Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26. DEFINISI Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 23 dipotong atas penghasilan penghasilan yang berasal dari modal penyerahan jasa.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26. DEFINISI Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 23 dipotong atas penghasilan penghasilan yang berasal dari modal penyerahan jasa."— Transcript presentasi:

1 PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26

2 DEFINISI Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 23 dipotong atas penghasilan penghasilan yang berasal dari modal penyerahan jasa hadiah dan penghargaan

3 SIAPA PEMOTONG PPH Pemotong PPh Pasal 23 Wajib Pajak badan dalam negeri penyelengg araan kegiatan bentuk usaha tetap (BUT Wajib Pajak Orang pribadi dalam negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak badan pemerintah

4 OBJEK PPH PASAL 23 Bunga selain bunga yang telah dipotong PPh final Dividen selain yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi Royalti Sewa selain tanah dan bangunan Penghasilan modal (capital income) Jasa Teknik: memberikan informasi berkaitan dengan pengalaman dibidang industri, perdagangan dan ilmu pengetahuan Jasa Manajemen: pemberia jasa dengan ikut serta langsung dalam melaksanakan manajemen. Jasa konsultan: memberikan advis profesional yang dilakukan oleh tenaga ahli Jasa lainnya: jasa penyediaan keamanan, jasa dibidang migas Penghasilan jasa (SERVICE INCOME) Hadiah Penghargaan PENGHASILAN LAINNYA

5 TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPH PASAL 23/26 PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BANK Dividen dengan kepemilikan paling rendah 25% SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH OLEH PEMILIK MODAL YANG TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN YG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN

6 Dit.P2Humas6 TIDAK DIKENAKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23/26 A. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BANK; B. SEWA YG DIBAYARKAN ATAU TERUTANG SEHUBUNGAN DGN SEWA GUNA USAHA DENGAN HAK OPSI; C.DEVIDEN ATAU BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH PERSEROAN TERBATAS SEBAGAI WP DALAM NEGERI,KOPERASI, BUMN/D, DARI PENYERTAAN MODAL PADA BADAN USAHA YANG DIDIRIKAN DAN BERTEMPAT KEDUDUKAN DI INDONESIA DGN SYARAT : 1)DIVIDEN BERASAL DARI CADANGAN LABA YG DITAHAN DAN 2)BAGI PERSEROAN TERBATAS, BUMN/BUMD YG MENERIMA DIVIDEN, KEPEMILIKAN SAHAM PADA BADAN YG MEMBERIKAN DIVIDEN PALING RENDAH 25 PERSEN DARI JUMLAH MODAL YG DISETOR ; D.BAGIAN LABA YG DITERIMA ATAU DIPEROLEH ANGGOTA DARI PERSEROAN KOMANDITER YG MODALNYA TIDAK TERBAGI ATAS SAHAM-SAHAM, PERSEKUTUAN, PERKUMPULAN, FIRMA DAN KONGSI, TERMASUK PEMEGANG E.UNIT PENYERTAAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF; F. SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI YG DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTANYA; G. PENGHASILAN YG DIBAYAR ATAU TERUTANG KEPADA BADAN USAHA ATAS JASA KEUANGAN YG BERFUNGSI SEBAGAI PENYALUR PINJAMAN DAN/ATAU PEMBIAYAAN YG DIATUR DENGAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN

7 Dit.P2Humas7 TARIF DAN DASAR PEMOTONGAN PPh PASAL 23 SEWA DAN JASA LAINNYA TARIF 15 % DASAR PEMOTONGAN HADIAH DAN PENGHARGAAN, DEVIDEN, BUNGA DAN ROYALTI TARIF 2 % JIKA PEMBERI JASA TDK MEMILIKI NPWP MAKA TARIFNYA 100% LEBIH TINGGI J U M L A H B R U T O

8 Dit.P2Humas8 JUMLAH BRUTO OBJEK PPH PASAL 23 JUMLAH BRUTO ADALAH SELURUH JUMLAH PENGHASILAN DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN YANG DIBAYARKAN, DISEDIAKAN UNTUK DIBAYARKAN ATAU TELAH JATUH TEMPO PEMBAYARANNYA OLEH BADAN PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI, PENYELENGGARA KEGIATAN, BENTUK USAHA TETAP, ATAU PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA KEPADA WAJIB PAJAK DALAM NEGERI ATAU BENTUK USAHA TETAP. TIDAK TERMASUK 1.PEMBAYARAN GAJI, UPAH, HONORARIUM, TUNJANGAN & PEMBAYARAN LAIN SBG IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN YG DIBAYARKAN OLEH WP PENYEDIA TENAGA KERJA KEPADA TENAGA KERJA YG MELAKUKAN PEKERJAAN, BERDASARKAN KONTRAK DGN PENGGUNA JASA (HARUS DIBUKTIKAN DGN KONTRAK DAN DAFTAR PEMBAYARAN GAJI DSB); 2.PEMBAYARAN ATAS PENGADAAN/PEMBELIAN BARANG ATAU MATERIAL (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR PEMBELIAN); 3. PEMBAYARAN KEPADA PIHAK KEDUA (SBG PERANTARA) UTK SELANJUTNYA DIBAYARKAN KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN DGN FAKTUR TAGIHAN DARI PIHAK KETIGA DISERTAI PERJANJIAN TERTULIS ); 4. PEMBAYARAN PENGGANTIAN BIAYA (REIMBURSEMENT) YAITU PENGGANTIAN PEMBAYARAN SEBESAR JUMLAH YG NYATA-NYATA TELAH DIBAYARKAN OLEH PIHAK KEDUA KEPADA PIHAK KETIGA (HARUS DIBUKTIKAN FAKTUR DGN TAGIHAN ATAU BUKTI PEMBAYARAN DARI PIHAK KEDUA KE PIHAK KETIGA Jasa Catering & Jasa Yg telah dikenakan PPh bersifat final (konstruksi) kecuali

9 DEFINISI Wajib pajak luar negeri Menerima penghasilan dari dalam negeri Terhutang PPh Pasal 26 Tarif 20%FINAL

10 10 DIPOTONG PPh PASAL 26 PENGHASILAN YG DIBAYARKAN KEPADA WP LUAR NEGERI SELAIN BUT IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JASA, PEKERJAAN, DAN KEGIATAN PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA PREMI SWAP DAN TRANSAKSI LINDUNG NILAI LAINNYA DEVIDEN BUNGA TERMASUK PREMIUM,DISKONTO, DAN IMBALAN SEHUBUNGAN DENGAN JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG ROYALTI, SEWA DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DGN HARTA HADIAH DAN PENGHARGAAN KEUNTUNGAN KARENA PEMBEBASAN UTANG

11 CONTOH MENGHITUNG PT ABC adalah perusahaan jasa desain interior. Pada bulan Mei 2011 mendapatkan order mendisain ruang PT Selaras dengan imbalan atas jasa tersebut sebesar Rp. 110 juta termasuk PPN. PPh Pasal 23 yang terutang adalah: PPh pasal 23 dipotong oleh PT Selaras (pemberi penghasilan). PPh Pasal 23 yang dipotong menjadi kredit pajak (uang muka) dan mengurangi PPh terhutang PT ABC pada tahun 2011

12 CONTOH MENGHITUNG PT Ceria mempunyai kepemilikan saham sebesar 20% pada PT Anda. Pada tahun 2011, PT Anda membagi dividen kepada PT Ceria sebesar Rp. 50 juta. PPh terhutang atas penghasilan dividen tersebut adalah: PPh Pasal 23 dipotong oleh PT Anda (pemberi penghasilan). PPh Pasal 23 yang telah dipotong menjadi kredit pajak dan dapat mengurangi PPh terhutang PT ABC tahun 2011

13 CONTOH MENGHITUNG PT Polan (badan) membayar royalty ke perusahaan yang berada di luar negeri dengan jumlah Rp ,-. Besarnya PPh Pasal 26 yang harus dipotong PT Polan :,- Rp ,- x 20% = Rp PT Polan (badan memiliki NPWP) membayar ke perusahaan yang bergerak di bidang service komputer dengan nilai jasa Rp ,-. Besarnya PPh Pasal 23 yang harus dipotong PT Polan : Rp ,- x 2% = Rp ,- Rp ,- x 2% x 200% = Rp (jika PT Polan Tidak memiliki NPWP)

14 CONTOH MENGHITUNG Doni adalah karyawan asing pada perusahaan PT Aby Consult. Ringga bertempat tinggal kurang dari 185 hari. Doni sudah beristri dan mempunyai seorang anak. Dalam bulan April 2011, ringga memperoleh gaji US$7,000 sebulan. Kurs yang berlaku adalah Rp ,- per US$ 1 Seorang atlet dari Singapura yang ikut mengambil bagian dalam perlombaan lari maraton SEA Games Indonesia. Dia memenangkan perlombaan tersebut dan mendapatkan uang sebesar U$ 68,000. Kurs yang berlaku adalah Rp per 1 U$


Download ppt "PAJAK PENGHASILAN PASAL 23/26. DEFINISI Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 23 dipotong atas penghasilan penghasilan yang berasal dari modal penyerahan jasa."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google