Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 PPh PASAL 4 ayat (2). 2 OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2) (BERSIFAT FINAL) Penghasilan dari Persewaan Tanah & atau Bangunan (PP No. 29 Thn 1996.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 PPh PASAL 4 ayat (2). 2 OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2) (BERSIFAT FINAL) Penghasilan dari Persewaan Tanah & atau Bangunan (PP No. 29 Thn 1996."— Transcript presentasi:

1 1 PPh PASAL 4 ayat (2)

2 2 OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2) (BERSIFAT FINAL) Penghasilan dari Persewaan Tanah & atau Bangunan (PP No. 29 Thn 1996 Jo. PP No.5 Tahun 2002) Penghasilan dari Jasa Konstruksi (PP No. 51 Thn 2008) Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah &/ Bangunan (PP No. 48 Thn 1994 jo. PP No. 71 Thn 2008 ) DIPOTONG DGN TARIF 10% DARI JUMLAH BRUTO* DIPOTONG DGN TARIF PELAKSANAAN : - 2% DARI JUMLAH BRUTO* UTK YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA KECIL - 4% DARI JUMLAH BRUTO* UTK TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA - 3% DARI JUMLAH BRUTO YG MEMILIKI KUALIFIKASI MENENGAH DAN BESAR PERENCANAAN & PENGAWASAN : - 4% DARI JUMLAH BRUTO* UTK YG MEMILIKI KLASIFIKASI USAHA - 6% DARI JUMLAH BRUTO* UTK YG TDK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA 1. DIPOTONG DGN TARIF 5% DARI JUMLAH BRUTO* KECUALI < Rp 60 jt 2. DIPOTONG DGN TARIF 1% JUMLAH BRUTO* KHUSUS UNTUK RUMAH SEDERHANA & RUMAH SUSUN SEDERHANA Penghasilan dari Hadiah Undian (PP No. 132 Thn 2000) DIPOTONG DGN TARIF 25% DARI JUMLAH BRUTO* YANG DIBAYARKAN OLEH BENDAHARA *jumlah bruto tidak termasuk PPN

3 3 OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2) Penghasilan dari Transaksi derivatif berupa Kontrak berjangka yg Diperdagangkan di Bursa (PP No. 17 Thn 2009) Penghasilan dari Penjualan saham (PP No. 41 Thn 1994 jo. PP No. 17 Thn 1997) DIPUNGUT DGN TARIF 2,5% DARI MARGIN AWAL (LIHAT PP 17 THN 2009) DIPOTONG DGN TARIF 0,1% DARI JUMLAH BRUTO* NILAI TRANSAKSI YANG DITERIMA OLEH PENERIMA PENGHASILAN *jumlah bruto tidak termasuk PPN Penghasilan dari Bunga Obligasi (PP No. 16 Thn 2009) DIPOTONG 5% s.d 20% (lihat PP No.16/2009) Penghasilan Bunga Simpanan Koperasi yg dibayar kpd anggotanya (PP No. 15 Thn 2009) DIPOTONG 20% DARI JUMLAH BRUTO* UNTUK BUNGA > Rp / BULAN (lihat PP No.15/2009) Penghasilan dari Bunga deposito & Tabungan serta Diskonto SBI (PP No. 11 Thn 2000) DIPOTONG 20% DARIJUMLAH BRUTO, KEC. JUMLAH DEPO/TAB DAN SBI TIDAK MELEBIHI Rp 7 JUTA & BUNGA YG DITERIMA DANA PENSIUN, PERBANKAN DAN DLM RANGKA RS DAN RSS TERTENTU

4 4 DASAR HUKUM PERATURAN PEMERINTAH KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK PP No. 29 TAHUN 1996 jo. PP No.5 Tahun 2002 No. : 394/ KMK.04/1994 jo. No. : 120/ KMK.03/2002 KEP-50/PJ/1996 KEP-227/PJ/2002 PENGHASILAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN ( PP No. 29 TAHUN 1996 jo. PP No.5 Tahun 2002 )

5 5 ORANG PRIBADI BADAN DARI PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN * TANAH*KONDOMINIUM * RUMAH*GEDUNG PERKANTORAN/ * RUMAH SUSUNPERTEMUAN/PERTOKOAN * RUMAH TOKOTERMASUK BAGIANNYA * APARTEMEN*RUMAH KANTOR * TOKO*GUDANG DAN BANGUNAN INDUSTRI BERUPA OBJEK PPh PENGHASILAN YG DITERIMA/DIPEROLEH

6 6 TIDAK TERMASUK OBJEK PERSEWAAN TANAH DAN ATAU BANGUNAN OBJEK PAJAK HOTEL DAN RESTORAN (PAJAK DAERAH) YG MERUPAKAN YAITU PELAYANAN YG DISEDIAKAN DGN PEMBAYARAN DI HOTEL ATAU RESTORAN, TERMASUK : 1.FASILITAS PENGINAPAN ATAU FASILITAS TINGGAL JANGKA PENDEK; 2.PELAYANAN PENUNJANG SBG KELENGKAPAN FASILITAS PENGINAPAN ATAU TINGGAL JANGKA PENDEK YG SIFATNYA MEMBERIKAN KEMUDAHAN DAN KENYAMANAN 3.JASA PERSEWAAN RUANG UNTUK KEGIATAN ACARA ATAU PERTEMUAN HOTEL

7 7 PELUNASAN PPh * BADAN PEMERINTAH * SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI * PENYELENGGARA KEGIATAN * BENTUK USAHA TETAP * KERJA SAMA OPERASI * PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK (KEP-50/PJ/1996) BUKAN SUBJEK PAJAK OLEH PENYEWA OLEH PIHAK YG MENYEWAKAN PEMOTONGAN PEMBAYARAN SENDIRI ORANG PRIBADI PENYEWA

8 8 ORANG PRIBADI BADAN BADAN DENGAN KEPEMILIKAN ORANG PRIBADI 10% SEMUA JUMLAH YG DIBAYARKAN/TERUTANG OLEH PENYEWA DGN NAMA DAN DALAM BENTUK APAPUN YG BERKAITAN DGN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN YG DISEWA TERMASUK : BIAYA PERAWATAN; BIAYA PEMELIHARAAN; BIAYA KEAMANAN; BIAYA FASILITAS LAINNYA DAN SERVICE CHARGE BAIK YG PERJANJIANNYA DIBUAT SECARA TERPISAH/DISATUKAN BESARNYA TARIF PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DARI JUMLAH BRUTO NILAI PERSEWAAN YANG MENYEWAKAN

9 9 MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN ATAU TERUTANGNYA SEWA, DAN MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DGN MENGGUNAKAN SSP PADA BANK PERSEPSI/KANTOR POS, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN MEMBAYARAN/TERUTANGNYA SEWA KEWAJIBAN PENYEWA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK PENYEWA SEBAGAI PEMOTONG PAJAK WAJIB : MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD KEPALA KPP SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN/ TERUTANGNYA SEWA LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh ATAS PERSEWAAN TANAH DAN/ATAU BANGUNAN DENGAN DILAMPIRI : - LEMBAR KE-3 SSP; - LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN DENGAN

10 10 Contoh SPT Masa PPh Pasal 4 Ayat (2) baru (mulai )

11 11 Contoh Daftar Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat (2) baru (mulai )

12 12 Contoh Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat (2) baru (mulai )

13 13 BERLAKU PER 1 AGUSTUS 2008 DASAR HUKUM PAJAK PENGHASILAN ATAS PENGHASILAN ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008 DAN PERUBAHANNYA YAITU PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2009

14 14 PENGERTIAN-PENGERTIAN Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultansi pengawasan konstruksi. Pelaksanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg p[rofesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yg mampu menyelenggarakan kegiatannya utk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, termasuk di dalamnya pekerjaan konstruksi terintegrasi yaitu penggabungan fungsi layanan dlm model penggabungan perencanaan, pengadaan, dan pembangunan (engineering, procurement and construction) serta model penggabungan perencanaan dan pembangunan (design and build). Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing- masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Perencanaan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yg mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan fisik lain.

15 15 PENGERTIAN-PENGERTIAN Nilai Kontrak Jasa Konstruksi adalah nilai yang tercantum dalam suatu kontrak jasa konstruksi secara keseluruhan Pengawasan Konstruksi adalah pemberian jasa oleh orang pribadi atau badan yang dinyatakan ahli yg profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi, yg mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahterimakan. Pengguna Jasa adalah orang pribadi atau badan termasuk bentuk usaha tetap yang memerlukan layanan jasa konstruksi. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan termasuk bentuk usaha tetap, yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa kontruksi baik sebagai perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi maupun sub-subnya

16 16 SUBJEK PAJAK WP Orang Pribadi BUT - JASA PERENCANAAN KONSTRUKSI - JASA PELAKSANAAN KONSTRUKSI - JASA PENGAWASAN KONSTRUKSI YANG BERGERAK DI BIDANG SUBJEK PAJAK USAHA JASA KONSTRUKSI WP Badan

17 17 TARIF DAN DASAR PENGENAAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI IMBALAN JASA KONSTRUKSI DARI JUMLAH PEMBAYARAN ATAU JUMLAH PENERIMAAN YG MERUPAKAN BAGIAN NILAI KONTRAK TIDAK TERMASUK PPN FINAL YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA MENENGAH ATAU KUALIFIKASI BESAR JASA PELAKSANAAN 2% 4%3%4%6% YG TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA KECIL JASA PERENCANAAN & PENGAWASAN YG TIDAK MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA YG MEMILIKI KUALIFIKASI USAHA

18 18 PELUNASAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI PEMOTONGAN OLEH PEMBERI HASIL PENYETORAN SENDIRI OLEH PEMBERI JASA PEMBERI HASIL PELUNASAN PPh MELALUI ORANG PRIBADI BUKAN SUBJEK PAJAK BADAN PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI, PENYELENGGARA KEGIATAN BUT KERJASAMA OPERASI PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK

19 19 KEKURANGAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI PENYETORAN SENDIRI OLEH PENYEDIA JASA PEMBERI HASIL PELUNASAN PPh MELALUI ORANG PRIBADI BUKAN SUBJEK PAJAK BADAN PEMERINTAH, SUBJEK PAJAK BADAN DALAM NEGERI, PENYELENGGARA KEGIATAN BUT KERJASAMA OPERASI PERWAKILAN PERUSAHAAN LUAR NEGERI LAINNYA ORANG PRIBADI YANG DITETAPKAN OLEH DIRJEN PAJAK

20 20 KEKURANGAN PPh USAHA JASA KONSTRUKSI TIDAK DILUNASI TIDAK TERUTANG PPh FINAL SELISIH PPh YG TIDAK DIBAYAR PENGGUNA JASA SYARAT DIKENAKAN PPh FINAL APABILA PIUTANG TSB DAPAT DITAGIH KEMBALI DICATAT SEBAGAI PIUTANG YANG NYATA-NYATA TIDAK DAPAT DITAGIH (PASAL 6 AYAT (1) HURUF H UU PPh

21 21 PENGHASILAN LAIN YANG DITERIMA WAJIB PAJAK YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI PENGHASILAN DARI LUAR NEGERI YG PAJAKNYA TERUTANG DAN DIBAYAR DI LUAR NEGERI PENGHASILAN LAIN DI LUAR USAHA JASA KONSTRUKSI KEUNTUNGAN ATAU KERUGIAN SELISIH KURS DARI KEGIATAN USAHA JASA KONSTRUKSI TERMASUK DLM PERHITUNGAN NILAI KONTRAK DAPAT DIKREDITKAN TERHADAP PAJAK YG TERUTANG BERDASARKAN UU PPh DIKENAKAN PPh FINAL WAJIB MELAKUKAN PENCATATAN YG TERPISAH ATAS BIAYA YG TIMBUL DIKENAKAN TARIF BERDASARKAN UU PPh

22 22 MEMOTONG PPh PADA SAAT PEMBAYARAN UANG MUKA DAN TERMIJN, DAN MEMBERIKAN BUKTI PEMOTONGAN PPh FINAL MENYETORKAN PPh YG TELAH DIPOTONG DENGAN MENGGUNAKAN SSP PADA BANK PERSEPSI / KANTOR POS, SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 10 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALAN TATA CARA PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh OLEH PEMBERI HASIL PEMBERI HASIL YG DITUNJUK SBG PEMOTONG WAJIB : MELAPORKAN PEMOTONGAN/PENYETORAN KPD KPP SETEMPAT, SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN PEMBAYARAN IMBALAN LAPORAN PEMOTONGAN/PENYETORAN PPh ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI DENGAN DILAMPIRI : - LEMBAR KE-3 SSP; - LEMBAR KE-2 BUKTI PEMOTONGAN DENGAN

23 23 MENYETOR SENDIRI PPh TERUTANG KE BANK PERSEPSI/KANTOR POS DENGAN SSP SELAMBAT-LAMBATNYA TANGGAL 15 BULAN BERIKUTNYA MELAPORKAN PENYETORAN PPh KE KPP SELAMBAT-LAMBATNYA TGL 20 BULAN BERIKUTNYA SETELAH BULAN DITERIMANYA IMBALAN LAPORAN BULANAN PPh BAGI WP YANG BERGERAK DI BIDANG USAHA JASA KONSTRUKSI DILAMPIRI LEMBAR KE 3 SSP TATA CARA PENYETORAN DAN PELAPORAN PPh OLEH PEMBERI JASA KEWAJIBAN PEMBERI JASA :

24 24 DASAR HUKUM PERATURAN PEMERINTAH KEPUTUSAN DIRJEN PAJAK PP No. 138 TAHUN 2000 KEP-395/PJ./2001 PENGHASILAN DARI HADIAH UNDIAN

25 25 PENGERTIAN-PENGERTIAN  Hadiah termasuk hadiah dari undian, pekerjaan, dan kegiatan seperti hadiah undian tabungan, hadiah dari pertandingan olahraga dan lain sebagainya.  Penghargaan adalah imbalan yang diberikan sehubungan dengan kegiatan tertentu, misalnya imbalan yang diterima sehubungan dengan penemuan benda-benda purbakala.

26 26 Perbedaan No. Jenis HadiahDefinisi 1.Hadiah undianhadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian 2.Hadiah atau penghargaan perlombaan hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau adu ketangkasan 3.Hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh penerima hadiah 4.Penghargaanimbalan yang diberikan sehubungan dengan prestasi dalam kegiatan tertentu

27 27 Tarif No. Jenis HadiahTarifSifat 1.Hadiah Undian25%Final 2. Hadiah atau penghargaan perlombaan, penghargaan, dan hadiah sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan OPDN Psl. 17 (PPh 21) Tidak Final WPLN non BUT 20% (PPh 26) Tidak Final WP BDN DN/BUT 15% (PPh 23) Tidak Final

28 28 Tidak termasuk Hadiah dan Penghargaan  hadiah langsung dalam penjualan barang atau jasa sepanjang diberikan kepada semua pembeli atau konsumen akhir Syarat :  tanpa diundi dan  hadiah tersebut diterima langsung oleh konsumen akhir pada saat pembelian barang atau jasa.

29 29 Contoh Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat (2) baru (mulai )

30 30


Download ppt "1 PPh PASAL 4 ayat (2). 2 OBJEK PEMOTONGAN PPh PASAL 4 AYAT (2) (BERSIFAT FINAL) Penghasilan dari Persewaan Tanah & atau Bangunan (PP No. 29 Thn 1996."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google