Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Apa itu??? PPh ps 21 dan PPh ps 26 BEKERJA GAJI-AN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Apa itu??? PPh ps 21 dan PPh ps 26 BEKERJA GAJI-AN."— Transcript presentasi:

1 Apa itu??? PPh ps 21 dan PPh ps 26 BEKERJA GAJI-AN

2 PPh ps 21 dan PPh ps 26 subyek pajak : Yang Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan Pemberi Kerja Pemotong Pajak PPh 21 & PPh 26 Penerima Penghasilan

3 PPh ps 21 dan PPh ps 26 subyek pajak : Pemotong Pajak PPh21 & PPh26 Penerima Penghasilan • OP Pemberi Kerja • Badan Pemberi Kerja • Bendaharawan Pemerintah (termasuk Kedubes RI di LN) • Penyelenggara Kegiatan • Dana Pensiun atau Badan lain dalam rangka pensiun • PT Taspen, PT Jamsostek • OP Pegawai Tetap •OP Pegawai Tidak Tetap • OP Penerima Pensiun • OP Mantan Pegawai • Penerima Honorarium • Tenaga Ahli (PAKPANDA) • Penerima Pesangon • Pejabat Negara • WPOP Luar Negeri

4 PPh ps 21 dan PPh ps 26 subyek pajak : Bukan Pemotong Pajak PPh 21 & PPh 26 • Badan Perwakilan Negara Asing • Organisasi-organisasi Internasional (sebagaimana dimaksud psl 3 UU PPh 17/2000)

5 a.Bukan WNI, b.Tidak menjalankan usaha/ Kegiatan/pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia a.Bukan WNI, b.Tidak menerima/memperoleh penghasilan lain diluar jabatannya di Indonesia c.Negara ybs memberikan Perlakuan timbal balik PPh ps 21 dan PPh ps 26 subyek pajak : Bukan Penerima Penghasilan Pejabat perwakilan Diplomatik/ Konsulat atau pejabat lain Negara Asing termasuk orang-orang yang diperbantukan dan bertempat tinggal bersama mereka Pejabat perwakilan Organisasi Internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan sesuaiKMK no.574/KMK.04/2000 jo KMK no.230/KMK.03/2001

6 PPh ps 21 dan PPh ps 26 subyek pajak : Pemotong Pajak PPh 21 & PPh 26 • Mendaftar NPWP ke KPP setempat • Menghitung,memotong dan menyetor (selambatnya tgl 10 bln berikutnya) • Melapor (selambatnya tgl 20 bln berikutnya) • Membuatkan Bukti Potong • Diminta atau tidak • Saat dilakukan pemotongan • Plg lambat 2 bln stl thn takwim berakhir (khusus untuk pegawai tetap) • Plg lambat 1 bln stl peg ttp berhenti/pensiun • Menghitung ulang PPh ps.21 untuk peg ttp dlm waktu 2 bln stl tahun takwim berakhir WAJIB

7 PPh ps 21 dan PPh ps 26 subyek pajak : Pemotong Pajak PPh 21 & PPh 26 • Memperpanjang masa penyampaian SPT • Permohonan Tertulis • Surat Pernyataan Tentang Perhitungan Sementara • Paling lambat 31 Maret • Kompensasi Kelebihan Setor • Masa, dengan PPh 21 terutang bulan berikutnya • Tahunan, dengan PPh 21 terutang bulan dilakukannya penghitungan kembali • Mengajukan Keberatan ke DJP • Mengajukan Banding ke Badan Peradilan Pajak HAK

8 PPh ps 21 dan PPh ps 26 subyek pajak : Penerima Penghasilan • OP Pegawai Tetap • Menyerahkan Surat Pernyataan tentang Jumlah Tanggungan pada Pemberi Kerja Pada saat mulai kerja atau Pensiun • Mendaftarkan NPWP,bila Ph Neto > PTKP • Menyerahkan Bukti Potong kepada : • Tempat kerja yang baru • Pemotong pajak dana pensiun dalam hal ybs mulai menerima Pensiun WAJIB

9 PPh ps 21 dan PPh ps 26 subyek pajak : Penerima Penghasilan Meminta Bukti Potong PPh ps 21 / ps 26 HAK

10 PPh ps 21 dan PPh ps 26 obyek pajak : Penghasilan Pemberi Kerja Penerima Penghasilan

11 PPh ps 21 dan PPh ps 26 Obyek pajak : KrIterIaKrIterIa Diberikan dalam bentuk UANG Dibayarkan kepada OP ybs,tdk kpa pihak ketiga PENGECUALIAN NATURA dan KENIKMATAN FASILITAS

12 PPh ps 21 dan PPh ps 26 Obyek pajak : JENISJENIS PENGECUALIAN • Gaji • Upah • Honorarium • Tunjangan • Pembayaran lain dgn nama dan dalam bentuk apapun • Pembayaran asuransi dari perush askes, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan asuransi bea siswa • Penerimaan natura dan kenikmatan • Iuran pensiun kpd Dana Pensiun dan iuran JHT kpd Jamsostek yang dibayar pemberi kerja • Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung pemberi kerja • Zakat yang diterima OP yang berhak dari BAZIS, LAZNAS yang disahkan Pemerintah

13 PPh ps 21 dan PPh ps 26 saat & tempat terutang : SAATSAAT Dilakukannya PEMBAYARAN atau diakui BIAYA, mana yang lebih dulu TEMPAT Di TEMPAT Pemotong Pajak yang melakukan PEMBAYARAN

14 PPh ps 21 dan PPh ps 26 penghitungan pajak terutang : PPh 21/26 = Tarif x DPP Ragamnya dipengaruhi oleh : GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN (JENIS PENGHASILAN)

15 PPh ps 21 dan PPh ps 26 penghitungan pajak terutang : TARIFTARIF 5% LAPISAN PENGHASILAN KENA PAJAK Sampai dengan Rp25 juta Di atas Rp 25juta s.d Rp 50juta Di atas Rp 50juta s.d Rp 100juta 10% 15% 25% 35% Di atas Rp 100juta s.d Rp 200juta Di atas Rp 200juta Pasal 17

16 PPh ps 21 dan PPh ps 26 penghitungan pajak terutang : GOLONGAN PENERIMA PENGHASILAN • PEGAWAI TETAP • PEGAWAI TIDAK TETAP • TENAGA AHLI(PAKPANDA) • NON PEGAWAI, NON TENAGA AHLI • PESANGON,TEBUSAN PENSIUN,HJT DAN THT

17 Pemotongan PPh ps 21/PPh ps 26 PEGAWAI TETAP : • PPh 21 = Tarif pasal 17 x DPP • DPP = Ph Bruto – By.Jabatan – Pensiun – PTKP • Perhit Masa  Perkiraan Ph Netto setahun & hasilnya disebulankan • Perhit Tahunan  Realisasi Ph Bruto setahun dikurangi Biaya Jabatan sesuai masa kerja • PTKP  Penghasilan Tidak Kena Pajak (s.d 2004, 2005, 2006-dst PTKPnya berbeda) • By jabatan  5% x Ph Bruto dgn maks sebulan Rp , maks setahun Rp x masa kerja

18 Pemotongan PPh ps 21/PPh ps 26 PEGAWAI TETAP : Uraian PTKPs.d. Thn 2004Tahun 2005Tahun 2006 Diri Sendiri (TK/0) Status Kawin (K/0) Tangg 1 org (K/1) Tangg 1 org (K/2) Tangg 1 org (K/3) Istri gabung (K/I/0) Gab tangg 1 (K/I/1) Gab tangg 2 (K/I/2) Gab tangg 3 (K/I/3) PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)

19 Pemotongan PPh ps 21/PPh ps 26 PEGAWAI TETAP : (PTKP) PEGAWAI WANITA STATUS KAWIN STATUS TDK KAWIN STATUS KAWIN SUAMI TDK MENERIMA/MEMPEROLEH PENGHASILAN PTKP HANYA UNTUK DIRI SENDIRI PTKP UNTUK DIRI SENDIRI & TANGG MAKS 3 ORG PTKP UNTUK DIRI SENDIRI, STATUS KAWIN, DAN TANGGUNGAN MAKS 3 ORG MENUNJUKKAN KET. TERTULIS DARI PEMERINTAH DAERAH SETEMPAT SERENDAH-RENDAHNYA KECAMATAN

20 Pemotongan PPh ps 21/PPh ps 26 PEGAWAI TETAP : VARIASI PERHITUNGAN PPh 21 PEGAWAI TETAP 1. NORMAL 2. MASUK TENGAH TAHUN (Baru Kerja, Pindahan) 3. BERHENTI TENGAH TAHUN 4. PINDAH CABANG 5.KEWAJIBAN PAJAK SUBYEKTIF TIDAK 1 THN PENUH 6. MEMPEROLEH PENGHASILAN TIDAK TERATUR

21 Pemotongan PPh ps 21/PPh ps 26 PEGAWAI TIDAK TETAP : • PPh ps 21 = Tarif Pasal 17 x DPP • DPP = Ph Bruto –PTKP • Dibayar Bulanan  Perkiraan Ph Bruto setahun & hasilnya disebulankan  Akhir Tahun tidak dihitung ulang • Dibayar Harian,Satuan,Borongan  Perkiraan Ph Bruto Harian  Akhir Tahun tidak dihitung ulang • PTKP  Penghasilan Tidak Kena Pajak (s.d 2004, 2005, 2006-dst PTKPnya berbeda)

22 Pemotongan PPh ps 21/PPh ps 26 TENAGA AHLI (PAKPANDA) : • PAKPANDA (Pengacara, Akuntan, Konsultan, Penilai, Aktuaris, Notaris, Dokter, Arsitek) • PPh ps 21 = 15% X 50% x Ph Bruto • Dipotong  Pada saat terima pembayaran

23 Pemotongan PPh ps 21/PPh ps 26 NON PEGAWAI NON TENAGA AHLI : • Golongan Penerima  Penerima Honorarium,  Dekom/Pengawas yang tidak merangkap Peg Tetap  Mantan Pegawai • PPh ps 21 = Tarif pasal 17 x Ph Bruto

24 Pemotongan PPh ps 21/PPh ps 26 PESANGON,TEBUSAN PENSIUN,THT : • PESANGON  Dibayar oleh Pemberi Kerja / DPLK • TEBUSAN PENSIUN  Dibayar oleh Dana Pensiun yang sudah disahkan Menteri Keuangan • THT, JHT  Dibayar sekaligus oleh badan Penyelenggara Pensiun / Badan Penyelenggara Jamsostek • PPh psl 21 FINAL Terutang : 1.S.d Rp 25juta: Tidak dikenakan 2.> Rp 25juta s.d. Rp 50juta: 5% 3.> Rp 50juta s.d. Rp 100juta: 10% 4.> Rp100juta s.d. Rp 200juta: 15% 5.> Rp 200juta: 25%


Download ppt "Apa itu??? PPh ps 21 dan PPh ps 26 BEKERJA GAJI-AN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google