Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 SUBJEK PAJAK Pasal 2 ayat (1) • ORANG PRIBADI • WARISAN YANG BELUM TERBAGI BADAN BENTUK USAHA TETAP.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 SUBJEK PAJAK Pasal 2 ayat (1) • ORANG PRIBADI • WARISAN YANG BELUM TERBAGI BADAN BENTUK USAHA TETAP."— Transcript presentasi:

1 1 SUBJEK PAJAK Pasal 2 ayat (1) • ORANG PRIBADI • WARISAN YANG BELUM TERBAGI BADAN BENTUK USAHA TETAP

2 2 SUBJEK PAJAK Pasal 2 ayat (2) DALAM NEGERI SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

3 3 SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI Pasal 2 ayat (3) ORANG PRIBADI : * Bertempat tinggal/berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 12 bulan; atau * Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat bertempat tinggal di Indonesia BADAN Yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia Warisan yang belum terbagi

4 4 SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI Pasal 2 ayat (4) Yang menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia * Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia/ berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam 12 bulan * Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia Yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau kegiatan melalui BUT di Indonesia

5 5 TEMPAT TINGGAL/KEDUDUKAN WAJIB PAJAK Pasal 2 ayat (6) TEMPAT TINGGAL ORANG PRIBADI DITENTUKAN OLEH DIRJEN PAJAK MENURUT KEADAAN YANG SEBENARNYA TEMPAT KEDUDUKAN BADAN

6 6 MULAI & BERAKHIRNYA KEWAJIBAN PAJAK SUBJEKTIF Pasal 2A ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI: ORANG PRIBADI Mulai: • Saat dilahirkan • Saat berada atau berniat tinggal di Indonesia Berakhir: • Saat meninggal • Meninggalkan Indonesia untuk selamanya BADAN Mulai: • Saat didirikan/berkedudukan di Indonesia Berakhir: • Saat dibubarkan atau tidak lagi berkedudukan di Indonesia SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI: SELAIN BUT Mulai: • Saat menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia Berakhir: • Saat tidak lagi menerima/ memperoleh penghasilan dari Indonesia BUT Mulai: • Saat melakukan usaha/kegiatan melalui BUT di Indonesia Berakhir: • Saat tidak lagi menjalankan usaha/ kegiatan melalui BUT di Indonesia WARISAN YANG BELUM TERBAGI Mulai: • Saat timbulnya warisan Berakhir: • Saat warisan selesai dibagikan

7 7 TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK Pasal 3 PEJABAT-PEJABAT PERWAKILAN DIPLOMATIK DAN KONSULAT ATAU PEJABAT-PEJABAT LAIN DARI NEGARA ASING, DAN ORANG-ORANG YANG DIPERBANTUKAN KEPADA MEREKA YANG BEKERJA PADA DAN BERTEMPAT TINGGAL BERSAMA-SAMA MEREKA DENGAN SYARAT TERTENTU ORGANISASI INTERNASIONAL ANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN DENGAN SYARAT TERTENTU PEJABAT PERWAKILAN ORGANISASI INTERNASIONAL YANG DITETAPKAN OLEH MENTERI KEUANGAN DENGAN SYARAT TERTENTU BADAN PERWAKILAN NEGARA ASING

8 8 OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (1) PENGHASILAN SETIAP TAMBAHAN KEMAMPUAN EKONOMIS YANG: * Diterima atau diperoleh Wajib Pajak * Berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia * Dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak DENGAN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN

9 9 OBJEK PAJAK (Pasal 4)… bersambung  Laba usaha  Sewa & penghasilan lain sehub dg penggunaan harta  Keuntungan krn penjualan/krn pengalihan harta, termasuk : - keuntungan krn pengalihan harta kpd perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sbg pengganti saham atau penyertaan modal; - keuntungan yg diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya krn pengalihan harta kpd pemegang saham, sekutu, atau anggota; - keuntungan krn likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, atau pengambilalihan usaha; - keuntungan krn pengalihan harta berupa hibah, bantuan atau sumbangan, kecuali yg diberikan kpd keluarga sedarah dlm garis keturunan lurus satu derajat, dan badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yg ditetapkan oleh Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hub dg usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau pengusahaan antara pihak2 yg bersangkutan

10 10 OBJEK PAJAK (Pasal 4)… sambungan  Bunga, termasuk premium, diskonto & imbalan krn jaminan pengembalian utang  Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun;  Royalti;  Hadiah dan undian atas pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;  Penerimaan kembali pembayaran pajak yg telah dibebankan sebagai biaya;  Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yg ditetapkan dg PP;  Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing;  Premi asuransi, termasuk premi reasuransi;  Iuran yg diterima atau diperoleh perkumpulan dr anggotanya yg terdiri dari WP yg menjalankan usaha atau pekerjaan bebasn;  Tambahan kekayaan neto yg berasal dari penghasilan yg blm dikenakan pajak

11 11 PENGHASILAN TERTENTU Pasal 4 ayat (2) PENGENAAN PAJAKNYA DIATUR DENGAN PERATURAN PEMERINTAH (PP) • Bunga deposito/tabungan • Transaksi saham dan sekuritas di bursa efek • Pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan • Penghasilan tertentu lainnya

12 12 PENGHASILAN TERTENTU YANG PENGENAAN PAJAKNYA TELAH DIATUR DGN PERATURAN PEMERINTAH (PP) 1.Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek (PP No. 41 tahun 1994 jo PP No. 14 tahun 1997) 2.Penghasilan dari hadiah undian (PP No. 42 tahun 1994) 3.Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan (PP No. 48 tahun 1994 jo PP No. 27 tahun 1996) 4.Penghasilan dari bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI (PP No. 51 tahun 1994) 5.Penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan (PP No. 29 tahun 1996) 6.Penghasilan berupa bunga/diskonto obligasi yang dijual di bursa efek (PP No. 46 tahun 1996) 7.Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan jasa konsultan (PP No. 73 tahun 1996)

13 13 TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (3) 1.Bantuan atau sumbangan dengan syarat tertentu 2.Harta hibahan dengan syarat tertentu 3.Warisan 4.Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal 5.Penggantian/imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dari Wajib Pajak atau Pemerintah 6.Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan/kecelakaan/jiwa/ dwiguna dan beasiswa

14 14 TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK Pasal 4 ayat (3) 7.Dividen/bagian laba yang diterima/diperoleh perseroan terbatas sebagai WP dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi sejenis, BUMN/BUMD, dari penyertaan modal pada badan yang didirikan/bertempat kedudukan di Indonesia 8.Iuran yang diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menkeu dan penghasilan dana pensiun tsb. dari modal yang ditananmkan dalam bidang tertentu yang ditetapkan Menkeu 9.Bagian laba yang diterima/diperoleh anggota dari badan usaha Yang modalnya tidak terbagi atas saham 10.Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana 11.Penghasilan yang diterima/diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha/kegiatan di Indonesia dengan syarat tertentu

15 15 BIAYA YANG BOLEH DIKURANGKAN DARI PENGHASILAN BUT Pasal 5 Ayat (2) BIAYA YANG BERKENAAN DGN PENGHASILAN KANTOR PUSAT Sehubungan dengan: • Usaha/kegiatan • Penjualan barang • Pemberian jasa Yang sejenis dgn yg Dijalankan “BUT” di Indonesia Penghasilan sebagaimana tsb. dalam pasal 26 jika terdapat hubungan efektif antara BUT dengan harta/ kegiatan yang memberikan penghasilan

16 16 Definisi Pembukuan – pajak Pasal 1 angka 26 UU KUP No. 16/2009 Suatu proses pencatatan yang dilakukan seara teratur utk mengumpulkan data dan informasi keuangan yg meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan & penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dg menyusun laporan keuangan berupa neraca & rugi laba pada setiap tahun pajak berakhir

17 17 Definisi Pembukuan – akuntansi Kegiatan mengumpulkan, mencatat, meringkas data transaksi keuangan ke dalam buku atau catatan yg telah disediakan serta pengendalian proses akuntansi melalui prinsip pengendalian intern, pengukuran nilai transaksi ke dalam nilai moneter berdasarkan standar akuntansi yg berlaku, dan penyajian hasil transaksi keuangan menjadi suatu informasi keuangan yg berguna bagi pengambil keputusan

18 18 Definisi Pencatatan – pajak Pengumpulan data secara teratur tentang peredaran bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar utk menghitung jumlah pajak yg terutang termasuk penghasilan yg bukan obyek pajak dan atau dikenakan pajak yg bersifat final

19 19 Kewajiban Pembukuan / Pencatatan  Pasal 28 ayat (1) UU KUP No. 16/2009 Wajib pajak orang pribadi yg melakukan pekerjaan bebas atau usaha dan Wajib pajak badan wajib menyelenggarakan pembukuan  Pasal 28 ayat (2) UU KUP No. 16/2009 Dikecualikan dr kewajiban menyelenggarakan pembukuan, tetapi wajib melakukan pencatatan – dengan menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan WP OP yg tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas

20 20 Kriteria WP OP – Pencatatan  Jumlah peredaran usaha tidak melebihi Rp setahun  Wajib memberitahukan kpd DJP dalam jangka waktu 3 bulan sejak awal tahun pajak yg bersangkutan  Jika tidak memberitahukan, dianggap memilih pembukuan plus sanksi berupa kenaikan 50% dari PPh yg tidak / kurang dibayar

21 21 Syarat2 Pembukuan  Harus diselenggarakan di Indonesia, dg menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah dan disusun dlm Bahasa Indonesia atau dalam Bahasa asing yg diijinkan oleh Menteri Keuangan;  Harus meliputi seluruh kegiatan usaha/pekerjaan bebas yg dilakukan WP;  Harus dilakukan secara teratur, tepat waktu, terinci dan taat asas;  Harus didukung dg bukti2 transaksi yg dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya & keabsahannya;  Harus dapat ditelusuri kembali apabila diperlukan;  Harus ditutup dg membuat neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap akhir tahun pajak

22 22 Tujuan Pembukuan / Pencatatan  Pengisian SPT  Penghitungan penghasilan kena pajak  Penghitungan PPN dan PPnBM  Penyelenggaraan pembukuan juga untuk mengetahui posisi keuangan & hasil kegiatan usaha/pekerjaan bebas

23 PTKP 22-Jun s.d tahun 2008 (Rp) tahun 2009 (Rp) WP , ,- WP Kawin , ,- Isteri Berpenghasilan , ,- Tanggungan , ,- Maks. Tanggungan33

24 Tarif Proporsional/Sebanding Tarif Tetap Tarif Progresif Tarif Degresif

25 Tarif Pasal 17 OP s.d tahun 2008 : 22-Jun Tahun 2009 TARIFTARIF

26 Tarif Pasal 17 BADAN 22-Jun Tahun 2010 TARIFTARIF


Download ppt "1 SUBJEK PAJAK Pasal 2 ayat (1) • ORANG PRIBADI • WARISAN YANG BELUM TERBAGI BADAN BENTUK USAHA TETAP."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google