAN PERUSAHAAN YANG PADA TAHUN SEBELUMNYA BARU ADA LOKASINYA ATAU MASIH DIBANGUN. PENGISIAN DAFTAR ISIAN I-B

25 CALON PERUSAHAAN HASIL PENGECEKAN LAPANGAN DITULISKAN DALAM DAFTAR I-B, UNTUK MENCEGAH DOBEL DILAKUKAN PEMERIKSAAN OLEH KASIE PRODUKSI DI BPS KABUPATEN/KOTA DENGAN DIREKTORI I-A. KEMUDIAN DAFTAR I-B TERSEBUT DIKIRIM KE BPS PROVINSI UNTUK DILAKUKAN DATA ENTRY DENGAN SOFTWARE UPDATING DIREKTORI. DI BPS PROVINSI (KASIE INDUSTRI) GUNA MENCEGAH PERUSAHAAN DOBEL, CALON PERUSAHAAN YANG DILAPORKAN DENGAN DAFTAR I-B TERSEBUT JUGA DILAKUKAN PEMERIKSAAN, APAKAH CALON PERUSAHAAN TERSEBUT SUDAH ADA PADA DIREKTORI I-A INDUSTRI BESAR DAN SEDANG. JIKA SUDAH ADA MAKA TIDAK AKAN DITAMBAHKAN DALAM SISTEM UPDATING DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG, JIKA BELUM ADA MAKA AKAN DITAMBAHKAN KEDALAM SISTEM UPDATING DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG JIKA CALON TERSEBUT MEMENUHI SYARAT. LANJUTAN :

26 KELOMPOK CALON PERUSAHAAN YANG SUDAH BERPRODUKSI SECARA KOMERSIAL DENGAN TENAGA KERJA 20 ATAU LEBIH, YANG BERARTI MEMENUHI SYARAT UNTUK DITAMBAHKAN KE DALAM DIREKTORI. KELOMPOK CALON PERUSAHAAN YANG PERLU DICEK KEMBALI PADA TAHUN BERIKUTNYA KARENA SEDANG DALAM MASA PERCOBAAN. KELOMPOK CALON PERUSAHAAN YANG AKAN DICEK KEMBALI BEBERAPA TAHUN KEMUDIAN KARENA MASIH TERGOLONG INDUSTRI KECIL, SEDANG DIBANGUN, ATAU HANYA BARU ADA LOKASI. KELOMPOK CALON PERUSAHAAN YANG TIDAK PERLU DICEK KEMBALI TAHUN BERIKUTNYA YAITU PERUSAHAAN YANG DULU ADA TAPI SEKARANG TUTUP, BERADA DI KABUPATEN/KOTA LAIN, BUKAN TERMASUK PERUSAHAAN INDUSTRI PENGOLAHAN, ATAU PERUSAHAAN TERSEBUT TIDAK DITEMUKAN. BEBERAPA KONDISI CALON PERUSAHAAN

27 DIGUNAKAN UNTUK MELAPORKAN KEADAAN PERUSAHAAN YANG TIDAK DAPAT MENGISI KUESIONER SURVEI TAHUNAN (DAFTAR II-A), TERMASUK PERUSAHAAN YANG BARU DITAMBAHKAN KE DIREKTORI PADA PEMUTAKHIRAN TERAKHIR. PENGISIAN DAFTAR ISIAN II-B

28  NON-AKTIF, YAITU: TUTUP, DAN USANG/TIDAK TERPAKAI KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PERUSAHAAN BARU, GABUNG DAN DOBEL.  PINDAH KELUAR KABUPATEN/KOTA  PERUSAHAAN AKTIF TETAPI NON RESPON  BERUBAH SKALA MENJADI KECIL (TK <20 ORANG) KELOMPOK PERUSAHAAN YANG DILAPORKAN DENGAN DAFTAR II-B

29 TAHAP I (UNTUK PERUSAHAAN NON-AKTIF ATAU PINDAH). PADA BULAN JANUARI-APRIL, DISAAT KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN. MENGIRIMKAN KUESIONER SURVEI TAHUNAN (DAFTAR II-A) KE RESPONDEN/PERUSAHAAN YANG TERCATAT AKTIF DALAM DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG, TETAPI PERUSAHAAN YANG DIKUNJUNGI TERNYATA TELAH TUTUP/PINDAH KELUAR KABUPATEN/KOTA, MENJADI INDUSTRI KECIL, BERGABUNG DENGAN PERUSAHAAN LAIN ATAU DOBEL (TERCATAT LEBIH DARI SATU KALI DALAM DIREKTORI), MAKA KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN MELAPORKAN PERUSAHAAN DENGAN DAFTAR II-B UNTUK SELANJUTNYA DIKIRIM KE BPS PROVINSI. PELAPORAN NON AKTIF SETELAH BULAN APRIL HANYA DILAKUKAN UNTUK PERUSAHAAN YANG BARU MASUK DIREKTORI PADA TAHUN ITU TETAPI TERNYATA TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI UNIT PENCACAHAN. PERUSAHAAN SEPERTI INI DIGOLONGKAN SEBAGAI PERUSAHAAN USANG. TAHAP-TAHAP PENGGUNAAN DAFTAR II-B

30 LANJUTAN : TAHAP II (UNTUK PERUSAHAAN NON-RESPON ATAU KOSONG) PADA BULAN NOPEMBER, APABILA DAFTAR II-A TIDAK RESPON SAMPAI BATAS WAKTU PENGEMBALIAN KUESIONER SELESAI, KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN (KSK) SEGERA MENGISI BLOK NONRESPON DALAM DAFTAR ISIAN II-B. BUKAN BERARTI MEMBEBASKAN KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN DARI KEHARUSAN MEMENUHI KEWAJIBAN MENDAPATKAN DAFTAR II-A. TETAPI HANYA PERNYATAAN TERTULIS BAHWA KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN GAGAL MENDAPATKAN KUESIONER YANG TERISI SAMPAI BATAS WAKTU SURVEI YANG TELAH DITENTUKAN.DAFTAR ISIAN II-B DARI PERUSAHAAN NON RESPON DIHARAPKAN BISA DIDAPATKAN DATA MINIMAL YAITU JUMLAH TENAGA KERJA, NILAI PEMAKAIAN BAHAN BAKU, SERTA NILAI PRODUKSI. TIGA VARIABEL TERSEBUT AKAN DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN ESTIMASI.

31 Daftar Isian II-B

32

33 DAFTAR II-C DIGUNAKAN UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI DARI PERUSAHAAN YANG BARU DITEMUKAN TETAPI SUDAH BERPRODUKSI SECARA KOMERSIAL JAUH SEBELUM TAHUN PELAKSANAAN SURVEI DILAKUKAN. DAFTAR II-C INI DIAMBIL DARI DAFTAR I-B YANG MASUK PADA BULAN JANUARI-APRIL. BEBERAPA PERTANYAAN YANG TERDAPAT PADA DAFTAR II-C MELIPUTI JUMLAH TENAGA KERJA, NILAI TOTAL PRODUKSI YANG DIHASILKAN DAN NILAI TOTAL PEMAKAIAN BAHAN BAKU YANG DIGUNAKAN PADA TAHUN DIMULAI TAHUN PRODUKSI. TAHUN PRODUKSI SECARA KOMERSIAL DI DAFTAR II-C DIBAGI DUA SELANG WAKTU YAITU SEBELUM TAHUN 1975 DAN SESUDAH TAHUN 1975 AGAR DIDAPATKAN INFORMASI DI TENGAH TAHUN DENGAN TAHUN PELAKSANAAN SURVEI.DAFTAR II-C Pendataan Perusahaan Terlewat (Daftar Isian II-C)

34

35 TAHAP PEMUTAKHIRAN DIREKTORI TAHAP 1 (PERUSAHAAN YANG BARU/TERLEWAT, YANG BARU JADI NONAKTIF DAN YANG PINDAH) DIREKTORI SEMENTARA DISIAPKAN PADA BULAN APRIL DENGAN MENGGUNAKAN INFORMASI DARI DAFTAR ISIAN I-B UNTUK PERUSAHAAN YANG BARU/TERLEWAT DAN MENGGUNAKAN DAFTAR ISIAN II-B UNTUK PERUSAHAAN YANG BARU NON AKTIF (TUTUP), BERUBAH SKALA MENJADI KECIL, PINDAH LOKASI DAN TIDAK TERPAKAI/USANG. DITINGKAT PUSAT INFORMASI YANG TERDAPAT PADA FRAME DIREKTORI JUGA DIGUNAKAN UNTUK MEMPERTAHANKAN KONSISTENSI PENGGUNAAN KIP DARI SELURUH BPS PROVINSI. SEDANGKAN DI BPS DAERAH BERGUNA UNTUK MEMONITOR KELENGKAPAN SURVEI TAHUNAN (DAFTAR II-A) BAIK YANG RESPON MAUPUN TIDAK.

36

37 UNSUR INFORMASI DIREKTORI INFORMASI DARI DAFTAR II-B, DIREKTORI DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENYIMPAN INFORMASI TENTANG PERUSAHAAN NONAKTIF BARU. DIREKTORI JUGA DAPAT MEMPERLIHATKAN PERUSAHAAN YANG NON RESPON SELAMA 3 TAHUN TERAKHIR, SEHINGGA PENGAWAS DAPAT MELIHAT SECARA CEPAT PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG SULIT BEKERJASAMA DENGAN BPS. PENERIMAAN KUESIONER DARI KABUPATEN/KOTA DAPAT DICATAT DALAM MEDIA KOMPUTER MELALUI MODUL PENERIMAAN. DIBANDING MEMAKAI ARSIP DI KERTAS, CARA INI AKAN MEMPERCEPAT TUGAS BPS PROVINSI UNTUK MENGETAHUI BERAPA KUESIONER YANG SUDAH DITERIMA DARI TIAP KABUPATEN/KOTA. MENGIRIM KUESIONER KE PUSAT DAPAT DICATAT DIDALAM DISKET/CD (DENGAN MODUL PENGIRIMAN). DENGAN CARA INI, DAFTAR KUESIONER YANG AKAN DIKIRIM DAPAT DICETAK SEKALIGUS, SEHINGGA TAK PERLU DIKETIK LAGI PADA LEMBAR KERTAS KHUSUS.

38 TINGKAT KEBERHASILAN TOTAL SECARA RATA-RATA SEBAIKNYA ANTARA 20 S/D 60 %, JIKA DIBAWAH 20 % BERARTI ADA INDIKASI BAHWA TARGET TERLALU TINGGI ATAU PILIHAN SUMBERNYA KURANG JITU, JIKA LEBIH DARI 60 % BERARTI TARGETNYA TERLALU RENDAH, SEHINGGA PERLU DINAIKKAN. TINGKAT KEBERHASILAN SETIAP SUMBER, SUMBER YANG MEMBERIKAN TINGKAT KEBERHASILAN TINGGI PERLU DIGUNAKAN TERUS. SUMBER YANG TINGKAT KEBERHASILANNYA RENDAH SEBAIKNYA DIGUNAKAN SECARA SELEKTIF. UMUR PERUSAHAAN YANG DITEMUKAN. SETELAH DUA TAHUN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI, IDEALNYA PERUSAHAAN YANG DITEMUKAN ADALAH PERUSAHAAN BARU ATAU BERUMUR SATU TAHUN. SEBALIKNYA, BILA PERUSAHAAN BARU YANG DITEMUKAN HANYA SEDIKIT, KEMUNGKINAN BESAR BELUM BERHASIL MENEMUKAN PERUSAHAAN BARU ATAU ADA PERUSAHAAN BARU TETAPI TIDAK DILAPORKAN. PERUSAHAAN SKALA BESAR, TUJUAN UTAMA PEMUTAKHIRAN DIREKTORI ADALAH MENEMUKAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG RELATIF BESAR, DIMANA PADA UMUMNYA MEMPUNYAI PERANAN BESAR DALAM PENYERAPAN TENAGA KERJA. SEHINGGA LEBIH DIUTAMAKAN SUMBER YANG BANYAK PERUSAHAAN BESARNYA. JIKA PERUSAHAAN BESAR YANG DITEMUKAN TERLALU SEDIKIT, PENGAWAS PERLU MEMERIKSA KEMBALI PILIHAN SUMBERNYA. ANALISIS TINGKAT KEBERHASILAN DATA ENTRI I-B

39 PERUSAHAAN YANG BERUBAH PRODUKSI UTAMANYA. DALAM KASUS INI NOMOR KIP TIDAK PERLU DIUBAH. PERUBAHAN PRODUKSI UTAMA AKAN TERCERMIN PADA PERUBAHAN KBLI KEGIATANNYA. UNTUK PERUSAHAAN LAMA. PETUGAS AGAR MENYALIN KIP KE HALAMAN DEPAN KUESIONER MASING-MASING SURVEI SEBELUM DISAMPAIKAN KE PERUSAHAAN, SEHINGGA BILA KUESIONER SUDAH DIAMBIL KEMBALI KIP TIDAK PERLU DICARI LAGI. PENCEGAHAN PERUSAHAAN DOBEL

40 KEGIATAN MATCHING TAHAPAN PALING SULIT DAN HARUS TELITI DALAM PELAKSANAAN UPDATING DIREKTORI. PROSES MATCHING MEMERLUKAN KETELITIAN YANG TINGGI UNTUK MENENTUKAN CALON PERUSAHAAN YANG PALING MUNGKIN MEMENUHI SYARAT UNTUK MASUK KEDALAM DIREKTORI. TUJUANNYA ADALAH MENJARING SEMUA PERUSAHAAN BARU DI INDUSTRI PENGOLAHAN BAIK YANG BERSKALA BESAR MAUPUN SEDANG MATCHING ADALAH MEMBANDINGKAN DAFTAR PERUSAHAAN YANG BERASAL DARI INSTANSI TERKAIT DAN ASOSIASI SEPERTI KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN, KEMENTERIAN PERDAGANGAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA, BKMP, ASOSIASI PERUSAHAAN, DAN SEBAGAINYA DI TINGKAT PUSAT, PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA. HASIL DARI KEGIATAN INI DIHASILKAN NAMA PERUSAHAAN YANG BELUM ADA DI DIREKTORI INDUSTRI PENGOLAHAN (DIREKTORI I-A).

41 BPS PUSAT MELAKUKAN MATCHING, MEMISAHKAN MENURUT PROVINSI, DAN MENGIRIMKANNYA DALAM BENTUK SOFCOPY ATAU PRINT-OUT NYA DENGAN BENTUK DAFTAR I-SL C KE TIAP BPS PROVINSI. BPS PROVINSI MELAKUKAN MATCHING, MENAMBAHKAN PADA DAFTAR PERUSAHAAN YANG DITERIMA DARI PUSAT DALAM KOMPUTER DAN MENGIRIMKANNYA DALAM SOFTCOPY DENGAN BENTUK I-SLP KE TIAP BPS KABUPATEN/KOTA. BPS KABUPATEN/KOTA MELAKUKAN MATCHING, MENAMBAHKAN PADA DAFTAR PERUSAHAAN YANG DITERIMA DARI BPS PROVINSI DALAM KOMPUTER, MENCETAK MENURUT KECAMATAN, DAN MENERUSKANNYA KE MASING-MASING KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN (KSK) DALAM DAFTAR I-SLK. URUTAN MATCHING

42 I-SLC DIBUAT DI BPS PUSAT. I-SLP DIBUAT DI BPS PROVINSI. I-SLK DIBUAT BPS KABUPATEN/KOTA. JENIS DAFTAR I-SL CATATAN :-JIKA SUMBER TIDAK MENYEDIAKAN INFORMASI, STAF SEGERA MENULISKAN “TA” (TIDAK ADA). UNTUK MENGHINDARI KESALAHFAHAMAN, KOLOM TERSEBUT TIDAK BOLEH DIBIARKAN KOSONG. -SUMBER INFORMASI BESERTA KODE SUMBERNYA HARUS DITULIS DENGAN JELAS PADA DAFTAR ISIAN I-SL DAN SESUAI DENGAN TABEL KODE SUMBER DI LAMPIRAN. -JIKA SUMBER CALON BERASAL DARI DAFTAR CALON TAHUN SEBELUMNYA YANG SUDAH DICEK, MAKA SUMBERNYA DITULIS “I-B TAHUN LALU, PERCOBAAN,” DSB, DAN BUKAN SUMBER YANG MEMBERIKAN INFORMASI PADA TAHUN YANG LALU.

43 PENGECEKAN DAFTAR PERUSAHAAN YANG BERSUMBER DARI INSTANSI LAIN DENGAN DAFTAR I-SL. 1.DAFTAR NAMA PERUSAHAAN DIKUMPULKAN YANG BERSUMBER DARI INSTANSI DI LUAR BPS.DENGAN MELAKUKAN PENGECEKAN DAFTAR NAMA PERUSAHAAN TERSEBUT PADA DIREKTORI I-A TAHUN SEBELUMNYA. 2.APABILA TERDAPAT PERUSAHAAN YANG TIDAK TERDAPAT PADA FRAME DIREKTORI I-A LAKUKAN PENYALINAN KE DAFTAR I-SL(C). 3.HASIL PENGECEKAN YANG TERDAPAT DI DAFTAR I-SL(C) KEMUDIAN DIKIRIM KE BPS PROVINSI. 4.PROSES MATCHING SELANJUTNYA DILAKUKAN DI BPS PROVINSI BERDASARKAN KIRIMAN DAFTAR I-SL(C). 5.DARI DAFTAR TERSEBUT DILAKUKAN PENGECEKAN ULANG PADA FRAME DIREKTORI BPS PROVINSI DAN PENAMBAHAN CALON PERUSAHAAN YANG BERSUMBER DARI INSTANSI TERKAIT DI TINGKAT PROVINSI. SEMUA DAFTAR HASIL PENGECEKAN DAN PENAMBAHAN DISALIN KE DAFTAR I-SL(P) UNTUK DIKIRIM KE MASING-MASING BPS KABUPATEN/KOTA. 6.PROSES MATCHING SELANJUTNYA KEMUDIAN DILAKUKAN DI BPS KABUPATEN/KOTA BERASARKAN DAFTAR I- SL(P) YANG DITERIMA DARI BPS PROVINSI DAN LAKUKAN PENAMBAHAN CALON PERUSAHAAN BILA ADA YANG BELUM TERDAFTAR. 7.DAFTAR SEMUA NAMA CALON PERUSAHAAN DI SALIN KEMBALI PADA DAFTAR I-SL(K) UNTUK DILAKUKAN PENGECEKAN DI LAPANGAN OLEH KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN (KSK). 8.DARI DAFTAR I-SL(K) OLEH MASING-MASING KSK DILAKUKAN PENGECEKAN CALON PERUSAHAAN DI LAPANGAN, JIKA BELUM TERDAPAT DI DAFTAR I-SLK BISA DITAMBAHKAN BERDASARKAN PENGAMATAN LANGSUNG. PERISIAPAN MATCHING

44 PENGGUNAAN DIREKTORI MENURUT ABJAD PERTAMA-TAMA SUMBER HARUS DI MATCH DULU DENGAN DIREKTORI BPS YANG SUDAH ADA DAN DIURUTKAN MENURUT ABJAD. NAMA PERUSAHAAN YANG TIDAK ADA DALAM DIREKTORI DICATAT (DALAM KOMPUTER) MENJADI CALON. SUPAYA MATCHING MENJADI MUDAH DAN DAPAT DIPERCAYA, TIAP BPS PROVINSI PERLU MENCETAK DIREKTORI MENURUT ABJAD. DIREKTORI MENURUT ABJAD INI MENCAKUP SEMUA PERUSAHAAN YANG PERNAH ADA PADA FRAME DIREKTORI I-A UNTUK SELURUH KONDISI PERUSAHAAN BAIK YANG TUTUP, KECIL MAUPUN YANG AKTIF. PENGECEKAN ULANG CALON PERUSAHAAN YANG SUDAH DIENTRY (I-B) LAMA. CALON PERUSAHAAN YANG PERNAH DILAKUKAN DATA ENTRY DI PENGOLAHAN INDUSTRI PENGOLAHAN (SOFTWARE UPDATING DIREKTORI) TETAPI TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI PERUSAHAAN BARU, DILAKUKAN PENGECEKAN KEMBALI BPS PROVINSI BERDASARKAN INFORMASI TERAKHIR. SEHINGGA TIDAK TERJADI PERUSAHAAN DOBEL SAAT MEMASUKAN CALON PERUSAHAAN KE DIREKTORI I-A. UNTUK MEMUDAHKAN PENGECEKAN OLEH PETUGAS DAFTAR CALON PERUSAHAAN DICETAK YANG MEMUAT KETERANGAN MEMUAT NAMA, ALAMAT, KODE WILAYAH, SUMBER DATA UNTUK PRODUKSI UTAMA DAN PEKERJA, DAN TEMUAN KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN (KSK) MENGENAI SITUASI PERUSAHAAN (PERTANYAAN BLOK II RINCIAN 3 DAFTAR I-B) YANG DISUSUN MENURUT ABJAD. LANJUTAN :

45 HASIL CEK LAPANG DAN TINDAK LANJUTNYA

46 TAHUN PERTAMA. PADA TAHUN PERTAMA, JUMLAH TARGET CALON YANG HARUS DICEK HARUS BANYAK, AGAR BISA MENCEK PERUSAHAAN YANG TERLEWAT PADA TAHUN SEBELUMNYA. DISARANKAN TARGET UNTUK WILAYAH BARU DIBUAT KIRA-KIRA 60 PERSEN DARI JUMLAH PERUSAHAAN YANG AKTIF DI DIREKTORI. CARA PENCARIAN CALON SAMA SEPERTI YANG DIRINCI DIATAS. TAHUN KEDUA. PADA TAHUN KEDUA, JUMLAH TARGET CALON AKAN LEBIH RENDAH KARENA DIASUMSIKAN BERKURANGNYA PERUSAHAAN YANG TERLEWAT. DENGAN DIKETAHUINYA SUMBER YANG EFEKTIF, MAKA SUMBER-SUMBER YANG TIDAK EFEKTIF BISA DIABAIKAN. TARGET UNTUK WILAYAH-WILAYAH TERSEBUT BIASANYA DITENTUKAN SEBESAR 35 PERSEN DARI PERUSAHAAN YANG ADA DALAM DIREKTORI. UNTUK MEMUDAHKAN MATCHING PADA TAHUN KEDUA DAN TAHUN BERIKUTNYA DAPAT DILAKUKAN CARA SEBAGAI BERIKUT : MENCATAT PERUSAHAAN TAMBAHAN SEJAK TAHUN LALU DALAM DAFTAR, DIMANA NAMA PERUSAHAAN YANG DIDAPAT DARI INSTANSI LAIN, MELALUI MATCHING DAFTAR BARU DENGAN DAFTAR LAMA DARI INSTANSI YANG SAMA. UNTUK CARA INI, BPS PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PERLU MENYIMPAN DAFTAR YANG DI FOTO COPY TAHUN SEBELUMNYA. SELANJUTNYA, HANYA PERUSAHAAN TAMBAHAN DARI MASING-MASING INSTANSI LAIN YANG PERLU DIMATCH DENGAN DIREKTORI BPS. CARA INI DAPAT MENGHINDARKAN MATCHING ULANG ANTARA DAFTAR SELURUH PERUSAHAAN DI SUMBER DENGAN SELURUH PERUSAHAAN DI DIREKTORI. MATCHING TAHUN-TAHUN BERIKUTNYA

47 TINGKAT NASIONAL SEBAGAI PERMULAAN, BPS PUSAT AKAN MENGAMATI BERBAGAI DAFTAR PERUSAHAAN BARU YANG SECARA RUTIN DIKIRIMI. PENGAMATAN INI DILAKUKAN OLEH SUB DIREKTORAT STATISTIK INDUSTRI BESAR DAN SEDANG. PADA BULAN NOVEMBER CALON DARI BPS PUSAT DIKIRIM KE TIAP BPS PROVINSI DALAM SOFTCOPY DAN HARDCOPY. JIKA BPS PUSAT TIDAK MEMILIKI CALON, BPS PUSAT TETAP MENGIRIM SURAT MENYATAKAN HAL TERSEBUT, SEHINGGA BPS PROVINSI BISA MEMULAI MENGISI DAFTAR I- SL(P) DI WILAYAHNYA. TINGKAT PROVINSI PROVINSI MENGUMPULKAN DAN MEMISAHKAN TIGA KELOMPOK CALON CALON DARI PUSAT WALAUPUN PUSAT TELAH MENCEK BAHWA CALONNYA BELUM TERDAPAT DALAM DIREKTORI, BPS PROVINSI PERLU MENCEK ULANG UNTUK MEMASTIKAN BAHWA CALON-CALON TERSEBUT BENAR BELUM TERDAPAT DALAM DIREKTORI, MUNGKIN DENGAN NAMA YANG BERBEDA. CALON YANG BATAL TAHUN SEBELUMNYA JIKA SISTEM PEMUTAKHIRAN TELAH BERJALAN PALING TIDAK SATU TAHUN, BPS PROVINSI PERLU MEMINTA BPS KABUPATEN/KOTA UNTUK MENCEK ULANG CALON TERTENTU YANG TELAH DICEK PADA TAHUN SEBELUMNYA TAPI TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK DITAMBAHKAN KE DALAM DIREKTORI PADA SAAT ITU (DAFTAR B-22), SUMBER CALON TAMBAHAN DIREKTORI

48 CALON DARI SUMBER DI TINGKAT PROVINSI UNTUK DIREKTORI INDUSTRI, PENGALAMAN MENUNJUKKAN BAHWA DI TINGKAT PROVINSI DAFTAR NAMA YANG PALING BERMANFAAT BERASAL DARI KANWIL/DINAS PERINDUSTRIAN, KANWIL/DINAS TENAGA KERJA, BKPMD DAN KADINDA. PERUSAHAN PERKEBUNAN BISA DIDAPATKAN DARI DAFTAR PERUSAHAAN MILIK DINAS PERKEBUNAN. TINGKAT KABUPATEN/KOTA DISAMPING NAMA-NAMA PERUSAHAAN YANG BERASAL DARI BKPMD, KADINDA, KANWIL/DINAS PERINDUSTRIAN, KANWIL/DINAS TENAGA KERJA, DAN LAIN-LAIN, DI TINGKAT KABUPATEN JUGA DAPAT DIKUMPULKAN DAFTAR NAMA DAN ALAMAT PERUSAHAAN DARI KANTOR DESA/KELURAHAN. BEBERAPA PEJABAT DESA/KELURAHAN MEMILIKI PENGETAHUAN YANG CUKUP LUAS MENGENAI PERUSAHAAN YANG BERLOKASI DI DAERAH MEREKA, SEHINGGA PETUGAS DESA TERSEBUT DAPAT MERUPAKAN SUMBER INFORMASI YANG HANDAL. U LANJUTAN :

49 SETIAP TAHUN, TIAP BPS PROVINSI AKAN MENERIMA TARGET CALON PERUSAHAAN DARI BPS PUSAT YANG PERLU DIPERIKSA SELAMA KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI. BPS PROVINSI SELANJUTNYA MENGALOKASIKAN TARGET PER KABUPATEN/KOTA PERUSAHAAN BARU/LEWAT SEJALAN DENGAN JUMLAH PERUSAHAAN YANG DIDUGA PERLU DI TAMBAHKAN KE DALAM DIREKTORI. PENENTUAN TARGET OLEH BPS PROVINSI DALAM MENYUSUN TARGET, BPS PROVINSI HARUS MEMILIH APAKAH MEMAKAI CARA YANG SEDERHANA CARA TERTIMBANG. CARA SEDERHANA TARGET DI TETAPKAN BERDASARKAN PERSENTASE DARI PERUSAHAAN YANG AKTIF DI TIAP KAB/KOTA. SEBAGAI CONTOH, JIKA TARGET SUATU BPS PROVINSI ADALAH 400 PERUSAHAAN, SEDANGKAN PERUSAHAAN YANG AKTIF DI PROVINSI TERSEBUT ADA 1000, MAKA TARGET SETIAP KAB/KOTA ADALAH 40 % DARI JUMLAH PERUSAHAAN AKTIF DI KAB/KOTA TERSEBUT. CARA TERTIMBANG MEMBERIKAN TARGET YANG LEBIH BESAR UNTUK KABUPATEN/KOTA YANG DIDUGA TINGGI TINGKAT PERTUMBUHANNYA. T A R G E T

50 LANGKAH-LANGKAH JIKA CALON PERUSAHAAN DITEMUKAN TERLALU BANYAK MEMASTIKAN BAHWA DAFTAR PERUSAHAAN SUDAH BEBAS DARI DOBEL, HAL INI BERGUNA UNTUK MENGHILANGKAN PENGECEKAN BERULANG-ULANG. UNTUK INDUSTRI, JIKA SUMBER TIDAK MEMBERIKAN INFORMASI MENGENAI JUMLAH PEKERJA ATAU PRODUKSI UTAMA, TANYAKAN PETUGAS DI KANTOR SUMBER PERUSAHAAN MANA SAJA YANG AKTIF DAN MEMPUNYAI TENAGA KERJA 20+. JIKA PETUGAS TIDAK TAHU, LANJUTKAN DENGAN PENDEKATAN BERIKUT. UTAMAKAN PERUSAHAAN YANG BERBADAN HUKUM (PT, DSB). UNTUK CALON YANG TAK BERBADAN HUKUM, UTAMAKAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG KELOMPOK INDUSTRINYA CENDERUNG TERMASUK INDUSTRI B/S. TANGUHKAN PERUSAHAAN- PERUSAHAAN YANG UMUMNYA BERASAL DARI INDUSTRI KECIL (MISAL, INDUSTRI TEMPE). JIKA JUMLAH CALON PERUSAHAAN MASIH TERLALU BESAR, TANGGUHKAN CALON PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG SUMBERNYA MEMPERLIHATKAN JUMLAH TENAGA SEKITAR 20-AN KEBAWAH (MISAL, TENAGA KERJA 18, 19, 20, 21, 22). JIKA JUMLAH CALON MASIH JUGA TERLALU BESAR, BERIKAN PRIORITAS LEBIH TINGGI UNTUK CALON YANG BERASAL DARI SUMBER TERBAIK (YAITU YANG BIASANYA DAPAT DIPERCAYA ATAU MEMBERIKAN INFORMASI TENTANG JUMLAH PEKERJA DAN PRODUKSI UTAMA).

51 KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN (KSK) JANGAN PERGI KE LAPANGAN SEBELUM MENERIMA DAFTAR CALON DALAM DAFTAR ISIAN I-SLK. AGAR KASI/PENGAWAS BENAR-BENAR MENGONTROL PROSES PEMUTAKHIRAN DIREKTORI, YAITU DENGAN MEMILIH CALON PERUSAHAAN YANG PERLU DICEK DI LAPANGAN OLEH KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN BERDASARKAN SUMBER INFORMASI INSTANSI TERKAIT DAN ASOSIASI PERUSAHAAN INDUSTRI PENGOLAHAN PERUSAHAAN PENGHASIL KOMODITAS TERTENTU. MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN PENGELOLA SUATU KAWASAN INDUSTRI UNTUK KITA DAPATKAN DAFTAR PERUSAHAAN YANG AKTIF MELAKUKAN KEGIATAN PRODUKSI. KALAU TIDAK DEMIKIAN KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN AKAN MERASA LELUASA UNTUK TIDAK MELAPORKAN ADANYA PERUSAHAAN BARU. SEHINGGA PADA SAAT ADA KEGIATAN KUNJUNGAN PERUSAHAAN OLEH STAF BPS PUSAT KE BEBERAPA SENTRA PERUSAHAAN INDUSTRI PENGOLAHAN MASIH DIJUMPAI PERUSAHAAN YANG BELUM TERDAFTAR PADA DIREKTORI INDUSTRI PENGOLAHAN. PERSIAPAN TURUN KE LAPANGAN FAKTA :BEBERAPA KABUPATEN/KODYA BESAR, ADA KECENDERUNGAN UNTUK MEMPERBOLEHKAN KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN LANGSUNG KE LAPANGAN SEBELUM PROSES MATCHING SELESAI. KECENDERUNGAN INI TIDAK BOLEH DIBIARKAN BERLANGSUNG TERUS MENERUS

52 KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN DAPAT PULA MENGUSULKAN CALON HASIL TEMUAN MEREKA. SYARATNYA YANG DIUSULKAN OLEH KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN ADALAH PERUSAHAAN YANG MEMENUHI KRITERIA SEBAGAI UNIT PENCACAHAN. MISALNYA TENAGA KERJANYA 20 KE ATAS UNTUK INDUSTRI, BERBADAN HUKUM UNTUK SEKTOR LAINNYA SEHINGGA EFEKTIVITAS PENGECEKAN DI LAPANGAN BISA DIPERTAHANKAN. DISAMPING ITU PERLU DIPERHATIKAN HAL-HAL BERIKUT : “PENGAMATAN LANGSUNG” (KODE 70) BISA MENJADI SUMBER HANYA JIKA PERUSAHAAN TERSEBUT TIDAK TERDAPAT DALAM DAFTAR I-SL(K). JIKA PERUSAHAAN TERDAFTAR DALAM DAFTAR I-SL(K), INSTANSI YANG TERCATAT DALAM DAFTAR I-SL(K) TERSEBUT HARUS MUNCUL SEBAGAI SUMBER (LEPAS DARI SOAL “SIAPA DULU YANG MENEMUKAN, KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN ATAU MATCHING”). DAFTAR ISIAN I-B HANYA DAPAT DIISI UNTUK CALON YANG TELAH BERPRODUKSI SECARA. PENGAMATAN LANGSUNG

53 INDENTIFIKASI CALON DARI INSTANSI LAIN/DAFTAR I-SL(K) IDENTIFIKASI CALON DENGAN PENGAMATAN LANGSUNG OLEH PENCACAH CALON YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK I-A I-B TIDAK MEMENUHI SYARAT UNTUK I-A I-B JANGAN PAKAI I-B CALON YANG PERLU MEMAKAI DAFTAR I-B

54 KOREKSI PENGAWAS JIKA CALON PERUSAHAAN BERASAL PENGAMATAN LANGSUNG MENELITI JAWABAN PERUSAHAAN PADA RINCIAN II-2 DAN MENENTUKAN INSTANSI MANA YANG PERLU DILIBATKAN DALAM TAHAP MATCHING. SEGERA MELAKUKAN MATCHING DENGAN INSTANSI TERSEBUT DAN MENGISI HALAMAN TAMBAHAN I-SL(K). UNTUK CALON TAMBAHAN TERSEBUT, TUGASKAN KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN (KSK) UNTUK MENGISI ULANG DAFTAR ISIAN I-B. KALI INI, SUMBER DITULIS BERDASARKAN HASIL MATCHING DAN ISIAN DILENGKAPI UNTUK SELURUH CALON, BAIK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI TAMBAHAN DIREKTORI MAUPUN TIDAK.

55 SEMUA CALON DARI DAFTAR I-SL(K), BAIK YANG MEMENUHI SYARAT SEBAGAI TAMBAHAN DIREKTORI MAUPUN YANG TIDAK. CALON DARI PENGAMATAN LANGSUNG YANG MEMENUHI SYARAT UNTUK DITAMBAHKAN KE DIREKTORI. DUA KOLOMPOK CALON PERUSAHAAN TAMBAHAN

56 PENYALINAN DARI DAFTAR I-SLK KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN (KSK) SEGERA MENGISI BLOK I DAFTAR ISIAN I-B SEBELUM PERGI KE LAPANGAN, DENGAN MENYALIN DATA DARI ISIAN I-SL(K) DAN MENGISI DENGAN DATA LAINNYA YANG RELEVAN. PEMERIKSAAN DI LAPANGAN (BLOK II) KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN (KSK) HARUS MEMBAWA DAFTAR ISIAN I-B KE LAPANGAN UNTUK MENCATAT HASIL PENGAMATANNYA DI BLOK II. KETERANGAN RINCI MENGENAI PERTANYAAN DI BLOK II DIBERIKAN DALAM PEDOMAN UNTUK KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN. KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN HARUS DIINGATKAN UNTUK TIDAK MENCATAT INFORMASI DARI LAPANGAN DI BLOK I ATAU BLOK III. PENGAWASAN OLEH PEJABAT STRUKTURAL BPS KABUPATEN/KOTA (BLOK III) DAFTAR ISIAN I-B YANG TELAH DILENGKAPI DIKEMBALIKAN KE BPS KABUPATEN/KOTA UNTUK MENGISI INFORMASI TERTENTU DAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN OLEH KASIE/PENGAWAS. MELIPUTI KETERANGAN NAMA, PRODUKSI UTAMA, DAN TENAGA KERJA (BLOK IIIA) YANG DIKUTIF DARI I-SL(K). KECUALI UNTUK KASUS PENGAMATAN LANGSUNG BLOK III.A DIISI “PENGAMATAN LANGSUNG” KODE 70. APABILA SUMBER TIDAK MENYEBUTKAN PRODUKSI UTAMA ATAU JUMLAH TENAGA KERJA, SEL-SEL TERSEBUT DIISI “TA.” JANGAN DISAMAKAN KETERANGAN DARI SUMBER (BLOK III) DENGAN KETERANGAN DARI LAPANGAN (BLOK II). KETERANGAN DI BLOK III AKAN DIBANDINGAKAN DENGAN BLOK II UNTUK MENILAI KETEPATAN KETERANGAN MASING-MASING SUMBER. CEK DOBEL (BLOK IIIB) TERHADAP CALON YANG MEMENUHI KONDISI UNTUK DITAMBAHKAN KE DALAM DIREKTORI (BLOK II RINCIAN 3 BARIS 1 TERISI), DICEK LAGI BARANGKALI SUDAH ADA DALAM DIREKTORI. HASIL PENGECEKANNYA DITULIS DI BLOK INI DENGAN CARA MEMBERI TANDA CEK ( ) PADA SEL YANG SESUAI. APABILA YANG DIBERI TANDA CEK ADALAH JAWABAN "YA" MAKA TULISKAN NAMA DAN KIP PERUSAHAAN YANG SUDAH ADA DI DIREKTORI. PERHATIKAN PULA ISIAN BLOK II-5 DAN BLOK V. PEMERIKSAAN DI BPS KABUPATEN/KOTA AGAR DILAKUKAN TERHADAP SEMUA DAFTAR I-B UNTUK MENCEK BAHWA KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN (KSK) TELAH MEMAHAMI DENGAN BENAR INSTRUKSI YANG DIBERIKAN. PENGISIAN DAFTAR I-B

57 PENGAWAS AGAR MEMBERITAHU KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN (KSK) UNTUK SEGERA MENGIRIM FORMULIR I-B YANG SUDAH TERISI, SEHINGGA PENGAWAS DAPAT MEMERIKSA APAKAH KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN (KSK) SUDAH BISA MENGISI DENGAN SEMPURNA. LEBIH BAIK MENGETAHUI KESALAHAN SEWAKTU DICEK DARI PADA HARUS MEMPERBAIKI KESALAHAN KETIKA SEMUA KUESIONER SUDAH MASUK. CEK OLEH PEJABAT STRUKTURAL BPS PROVINSI (BLOK IV) CEK DOBEL (BLOK IVA) PEMERIKSAAN DI BPS PROVINSI DILAKUKAN HANYA UNTUK CALON-CALON YANG BERKODE 1 PADA RINCIAN II-3 DENGAN TUJUAN MENGAMATI BARANGKALI MASIH ADA YANG DOBEL, LOLOS DARI PENGAMATAN BPS KABUPATEN/KOTA. PERUSAHAAN YANG SUDAH ADA DALAM DIREKTORI SEBAGAI TUTUP/KECIL KEMUDIAN AKTIF KEMBALI, JANGAN DIANGGAP “BARU.” CALON SEPERTI INI SUPAYA DIBERI KODE 2, DI- FILE TERSENDIRI, DAN DIGUNAKAN UNTUK MEMPERBAIKI DIREKTORI. CALON PERUSAHAAN BERADA DI KABUPATEN/KOTA LAIN (BLOK IVB) UNTUK CALON YANG MENGISI BARIS 6 DI BLOK II RINCIAN 3, PENGAWAS PROVINSI PERLU CEK DULU APAKAH PERUSAHAAN YANG ALAMATNYA DI KABUPATEN/KOTA LAIN SUDAH ADA DALAM DIREKTORI. KALAU MEMANG BELUM ADA, KETERANGAN TENTANG CALON INI HARUS DISAMPAIKAN KE BPS KABUPATEN/KOTA BERSANGKUTAN. LANJUTAN :

58 DAFTAR ISIAN II-B UNTUK SEMUA PERUSAHAAN DALAM DIREKTORI YANG TAHUN LALU AKTIF (TERMASUK PERUSAHAAN YANG BARU DITAMBAHKAN KE DIREKTORI PADA WAKTU PEMUTAKHIRAN TERAKHIR ) TETAPI TIDAK DAPAT MENGISI DAFTAR ISIAN II-A ATAU DAFTAR ISIAN SURVEI TAHUNAN KARENA TUTUP/PINDAH, INDUSTRI KECIL, USANG/TIDAK TERPAKAI, PINDAH, ATAU AKTIF TAPI NON RESPON. DAFTAR ISIAN II-B

59 SELAMA JANUARI-APRIL KETIKA PENCACAH MENGUNJUNGI PERUSAHAAN DARI DIREKTORI LAMA TETAPI TIDAK DAPAT MEMBERIKAN DAFTAR ISIAN SURVEI TAHUNAN KARENA PERUSAHAAN TERSEBUT TUTUP/PINDAH, ATAU MENJADI KECIL, ATAU MENJADI USANG/TIDAK TERPAKAI, MAKA PENCACAH TERSEBUT LANGSUNG MENGISI DAFTAR ISIAN II-B DITEMPAT. LANGKAH INI MEMUNGKINKAN MEMASUKKAN DATA KE DALAM DIREKTORI DENGAN SEGERA, SEHINGGA BAIK BPS PROVINSI MAUPUN PENCACAH MENGETAHUI TIDAK PERLU LAGI MENGAMBIL DAFTAR ISIAN II-A. ADA SAAT MENDEKATI BATAS WAKTU PADA SAAT BATAS WAKTU PENGEMBALIAN DAFTAR ISIAN SURVEI TAHUNAN (DAFTAR II-A) YANG TERISI LENGKAP TELAH DEKAT, BPS PROVINSI SUPAYA MEMINTA BPS KABUPATEN/KOTA UNTUK MENGUMPULKAN SEMUA DAFTAR ISIAN II-B YANG BERISI PERUSAHAAN DALAM DIREKTORI YANG AKTIF TETAPI BELUM MELENGKAPI/MENGISI DAFTAR ISIAN SURVEI TAHUNAN. BPS PROVINSI AKAN MEMASUKKAN INFORMASI POKOK DARI DAFTAR ISIAN II-B KE DALAM DATABASE DIREKTORI (DAFTAR ISIAN I-A), KEMUDIAN DAFTAR ISIAN II-B TERSEBUT DIKIRIMKAN KE BPS RI (C.Q. SUBDIT STATISTIK INDUSTRI BESAR DAN SEDANG). PENGGUNAAN DAFTAR ISIAN II-B

60 BPS KABUPATEN/KOTA AKAN MENGGUNAKAN DIREKTORI MENURUT WILAYAH (DAFTAR A-2) UNTUK MEMONITOR PENGGUNAAN DAFTAR ISIAN SURVEI (DAFTAR II-A) DAN II-B. DAFTAR A-2 MENUNJUKKAN PERUSAHAAN- PERUSAHAAN YANG : 1.AKTIF, TERMASUK AKTIF LAMA (AL), AKTIF BARU (AB) DAN AKTIF KEMBALI (AK). 2.BARU NONAKTIF, TERMASUK TUTUP PERMANEN BARU (TP), TUTUP SEMENTARA BARU (TS), KECIL BARU (KB), DAN USANG BARU (UB). PADA AKHIR TAHUN SURVEI, BPS KAB/KOTA SUPAYA MENGIRIMKAN DAFTAR II- B, UNTUK SETIAP PERUSAHAAN YANG ADA DALAM DAFTAR A-2 TETAPI TIDAK BISA MENGISI KUESIONER SURVEI TAHUNAN (DAFTAR II-A) KE BPS PROVINSI. DENGAN DEMIKIAN JUMLAH DAFTAR II-A AKTIF DITAMBAH DAFTAR II-B NON RESPON SAMA DENGAN JUMLAH PERUSAHAAN AKTIF ATAU TARGET YANG HARUS DISELESAIKAN 100 PERSEN. DIREKTORI MENURUT WILAYAH

61 PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN TUTUP OLEH PENCACAH PADA DAFTAR II-B, PADAHAL PADA SURVEI TAHUN LALU MEMILIKI TENAGA KERJA 100 ATAU LEBIH PERLU DILAKUKAN PENGECEKAN DI LAPANGAN MELALUI TELEPON ATAU LANGSUNG DIDATANGI (BULAN JUNI) OLEH SALAH SEORANG PEJABAT STRUKTURAL KABUPATEN/KOTA UNTUK MEMASTIKAN APAKAH MEMANG BENAR PERUSAHAAN TERSEBUT TUTUP. PROSES PENGECEKAN INI DICATAT DI BLOK V-A DAFTAR ISIAN II-B. APABILA PERUSAHAAN YANG DINYATAKAN TUTUP TETAPI PADA TAHUN BERJALAN (PADA SAAT DIDATANGI) MASIH MEMILIKI TENAGA KERJA, MAKA PERUSAHAAN TERSEBUT BARU DINYATAKAN TUTUP SEMENTARA. PERUSAHAAN SEPERTI INI AKAN DICEK LAGI DI TAHUN-TAHUN BERIKUTNYA. PERUSAHAAN TUTUP

62 PERUSAHAAN YANG PADA DIREKTORI LAMA MEMILIKI TENAGA KERJA SEKITAR 20 ORANG, MAKA PENCACAH BISA SECARA LANGSUNG MENANYAKAN KE PERUSAHAAN JUMLAH TENAGA KERJA PADA TAHUN SURVEI TERSEBUT, JIKA KURANG DARI 20 ORANG MAKA LANGSUNG DIISI DENGAN DAFTAR ISIAN II-B.APABILA ADA LAPORAN YANG MENYATAKAN BAHWA SUATU PERUSAHAAN TENAGA KERJANYA BERKURANG MENJADI KURANG DARI 20 PADAHAL TAHUN SEBELUMNYA PERUSAHAAN TERSEBUT MEMILIKI TENAGA KERJA LEBIH DARI 100 ORANG, MAKA PEJABAT STRUKTURAL SUPAYA MELAKUKAN PENGECEKAN DI LAPANGAN MELALUI TELEPON ATAU LANGSUNG DIDATANGI. PERUSAHAAN MENJADI KECIL

63 BERGABUNG ADANYA PENGGABUNGAN MERUPAKAN PENGGAMBARAN DARI KEPUTUSAN PENGAWAS MENGENAI DUA ATAU LEBIH PERUSAHAAN YANG MENGINGINKAN LAPORANNYA DIISI DALAM SATU KUESIONER (HARUS DIISI OLEH PENGAWAS). MAKA SATU ATAU LEBIH PERUSAHAAN YANG TIDAK DIPERLUKAN LAGI HARUS DI KELUARKAN DARI FILE AKTIF. DOBEL BIASANYA ADANYA DOBEL INI MENGGAMBARKAN KEPUTUSAN YANG DIAMBIL OLEH PENGAWAS TENTANG PERUSAHAAN YANG TERCATAT DUA KALI DALAM DIREKTORI (HARUS DIISI OLEH PENGAWAS/KASI). OLEH KARENA ITU, SALAH SATUNYA HARUS DI KELUARKAN DARI FILE AKTIF. “KOSONG” DIISI OLEH KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN (KSK). UNTUK PERUSAHAAN YANG TERCATAT AKTIF BARU MENURUT PEMUTAKHIRAN TERAKHIR TETAPI MENURUT KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN (KSK) TIDAK MEMENUHI SYARAT (TUTUP, KECIL, NON-INDUSTRI, DOBEL, DSB). JENIS-JENIS PERUSAHAAN USANG/TIDAK TERPAKAI

64 BPS KABUPATEN/KOTA MENGGUNAKAN BLOK III UNTUK MELAPORKAN PERUSAHAAN YANG PINDAH KE LUAR KABUPATEN/KOTA. (PINDAH MASIH DI DALAM KABUPATEN/KOTA TIDAK PERLU DILAPORKAN, KECUALI PERUSAHAAN MENGHILANG TANPA MENINGGALKAN ALAMAT BARU, KASUS INI BISA DILAPORKAN TUTUP). LAPORAN KEPINDAHAN DALAM DAFTAR II-B DIKUMPULKAN DI BPS PROVINSI YANG SELANJUTNYA DIINFORMASIKAN KE BPS KABUPATEN/KOTA YANG KEDATANGAN PERUSAHAAN PINDAH TERSEBUT. INFORMASI INI DIGUNAKAN UNTUK MENGIRIMKAN KUESIONER II-A, ALAMAT BARUNYA JUGA DIMASUKKAN KE DALAM DIREKTORI. UNTUK PERUSAHAAN YANG PINDAH MASIH DALAM SATU PROVINSI TIDAK DIBERIKAN KIP BARU. DAFTAR II-B UNTUK KASUS INI TIDAK PERLU DIKIRIM KE BPS PUSAT. JIKA PERUSAHAAN PINDAH KELUAR PROVINSI DAN ALAMAT BARUNYA DIKETAHUI, BPS PROVINSI HARUS MENULIS SURAT KE BPS PROVINSI YANG KEDATANGAN PERUSAHAAN TERSEBUT SEKALIGUS MEMBERIKAN ALAMATNYA YANG BARU, SERTA MEMBERIKAN TEMBUSAN SURATNYA KE BPS RI C.Q SUBDIT STATISTIK INDUSTRI BESAR DAN SEDANG. KEMUDIAN TANGGAL PENGIRIMAN BERITA DAN KEMANA DIKIRIMNYA DICATAT DI BLOK V.B DAFTAR ISIAN II-B. PERUSAHAAN PINDAH

65 JIKA ADA PERUSAHAAN YANG AKTIF TAPI NONRESPON, BPS KABUPATEN/KOTA MEMERIKSA ISIAN BLOK IV DAFTAR ISIAN II-B UNTUK MENGETAHUI SUDAH BERAPA KALI KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN (KSK) MELAKUKAN KUNJUNGAN KE PERUSAHAAN TERSEBUT. APABILA TAMPAKNYA KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN SUDAH TIDAK MUNGKIN LAGI MELAKUKAN KUNJUNGAN ULANG DAN PERUSAHAAN TERSEBUT BERTENAGA KERJA 100 ATAU LEBIH, MAKA PEJABAT DARI BPS KABUPATEN/KOTA PERLU MENDATANGI PERUSAHAAN TERSEBUT. DEMIKIAN SELANJUTNYA APABILA PEJABAT BPS KABUPATEN/KOTA MASIH TETAP TIDAK BERHASIL MENDAPATKAN DAFTAR ISIAN II-A YANG TERISI LENGKAP, MAKA PEJABAT DARI BPS PROVINSI DIHARAPKAN DAPAT TURUN KE LAPANGAN KHUSUSNYA KE PERUSAHAAN YANG DOMINAN. SEANDAINYA TIDAK BERHASIL JUGA, MAKA PERUSAHAAN ITU DINYATAKAN NONRESPON. BANYAKNYA KUNJUNGAN YANG TELAH DILAKUKAN OLEH PEJABAT BPS KABUPATEN/KOTA DAN PEJABAT BPS PROVINSI DICATAT DI BLOK IV DAFTAR ISIAN II-B. NAMUN APABILA TIDAK SEMPAT DIKUNJUNGI, SUPAYA DIISI TANDA STRIP (-) PADA BLOK TERSEBUT. PERUSAHAAN NON RESPON

66 DAFTAR ISIAN II-B DAN DAFTAR ISIAN SURVEI (DAFTAR II-A), MENYEDIAKAN TEMPAT UNTUK PENULISAN KIP DI HALAMAN DEPAN. SETIAP TAHUN SELALU ADA SAJA DAFTAR II-A YANG DATANG DI BPS RI (C.Q SUBDIT STATISTIK INDUSTRI BESAR DAN SEDANG) TANPA KIP. STAF BPS KABUPATEN/KOTA DAN KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN (KSK) SEHARUSNYA MERASA BERTANGGUNG JAWAB UNTUK SELALU MENULISKAN KIP DIREKTORI DALAM HALAMAN DEPAN KUESIONER SURVEI ATAU DAFTAR II-B. UNTUK DAFTAR II-A, KIP HARUS DITULIS SEBELUM KUESIONER DISAMPAIKAN KE PERUSAHAAN, HAL INI DI PERLUKAN SUPAYA: 1.ARUS DATANG PERGINYA DOKUMEN DAPAT DI MONITOR OLEH DIREKTORI. 2.MENGHILANGKAN KEMUNGKINAN DOBEL BARU, KARENA DOBEL BARU BISA MUNCUL JIKA BPS PROVINSI ATAU BPS RI MENERIMA KUESIONER TANPA KIP, SEHINGGA DIASUMSIKAN SEBAGAI PERUSAHAAN BARU. JIKA KARENA SESUATU DAN LAIN HAL BPS KABUPATEN/KOTA TAK DAPAT MENGISI KIP DI KUESIONER, TULISKAN SEBABNYA ATAU ALASAN DI HALAMAN DEPAN (SEBAGAI CONTOH “PERUSAHAAN BARU, KIP BELUM DIKETAHUI OLEH BPS KABUPATEN/KOTA”). SEBENARNYA HAL INI BISA DIHINDARI BILA BPS PROVINSI MENGIRIMKAN DIREKTORI YANG SUDAH DIMUTAKHIRKAN TEPAT PADA WAKTUNYA KE BPS KABUPATEN/KOTA. BILA KIP DAPAT DIPINDAHKAN DENGAN LEBIH CEPAT KE DALAM KUESIONER, MAKA HASILNYA AKAN LEBIH BAIK. PEMAKAIAN KIP DI DAFTAR II-A DAN II-B

67 Asal KIPDitulis Oleh ?Kapan ?Dicek Oleh ?Kredibilitas Direktori Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) Sebelum kuesioner diserahkan ke responden Kabupaten/Kota Provinsi BPS RI PALING BAIK kecil kemungkinan terjadi dobel Kabupaten/Kota Setelah kuesioner diterima dari Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) tanpa KIP Provinsi BPS RI DAPAT DITERIMA kecil kemungkinan terjadi dobel Provinsi Setelah kuesioner diterima tanpa KIP/KIP salah BPS RI BURUK kemungkinan terjadi kesalahan/terjadi penulisan KIP dobel BPS RI (Subdit Stat.IBS) Setelah kuesioner diterima di BPS RI tanpa KIP/KIP salah ? PALING BURUK besar kemungkinan terjadi dobel PENULISAN KIP DI KUESIONER DAN KREDIBILITASNYA

68 PERUSAHAAN BARU HARUS SUDAH MEMILIKI KIP DI BPS PROPINSI. KIP PERUSAHAAN HARUS KONSISTEN DENGAN KIP DI DIREKTORI I-A PROPINSI UNTUK MEMONITOR KELUAR MASUK DOKUMEN DI BPS PROPINSI DENGEN PENGGUNAAN DIREKTORI. PERUSAHAAN TIDAK ADA YANG TERCATAT DUA KALI ATAU LEBIH TUJUAN SISTEM KOORDINASI PEMUTAKHIRAN DIREKTORI

69 DAFTAR ISIAN I-B UNTUK SEMUA CALON YANG MEMENUHI KONDISI UNTUK DITAMBAHKAN KE DALAM DIREKTORI. PEMINDAHAN DARI I-B KE I-A BERLANGSUNG SECARA OTOMATIS, KALAU PILIHAN “TRANSFER” DIJALANKAN DI KOMPUTER. DAFTAR ISIAN II-B UNTUK PERUSAHAAN DARI DIREKTORI LAMA YANG TIDAK BISA MENGISI DAFTAR ISIAN SURVEI TAHUNAN KARENA TUTUP ATAU MENJADI INDUSTRI KECIL, USANG. BPS PROVINSI PERLU MEMASUKKAN KODE STATUS YANG BARU DARI CATATAN PENERIMAAN DAFTAR II-B. DIREKTORI VERSI SEMENTARA INI HARUS DIKIRIMKAN KE PUSAT PADA AKHIR APRIL ATAU AWAL MEI. SANGAT PENTING MENGIRIM DIREKTORI KE PUSAT SECEPAT MUNGKIN, KARENA PUSAT MEMERLUKAN DIREKTORI SEMENTARA UNTUK MENGESTIMASI ANGKA INDUSTRI TAHUN SURVEI TERSEBUT SERTA UNTUK MEMPROSES DOKUMEN DARI PERUSAHAAN YANG BARU DITEMUKAN, DAN MEMERIKSA KONSISTENSI KIP BARU DI DIREKTORI DENGAN KIP BARU DI KUESIONER. KUESIONER TIDAK BISA DIOLAH JIKA TIDAK MEMPUNYAI KIP, HANYA BPS PROVINSI YANG BERTUGAS MEMBERI KIP KEPADA PERUSAHAAN BARU. SETIAP PERUSAHAAN BARU, PUSAT MEMBUTUHKAN KIP DARI DAERAH SEBELUM DILAKUKAN PENGOLAHAN. SELAIN ITU DIREKTORI INI PUN AKAN DIPERSIAPKAN UNTUK DIPUBLIKASIKAN DI BPS RI DALAM BENTUK PUBLIKASI NASIONAL BERUPA PUBLIKASI DIREKTORI INDUSTRI PENGOLAHAN. PERBAIKAN SEMENTARA DIREKTORI I-A

70 BPS PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA HARUS MENGETAHUI ISTILAH KODE KEADAAN YANG MUNCUL DI DIREKTORI BARU. HAL INI DAPAT DI LIHAT DALAM DIAGRAM 9. SETIAP KODE TERDIRI DARI 2 BAGIAN: 1.BAGIAN PERTAMA UNTUK MENUNJUKKAN APAKAH PERUSAHAANNYA AKTIF ATAU TIDAK. 2.BAGIAN KEDUA,”ALASAN”, UNTUK MENUNJUKKAN APAKAH KEADAANNYA SAMA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA ATAU SUDAH BERUBAH. KODE KEADAAN PERUSAHAAN PADA AKHIR TAHUN SURVEI

71 KAPAN Regenerasi data dilaksanakan di masing-masing KSP pada awal tahun survei, sebelum menyampaikan kuesioner ke Perusahaan AKIBATNYA1.Semua status “BARU” dan “KEMBALI” menjadi “LAMA” 2.Semua tanggal penerimaan/pengiriman dokumen terhapus 3.Data mengenai respon/non respon bergeser menjadi tiga tahun terakhir 4.Tahun survei maju satu tahun ARTI REGENERASI DATA

72 SUMBER PERBAIKAN SEMENTARA DIREKTORI I-A

73 PERUBAHAN KEADAAN YANG DIPERBOLEHKAN PROGRAM DIREKTOR I-A

74 KODE KEADAAN SELAMA TAHUN SURVEI 1.AKTIF BARU (AB), UNTUK PERUSAHAAN YANG BARU SAJA DITEMUKAN (BIASANYA DENGAN DAFTAR I-B). 2.AKTIF KEMBALI (AK), UNTUK PERUSAHAAN YANG SEBELUMNYA NON AKTIF TETAPI SEKARANG AKTIF KEMBALI. 3.AKTIF CADANGAN (AC), UNTUK PERUSAHAAN YANG BARU DITEMUKAN DALAM KEADAAN AKTIF DAN TERGOLONG BESAR SEDANG TETAPI PADA TAHUN SURVEI MASIH TERGOLONG "NON AKTIF “. 4.TUTUP PERMANEN BARU (TP), UNTUK PERUSAHAAN YANG SEBELUMNYA AKTIF TETAPI SEKARANG TUTUP PERMANEN. 5.TUTUP SEMENTARA BARU (TS), UNTUK PERUSAHAAN YANG SEBELUMNYA AKTIF TETAPI SEKARANG TUTUP SEMENTARA. 6.KECIL BARU (KB), UNTUK PERUSAHAAN YANG SEBELUMNYA AKTIF TETAPI SEKARANG BERUBAH MENJADI KECIL. 7.USANG BARU (UB), UNTUK PERUSAHAAN YANG SEBELUMNYA AKTIF TETAPI SEKARANG SUDAH USANG KARENA DOBEL, BERGABUNG DENGAN PERUSAHAAN LAIN, ATAU "KOSONG“. 8.USANG KECIL (UK), UNTUK PERUSAHAAN YANG BARU DITEMUKAN DALAM KEADAAN AKTIF BESAR SEDANG PADA TAHUN SURVEI DAN TAHUN DITEMUKAN TETAPI DALAM ISIAN II-A UNTUK TAHUN SURVEI YANG BERSANGKUTAN TERNYATA TERGOLONG PERUSAHAAN KECIL. 9.Bukan industri (BI), untuk perusahaan yang jenis kegiatan usahanya pada tahun survei tidak termasuk dalam kelompok Industri Manufaktur sesuai KBLI 2009.

75 KABUPATEN/KOTA SETELAH DIREKTORI SEMENTARA SELESAI, SEGERA CETAK DIREKTORI PER WILAYAH DAN PER ABJAD DIBUAT UNTUK DIKIRIM KE BPS KABUPATEN/KOTA. SELANJUTNYA, DENGAN PRINT-OUT DIREKTORI YANG BARU INI, BPS KABUPATEN/KOTA MENULISKAN KIP YANG BENAR UNTUK SETIAP KUESIONER PERUSAHAAN BARU YANG MASUK. SEBAGAI AKIBATNYA BPS KAB/KOTA TIDAK DIPERBOLEHKAN LAGI MENGIRIM KUESIONER PERUSAHAAN BARU KE BPS PROVINSI TANPA KIP, HANYA BOLEH UNTUK KASUS DARURAT, SEPERTI PERUSAHAAN BARU YANG DITEMUKAN SETELAH PELAKSANAAN DAFTAR I-B. KONTROL DAFTAR II-B BPS PROVINSI DAPAT MENGGUNAKAN SISTEM DIREKTORI UNTUK MEMONITOR PERUSAHAAN BARU NON AKTIF DALAM PENGISIAN DAFTAR II-B. JIKA PERUSAHAAN YANG SEBELUMNYA AKTIF, SEKARANG DIBERI TANDA “TUTUP PERMANEN BARU”, PROGRAM DIREKTORI MEMBERI INDIKASI BAHWA DAFTAR II-B PERLU DILENGKAPI, DIISI UNTUK PERUSAHAAN TERSEBUT. KEGUNAAN DIREKTORI

76 UNTUK KEADAANPERLU MENGISI DAFTAR AKTIF LAMAAL II-A ATAU II-B (KHUSUS NON RESPON) AKTIF BARUAB AKTIF KEMBALIAK TUTUP PER MANEN BARUTP II-B TUTUP SEMENTARA BARUTS KECIL BARUKB USANG BARUUB USANG KECILUK TUTUP PERMANEN LAMATL TIDAK PERLU MENGISI DAFTAR TUTUP SEMENTARA LAMATM KECIL LAMAKL USANG LAMAUL KEADAAN YANG PERLU/TIDAK PERLU DAFTAR II-A/B

77 JIKA KEADAAN LAMATIDAK ADAAL TL, TM KL, UL TAHAP 1 - MEMASUKKAN STATUS BARU/KIP BARU AB, AC, UB, UKTS, TP, UB, KBAK TAHAP 2 - MENCATAT TANGGAL PENERIMAAN DARI TK II DITERIMA II-A/B/C DITERIMA II-A/B TAHAP 3 - MENCATAT BATCH PENGIRIMAN KE BPS DAN TENAGA KERJANYA DIKIRIM II-A/B/C DIKIRIM II-A/B Tiga Tahap Dalam Pemakaian Perangkat Lunak Direktori I-A

78 CATATAN : PUSAT TIDAK DAPAT MENGOLAH DOKUMEN PERUSAHAAN BARU ATAU AKTIF KEMBALI SAMPAI DIREKTORI PROVINSI MENUNJUKKAN BAHWA PERUSAHAAN BERSANGKUTAN AKTIF DENGAN KIP BERAPA. PUSAT TIDAK DAPAT MEMBUAT TABULASI HASIL SURVEI TAHUNAN SEBELUM MENGETAHUI PERUSAHAAN BELUM MASUK MANA SAJA YANG AKTIF DAN NON AKTIF. PERBAIKAN FINAL DIREKTORI

79 PERUSAHAAN YANG DOBEL KARENA MEMILIKI KESAMAAN ANTARA KODE KBLI, KODE WILAYAH DAN NAMA, KARENA PETUGAS TIDAK SEMPAT UNTUK MENCEK DULU PERUSAHAAN TERSEBUT DALAM DIREKTORI APAKAH SUDAH ADA ATAU BELUM. PERUSAHAAN TERCATAT DOBEL KARENA BERUBAHNYA KBLI (PRODUKSI UTAMA), UNTUK MENGHINDARI JENIS DOBEL YANG SEPERTI INI MAKA KIP SEKALI DIBUAT TIDAK AKAN PERNAH DIUBAH. KIP DIBUAT BERDASARKAN PADA KBLI AWAL/ASLI. KBLI YANG MENYATAKAN AKTIVITAS SAAT INI AKAN MUNCUL DALAM DIREKTORI, DAN DALAM KUESIONER MASING-MASING SURVEI, SEBAGAI VARIABEL TERSENDIRI. PERUSAHAAN YANG DOBEL KARENA ADA PERGANTIAN NAMA PERUSAHAAN. UNTUK MENGATASI MASALAH INI SANGAT DIHARUSKAN PETUGAS PENCACAH MENYALIN KIP KE KUESIONER SEBELUM KUESIONER TERSEBUT DISERAHKAN KE PERUSAHAAN. PENYEBAB TERJADINYA PERUSAHAAN DOBEL

80 MENCEGAH PERUSAHAAN DOBEL BAGI PERUSAHAAN YANG ADA DI DIREKTORI TAHUN LALU, AGAR DIINSTRUKSIKAN KEPADA KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN (KSK) UNTUK SELALU MENYALIN KIP DAN NAMA PERUSAHAAN YANG ADA DI DIREKTORI KE HALAMAN DEPAN KUESIONER SURVEI SEBELUM KUESIONER DISERAHKAN KE PERUSAHAAN. BAGI PERUSAHAAN YANG TIDAK ADA DALAM DIREKTORI TAHUN LALU, BPS PROVINSI SEGERA MENGIRIM DAFTAR KIP BARU (DI DIREKTORI SEMENTARA) KE BPS KABUPATEN/KOTA PADA TANGGAL 1 MEI. KOORDINATOR STATISTIK KECAMATAN (KSK) ATAU PENGAWAS LALU MENULISKAN KIP BILA KUESIONER SUDAH DATANG DI BPS KAB/KOTA. LANGKAH INI BILA DIJALANKAN SECARA KONSISTEN AKAN MENJAMIN SEMUA KUESIONER YANG DATANG DI BPS PROVINSI PASTI KIP -NYA SUDAH TERTULIS.

81 UNTUK KUESIONER YANG TIBA DI BPS PROVINSI TANPA KIP DAN TIDAK MELALUI PROSEDUR DI ATAS, HARUS DICEK SECARA HATI-HATI DI DIREKTORI SEBELUM MENYIMPULKAN BAHWA PERUSAHAAN TERSEBUT PERLU DITAMBAHKAN KEDALAM DIREKTORI. DIREKTORI YANG DISUSUN MENURUT ABJAD (TERMASUK PERUSAHAAN YANG AKTIF MAUPUN NON-AKTIF) ADALAH ALAT UTAMA UNTUK MENCEK YANG DOBEL (DAFTAR A-21-C DARI SOFTWARE BARU). SEHARUSNYA, SEDIKIT SEKALI KUESIONER YANG TIBA DI BPS PROVINSI TANPA KIP. NAMUM, JIKA JUMLAHNYA CUKUP BESAR, MISAL LEBIH DARI 1-2 PERSEN, BPS PROVINSI SEBAIKNYA SEGERA MENYELIDIKI KEJADIANNYA, DAN MENEGUR BPS KAB/KOTA YANG MENGIRIM KUESIONER TANPA KIP. BILA PERLU, BPS PROVINSI BISA MENGEMBALIKAN KUESIONER TANPA KIP KE MASING-MASING BPS KAB/KOTA. JANGAN MENGIRIMKAN KUESIONER KE PUSAT TANPA KIP. SEMUA USAHA PENCEGAHAN DOBEL PENTING, JIKA USAHA PENCEGAHAN DILAKUKAN DENGAN SEMPURNA, MAKA TIDAK PERLU LAGI ADA PENGECEKAN. DALAM PELAKSANAANNYA, KITA BISA MENDUGA BEBERAPA PETUGAS AKAN MENGABAIKAN USAHA CARA PENCEGAHAN DOBEL INI, TAPI PENGECEKAN AKAN MENGATASI KELEMAHAN TERSEBUT. BERDASARKAN PENGALAMAN, SECARA BERTAHAP AKAN DITEMUKAN PROSEDUR PENGECEKAN MANA YANG EFEKTIF. UNTUK PERMULAAN, DISARANKAN SEMUA PENCEKAN DIGUNAKAN, PALING TIDAK UNTUK MASA SATU TAHUN. LANJUTAN :

82 PEMBERSIHAN DIREKTORI PEMBAKUAN NAMA PERUSAHAAN SESUAI FORMAT YANG TELAH DITENTUKAN. PEMBAKUAN KETERANGAN ALAMAT. KOREKSI KODE KABUPATEN-KECAMATAN, DESA/KELURAHAN. KOREKSI KODE STATUS AKTIVITAS. MEMBERSIHKAN PERUSAHAAN YANG TERCATAT DOBEL.

83 OLEH KARENA DIREKTORI BERDASAR ABJAD MERUPAKAN ALAT UTAMA MENANGKAL PERUSAHAAN DOBEL, BPS PROVINSI HARUS WASPADA TERHADAP FORMAT NAMA PERUSAHAAN. SUPAYA MUDAH MENYUSUN MENURUT ABJAD, DIBUTUHKAN NAMA PERUSAHAAN YANG BAKU. YAITU, KATA PERTAMA NAMA PERUSAHAAN HARUS KHUSUS UNTUK PERUSAHAAN TERSEBUT: MISALNYA SINAR, ATAU YANG KHAS UNTUK SUATU KBLI TERTENTU, MISALNYA "TENUN". KETIKA MEMASUKKAN PERUSAHAAN BARU, BPS PROVINSI DIMINTA MEMPERHATIKAN BENTUK BAKU TERSEBUT. HAL INI TERUTAMA UNTUK MENGHINDARI VARIASI YANG TIDAK PERLU, YAITU MENGGUNAKAN DUA BENTUK BERBEDA YANG MEMILIKI KESAMAAN ARTI. ATURAN DI ATAS DIPERLUKAN UNTUK MENJAMIN TIDAK ADA PERUSAHAAN YANG DICATAT DUA KALI ATAU LEBIH. NAMA PERUSAHAAN AKAN MUNCUL DITEMPAT YANG BERDEKATAN. JIKA ATURAN TAK DIJALANKAN SECARA SERAGAM, “PERUSAHAAN ROTI ANISA” DAPAT MUNCUL DIBERBAGAI TEMPAT, SEPERTI: “PAB ROTI ANISA”, “INDUSTRI ROTI ANISA”, “PERUS ROTI ANISA,” “PERS ROTI ANISA,” DSB. ATURAN BAKU TIDAK MEMPERBOLEHKAN AWALAN: “PERUSAHAAN” ATAU “INDUSTRI,” SEHINGGA HANYA “ROTI ANISA” YANG BISA MUNCUL. CARA INI MENGAKIBATKAN SUATU PERUSAHAAN AKAN SULIT TERCATAT DUA KALI ATAU LEBIH. FORMAT NAMA PERUSAHAAN

84 NAMA BADAN HUKUM SEPERTI PT, CV, PD, UD, FIRMA DITULIS DI BELAKANG NAMA PERUSAHAANNYA, SEBAGI CONTOH: PT VINITEX DITULIS DALAM BENTUK VINITEX, PT. TAPI ADA PERKECUALIAN, UNTUK PTP TETAP DITULIS DI DEPAN NAMA PERUSAHAANNYA. KATA TAMBAHAN YANG BERSIFAT UMUM SEPERTI: PABRIK (PAB), INDUSTRI (IND), PERUSAHAAN (PERS), DSB. TIDAK PERLU DITULISKAN. SEBAGAI CONTOH: “PABRIK TEPUNG JOSHUA” ADALAH BENTUK PENULISAN YANG TIDAK DIPAKAI DAN YANG DIPAKAI ADALAH “TEPUNG JOSHUA”. KATA TAMBAHAN YANG BERSIFAT KHUSUS MASIH BISA DIPAKAI TETAPI YANG DITULISKAN ADALAH HANYA KATA DASARNYA SAJA, YAITU SEBAGAI BERIKUT: BENTUK YANG DIPAKAIBENTUK YANG TIDAK DIPAKAI ACIPA BATIKPEMBATIKAN BERASPB GENTENGPG TENUNPERT, PERTENUNAN CETAKPERCETAKAN ROKOKPR TEMBAKAUTEMB UBINPU, TEGEL CONTOH: “PERCETAKAN MAKMUR”DITULIS CETAK MAKMUR “PA SUTOMO”DITULIS ACI SUTOM PEMBAKUAN FORMAT NAMA PERUSAHAAN

85 DALAM SOFTWARE DISEDIAKAN “FIELD” NAMA DAN ALAMAT KANTOR PUSAT. KARENANYA KETERANGAN KANTOR PUSAT TIDAK BOLEH DIMASUKKAN KE FIELD PABRIK TETAPI AGAR DIISIKAN PADA FIELD KANTOR PUSAT KE “FIELD” YANG TELAH DISEDIAKAN. DIUSAHAKAN AGAR ALAMAT DITULIS LENGKAP DENGAN NAMA JALAN DAN NOMOR (UNTUK PERUSAHAAN DI I- B AGAR MENGUTIP DARI BLOK I RINCIAN 4). PADA DIREKTORI LAMA, MASIH ADA ALAMAT PERUSAHAAN DITULIS TERLALU PANJANG, TERMASUK MENGULANG KETERANGAN NAMA DESA, KECAMATAN ATAU KAB/KOTA. PENGULANGAN ITU HARUS DIHAPUS, KARENA SUDAH ADA DALAM KODE DESA/KEC/KAB/KOTA. NOMOR TELEPON DAN NOMOR FAX AGAR DITULIS PADA TEMPAT YANG SUDAH DISEDIAKAN, BUKA PADA FIELD ALAMAT. PEMBAKUAN FORMAT ALAMAT

86 PERIKSA APAKAH SEMUA PERUSAHAAN SUDAH MEMPUNYAI KODE KAB/KOTA, KECAMATAN ATAU DESA YANG BENAR. DIMINTA AGAR SETIAP BPS KAB/KOTA MELAPORKAN KESALAHAN YANG DITEMUKAN. DALAM RANGKA PERBAIKAN KODE KECAMATAN. PEMBERSIHAN KODE KABUPATEN-KECAMATAN-DESA

87 DIREKTORI MENURUT ABJAD AKAN MEMUDAHKAN PENGAWAS PROVINSI UNTUK MENGIDENTIFIKASI PERUSAHAAN YANG TERCATAT DOBEL. UNTUK ITU PENGAWAS PROVINSI PERLU MEMBAKUKAN DAHULU NAMA-NAMA SEMUA PERUSAHAAN TERUTAMA YANG DICURIGAI TERCATAT DOBEL. KETIKA SEMUA TELAH DIIDENTIFIKASI, PENGAWAS HARUS MEMASTIKAN BAHWA PERUSAHAAN YANG TERCATAT DOBEL HANYA TERTULIS SEKALI SEBAGAI PERUSAHAAN AKTIF ATAU TUTUP. SEDANGKAN PASANGAN DOBELNYA DIBERI TANDA (FLAG) “USANG”. TANDA INI AKAN MEMBANTU PENGAWAS UNTUK MENYISIHKAN PERUSAHAAN YANG TERCATAT DOBEL DI DALAM DIREKTORI. PEMBERSIHAN PERUSAHAAN TERCATAT DOBEL

88 APABILA SEBUAH PERUSAHAAN BERUBAH PRODUKSI UTAMA, MASUKKAN NAMA PRODUKSI UTAMA DAN KBLI-NYA. KIP-NYA TIDAK AKAN BERUBAH (TETAP MENGGUNAKAN KBLI YANG ASLI). PROGRAM KOMPUTER AKAN MEMAKSA OPERATOR YANG BERTUGAS MENCATAT PENGIRIMAN DOKUMEN KE PUSAT UNTUK MEMUTAKHIRKAN JUMLAH TENAGA KERJA DI DIREKTORI SESUAI DENGAN ISIAN KUESIONER. KOREKSI PRODUKSI UTAMA, KBLI, DAN JUMLAH TENAGA KERJA

89 UNTUK PERUSAHAAN YANG AKTIF, IMPLEMENTASI DAFTAR ISIAN II-B SECARA OTOMATIS AKAN MEMERIKSA AKTIFITAS PERUSAHAAN DI TAHUN SURVEI. UNTUK PERUSAHAAN YANG NONAKTIF, PROGRAM KOMPUTER AKAN MENGGUNAKAN KODE “TL” TUTUP PERMANEN LAMA, KODE ”TP” TUTUP BARU PERMANEN, ”TS” TUTUP BARU SEMENTARA, ”KL” KECIL LAMA, ”KB” KECIL BARU, ”UL” USANG LAMA, ”UB” USANG BARU, ”BI” BUKAN INDUSTRI. BPS PROVINSI DIMINTA UNTUK MENELITI KODE INI, DAN MEMBETULKANNYA BILA PERLU PEMBERSIHAN STATUS KEADAAN

90 HASIL UPDATING DIREKTORI SURVEI TAHUNAN INDUSTRI PENGOLAHAN TAHUN PROVINSIKONDISIKETERANGAN JAWA BARATALAKTIF LAMA (AL) ABAKTIF BARU (AB) AKAKTIF KEMBALI (AK) TPTUTUP BARU PERMANEN (TP) TSTUTUP BARU SEMENTARA (TS) KBKECIL BARU (KB) UBUSANG BARU (UB) JAWA TENGAHALAKTIF LAMA (AL) ABAKTIF BARU (AB) AKAKTIF KEMBALI (AK) TPTUTUP BARU PERMANEN (TP) TSTUTUP BARU SEMENTARA (TS) KBKECIL BARU (KB) UBUSANG BARU (UB) DI YOGYAKARTAALAKTIF LAMA (AL) ABAKTIF BARU (AB) AKAKTIF KEMBALI (AK) TPTUTUP BARU PERMANEN (TP)9787 TSTUTUP BARU SEMENTARA (TS)1234 KBKECIL BARU (KB) UBUSANG BARU (UB) JAWA TIMURALAKTIF LAMA (AL) ABAKTIF BARU (AB) AKAKTIF KEMBALI (AK) TPTUTUP BARU PERMANEN (TP) TSTUTUP BARU SEMENTARA (TS) KBKECIL BARU (KB) UBUSANG BARU (UB) BANTENALAKTIF LAMA (AL) ABAKTIF BARU (AB) AKAKTIF KEMBALI (AK)22314 TPTUTUP BARU PERMANEN (TP) TSTUTUP BARU SEMENTARA (TS) KBKECIL BARU (KB) UBUSANG BARU (UB)

91 PROP AKTIF NON AKTIF II-B AKTIF NON RESPON II-BAKTIF NON AKTIF II-B AKTIF NON RESPON II-BAKTIF NON AKTIF II-B AKTIF NON RESPON II-B ACEH SUMATERA UTARA SUMATERA BARAT RIAU JAMBI SUMATERA SELATAN BENGKULU LAMPUNG BANGKA BELITUNG KEPULAUAN RIAU DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH YOGYAKARTA JAWA TIMUR BANTEN BALI NUSA TENGGARA BARAT NUSA TENGGARA TIMUR KALIMANTAN BARAT KALIMANTAN TENGAH KALIMANTAN SELATAN KALIMANTAN TIMUR SULAWESI UTARA SULAWESI TENGAH SULAWESI SELATAN SULAWESI TENGGARA GORONTALO SULAWESI BARAT MALUKU MALUKU UTARA PAPUA BARAT PAPUA TOTAL PENGGUNAAN DAFTAR II-B UNTUK PERUSAHAAN NON AKTIF DAN AKTIF NON RESPON HASIL KEGIATAN UPDATING DIREKTORI TAHUN

92


Download ppt "PEDOMAN PEMUTAKHIRAN DIREKTORI INDUSTRI BESAR DAN SEDANG Oleh : Sub Direktorat Statistik Industri Besar dan Sedang Direktorat Satistik Industri Badan Pusat."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google