Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

 CREDERE  CREDO  KEPERCAYAAN  TRUTH  FAITH.  KEPERCAYAAN  TENGGANG WAKTU  RISIKO  PRESTASI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: " CREDERE  CREDO  KEPERCAYAAN  TRUTH  FAITH.  KEPERCAYAAN  TENGGANG WAKTU  RISIKO  PRESTASI."— Transcript presentasi:

1  CREDERE  CREDO  KEPERCAYAAN  TRUTH  FAITH

2  KEPERCAYAAN  TENGGANG WAKTU  RISIKO  PRESTASI

3  MENINGKATKAN DAYA GUNA UANG  MENINGKATKAN PEREDARAN UANG  MENINGKATKAN PEREDARAN BARANG  STABILITAS EKONOMI NASIONAL  PEMERATAAN PENDAPATAN  SEMANGAT BERUSAHA  HUBUNGAN INTERNASIONAL

4 “KREDIT ADALAH PENYEDIAAN UANG ATAU TAGIHAN YANG DAPAT DIPERSAMAKAN DENGAN ITU, BERDASARKAN PERSETUJUAN ATAU KESEPAKATAN PINJAM-MEMINJAM ANTARA BANK DENGAN PIHAK LAIN YANG MEWAJIBKAN PIHAK PEMINJAM UNTUK MELUNASI UTANGNYA SETELAH JANGKA WAKTU TERTENTU DENGAN PEMBERIAN BUNGA”

5  JANGKA WAKTU  TUJUAN PENGGUNAAN  OBJEK YANG DITRANSFER  CARA PENARIKAN  JUMLAH KREDITUR  JAMINAN / AGUNAN  DLL

6  BANK UMUM WAJIB MEMILIKI DAN MENERAPKAN PEDOMAN PERKREDITAN DAN PEMBIAYAAN BERDASAR PRINSIP SYARIAH, SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG DITETAPKAN OLEH BI (PASAL 8 (2) UU 10/1998)  DALAM MEMBERIKAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BERDASAR PRINSIP SYARIAH DAN MELAKUKAN KEGIATAN KEGIATAN USAHA LAINNYA, BANK WAJIB MENEMPUH CARA-CARA YANG TIDAK MERUGIKAN BANK DAN KEPENTINGAN NASABAH YANG MEMPERCAYAKAN DANANYA KEPADA BANK (PASAL 29 (2) UU 10/1998)  BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK) (PASAL 11 UU 7/1992 JT 10/1998)  BANK DILARANG MEMBERIKAN KREDIT UNTUK MEMBAYAR PAJAK, MEMBELI SAHAM DAN MODAL KERJA JUAL BELI SAHAM.  SEMUA KREDIT HARUS DALAM BENTUK TERTULIS  BANK DILARANG MEMBERI KREDIT KEPADA BIDANG-BIDANG YANG DIPERHITUNGKAN KURANG SEHAT

7 PERMOHONAN KREDIT ANALISIS KREDIT KEPUTUSAN KREDIT PERJANJIAN KREDIT PENGIKATAN JAMINAN DROPPING KREDIT PENGAWASAN KREDIT PELUNASAN KREDIT

8  BANK HANYA AKAN MEMBERIKAN KREDIT JIKA DIAJUKAN SECARA TERTULIS  PERMOHONAN HARUS BERISI INFORMASI YANG LENGKAP  BANK AKAN MEMERIKSA KEBENARANNYA

9 DASAR: PASAL 8 (1) UU 10/1998 “DALAM MEMBERIKAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH, BANK UMUM WAJIB MEMPUNYAI KEYAKINAN BERDASARKAN ANALISIS YANG MENDALAM ATAS ITIKAD DAN KEMAMPUAN SERTA KESANGGUPAN NASABAH DEBITUR UNTUK MELUNASI UTANGNYA ATAU MENGEMBALIKAN PEMBIAYAAN DIMAKSUD SESUAI DENGAN YANG DIPERJANJIKAN”

10 1. PRINSIP KEHATI-HATIAN DIKAITKAN DENGAN RISIKO KREDIT/PEMBIAYAAN 2. JAMINAN KREDIT/PEMBIAYAAN ARTINYA KEYAKINAN ATAS KEMAMPUAN DAN KESANGGUPAN NASABAH DEBITUR UNTUK MELUNASI KEWAJIBANNYA SESUAI PERJANJIAN 3. DALAM MEMPEROLEH KEYAKINAN TERSEBUT DILAKUKAN PENILAIAN TERHADAP WATAK, KEMAMPUAN, MODAL, AGUNAN DAN PROSPEK USAHA 4. AGUNAN HANYA SEBAGAI SALAH SATU UNSUR ANALISIS, DAPAT BERUPA BARANG, PROYEK ATAU HAK TAGIH YANG DIBIAYAI DARI KREDIT YBS 5. KREDIT HARUS MEMPERHATIKAN HASIL ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

11  BENTUK/ FORMAT/ KEDALAMAN/ DISESUAIKAN DENGAN JUMLAH DAN JENIS KREDIT  HARUS MENGGAMBARKAN KONSEP HUBUNGAN TOTAL PERMOHONAN KREDIT  ANALISIS HARUS LENGKAP, AKURAT, OBJEKTIF

12  RETURN (PENGEMBALIAN DANA)  REPAYMENT (PELUNASAN)  RISK TAKING (RISIKO)

13 1. ASPEK YURIDIS 2. ASPEK PASAR DAN PEMASARAN 3. ASPEK TEKNIS 4. ASPEK MANAJEMEN 5. ASPEK KEUANGAN 6. ASPEK SOSIAL-EKONOMIS

14  PERSONALITY  PURPOSE  PROSPECT  PAYMENT

15  CHARACTER  CAPACITY / CAPABILITY  CAPITAL  COLLATERAL  CONDITION OF ECONOMICS ( + CONSTRAIN)

16 DISESUAIKAN DENGAN KONDISI MASING- MASING BANK (SELF REGULATORY BANKING) (SK DIREKSI BI 27/95 DAN SEBI 27/95) “TENTANG KEWAJIBAN PENYUSUNAN PELAKSANAAN PERKREDITAN BANK BAGI BANK UMUM” PROSEDUR PERKEDITAN YANG SEHAT (PERSETUJUAN, DOKUMENTASI, ADMINISTRASI, PENGAWASAN)

17 PERJANJIAN KREDIT

18  SK DIREKSI BI NOMOR 27/162/KEP/DIR  SEBI NOMOR 27/7/UPPB TANGGAL 31 MARET 1995

19 SSOEBEKTI, MARIAM DARUS BADRULZAMAN, MUNIR FUADY: PPERJANJIAN KREDIT SEBAGAI PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM (1754 S.D KHUPERDATA) SSUTAN REMY SJAHDENY: PPERJANJIAN KREDIT SEBAGAI PERJANJIAN TIDAK BERNAMA

20 PERJANJIAN KREDITPINJAM MEMINJAM BERSIFAT KONSENSUIL, SEHINGGA PERJANJIAN TERJADI SEJAK ADA KESEPAKATAN PERJANJIAN TERJADI SAAT PENYERAHAN PENGGUNAAN DANA HARUS SESUAI DENGAN TUJUAN PINJAM MEMINJAM DENGAN OBJEK UANG BEBAS DIPERGUNAKAN OLEH DEBITUR PENYERAHAN DAPAT DILAKUKAN LANGSUNG, CEK, PEMINDAHBUKUAN PENYERAHAN SECARA LANGSUNG TERDAPAT PENGAWASAN KREDITTIDAK TERDAPAT PENGAWASAN PINJAMAN

21  DALAM KUHPERDATA TERDAPAT KETENTUAN PINJAM MEMINJAM BARANG YANG DIPERGUNAKAN HABIS (BERAS, UANG DLL)  UANG DALAM ILMU EKONOMI MONETER DAPAT DIPERJUAL- BELIKAN DAN DIPINJAMKAN DALAM BERBAGAI TRANSAKSI PASAR UANG  UNTUK MENGISI KEKOSONGAN HUKUM. SEHINGGA KETENTUAN PASAL YANG TERKAIT DENGAN BUNGA DAN SYARAT PENGEMBALIAN MASIH DAPAT BERLAKU BAGI KREDIT BANK  PERMASALAHAN BAGI PK (KONSENSUIL, PENGGUNAAN DLL) BUKAN ALASAN YANG KUAT UNTUK TIDAK BERLAKUNYA KUHPERDATA  PERJANJIAN KREDIT DAPAT DIKATEGORIKAN SEBAGAI PERJANJIAN BERSYARAT  PENGERTIAN KREDIT DALAM UU PERBANKAN (pasal 1 angka 11 UU 10/1998) DENGAN TAMBAHAN PERSYARATAN, A.L. TERTULIS, TUJUAN PENGGUNGAAN DLL

22  PERJANJIAN KREDIT SEBAGAI PERJANJIAN POKOK  ALAT BUKTI BATASAN-BATASAN HAK DAN KEWAJIBAN BAGI PARA PIHAK  MONITORING KREDIT

23

24 I. IDENTITAS PARA PIHAK (BANK, DEBITUR PERORANGAN/BADAN USAHA, DASAR HUKUM, KEDUDUKAN PARA PIHAK) II. KLAUSULA REPRESENTATION & WARRANTIES (BERISI FAKTA DARI NASABAH, A.L.: STATUS HUKUM, KEADAAN KEUANGAN DLL)

25 III. TUJUAN PEMBERIAN KREDIT (JENIS KREDIT) V. KLAUSULA BARANG AGUNAN IV. BIAYA-BIAYA

26 VI. KLAUSULA CONDITION PRECEDENT (SYARAT TANGGUH YANG HARUS DIPENUHI SEBELUM PENARIKAN PERTAMA) VII. KLAUSULA AFFIRMATIVE COVENANT (SEGALA SESUATU YANG HARUS DILAKUKAN SELAMA PERJANJIAN BERLANGSUNG)

27 VIII. KLAUSULA NEGATIVE COVENANT (SEGALA SESUATU YANG DILARANG DILAKUKAN SELAMA PERJANJIAN KREDIT BERLANGSUNG) IX. KLAUSULA TINDAKAN YANG DAPAT DIAMBIL BANK DALAM RANGKA PENGAWASAN, PENGAMANAN DAN PENYELAMATAN KREDIT

28 X. TIGGER CLAUSE/ EVENT OF DEFAULT (PENYELESAIAN ISI PERJANJIAN SECARA SEPIHAK WALAU PERJANJIAN BELUM BERAKHIR) XI. KLAUSULA DEBET AUTHORIZATION (KLAUSULA YANG MEMBERI KEWENANGAN KEPADA BANK UNTUK MENDEBET REKENING DEBITUR )

29 XII. KLAUSULA BUNGA RAMPAI / MISSCELANOUS (TAAT KEPADA PERATURAN BANK, TEMPAT PENYETORAN, FORMAT SURAT DLL) XIII. KLAUSULA ARBITRASE / DISPUTE SETTLEMENT XIV. KLAUSULA PENUTUP

30 PENGIKATAN JAMINAN / AGUNAN KREDIT

31 1. PASAL 24 (1) UU 14/1967: “BANK UMUM TIDAK MEMBERIKAN KREDIT TANPA JAMINAN KEPADA SIAPAPUN JUGA” 2. PASAL 8 UU 7/1992: “DALAM MEMBERIKAN KREDIT BANK UMUM WAJIB MEMPUNYAI KEYAKINAN ATAS KEMAMPUAN DAN KESANGGUPAN DEBITUR UNTUK MELUNASI UTANGNYA SESUAI DENGAN YANG DIPERJANJIKAN” 3. PASAL 8 (1) UU 10/1998: ”DALAM MEMBERIKAN KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH, BANK UMUM WAJIB MEMPUNYAI KEYAKINAN BERDASARKAN ANALISIS YANG MENDALAM ATAS ITIKAD DAN KEMAMPUAN SERTA KESANGGUPAN NASABAH DEBITUR UNTUK MELUNASI UTANGNYA ATAU MENGEMBALIKAN PEMBIAYAAN DIMAKSUD SESUAI DENGAN YANG DIPERJANJIKAN

32  “KEYAKINAN” ADALAH SESUATU YANG SULIT DIUKUR.  APABILA “KEYAKINAN” TELAH DIBANGUN BERDASAR ANALISIS KREDIT DENGAN STANDAR INTERNASIONAL, MAKA TIDAK ADA DEBITUR YANG DAPAT MEMPEROLEH KREDIT.  “KEYAKINAN” YANG DIPEROLEH BERDASAR ANALISIS, HANYA DAPAT DIPASTIKAN BILA ADA “COLLATERAL” ATAU AGUNAN  KETENTUAN TIDAK ADANYA KEWAJIBAN ATAS JAMINAN JUGA TIDAK MELARANG BANK UNTUK MEMINTA JAMINAN.  SECARA PRINSIP, KETENTUAN PENGHAPUSAN JAMINAN TIDAK SERASI ATAU TIDAK SINKRON DENGAN PASAL 1131 KUHPERDATA (SEGALA HAK KEBENDAAN SI BERHUTANG, BAIK YANG BERGERAK AUPUN TIDAK BERGERAK, BAIK YANG SUDAH ADA MAUPUN YANG BARU AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI, MENJADI TANGGUNGAN UNTUK SEGALA PERIKATAN)

33 PASAL 1 ANGKA 23 UU 10/1998 “AGUNAN ADALAH JAMINAN TAMBAHAN YANG DISERAHKAN NASABAH DEBITUR KEPADA BANK DALAM RANGKA PEMBERIAN FASILITAS KREDIT ATAU PEMBIAYAAN BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH”

34  AGUNAN TAMBAHAN BERMAKNA BARANG YANG TIDAK BERKAITAN LANGSUNG DENGAN OBJEK YANG DIBIAYAI  KREDIT TANPA AGUNAN ≠ KREDIT TANPA JAMINAN  KREDIT TANPA AGUNAN TETAP ADA JAMINAN, YAITU KEYAKINAN BANK ATAS KEMAMPUAN DAN  KESANGGUPAN DEBITUR UNTUK MELUNASI UTANGNYA SESUAI YANG DIPERJANJIKAN, DAN AGUNAN ADALAH SALAH SATU UNSURNYA  KREDIT TANPA AGUNAN TERMASUK KREDIT KELAYAKAN

35  BANK MENDAPAT HAK DAN KEKUASAAN UNTUK PELUNASAN APABILA DEBITUR INGKAR JANJI  MENDORONG NASABAH DEBITUR BERPERAN AKTIF DALAM KEGIATAN USAHANYA  MENDORONG TERPENUHINYA PERJANJIAN KREDIT

36  SECURED  DIIKAT SECARA JURIDIS PERFECT, SEHINGGA TIDAK ADA KLAIM DARI PIHAK LAINNYA  WORTHY AND MARKETABLE  HARGA / NILAI JAMINAN CUKUP TINGGI SEHINGGA DAPAT MENUTUP KREDIT DAN LAKU DIJUAL

37 DROPPING KREDIT

38  APABILA TELAH DIPENUHINYA PERSARATAN YANG TELAH DISEPAKATI DALAM PERJANJIAN KREDIT  PENARIKAN DALAM JUMLAH YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN ATAU JADWAL  PENCAIRAN DAPAT DILAKUKAN BAIK MELALUI REKENING NASABAH MAUPUN PERUSAHAAN REKANAN

39 PENGAWASAN KREDIT

40 MENCEGAH SEDINI MUNGKIN TIMBULNYA KREDIT YANG TIDAK SEHAT

41  APAKAH KREDIT DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN  APAKAH KREDIT DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PERJANJIAN KREDIT  APAKAH LAPORAN BERKALA BENAR ATAU SESUAI DENGAN KENYATAAN  VISIT/ KUNJUNGAN SECARA PERIODIK (ON THE SPOT)  KONSULTASI TERSTRUKTUR ANTARA BANK DENGAN NASABAH DEBITUR  SISTEM PERINGATAN  MEMANTAU CADANGAN PENGHAPUSAN KREDIT

42 1. KREDIT LANCAR 2. KREDIT BERMASALAH - KREDIT KURANG LANCAR - KREDIT DIRAGUKAN - KREDIT MACET

43 PELUNASAN KREDIT


Download ppt " CREDERE  CREDO  KEPERCAYAAN  TRUTH  FAITH.  KEPERCAYAAN  TENGGANG WAKTU  RISIKO  PRESTASI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google