Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Segaf, SE.MSc. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Segaf, SE.MSc. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang."— Transcript presentasi:

1 Segaf, SE.MSc. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

2 Definisi Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun PPh adalah Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak.

3 Dasar Hukum UU No. 7 Tahun 1983, jo UU No. 7 Tahun 1991, jo UU No. 10 Tahun 1994, jo UU No. 17 Tahun 2000, jo UU No.36 Tahun 2008, jo Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, maupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

4 Subyek Pajak a. 1. Orang pribadi; 2. Warisan yang belum terbagi b. Badan; dan c. Bentuk usaha tetap.

5 Pengecualian Subyek Pajak Kantor Perwakilan Negara Asing Pejabat perwakilan diplomatik & konsulat. Organisasi Internasional sesuai Keputusan Menteri Keuangan No.243/KMK.03/2003 jo 215/PMK.03/2008, jo. PMK No.15 Tahun 2010  PBB (ADB, IMF, WHO, UNICEF, dll), Kerjasama Bidang Strategis antar Negara (Teknik, Ekonomi, Perdagangan, Ilmu Pengetahuan dll), Kerjasama Kebudayaan, Organisasi Internasional Lainnya. Pejabat organisasi internasional yang tidak menjalankan usaha untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

6 Obyek PPh (Pasal 4 ayat 1) 1. Penggantian atau imbalan atas pekerjaan atau jasa (gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, dsb) 2. Hadiah (undian, pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan) 3. Laba usaha 4. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta 5. Dividen 6. Royalti 7. Sewa 8. …..

7 Bukan Obyek PPh (Pasal 4 ayat 3) Bantuan atau sumbangan (termasuk zakat) Harta hibahan Warisan Imbalan dalam bentuk natura Pembayaran dari perusahaan asuransi (kesehatan, jiwa, dll) ……

8 Biaya yang diperkenankan (pasal 6) Biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan. Penyusutan Iuran dana pensiun kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki kerugian selisih kurs mata uang asing...

9 Penyusutan 1. Saat mulai penyusutan: 1. Saat selesainya pengerjaan suatu harta 2. Saat penggunaan untuk memperoleh penghasilan 2. Metode Penyusutan 1. Garis Lurus 2. Saldo Menurun

10 Kelompok Harta Berwujud Masa ManfaatTarif Penyusutan Garis LurusSaldo Menurun I. Bukan Bangunan Kelompok I4 tahun25%50% Kelompok II8 tahun12,5%25% Kelompok III16 tahun6,25%12,5% Kelompok IV20 tahun5%10% II. Bangunan Permanen20 tahun5% Bukan Permanen10 tahun10% Masa manfaat dan Tarif Penyusutan harta berwujud

11 Contoh Penyusutan Hitunglah penyusutan sesuai kaidah perpajakan atas Suatu bangunan dengan harga perolehan Rp. 200 juta jika perusahaan menggunakan metode garis lurus? Perusahaan membeli sebuah mesin seharga Rp. 100 juta dengan masa manfaat 4 tahun, hitunglah penyusutannya jika perusahaan menggunakan metode saldo menurun?

12 Tarif Pajak WP Orang Pribadi Dalam Negeri Lapisan Penghasilan Kena PajakTarif Pajak Sampai dengan Rp ,-5% Diatas Rp ,- sampai dengan Rp ,-15% Diatas Rp ,- sampai dengan Rp ,-25% Diatas Rp ,-30% Tarif Deviden10% Tidak memiliki NPWP (Untuk PPh Pasal 21) 20% lebih tinggi dari tarif normal Tidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut /potong(Untuk PPh Pasal 23) 100% lebih tinggi dari tarif normal

13 Tarif Pajak WP Badan dalam negeri dan BUT TahunTarif Pajak % 2010 dan selanjutnya25% PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek 5% lebih rendah dari yang seharusnya Peredaran bruto sampai dengan Rp Pengurangan 50% dari yang seharusnya

14 Contoh Tarif Pajak NoNamaJumlah PKPTarif 1LukmanRp. 45,000,000,-5% 2SofiaRp. 120,000,000,-5%, untuk 50 juta pertama 15%, untuk 70 juta sisanya 3SarahRp. 315,000,000,-5%, untuk 50 juta pertama 15%, untuk 200 juta berikutnya 25%, untuk 65 juta sisanya Berikut ini data jumlah Penghasilan Kena Pajak dari beberapa Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri

15 Latihan Tarif Pajak Berapakah tarif pajak untuk WP orang pribadi dalam negeri dengan jumlah penghasilan kena pajak Rp. 515,000,000,-? Berapakah tarif pajak untuk perusahaan dengan jumlah PKP pada tahun 2010 Rp. 11,750,000,000,-? Jika perusahaan tersebut go publik, dan memperdagangkan separuh dari seluruh sahamnya, berapakah tarif pajak yang dikenakan atas perusahaan tsb.?

16 Penghasilan Tidak Kena Pajak NoKeteranganSetahun 1.Diri Wajib Pajak Orang PribadiRp ,- 2.Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawinRp ,- 3. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami. Rp ,- 4.Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang diatnggung sepenuhnya, maksimal 3 orang untuk setiap keluarga Rp ,-

17 Contoh PTKP Tn. Ridwan menikah dengan tanggungan 2 orang anak. Apabila istrinya bekerja dan telah dipotong PPh 21 oleh tempatnya bekerja dan tidak ada hubungan dengan usaha suaminya, berapakah jumlah PTKP untuk Tn. Ridwan? Diri WP Orang PribadiRp. 15,840,000,- Tambahan untuk WP kawinRp. 1,320,000,- 2 x Rp. 1,320,000,-Rp. 2,640,000,- Jumlah PTKPRp. 18,800,000,- Jika 4 tahun kemudian Tn. Ridwan memiliki 2 anak lagi, berapakah PTKP untuk Tn. Ridwan?


Download ppt "Segaf, SE.MSc. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google