Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Bencana Kekeringan / Pengendalian SDA.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Bencana Kekeringan / Pengendalian SDA."— Transcript presentasi:

1 Bencana Kekeringan / Pengendalian SDA

2 Aktivitas pengambilan karang untuk membangun pondasi rumah di sekitar pantai Karang Maritim

3 Rumah terbuat dari terumbu karang

4  Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang tidak bertanggung jawab dan illegal logging menyebabkan:  Erosi  Penurunan keanekaragaman hayati  Kehilangan sumber plasma nutfah

5  Pemanfaatan sumberdaya perikanan yang merusak (illegal fishing) dgn menggunakan racun, bom ikan, arus listrik, dan penangkapan ikan yang melebihi MSY  “Overfishing”. (MSY= maximum sustainable yield= hasil tangkapan maksimum lestari).

6 Bom ikan dan racun sianida dpt merusak terumbu karang

7  Industri dapat merusak & mencemari lingkungan pada tahap konstruksi maupun saat produksi.  Pada saat konstruksi kerusakan dan pencemaran lingkungan terjadi pada kegiatan:  Land clearing  Mobilisasi alat berat  Pengangkutan bahan bangunan, dll.  Pada tahap produksi dapat menghasilkan limbah padat, cair, gas, yang dapat mencemari lingkungan perairan, tanah dan udara. 4. Industrialisasi

8 6. SAMPAH  Sampah:  suatu benda yg tdk digunakan atau tdk dikehendaki dan harus dibuang, yg dihasilkan oleh kegiatan manusia

9 Jenis sampah padat:  Sampah yg mudah membusuk (garbage)  sisa makanan  Sampah yg tdk mudah membusuk (rubbish)  yg mudah terbakar & yg tdk mudah terbakar.  Sampah bangkai binatang (dead animal)  Sampah berupa abu pembakaran (ashes)  pembakaran kayu, arang, batubara  Sampah padat hasil industri (industrial waste)  potongan besi, kaleng, kaca  potongan besi, kaleng, kaca  Sampah yg berserakan di jalan-jalan (street sweeping)

10 Pengelolaan sampah: A. Pembakaran (inceneration/incenerasi)  Pembakaran sampah dilakukan di tempat tertutup dengan mesin khusus  Praktis dilakukan, tetapi mahal biaya pembuatan dan pengoperasiannya B. Penumpukan (dumping)  Dilakukan dengan penumpukan sampah di atas tanah terbuka  tanpa ada perlakuan  Biaya murah, tetapi berpengaruh buruk thd lingkungan: sumber penyakit, bau, dan sampah dpt terbawa aliran permukaan ke perairan umum

11 TPA Bantar Gebang = dumping

12 C. Penimbunan berlapis (sanitary landfill)  Sampah ditimbun secara berlapis dgn tanah dg ketebalan ± cm, kemudian dipadatkan dan ditimbun scr berlapis-lapis.  Sampah yg telah rata dan padat ditimbun dgn tanah dg ketebalan cm Sistem landfill = dumping di tanah cekung (bukan sanitary landfill)

13 Skema Sanitary Landfill

14

15 Concept illustration of a Typical Sanitary Landfill Site

16 7. LIMBAH B3 Limbah B3:  Limbah yg mengandung bahan berbahaya dan atau beracun, yg krn sifat dan atau konsentrasinya, baik secara langsung maupun tdk langsung, dapat merusak dan mencemari lingk. hidup, dan atau membahayakan kesehatan manusia

17 Limbah yg termasuk B3 memenuhi kriteria (salah satu atau lebih):  Mudah meledak  Mudah terbakar  Bersifat reaktif  Beracun  Menyebabkan infeksi  Bersifat korosif  Limbah lain, yg apabila diuji toksisitasnya dapat digolongkan sbg B3

18 Pengelolaan limbah B3 memerlukan biaya mahal. Di Indonesia ada perusahaan yg menangani limbah B3, yaitu di Cibinong (Bogor)

19 4.2 RESPON THD LINGKUNGAN HIDUP DI INDONESIA A. Konferensi ttg Lingk. Hidup se-dunia Konferensi internasional I ttg LH oleh PBB di Stockholm (Swedia) 5-16 Juni Setiap tgl 5 Juni  diperingati sbg “Hari Lingkungan Hidup Dunia”Konferensi internasional I ttg LH oleh PBB di Stockholm (Swedia) 5-16 Juni Setiap tgl 5 Juni  diperingati sbg “Hari Lingkungan Hidup Dunia” Juni 1982: UNEP (United National Environment Progam= Prog. LH PBB) mengadakan di Nairobi (Kenya)Juni 1982: UNEP (United National Environment Progam= Prog. LH PBB) mengadakan di Nairobi (Kenya)

20  Juni 1992: KTT Bumi diadakan di Rio de Janeiro (Brasil). KTT Bumi menghasilkan kesepakatan internasional yg terdiri dari 5 dokumen:  Dokumen Deklarasi Rio ttg Lingk. & Pembangunan  Dokumen Agenda 21 yg membahas program kerja menyongsong abad 21  Dokumen ttg prinsip-prinsip kehutanan  Dokumen Konvensi Perubahan Iklim  Dokumen Konvensi Keanekaragaman Hayati

21  KTT Bumi 2002:World Summit on Sustainable Development (WSSD)  26 Agustus – 3 September 2002 di Johannesburg Afrika Selatan  26 Agustus – 3 September 2002 di Johannesburg Afrika Selatan

22 B. Kelembagaan & Peraturan Perundang-undangan ttg LH di Indonesia  Respon pemerintah RI thd LH:  Sejak 1973 aspek LH masuk dlm GBHN  1978 dibentuk menteri negara pengawasan pembangunan & LH (Menneg PPLH)  1982 Menneg PPLH diubah Menteri Negara Kependudukan dan LH (KLH)  1993 Menneg KLH diubah menjadi Menteri Negara LH  Di tiap provinsi: Biro Bina LH (BLH). Thn 1998 BLH diganti menjadi Bapedalda (Badan Pengendalian Dampak Lingk. Daerah). Sejak 2009 Bapedalda menjadi BPLHD (Badan Pengelolaan LH Daerah)  1990 dibentuk Bapedal Pusat

23 Peraturan Perundang-undangan ttg LH  UU no 32 thn 2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan LH  UU No. 26 thn 2007 ttg Penataan Ruang  UU No. 27 thn 2007 ttg Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil  UU No. 5 thn 1990 ttg Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya  UU No 41 thn 1999 ttg Kehutanan.  UU No.7 thn 2004 ttg Pengelolaan Sumber Daya Air

24 Peraturan Pemerintah:  PP No.27 thn 1999 ttg Amdal  PP No. 41 thn 1999 ttg Pengendalian Pencemaran Udara  PP No. 82 thn 2001 ttg Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air  PP No.74 thn 2001 ttg Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)  dan lain-lain

25 4.3 PENGENDALIAN MASALAH LINGKUNGAN N0INDIKATOR NEGARA MAJU NEGARA BERKEMBANG 1 Tingkat kesadaran masyarakat thd kerusakan dan pencemaran lingk. Tinggi & responsif Rendah & kurang responsif. Masy. masih memikirkan pangan 2 Perhatian pemerintah thd reaksi masyarakat Tinggi, cepat bertindak Rendah, lambat bertindak 3 Teknologi dlm proses produksi Canggih Limbah memenuhi baku mutu Seadanya. Limbah sering melampaui baku mutu 4 Teknologi dlm penanggulangan masalah lingk yg timbul Canggih Tanggung jawab tinggi Kurang tersedia. Tanggung jawab kurang 5 Penerapan sanksi hukum Ketat & konsisten Sering mengalami kendala dlm pembuktian. Kurang diterapkan (pertimbangan tenaga kerja, pajak)

26 Terima kasih


Download ppt "Bencana Kekeringan / Pengendalian SDA."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google