Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

INDONESIA TRADE ASSISTANCE PROJECT S T R U K T U R PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SONY MAULANA S. Fakultas Hukum Universitas Indonesia smarticle-fhui/ppn-gasal/2008.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "INDONESIA TRADE ASSISTANCE PROJECT S T R U K T U R PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SONY MAULANA S. Fakultas Hukum Universitas Indonesia smarticle-fhui/ppn-gasal/2008."— Transcript presentasi:

1 INDONESIA TRADE ASSISTANCE PROJECT S T R U K T U R PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SONY MAULANA S. Fakultas Hukum Universitas Indonesia smarticle-fhui/ppn-gasal/2008

2 UU 10/2004 menyebutkan bahwa struktur perat. per-uu-an terutama tersusun atas 4 (empat) bagian besar, yaitu:  Bagian Judul;  Bagian Pembukaan;  Bagian Batang Tubuh; dan  Bagian Penutup. Jika diperlukan, suatu perat. per-uu-an dapat ditambahkan dengan Bagian Penjelasan dan Bagian Lampiran.

3 smarticle-fhui/ppn-gasal/2008 J u d u l Judul perat. per-uu-an merupakan uraian singkat mengenai isi perat. per-uu-an yang bersangkutan yang didahului dengan penyebutan keterangan tentang jenis, nomor, tahun pembentukan, dan nama perat. per-uu-an tersebut....

4 smarticle-fhui/ppn-gasal/2008 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG AUDIT TEKNOLOGI RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR … TAHUN … TENTANG HARTA KEKAYAAN HASIL TINDAK PIDANA

5 smarticle-fhui/ppn-gasal/2008 P e m b u k a a n Pembukaan perat. per-uu-an berturut 2 terdiri atas: frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa; pejabat pembentuk; alasan konstitutif dan sosiologis bagi pembentukan; landasan yuridis atas pembentukan; diktum memutuskan-menetapkan; dan nama perat. per-uu-an tersebut....

6 smarticle-fhui/ppn-gasal/2008 Catatan: khusus bagi Undang-Undang, sebelum diktum memutuskan-menetapkan ditambahkan frasa Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Demikian pula bagi Peraturan daerah, ditambahkan frasa Dengan Persetujuan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota (…) dan Gubernur/Bupati/ Walikota (…)....

7 smarticle-fhui/ppn-gasal/2008 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. Bahwa … ; b. Bahwa … ; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b perlu membentuk perat. per-uu-an tentang … ; Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 21 perat. per-uu-an Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang … (Lembaran Negara …); 3. Undang-Undang … (Lembaran Negara …); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG …

8 smarticle-fhui/ppn-gasal/2008 B a t a n g T u b u h Batang Tubuh perat. per-uu-an memuat ketentuan 2 dalam bentuk rumusan kalimat 2 per-uu-an atas materi yang diatur dalam perat. per-uu-an tersebut....

9 smarticle-fhui/ppn-gasal/2008 P e n u t u p Penutup perat. per-uu-an merupakan bagian akhir dari perat. per- uu-an yang bersangkutan yang terdiri atas: rumusan perintah pengundangan, pengesahan atau penetapan, serta pengundangan, dan penyebutan Lembaran Negara atau Lembaran Daerah....

10 smarticle-fhui/ppn-gasal/2008 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang- Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Disahkan di Jakarta Pada tanggal 10 Agustus 2007 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SUSILO BAMBANG YUDOYONO Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 10 Agustus 2007 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA ANDI MATTALATTA LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN … NOMOR …

11 smarticle-fhui/ppn-gasal/2008 UU 10/2004 menyebutkan bahwa Batang Tubuh merupakan bagian subtansial dalam struktur suatu perat. per-uu-an. Bagian ini memuat seluruh ketentuan atas materi yang diatur dalam perat. per-uu-an tersebut. Ketentuan 2 itu dirumuskan dalam bentuk kalimat per-uu-an yang termuat dalam satuan acuan ketentuan yang dikenal sebagai pasal. B a t a n g T u b u h

12 smarticle-fhui/ppn-gasal/2008 Catatan: meskipun merupakan bagian dari pasal, ayat bukan merupakan satuan acuan ketentuan. Pembentukan ayat, yaitu dengan ‘memecah suatu pasal menjadi beberapa ayat, hanya merupakan cara perancang untuk mempermudah pemahaman pembaca atas ketentuan dalam pasal yang bersangkutan. Cara ini disebut dengan men-tabulasi ketentuan....

13 smarticle-fhui/ppn-gasal/2008 Pasal 4 Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan yang didapatkannya dengan cara mengajukan surat permohonan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Tata Kota Pemerintah Kabupaten/Kota setempat yang berisi keterangan mengenai nama, tempat dan tanggal lahir, nomor pokok wajib pajak, pekerjaan, alamat tempat tinggal, alamat tanah yang akan didirikan bangunan, pelaksana dan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan pendirian bangunan, dan lampiran mengenai gambar rancang bangunan.

14 smarticle-fhui/ppn-gasal/2008 Pasal 4 (1).Setiap orang yang ingin mendirikan bangunan harus memiliki Izin Mendirikan Bangunan. (2).Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan dengan cara mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Tata Kota Pemerintah Kabupaten/Kota setempat. (3).Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi keterangan mengenai: a. nama; b. tempat dan tanggal lahir; c. nomor Kartu Tanda Penduduk; d. alamat tempat tinggal; e. alamat tanah yang akan didirikan bangunan; f. pelaksana dan waktu pelaksanaan pendirian bangunan, dan g. lampiran mengenai gambar rancang bangunan.

15 smarticle-fhui/ppn-gasal/2008 Ditinjau dari isinya (subtance), struktur Batang Tubuh terisi atas kelompok 2 ketentuan yang terdiri atas:  Ketentuan Umum;  Ketentuan pengaturan atas materi;  Ketentuan Pidana;  Ketentuan Peralihan; dan  Ketentuan Penutup....

16 smarticle-fhui/ppn-gasal/2008 Catatan: secara akademik, untuk bisa mendorong perubahan yang diinginkan atas perilaku 2 yang diaturnya, Batang Tubuh terisi atas kelompok 2 ketentuan yang terdiri atas:  ketentuan 2 bagi pelaku peran;  ketentuan 2 bagi lembaga pelaksana;  ketentuan 2 untuk penyelesaian sengketa atau pelanggaran;  ketentuan 2 untuk pendorong kepatuhan yang bisa diterapkan oleh lembaga pelaksana; dan  ketentuan 2 untuk menciptakan korelasi dan konsistensi dengan sistem hukum dan perat. per-uu-an yang telah ada....

17 smarticle-fhui/ppn-gasal/2008 Ketentuan 2 bagi pelaku peran dan lembaga pelaksana merupakan ketentuan 2 operasional yang mengandung peraturan 2 yang memerintahkan, melarang, atau mengizinkan individu atau lembaga untuk berperilaku sebagaimana ditetapkan. Dengan demikian, perancang harus mengidentifikasi ‘siapa, apa, kapan, dan di mana’ dalam tiap ketentuan tersebut. Berdasarkan UU 10/2004, ketentuan 2 bagi pelaku peran dan lembaga pelaksana diletakkan dalam ketentuan pengaturan atas materi....

18 smarticle-fhui/ppn-gasal/2008 Ketentuan 2 untuk pendorong kepatuhan, penyelesaian sengketa atau pelanggaran, dan menciptakan korelasi dan konsistensi merupakan ketentuan 2 teknis yang mencakup pengaturan atas masalah 2 praktis. Berdasarkan UU 10/2004, ketentuan 2 ini diletakkan dalam Ketentuan Pidana, Ketentuan Umum, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup....

19 smarticle-fhui/ppn-gasal/2008 Ketentuan Umum Ketentuan Umum diletakkan pada bab pertama, atau pasal 2 pertama dalam suatu perat. per-uu-an. Di dalam ketentuan ini dapat dimuat ketentuan 2 seperti: definisi atau pengertian dari kata, akronim atau singkatan, penyebutan singkat atas nama, dan hal 2 umum yang berlaku bagi ketentuan 2 dalam perat. per-uu-an....

20 smarticle-fhui/ppn-gasal/2008 Ketentuan Pengaturan atas Materi Ketentuan Pengaturan atas Materi dituliskan setelah Ketentuan Umum. UU 10/2004 menentukan, bahwa jika materi pokok yang diatur dalam suatu perat. per-uu-an memiliki ruang lingkup yang luas, maka perancang bisa meng-grouping-nya, yaitu membagi menjadi beberapa kelompok ketentuan berdasarkan kesamaan materi pengaturan. Pembagian dilakukan menurut kriteria tertentu yang diterapkan sebagai dasar pembagian. Cara ini bertujuan agar ketentuan-ketentuan rancangan tersebut nantinya mudah digunakan (usability) oleh pihak-pihak yang dituju....

21 smarticle-fhui/ppn-gasal/2008 BAB … (nomor; ditulis dengan angka romawi) (judul; ditulis seluruhnya dengan kapital) Bagian (urutan; ditulis dengan huruf pertama kapital) (judul; huruf pertama ditulis dengan kapital) Paragraf … (nomor; ditulis dengan angka latin) (judul; huruf pertama ditulis dengan kapital) Pasal (nomor; ditulis dengan angka latin) (1). … a. … b. … 1. … 2. … 3. … c. …

22 smarticle-fhui/ppn-gasal/2008 Ketentuan Pidana Mengingat bahwa Ketentuan Pidana tidak selalu diperlukan bagi suatu perat. per-uu-an, maka ketentuan ini tidak mutlak ada di dalam perat. per-uu-an. Ketentuan pidana ditempatkan setelah Ketentuan pengaturan atas materi....

23 smarticle-fhui/ppn-gasal/2008 Ketentuan Peralihan Ketentuan Peralihan mengatur mengenai penyesuaian terhadap keadaan dan hubungan hukum yang telah ada atau sedang berlangsung pada saat mulai berlakunya suatu perat. per-uu-an....

24 smarticle-fhui/ppn-gasal/2008 Empat model pengaturan dalam Ketentuan Peralihan: Ω pengaturan tentang penerapan suatu perat. per-uu-an terhadap keadaan dan hubungan hukum yang telah ada atau sedang berlangsung pada saat mulai berlakunya perat. per-uu-an tersebut; Ω pengaturan tentang penyimpangan ketentuan-ketentuan suatu perat. per-uu-an untuk sementara waktu; Ω pengaturan tentang aturan khusus bagi keadaan dan hubungan hukum yang telah ada atau sedang berlangsung pada saat mulai berlakunya perat. per-uu-an; atau Ω pengaturan tentang pelaksanaan secara berangsur 2 perat. per- uu-an yang bersangkutan....

25 smarticle-fhui/ppn-gasal/2008 Pasal 32 (1) Advokat, penasihat hukum, pengacara praktik dan konsultan hukum yang telah diangkat pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, dinyatakan sebagai Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (2)Pengangkatan sebagai pengacara praktik yang pada saat Undang- Undang ini mulai berlaku masih dalam proses penyelesaian, diberlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

26 smarticle-fhui/ppn-gasal/2008 Ketentuan Penutup Ketentuan Penutup merupakan kelompok ketentuan terakhir dari Batang Tubuh perat. per-uu-an. Ketentuan ini biasanya memuat pengaturan 2 mengenai: pengaruh perat. per-uu-an yang bersangkutan terhadap perat. per-uu-an yang telah ada, lembaga pelaksana, nama singkat, dan saat mulai berlakunya perat per-uu-an tersebut....

27 smarticle-fhui/ppn-gasal/2008 Tiga model pengaturan mengenai saat mulai berlakunya suatu perat. per-uu-an: Ω berlaku pada tanggal diundangkan atau ditetapkan; Ω berlaku pada beberapa waktu setelah diundangkan dengan berdasarkan pada tanggal tertentu, atau penetapan oleh perat. per-uu-an lain; Ω berlaku pada tanggal diundangkan, tetapi berlaku surut sejak tanggal tertentu....

28 smarticle-fhui/ppn-gasal/2008 Pasal 35 Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, maka: 1.Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie (Stb Nomor 23 jo. Stb Nomor 57), Pasal 185 sampai Pasal 192 dengan segala perubahan dan penambahannya; 2.Bepalingen betreffende het kostuum der Rechterlijke Ambtenaren dat der Advokate, procureurs en Duwaarders (Stb Nomor 8); 3.Bevoegheid departement hoofd in burgelijke zaken van land (Stb Nomor 446 jo. Stb Nomor 523); dan 4.Vertegenwoordingin van de land in rechten (K.B.S 1922 Nomor 522); dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 36 Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Download ppt "INDONESIA TRADE ASSISTANCE PROJECT S T R U K T U R PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SONY MAULANA S. Fakultas Hukum Universitas Indonesia smarticle-fhui/ppn-gasal/2008."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google