Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pajak Penghasilan Tujuan Instruksional Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat : Menjelaskan subjek pajak penghasilan Menjelaskan objek pajak.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pajak Penghasilan Tujuan Instruksional Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat : Menjelaskan subjek pajak penghasilan Menjelaskan objek pajak."— Transcript presentasi:

1

2 Pajak Penghasilan

3 Tujuan Instruksional Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat : Menjelaskan subjek pajak penghasilan Menjelaskan objek pajak penghasilan Menjelaskan tarif pajak penghasilan Menjelaskan cara perhitungan pajak penghasilan

4 Subjek Pajak 1. a. Orang pribadi b. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak 2. Badan 3. Bentuk Usaha Tetap (BUT)

5 Subjek Pajak Subjek Pajak dalam negeri : - Subjek pajak orang pribadi - Subjek pajak badan - Subjek pajak warisan

6 Subjek Pajak luar negeri Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesi tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan usaha melalui BUT di Indonesia

7 Perbedaan WP dalam dan luar negeri Wajib Pajak dalam negeriWajib Pajak luar negeri Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan daru luar Indonesia Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan netto Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (tari UU PPh pasal 17) Wajib menyampaikan SPT Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto Tatif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif UU PPh pasal 26) Tidak wajib menyampaikan SPT

8 Kewajiban Pajak Subjektif MulaiBerakhir Subjek pajak DN OP: - Saat dilahirkan - Saat berada di Indonesia atau bertempat tinggal di Indonesia Subjek pajak DN Badan: -Saat didirikan atau berkedudukan di Indonesia Subjek pajak DN OP: - Saat meninggal - Saat meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya Subjek pajak DN Badan: -Saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia Subjek Pajak LN melalui BUT - Saat menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia Subjek Pajak LN melalui BUT - Saat tidak lagi menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia Subjek Pajak LN tidak melalui BUT -Saat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia Subjek Pajak LN tidak melalui BUT -Saat tidak lagi menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia Warisan Belum Terbagi: - Saat timbulnya warisan yang belum terbagi Warisan Belum Terbagi: - Saat warisan telah selesai dibagikan

9 Tidak Termasuk Subjek Pajak 1.Kantor perwakilan negara asing 2.Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada mereka dan bertempat tinggal bersama-sama mereka 3.Organisasi internasional 4.Pejabat perwakilan organisasi internasional

10 Objek Pajak Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

11 Objek Pajak 1.Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, grafikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang pph. 2.Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan 3.Laba usaha 4.Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta 5.Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak 6.Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang 7.Deviden, dengan nama dan bentuk apapun termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi

12 Objek Pajak (lanjutan) 8.Royalti atau imbalan atas penggunaan hak 9.Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 10.Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala 11.Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah 12.Keuntungan selisih kurs mata uang asing 13.Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva 14.Premi asuransi 15.Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 16.Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak 17.Penghasilan dari usaha berbasis syariah

13 Objek Pajak (lanjutan) 18.Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan 19.Surplus Bank Indonesia

14 Tidak Termasuk Objek Pajak 1.a. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat b. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha b. harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagaamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil. Warisan 3.Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai penyertaan modal

15 Tidak Termasuk Objek Pajak (Lanjutan) 4.Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang diberikan oleh bukan Wajib Pajak, Wajib Pajak yang dikenakan pajak secara final atau wajib pajak yang menggunakan norma perhitungan khusus 5.Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa 6.Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia 7.Iuran yang diterima atau diperoleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menkeu, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai

16 Tidak Termasuk Objek Pajak (Lanjutan) 8.Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana yang dimaksud pada angka 7, dlam bidang- bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menkeu 9.Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham- saham, persekutuan, perkumpulan, firma, koperasi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif 10.Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia. (syarat tertentu) 11.Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan keputusan peraturan Menkeu

17 Tidak Termasuk Objek Pajak (Lanjutan) 12.Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangannya, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menkeu 13.Bantuan atau santunan yang dibayarkan oelh badan penyelenggara jaminan sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menkeu

18 Dasar Pengenaan Pajak Wajib Pajak DN dan BUT = PKP PKP (WP Badan) = Penghasilan Netto PKP (WP OP) = Penghasilan Netto – PTKP Wajib Pajak LN = Penghasilan Bruto

19 Cara Menghitung PKP Menggunakan Pembukuan PKP (WP OP) = Peng. Netto – PTKP Peng. Netto = Peng. Bruto – Biaya yg diperkenankan UU PPh PKP (WP Badan) = Penghasilan Netto Peng. Netto = Peng. Bruto – Biaya yg diperkenankan UU PPh

20 Cara Menghitung PKP Menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Netto Penghasilan Netto = % tertentu x Jumlah peredaran usaha setahun Wajib pajak yang boleh menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Netto adalah WP orang pribadi yang memenuhi syarat sebagai berikut : 1. Peredaran bruto kurang dari Rp ,- per tahun 2. Mengajukan permohonan dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun buku 3. Meyelenggarakan pencatatan

21 Contoh Wajib pajak Ahmad kawin (istri tdk kerja) dan memiliki anak 3 orang. Ia seorang dokter bertempat tinggal di Jakarta yang juga memiliki industri rotan di Cirebon. Misal besarnya prosentase norma industri untuk rotan di Cirebon 12,5 % dan dokter di Jakarta 45% Peredaran usaha dari industri rotan di Cirebon setahun Rp ,- Penerimaan bruto seorang dokter di Jakarta setahun Rp ,- Penghasilan Netto dihitung Sebagai berikut : Dari industri 12,5% x Rp. 400,000,000,-Rp ,00 Dokter 45% x Rp. Rp. 100,000,000,-Rp ,00 Jumlah Penhasilan NettoRp ,00 Penghasilan Tidak Kena PajakRp ,00 PKPRp ,00

22 PTKP WP orang pribadi Rp Tambahan untuk WP KawinRp Tambahan untuk Istri yg Penghasilannya digabung dengan penghasilan suami Rp ,- Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat Rp (maksimal 3 anak)

23 Tarif Pajak WP orang pribadi dalam negeri Lapisan PKPTarif Pajak s/d Rp. 50, ,- Diatas Rp. 50 jt s/d 250 jt Diatas 250 jt s/d 500 jt Diatas 500 jt 5% 15% 25% 30%

24 Tarif Pajak WP Badan dalam negeri dan BUT Tarif pajak Badan dan BUT sejak tahun 2010 adalah 25 % Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp ,- mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% yang dikenakan atas PKP dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp ,-


Download ppt "Pajak Penghasilan Tujuan Instruksional Setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa dapat : Menjelaskan subjek pajak penghasilan Menjelaskan objek pajak."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google