Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PERPAJAKAN Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-4 1Tony Soebijono.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PERPAJAKAN Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-4 1Tony Soebijono."— Transcript presentasi:

1 PERPAJAKAN Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-4 1Tony Soebijono

2 SUBYEK PAJAK WAJIB PAJAK OBYEK PAJAK MEMILIKI MENJADI Wajib Pajak BER-NPWP Melakukan Pembukuan / pencatatan 2Tony Soebijono

3 FUNGSI NPWP / PPKP  tanda pengenal diri atau identitas WP;  dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan;  ketertiban pembayaran pajak & pengawasan administrasi perpajakan. (juga untuk mendapatkan pelayanan dari Instansi tertentu) (juga untuk mendapatkan pelayanan dari Instansi tertentu) SEBAGAI SARANA Penjelasan Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU KUP 3Tony Soebijono

4 4 Pengertian Pajak Penghasilan 21 PPh 21 adalah: Pajak atas penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa: -gaji, -upah, -honorarium, -tunjangan dan -pembayaran lain dengan nama dan bentuk apapun yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan jasa dan kegiatan Tony Soebijono

5 5 Unsur-unsur PPh Pasal 21 Wajib Pajak Pemotong Pajak Obyek Pajak Tarif Pajak Wajib Pajak PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Pegawai Lepas Penerima Pensiun Penerima Honorarium Penerima Upah Tony Soebijono

6 6 Bukan Wajib Pajak PPh Pasal 21 Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam keputusan Mentri Keuangan No. 611/KMK.04/1994 sepanjang bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain Tony Soebijono

7 7 Pemotong Pajak PPh Pemberi kerja baik orang pribadi, badan, BUT baik induk maupun cabang Bendaharawan pemerintah pusat /daerah, Instansi, Departemen, KBRI, dll Dana Pensiun, PT. TASPEN, ASTEK, JAMSOSTEK, THT BUMN/ BUMD Yayasan, lembaga, kepanitiaan, asosiasi, organisasi Tony Soebijono

8 8 Obyek Pajak PPh Pasal 21 Penghasilan Teratur Penghasilan Tidak Teratur Upah harian, mingguan, satuan & borongan Premi asuransi yang dibayar pemberi kerja Uang tebusan pensiun, Pesangon THT, dll Honorarium dengan nama dan bentuk apapun Imbalan dengan nama dan bentuk apapun Penghasilan natura yang diberikan oleh bukan wajib pajak Tony Soebijono

9 9 Pengurang Penghasilan yang diperbolehkan 1.Biaya Jabatan 2.Iuran Pensiun 3.Biaya Pensiun Tony Soebijono

10 PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PENGHASILAN BRUTO PEGAWAI TETAP PEG. TIDAK TETAP, PEMAGANG, CAPEG DIKURANGI: -BIAYA JABATAN, -IURAN YG TERIKAT DGN PENGH. TETAP (Jamsostek, pensiun dll) DIKURANGI: BIAYA PENSIUN, PENGHASILAN NETO PENGHASILAN KENA PAJAK (dibulatkan ke bawah hingga ribuan penuh) PENERIMA PENSIUN PTKP TARIF PS.17 UU PPh DIKURANGI GAJI, TUNJANGAN TERKAIT DGN GAJI UANG PENSIUN BULANAN,TUNJANGAN HONORARIUMKOMISI MULTILEVEL MARKETING DIKURANGIDIKURANGI 10Tony Soebijono

11 TARIF PASAL 17 UU nomor 36 tahun 2008 SAMPAI DENGAN Rp 50 JUTA DI ATAS Rp 250 JUTA SAMPAI DENGAN Rp 500 JUTA 5% 15% 25% TARIF LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK DI ATAS Rp 50 JUTA SAMPAI DENGAN Rp 250 JUTA 30% DI ATAS Rp 500 JUTA 11Tony Soebijono

12 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 Rp ,00 UNTUK DIRI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI TAMBAHAN UNTUK WAJIB PAJAK KAWIN TAMBAHAN UNTUK SEORANG ISTERI YG PENGHASILANNYA DIGABUNG DENGAN PENGHASILAN SUAMI TAMBAHAN UNTUK SETIAP ANGGOTA KELUARGA SEDARAH SEMENDA DALAM GARIS KETURUNAN LURUS SERTA ANAK ANGKAT YG MENJADI TANGGUNGAN SEPENUHNYA MAKSIMAL 3 ORANG PENERAPAN PTKP DITENTUKAN OLEH KEADAAN PADA AWAL TAHUN PAJAK ATAU AWAL BAGIAN TAHUN PAJAK BESARNYA PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) UU nomor 36 tahun Tony Soebijono

13 13 CONTOH PENERAPAN PTKP BESARNYA PTKP YG DIBERIKAN : - WP SENDIRIRp STATUS KAWIN Rp ANAK (3 x Rp )Rp JUMLAH PTKPRp UTK ISTRI SDH DIBERIKAN PTKP, SAAT PEMOTONGAN PPh 21 OLEH PEMBERI KERJA SEBESAR Rp ,- WP “A” SEORANG PEGAWAI MEMPUNYAI SEORANG ISTRI DAN 4 ANAK. Bila istri menerima/memperoleh penghasilan yg sudah dipotong pph psl 21 dan pekerjaannya tsb tdk ada hubungannya dgn pekerjaan/usaha suami/anggota keluarga lainnya. Tony Soebijono

14 14 BESARNYA PTKP YANG DIBERIKAN : - WP SENDIRIRp STATUS KAWIN Rp ISTRI BERUSAHARp ANAK (3 x Rp )Rp JUMLAH PTKPRp WP “A” SEORANG PEGAWAI MEMPUNYAI SEORANG ISTRI DAN 4 ANAK. Bila penghasilan istri “A” tsb tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yg telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan pasal 21, dan pekerjaan tsb ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya, maka penghasilan istri “A” digabung dgn penghasilan “A”

15 15 PENGHASILAN ATAU KERUGIAN BAGI WANITA YANG TELAH KAWIN DIANGGAP SEBAGAI PENGHASILAN ATAU KERUGIAN SUAMINYA KECUALI 1.Penghasilan tsb semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yg telah dipotong pph pasal 21, Dan 2. Pekerjaan tsb tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga lainnya. PENGHASILAN ATAU KERUGIAN BAGI WANITA KAWIN Pasal 8 ayat (1) Tony Soebijono

16 16 WP ‘A” MEMPEROLEH PENGHASILAN Rp ,00 MEMPUNYAI ISTRI SBG PEGAWAI DGN PENGHASILAN SEBESAR Rp ,00 TDK DIGABUNG DGN PENGHASILAN ‘A’ DAN SUDAH FINAL JIKA : -. PENGH. TSB DIPEROLEH DARI SATU PEMBERI KERJA YANG TELAH DIPOTONG PPh PEKERJAAN TSB TDK ADA HUB. NYA DGN USAHA/ PEKERJAAN BEBAS SUAMI/ANGGOTA KELUARGA LAINNYA. BILA ISTRI “A” SELAIN MENJADI PEGAWAI JUGA MEMPUNYAI USAHA SALON KECANTIKAN DGN PENGHASILAN SEBESAR Rp ,00; SELURUH PENGH. ISTRI SEBESAR Rp (50 JUTA + 75 JUTA) DIGABUNGKAN DGN PENGH. “A”. DGN DEMIKIAN TOTAL PENGHASILAN “A” YG DIKENAKAN PPh SEBESAR Rp ,00. POTONGAN PAJAK ATAS PENGHASILAN ISTRI TIDAK BERSIFAT FINAL DAN DPT DIKREDITKAN DLM SPT TAHUNAN PPh CONTOH Pasal 8 ayat (1) Tony Soebijono

17 17 HIDUP BERPISAH MENGADAKAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DAN PENGHASILAN SECARATERTULIS PENGHITUNGAN PAJAKNYA BERDASAR - Penghasilan Neto suami isteri digabung - Besarnya pajak yg harus dilunasi oleh masing-masing suami-isteri, sebanding dgn Penghasilan Neto PENGHITUNGAN PKP DAN PENGENAAN PAJAKNYA DILAKUKAN SENDIRI- SENDIRI SUAMI-ISTRI DIKENAKAN PAJAK SECARA TERPISAH Pasal 8 ayat (2) dan (3) Tony Soebijono

18 18 CONTOH : 1. PENGHASILAN NETO SUAMI (A) DARI PEGAWAI Rp ,00 2. PENGHASILAN NETO ISTRI DARI PEGAWAI DAN SALON Rp ,00 JML PENGHASILAN Rp ,00 PTKP (K/I/3)Rp ,00 PKP Rp ,00 PPh TERUTANG Rp ,00 PENGENAAN PPh MASING-MASING SUAMI-ISTERI DIHITUNG SBB : PPh SUAMI : Rp ,00 X Rp ,00 = Rp ,00 Rp ,00 PPh ISTERI : Rp ,00 X Rp ,00= Rp ,00 Rp ,00 CONTOH PENGHITUNGAN PPh BAGI SUAMI-ISTRI YG MENGADAKAN PERJANJIAN PEMISAHAN HARTA DAN PENGHASILANSECARA TERTULIS Pasal 8 ayat (3) Tony Soebijono

19 thx 19Tony Soebijono


Download ppt "PERPAJAKAN Pajak Penghasilan (Pph 21) perhitungan M-4 1Tony Soebijono."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google