Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Pengantar Sistem Pembayaran & Instrumen Pembayaran BANK INDONESIA DIREKTORAT.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Pengantar Sistem Pembayaran & Instrumen Pembayaran BANK INDONESIA DIREKTORAT."— Transcript presentasi:

1 1 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Pengantar Sistem Pembayaran & Instrumen Pembayaran BANK INDONESIA DIREKTORAT HUKUM Jakarta, September 2006

2 2 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Pengantar Sistem Pembayaran

3 3 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Pendahuluan Pembayaran adalah komponen esensial dalam transaksi perdagangan barang dan jasa (perekonomian). Dalam bahasa yang lebih sederhana dapat dikatakan bahwa tidak akan terdapat perdagangan apabila tidak terdapat pembayaran. Pembeli (Payor) Penjual (Payee) Flow pembayaran Flow barang/jasa

4 4 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Perkembangan Cara Pembayaran Barter Uang Giral (Cek, Bilyet Giro, transfer) Uang (kerang/batu  lempengan logam&logam mulia  UK & UL) Card Based Payment (kartu kredit, kartu debit) Perkembangan Cara Pembayaran Muncul kebutuhan akan sistem pembayaran yang efisien, cepat aman dan handal Inovasi dalam pembayaran non-tunai berimplikasi terhadap berbagai aspek, seperti : lembaga yang terlibat, aspek hukum pihak2 yang terkait, mekanisme penyelesaian, risiko, dll yang kesemuanya itu dapat memberi dampak kepada sistem keuangan maupun perekonomian. Efektivitas dan kelancaran perekonomian sangat dipengaruhi oleh kelancaran sarana pendukung dalam sistem pembayaran. Mengapa diperlukan Sistem Pembayaran

5 5 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Pengertian Sistem Pembayaran

6 6 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya “Sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.” (UU No.23 tentang Bank Indonesia) Pengertian Sistem Pembayaran Komponen Sistem Pembayaran :  Kebijakan  Hukum  Kelembagaan  Instrumen pembayaran  Mekanisme operasional  Infrastruktur

7 7 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kebijakan :  Merupakan dasar pengembangan Sistem Pembayaran di suatu negara.  Kebijakan di berbagai negara sangat bervariasi, mengingat masing-masing negara mempunyai sejarah, karakteristik dan kebutuhan akan sistem pembayaran yang berbeda-beda. Hukum :  Mencakup undang-undang, dan peraturan-peraturan yang terkait dengan Sistem Pembayaran. Termasuk juga aturan main berbagai pihak yang terlibat, misalnya antar bank, antar bank dan nasabah, antar bank dan bank sentral dll.  Menjamin adanya aspek legalitas dalam penyelenggaraan Sistem Pembayaran. Ketiadaan perangkat hukum tertentu dapat menghambat pengembangan suatu Sistem Pembayaran. Kelembagaan : Meliputi berbagai lembaga yang secara langsung- maupun tidak langsung berperan dalam penyelenggaraan SP a.l : bank sentral, bank, lembaga keuangan, kantor pos, lembaga kliring, pasar modal, penyedia jasa jaringan komunikasi, penerbit kartu kredit, dll. Instrumen Pembayaran:  Tunai :  Non-tunai : Komponen Sistem Pembayaran Mekanisme Operasional : Sistem dan mekanisme operasional idealnya harus dapat menjamin kelancaran dan keamanan perpindahan dana, serta kepastian penerimaan dana oleh pihak penerima. Infrastruktur teknis : Berbagai komponen teknis untuk memproses dan melakukan transfer dana seperti message format, sistem komputer Hw & Sw), jaringan komunikasi, sistem back-up, disaster recovery plan dan lain- lain.

8 8 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Settlement dan Risiko dalam Sistem Pembayaran

9 9 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Pros & Cons Net Setelmen Kebutuhan likuiditas relatif kecil bagi pihak yang mempunyai kewajiban membayar yi hanya sebesar ‘net’ kewajiban yang harus dipenuhinya di akhir suatu periode tertentu (biasanya akhir hari). Tidak di perlukan fasilitas overdraft intra day karena settlement dilakukan pada akhir hari Risiko terpusat di akhir hari. Adanya risiko sistemik dimana kegagalan salah satu peserta dapat menyebabkan kegagalan peserta lainnya secara berantai. Apabila sistem tidak di ‘backup’ dengan suatu mekanisme untuk menjamin pembayaran pihak yang ‘gagal’ maka risiko ini akan menjadi beban penyelenggara settlement (bank sentral). Pros Net Kons Net

10 10 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Pros & Cons Gross Setelmen Pros Gross Mengeliminir risiko-risiko pembayaran khususnya bagi bank sentral, karena setiap transaksi hanya akan dibukukan sepanjang saldo yang memberi perintah pembayaran ada dan mencukupi. Agar bisa melakukan pembayaran setiap saat, dibutuhkan likuiditas harian yang relatif besar. Dalam hal ini peserta ‘gross settlement’ harus dapat mengelelola dananya dengan lebih baik. Adakalanya dibutuhkan suatu fasilitas overdraft intraday dari penyelenggara (bank sentral) untuk lebih menjamin kelancaran pembayaran. Kons Gross

11 11 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Risiko2 dalam Sistem Pembayaran Risiko KreditRisiko dimana counterparty tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar secara penuh baik pada saat jatuh tempo maupun sesudahnya Risiko LikuiditasRisiko dimana counterparty tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar secara penuh pada saat jatuh tempo Risiko SystemicRisiko kegagalan salah satu bank dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo sehingga menyebabkan bank lain juga mengalami kesulitan likuiditas yang pada gilirannya tidak mampu memenuhi kewajiban pada pihak lain, dst.  Settlement lag, yaitu selisih waktu antara transaksi dengan terjadinya settlemen;  Non synchronous settlement, yaitu tidak sinkronnya waktu setelmen antar negara (dalam kaitan dengan transaksi valas)  Kegagalan lembaga perantara untuk menyelesaikan tagihan Penyebab

12 12 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Sistem Pembayaran Nilai Besar dan Ritel

13 13 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  Sistem Pembayaran biasanya diklasifikasikan atas :  Sistem Pembayaran Nilai Besar (High Value Payment System)  Sistem Pembayaran Nilai Kecil/Retail (Small Value/Retail Payment System).  Tidak ada standard internasional atau batasan untuk mengklasifikasikan transaksi mana yang digolongkan kepada high value atau small value.  Setiap negara mempunyai kriteria sendiri untuk penggolongan ini. Bahkan penggolongan ini kadang kala tidak didasarkan pada besarnya nilai transaksi namun berdasarkan tingkat urgensi atau transaksi yang melatarbelakanginya (underlying transaction). Sistem Pembayaran Nilai Besar & Ritel

14 14 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Peran BI Dalam Sistem Pembayaran

15 15 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran  Sasarannya Sistem Pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal Salah satu tugas pokok Bank Indonesia menurut UU No.23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah : Tugas BI Dalam Sistem Pembayaran Menurut UU No. 23 Th ‘99

16 16 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 1. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin penyelenggaraan jasa SP 2. Mewajibkan penyelenggara jasa SP menyampaikan laporan kegiatannya 3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran 4. Mengatur sistem kliring antar bank 5. Menyelenggarakan penyelesaian akhir (setelmen) 6. Menetapkan macam, harga, ciri dan bahan uang 7. Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah, serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dari peredaran Wewenang BI Dalam Rangka Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran DASP DPU

17 17 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Efektivitas pengendalian moneter memerlukan dukungan Sistem Pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal Sistem Pembayaran yang efisien, cepat, aman dan andal memerlukan sistem perbankan yang sehat Sistem perbankan yang sehat akan mendukung pengendalian moneter mengingat pelaksanaan kebijakan moneter terutama dilakukan melalui sistem perbankan sehat Keterkaitan Sistem Pembayaran dengan Moneter dan Perbankan

18 18 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Cakupan Peran BI dalam SP Regulator Menyusun kebijakan, peraturan hukum dan prosedur sistem pembayaran Pengawas Menjamin semua pihak yang terlibat dalam sistem pembayaran mengikuti aturan yang telah dibuat/disepakati Operator (RTGS/Kliring) Menjamin terselenggaranya sistem pembayaran yang dapat dipercaya, efisien, aman dan adil (sesuai dengan BIS Core Principles)

19 19 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Gambaran Sistem Pembayaran Saat Ini

20 20 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Penyelenggaraan ATM + 50 bank penyelenggara ATM mesin ATM Switching Company : Lokal : ATM Bersama, Alto, Cakra, ATM-BCA International : Cirrus (MasterCard) dan Plus (Visa) + 30 Bank Penyelenggara ATM bergabung dengan Switching Company. Bank Setelmen : Bank Indonesia (ATM Bersama ), Bank Bali (ALTO) BCA (Jaringan ATM-BCA) Belum ada National Switching yang menyatukan semua ATM Kartu Kredit  + 11 bank penerbit  Kliring kartu kredit oleh Card Companies (Visa or MasterCard)  Bank Settlement :  Standard Chartered (Visa),  Chase Manhattan (MasterCard), Issue : Inefisiensi Belum adanya National Switching Sistem Pembayaran Ritel (Card-based Payment)

21 21 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya BI-RTGS (Pengertian) Sifat Transaksi RTGS : Antar-Bank  “Credit transfer” Bank – BI  “Credit Transfer” & “Debit Transfer” Sistem transfer dana antar-bank bersifat on-line Setiap transaksi akan di-settled secara real-time oleh sistem dengan mendebet rekening bank pengirim dan mengkredit rekening bank penerima secara simultan sepanjang saldo bank pengirim mencukupi

22 22 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya BI-RTGS (Manfaat dan Implikasi bagi perbankan) MANFAAT BAGI PERBANKAN : &Transaksi Pembayaran Antar-Bank secara on-line dan paperless &Settlement Transaksi Pembayaran Antar-Bank dilakukan dalam hitungan detik (real-time), sepanjang saldo rekening giro bank pengirim (sending bank) mencukupi &Dapat memonitor posisi “terkini” saldo rekening giro setiap saat sepanjang hari &Membantu pengaturan transmitting Transaksi Pembayaran Antar-Bank dan pengelolaan likuiditas IMPLIKASI BAGI PERBANKAN : &Treasury bank dituntut untuk meningkatkan disiplin dan profesionalismenya dalam mengelola likuiditas (liquidity management) dan risiko (risk management)

23 23 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya BI-RTGS (Manfaat bagi BI) e Mengurangi risiko Bank Sentral akibat adanya ‘time lag’ antara transaksi dan settlement yang terjadi selama ini dalam transaksi pembayaran antar bank melalui kliring dengan multilateral netting. (Sejak diberlakukannya RTGS di Jakarta, nilai perputaran Kliring Jakarta turun dari + 30 triliun rupiah menjadi + 3 triliun rupiah) e Dengan penerapan CSA (Centralised Settlement Account) maka akan tersedia informasi rekening bank secara real time dan menyeluruh.

24 24 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Issue2 Sistem Pembayaran Saat Ini

25 25 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Desember 1999, BIS (Bank for International Settlement) mempublikasikan “The Core Principles For Sistemically Importance Payment System (Core Principles)”. Terdiri dari 10 prinsip yang digunakan sebagai acuan universal dalam penyelenggaraan sistem pembayaran yang dikategorikan ‘sytemically important’ yaitu sistem yang dapat menyebabkan atau memicu terjadinya gangguan atau ‘shock transmitting’ pada sistem keuangan baik domestik atau bahkan internasional. BI perlu melakukan assessment terhadap sistem pembayaran yang diselenggarakannya, antara lain : kliring dan RTGS BIS CORE PRINCIPLES

26 26 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 10 CORE PRINCIPLES 1.Sistem harus memiliki Dasar Hukum yang kuat pada semua yurisdiksi yang terkait 2.Ketentuan dan prosedur harus memberikan pemahaman yang jelas kepada peserta terhadap dampak dari setiap risiko yang dihadapi peserta 3.Sistem harus memiliki prosedur yg jelas mengenai manajemen risiko kredit dan risiko likuiditas 4.Sistem harus dapat menjamin terlaksananya settlement dengan segera selambat2nya pada akhir hari 5.Dalam multilateral netting, sistem harus dapat menjamin terlaksananya settlement pada jadwal yang telah ditetapkan meskipun ada peserta kliring terbesar yang mengalami kegagalan untuk memenuhi kewajibannya 6.Asset/dana untuk setelmen dibawah penguasaan Bank Sentral 7.Sistem harus menjamin keamanan dan kehandalan operasional dan mempunyai contingency plan 8.Sistem harus menyediakan sarana pembayaran yang praktis untuk user dan efisien untuk perekonomian 9.Sistem harus mempunyai kriteria dan akses yang terbuka untuk seluruh partisipan 10.Penyelenggaraan sistem harus efektif, Accountable (dapat dipertangungjawabkan) dan transparan

27 27 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Intercity Clearing Kliring Lokal hanya mengakomodir: Cek/BG yang diterbitkan bank peserta lokal Bank mengembangkan mekanisme sendiri-sendiri untuk warkat non-lokal (inkaso) Perbankan Operational Cost relatif tinggi Kualitas servis yang rendah (lack of information kepastian dana serta tidak ada standard ‘service level agreement’ antar bank) Masyarakat : Ketidakpastian dana (mengganggu cash flow nasabah) Biaya yang relatif tinggi Bank Indonesia : Menghambat upaya giralisasi serta pengembangan perekonomian daerah In-efisiensi secara nasional Permasalahan Kondisi Saat Ini :

28 28 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya INSTRUMEN PEMBAYARAN

29 29 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya “Alat pembayaran merupakan media yang digunakan dalam pembayaran” Tunai Non-Tunai Uang Kertas Uang Logam Card Based E-Money Paper Based

30 30 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya /Media tunai dalam transaksi pembayaran banyak dipilih dengan alasan kemudahannya, khususnya untuk transaksi yang bernilai kecil. /Dengan menggunakan uang tunai maka jika seseorang melakukan jual beli barang dan atau jasa, maka pada saat dia menerima barang dan atau jasa yang dibeli, penjual juga menerima uang sebagai pembayarannya (efektivitas dana pada saat itu juga). /Umumnya merupakan wewenang bank sentral untuk mencetak dan mengedarkannya. Uang Tunai

31 31 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Non Tunai Instrumen paper-based di masyarakat 1.Cek :  adalah surat perintah membayar tanpa syarat sebagaimana diatur dalam KUHD.  Dasar Hukum : KUHD Psl.178 s/d Bilyet Giro :  adalah surat perintah dari nasabah kepada Bank penyimpan dana untuk memindahbukukan sejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada rekening pemegang yang disebutkan namanya dengan tenggang waktu tertentu.  Dasar Hukum :  SK Dir 28/32/KEP/DIR 4 Juli 1995  SE 28/32/UPG 4 Juli 1995  SE 2/10/DASP 8 Juni 2000

32 32 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya CekBilyet Giro  Dari tanggal penarikan s/d tanggal kadaluarsa;  Tidak dikenal Cek Mundur (Post Dated Cheque);  Dapat ditarik tunai/pemindahbukuan  Dapat dipindahtangankan  Apabila cek tsb kosong, pemegang dapat melakukan protes non pembayaran thd penarik  Dari tanggal efektif s/d tanggal kadaluarsa  Dikenal BG ‘mundur’.  Hanya dapat dilakukan pemindahbukuan  Tidak dapat dipindahtangankan  Apabila BG tsb kosong, pemegang tdk dpt melakukan protes non pembayaran thd penarik Perbedaan Pokok Cek dan Bilyet Giro

33 33 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya CekBilyet Giro  Nama/tulisan “Cek”  Perintah tak bersyarat  Nama tertarik  Tempat pembayaran  Tanggal dan tempat penarikan  Tanda tangan penarik  Nama /tulisan “Bilyet Giro” dan nomor BG  Nama tertarik  Perintah jelas & tanpa syarat u/ pemindahbukuan  Nama & no. rek pemegang  Nama bank penerima  Jumlah dana yang dipindahbukukan (angka & huruf)  Tempat dan tgl penarikan  Ttd, nama jelas dan atau dilengkapi cap/stempel sesuai syarat pembukaan rekening. Syarat Formal Cek dan BG

34 34 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Tgl penarikan Akhir Tanggal Penawaran Daluwarsa 70 hari 6 bulan Tenggang Waktu pengunjukkan/ penawaran Tgl Efektif BG Asumsi : tidak ada penarikan cek/ pembatalan BG Cek: sejak tanggal penarikan s/d kadaluarsa BG : sejak tgl efektif s.d kadaluarsa Kewajiban Penyediaan Dana (Penarik)*

35 35 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya  Selain Cek dan BG yang merupakan instrumen pembayaran antar individu (nasabah) terdapat instrumen lain untuk transaksi antar bank yang dapat diperhitungkan melalui kliring, yaitu :  Nota Kredit  Nota Debit  Wesel Bank Untuk Transfer (WBUT)  Surat Bukti Penerimaan Transfer (SBPT)  Warkat-warkat tersebut merupakan sarana perhitungan antar bank (atas perintah nasabah atau atas perintah bank sendiri) Instrumen paperbased antar-bank (yang diperhitungkan dalam kliring)

36 36 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Instrumen paperbased antar-bank (yang diperhitungkan dalam kliring) Nota Kredit  Warkat yang digunakan oleh Bank untuk mengirimkan dana kepada Bank lain untuk untung Bank penerima atau nasabah Bank penerima tersebut. Nota Debit  Yaitu warkat yang digunakan oleh bank untuk menagih dana pada Bank lain  Bank Indonesia membatasi nominal ND antar bank s/d 10 juta rupiah WBUT & SBPT  Wesel Bank Untuk Transfer, adalah Wesel sebagaimana diatur dalam KUHD yang diterbitkan oleh Bank khusus untuk sarana transfer;  Surat Bukti Penerimaan Transfer, adalah surat bukti penerimaan transfer dari luar kota yang dapat ditagihkan kepada Bank Peserta penerima dana transfer melalui kliring lokal;  Volumenya sangat kecil saat ini (hampir tidak digunakan lagi)

37 37 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kartu Kredit Karakteristik : Û Secara fisik berupa media kartu plastik Û Teknologi ‘magnetic stripe’ atau ‘microchip’ Û Ada logo dan nama penerbit, nomor kartu, masa berlaku, nama pemegang kartu, tanda tangan Û Pemegang tidak harus memiliki rekening simpanan di bank penerbit Û Penggunaannya memerlukan proses otorisasi secara elektronis dan on-line melalui terminal EDC atau inkprinter Û Pembayaran oleh pemegang kartu kepada bank penerbit setelah jangka waktu tertentu (bank penerbit memberikan kredit kepada pemegang kartu) Card Based instrument Acquiring Bank Issuing Bank Princple/Card Company (Visa, MasterCard) Tagihan Kartu Kredit Merchant/toko Pemegang Kartu

38 38 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Kartu Debit/Kartu ATM Karakteristik : ' Secara fisik berupa media kartu plastik ' Teknologi ‘magnetic stripe’ atau ‘microchip’ ' Ada logo dan nama penerbit, nomor kartu, masa berlaku, nama pemegang kartu, tanda tangan ' Pemegang harus memiliki rekening simpanan di bank penerbit ' Penggunaannya memerlukan proses otorisasi secara elektronis dan on-line melalui mesin ATM, terminal EDC atau inkprinter ' Pada saat transaksi, rekening pemegang kartu di bank langsung di debit (berkurang) Mekanisme Penggunaan Kartu Debit Issuing Bank Merchant/toko Pemegang Kartu Debet : Card Holder Credit : Merchant Card Based instrument

39 39 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Electronic Money Karakteristik : Merupakan produk stored-value atau prepaid dimana sejumlah dana disimpan secara elektronis dalam suatu peralatan elektronis. ‘Nilai elektronis’ ini dapat dibeli oleh seseorang dan tersimpan dalam peralatan elektronis miliknya dimana nilainya akan berkurang pada saat digunakan untuk melakukan pembayaran. Berbeda dengan kebanyakan single-prepaid card yang ada saat ini (seperti kartu telepon), e-money dimaksudkan untuk berbagai keperluan pembayaran (multi purpose). E-money juga berbeda dengan instrumen pembayaran elektronis lainnya seperti debit/credit card yang dalam penggunaannya memerlukan otorisasi secara on-line dan dapat mendebit rekening si pemakai begitu transaksi dilakukan.

40 40 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Access Product Vs Prepaid Product Dana yang tersimpan dalam peralatan e-money sepenuhnya berada dalam penguasaan customer Tidak harus memerlukan proses otorisasi Dana berada dalam pengelolaan bank, sepanjang belum digunakan untuk pembayaran Selalu memerlukan proses otorisasi (via leased line, telepon, atau internet) (E-Money) (kartu debit, kartu kredit, phone banking, internet banking) Prepaid/Stored-Value Product Access Product

41 41 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Dilihat dari media yang digunakan, ada dua tipe produk e-money : a.Prepaid Card (disebut juga electronic purses), dengan karakteristik sebagai berikut : ‘Nilai elektronis’ disimpan dalam suatu chip (integrated circuit) yang tertanam pada kartu. Mekanisme pemindahan dana dilakukan dengan meng-insert kartu ke suatu card reader. b.Prepaid software (sering disebut juga digital cash), dengan karakteristik sebagai berikut : ‘Nilai elektronis’ disimpan dalam suatu hard disk komputer. Mekanisme pemindahan dana dilakukan melalui suatu jaringan komunikasi seperti Internet, pada saat melakukan pembayaran. Jenis E-Money

42 42 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya E-Money merupakan inovasi pembayaran yang relatif baru, namun menimbulkan berbagai issue yang berkaitan dengan bank sentral. Meskipun sejauh ini belum ada produk e-money di Indonesia, namun perlu diantisipasi kebijakan yang perlu diambil Bank Indonesia sehubungan dengan pengembangan e-money. Beberapa issue seputar e-money yang terkait dengan bank sentral adalah : Implikasi e-money terhadap efektivitas kebijakan moneter dikaitkan dengan perhitungan M1. Implikasi pengembangan e-money terhadap pendapatan seigniorage bank sentral selaku pemegang hak monoply pencetakan dan pengedaran uang kartal Implikasi e-money terhadap fungsi pengawasan sistem pembayaran. Implikasi Pengembangan E-Money terhadap Bank Sentral

43 43 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya S e k I a n D a n T e r I m a k a s I h


Download ppt "1 B I Kuliah Umum Sistem Pembayaran – Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Pengantar Sistem Pembayaran & Instrumen Pembayaran BANK INDONESIA DIREKTORAT."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google