Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

AKUNTANSI PAJAK UNTUK BIAYA YANG TERKAIT PENGHASILAN YG DIKENAKAN PPh FINAL.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "AKUNTANSI PAJAK UNTUK BIAYA YANG TERKAIT PENGHASILAN YG DIKENAKAN PPh FINAL."— Transcript presentasi:

1 AKUNTANSI PAJAK UNTUK BIAYA YANG TERKAIT PENGHASILAN YG DIKENAKAN PPh FINAL

2 Karakteristik PPh Final 1. Tidak perlu digabungkan dengan penghasilan non-final lain dalam penghitungan SPT PPh Tahunan 3. PPh Final yg dibayar sendiri/dipotong tidak dapat dikreditkan (non prepaid expenses) 2. Biaya 3M nya tidak dapat diperhitungkan sebagai pengurang penghasilan

3 Subyek pajak PPh final 1. Badan pemerintah 2. Subyek pajak dalam negeri lainnya 3. Penyelenggara kegiatan 4. Bentuk usaha Tetap 5.Perwakilan perusahaan luar negeri di Indonesia 6. Orang pribadi sebagai WP tertentu 1. Badan pemerintah 2. Subyek pajak dalam negeri lainnya 3. Penyelenggara kegiatan 4. Bentuk usaha Tetap 5.Perwakilan perusahaan luar negeri di Indonesia 6. Orang pribadi sebagai WP tertentu

4 Obyek PPh final Penghasilan yang dikenakan PPh final 1.Bunga deposito, tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan kopersi pada orang pribadi. 2.Penghasilan berupa hadiah 3.Transaksi saham, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa 4.Penghasilan dari pengalihan tanah dan bangunan, jasa kontruksi, 5.usaha real estate, persewaan tanah dan bangunan 6Penghasilan tertentu lainnya Penghasilan yang dikenakan PPh final 1.Bunga deposito, tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, bunga simpanan kopersi pada orang pribadi. 2.Penghasilan berupa hadiah 3.Transaksi saham, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa 4.Penghasilan dari pengalihan tanah dan bangunan, jasa kontruksi, 5.usaha real estate, persewaan tanah dan bangunan 6Penghasilan tertentu lainnya

5 PENGHASILAN DIPOTONG PPH FINAL PENDAHULUAN UU PPh Pasal 4 ayat (2)  Penghasilan berupa Bunga:  Bunga deposito dan tabungan lainnya (PP 131/2000)  Bunga Obligasi dan SUN (PP 16/2009)  bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi OP (PP 15/2009)  Hadiah undian (PP 132/2000)  Penghasilan dari :  Trans. saham & sekuritas lain (PP 41/1994 std. PP 14/1997)  Trans.derivatif yg diperdagangkan di bursa (PP 17/2009)  Transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura (PP 4/1995)

6 PENGHASILAN DIPOTONG PPh FINAL PENDAHULUAN UU PPh Pasal 4 ayat (2)  penghasilan dari :  Transaksi pengalihan harta berupa T/B, (PP 48/1994 stdd(3) PP 71/2008)  Usaha Real Estate  Usaha jasa konstruksi (PP 51/2008 std. PP 40/2009)  Persewaan tanah dan bangunan (PP 29/1996 std. PP 5/2002)  penghasilan tertentu lainnya;  Dividen Yg Diterima/Diperoleh oleh WP OP DN (PP 19/2009)  Diskonto SPN (PP 27/2008)  Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, THT & JHT Yg Dibayarkan Sekaligus (PP 68/2009)

7 PENGHASILAN DIPOTONG PPh FINAL PENDAHULUAN UU PPh Pasal 4 ayat (2) 2 PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN (PP No. 29 Th 1996 std. PP No.5 Thn 2002 ) 4.PENGHASILAN DARI HADIAH UNDIAN ( PP No. 132 Thn 2000 jo Kep-395/PJ/2001 jo. SE-19/PJ.43/2001) 3. PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI (PP No. 51 Th 2008 std. PP 40 Th 2009) 1. PENGHASILAN DARI PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ ATAU BANGUNAN (PP No. 48 Th 1994 stdd(3) PP 71 Th 2008) 5. BUNGA SIMPANAN YG DIBAYARKAN OLEH KOPERASI KEPADA ANGGOTA KOPERASI OP (PP No. 15 TH 2009) 6. DIVIDEN YANG DITERIMA ATAU DIPEROLEH WP ORANG PRIBADI DALAM NEGERI (PP No. 19 TH 2009)

8 PENGHASILAN DIPOTONG PPh FINAL PENDAHULUAN 12. PENGHASILAN DARI TRANSAKSI DERIVATIF BERUPA KONTRAK BERJANGKA YG DIPERDAGANGKAN DI BURSA (PP No. 17 TH 2009) 9.DISKONTO SURAT PERBENDAHARAN NEGARA (PP 27 Th 2008 jo PMK-63/PMK.03/2008) 8.PENGHASILAN BERUPA BUNGA OBLIGASI (PP 16 Th 2009 jo PMK-85/PMK.03/2011) 11.PENGHASILAN DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM DI BURSA EFEK ( PP No. 41 Thn 1994 std. PP No.14 Thn 1997) 10. PENGHASILAN PERUSAHAAN MODAL VENTURA DARI TRANSAKSI PENJUALAN SAHAM ATAU PENGALIHAN PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN PASANGAN USAHANYA ( PP No. 4 Th 1995) 7. PENGHASILAN DARI BUNGA DEPOSITO DAN TABUNGAN SERTA DISKONTO SBI ( PP No. 131 Th 2000 jo KMK-51/KMK.04/2001 ) UU PPh Pasal 4 ayat (2) 13. PENGHASILAN BERUPA UANG PESANGON, UANG MANFAAT PENSIUN, TUNJANGAN HARI TUA, DAN JAMINAN HARI TUA YANG DIBAYARKAN SEKALIGUS (PP No. 68 TH 2009)

9 PENGHASILAN DIPOTONG PPH FINAL PENDAHULUAN UU PPh Pasal 4 ayat (2) 10.PENGHASILAN SELISIH LEBIH KARENA REVALUASI AKTIVA TETAP ( KMK. 486/KMK.03/2002) 11. PUNGUTAN PPH ATAS PENYERAHAN PREMIUM, SOLAR, PREMIX KEPADA SPBU SWASTA DAN SPBU PERTAMINA 12. PENGUTAN OLEH PERTAMINA DAN BADAN SELAIN PERTAMINA ATAS PENYERAHAN MINYAK TANAH, GAS LPG DAN PELUMAS 9. PENGHASILAN YANG DITERIMA WP PERUSAHAAN PELAYARAN /PENERBANGAN LN (KMK No. 417/KMK.04/1996) 8. PENGHASILAN YANG DITERIMA WP PERUSAHAAN PELAYARAN DALAM NEGERI (KMK No. 416/KMK.04/1996 JO. SE-29/PJ.04/1996) 13. PENGHASILAN DARI PENJUALAN HARTA DI INDONESIA YANG DITERIMA WP LN SELAIN BUT DI INDONESIA DAN PREMI ASURANSI YANG DIBAYARKAN KPD PERUSAHAAN ASURANSI DI LN (PASAL 26 UU PPH)

10 PENGHASILAN DIPOTONG PPh FINAL PENDAHULUAN UU PPh 17.PENGHASILAN YANG DITERIMA/DIPEROLEH WP LN ATAS PENGHASILAN YANG BERSUMBER DARI INDONESIA BERUPA: -DIVIDEN -BUNGA, TERMASUK PREMIUM, DISKONTO DAN IMBALAN -SEHUBUNGAN DENGAN JAMINAN PENGEMBALIAN UTANG -ROYALTI, SEWA, DAN PENGHASILAN LAIN SEHUBUNGAN DG -PENGGUNAAN HARTA -HADIAH DAN PENGHARGAAN -PENSIUN DAN PEMBAYARAN BERKALA LAINNYA 16.PENGHASILAN KENA PAJAK DARI SUATU BUT DI INDONESIA (KECUALI PENGHASILAN TERSEBUT DITANAMKAN KEMBALI DI INDONESIA) PPh Final Lainnya Yang Tidak Diatur Dengan PP PPh Final Lainnya Yang Tidak Diatur Dengan PP

11 Pengertian PPh Pasal 4 ayat (2) : Adalah salah satu pemotongan atau pemungutan pajak yg bersifat final yg dikenakan kepada wajib pajak yg memperoleh penghasilan sebagaimana diatur dalam UU No 36 tahun 3008 pasal 4 ayat 2 seperti penghasilan deposito, hadiah undian dll. Pajak bersifat final maksudnya adalah kewajiban pajak oleh WP yg memperoleh penghasilan yg dikenakan pajak ini telah berakhir artinya sudah dipotong pada saat memperoleh penghasilan tsb dan WP tersebut tdk mempunyai kewajiban lagi atas pajak tsb.

12 Proses Pencatatan Transaksi : Penerima penghasilan, akan mencatat sebagai biaya / pengeluaran: 1.Kas XXX Pendapatan Deposito/Lainnya XXX (Mencatat penerimaan pendapatan deposito dll) 2. Biaya PPh Pasal 4(2) XXX Kas XXX ( Mencatat PPh Pasal 4 (2) yg dipungut)

13 Bagi perusahaan yg memungut/memotong : 1. Biaya Bunga deposito/lainnya XXX Kas XXX ( mencatat pengeluaran untk bunga deposito/lainnya) 2.Kas XXX Hutang PPh Ps 4 (2) XXX (mencatat PPh Pasal 4 (2) yg dipungut)

14 Contoh Biaya Bunga yg sudah dikenakan PPh Final PENDAHULUAN UU PPh Pasal 4 ayat (2)  PT. Bank Buana Baru membayar bunga sebesar Rp 10 juta kepada PT. Y atas deposito yg ditanamkannya. Atas bunga deposito tsb dipotong PPh Final sebesar 20 % oleh Bank. Perlakuan biaya dari PT. Bank tsb, dng jurnal sbb: Biaya Bunga Hutang bunga PPh Final Jurnal pelunasan dari hutang dan pembayaran pajak tsb adalah: Hutang bunga PPh Final Kas/bank

15 TARIF JASA KONTRUKSI Perusahaan jasa kontruksi memiliki ijin usaha jasa kontruksi : Memiliki kualifikasi kecil = 2 % Tidak memiliki kualifikasi = 4 % Kualifikasi menengah keatas = 3 % PENGAWASAN DAN PERENCANA KONTRUKSI 1.Punya kualifikasi = 4 % 2.Tidak punya kualifikasi = 6 % Bila yang menyerahkan jasa orang pribadi atau buka subyek pajak dalam negeri maka atas pemotongan tersebut disetorkan sendiri oleh penyedia jasa

16 Contoh : PENDAHULUAN  PT. Baru memberikan tagihan jasa pelaksanaan konstruksi pembangunan gedung kepada PT. Zara sesuai kontrak dengan rincian sbb: – Bahan Material Rp – Imbalan JasaRp – Total Rp Berapa PPh Final Yang harus disetor ? Jawaban : Jika PT. Baru memiliki kualifikasi usaha kecil : PPh Pasal 4 ayat (2) : 2% X Rp = Rp Jika PT. Baru memiliki kualifikasi usaha menengah / besar : PPh Pasal 4 ayat (2) : 3% X Rp = Rp Jika PT. Baru tidak memiliki kualifikasi usaha : PPh Pasal 4 ayat (2) : 4% X Rp = Rp Batas waktu penyetoran adalah tanggal 10 bulan berikutnya dan batas waktu pelaporan adalah tgl 20 bulan berikutnya.

17 17 KOMPENSASI KERUGIAN Pasal 6 ayat (2) dan PP 34 Tahun 1994 REKONSILIASI FISKAL KERUGIAN DAPAT DIKOMPENSASIKAN DENGAN PENGHASILAN MULAI TAHUN PAJAK BERIKUTNYA BERTURUT-TURUT SAMPAI DENGAN 5 (LIMA) TAHUN PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA PERKEBUNAN TANAMAN KERAS DAN PERTAMBANGAN, DI DAERAH TERPENCIL, KOMPENSASI KERUGIAN PALING LAMA 10 TAHUN PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA PERKEBUNAN TANAMAN KERAS DAN PERTAMBANGAN DI LUAR DAERAH TERPENCIL, KOMPENSASI KERUGIAN DIBERIKAN PALING LAMA 8 TAHUN Kerugian yang diakibatkan karena penghasilan yang telah dikenakan pajak final, tidak dapat dikompensasikan ke tahun pajak berikutnya

18 18 KOMPENSASI KERUGIAN 5 (LIMA) TAHUN CONTOH PT.A TAHUN 2009 MENDERITA KERUGIAN FISKAL SEBESAR Rp DALAM 5 TAHUN BERIKUTNYA RUGI- LABA FISKAL PT A. MENGGAMBARKAN SEBAGAI BERIKUT: 2010 : LABA FISKAL Rp : RUGI FISKAL Rp : LABA FISKAL N I H I L 2013 : LABA FISKAL Rp : LABA FISKAL RP

19 19 KOMPENSASI KERUGIAN DILAKUKAN Sbb: RUGI FISKAL TAHUN 2009 (Rp ) LABA FISKAL TAHUN 2010 Rp (+) SISA RUGI FISKAL TH 2009 (Rp ) RUGI FISKAL TAHUN 2011 (Rp ) SISA RUGI FISKAL TH 2009 (Rp ) LABA FISKAL TAHUN 2012 Rp N I H I L (+) SISA RUGI FISKAL TH 2009 (Rp ) LABA FISKAL TAHUN 2013 Rp (+) SISA RUGI FISKAL TH 2009 (Rp ) LABA FISKAL TAHUN 2014 Rp (+) SISA RUGI FISKAL TH 2009 (Rp )

20 20 - SISA RUGI FISKAL TAHUN 2009 Rp YANG MASIH TERSISA PADA AKHIR TH 2014, TIDAK BOLEH DIKOMPENSASIKAN DGN LABA FISKAL TAHUN SEDANGKAN : - RUGI FISKAL TAHUN 2011 Rp HANYA DIKOMPENSASIKAN DENGAN LABA FISKAL TAHUN 2015 DAN TAHUN 2016, KARENA JANGKA WAKTU LIMA TAHUN DIMULAI SEJAK TAHUN 2012 DAN BERAKHIR TH PASAL 6 Ayat (2)


Download ppt "AKUNTANSI PAJAK UNTUK BIAYA YANG TERKAIT PENGHASILAN YG DIKENAKAN PPh FINAL."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google