Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Pengantar Kajian Lingkungan Hidup Strategis Triarko Nurlambang Anggota Tim KLHS Dirjen Bina Bangda - DEPDAGRI Pusat Penelitian Geografi Terapan UI.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Pengantar Kajian Lingkungan Hidup Strategis Triarko Nurlambang Anggota Tim KLHS Dirjen Bina Bangda - DEPDAGRI Pusat Penelitian Geografi Terapan UI."— Transcript presentasi:

1 Pengantar Kajian Lingkungan Hidup Strategis Triarko Nurlambang Anggota Tim KLHS Dirjen Bina Bangda - DEPDAGRI Pusat Penelitian Geografi Terapan UI

2 Dikotomi baru: Ekonomi Berkelanjutan vs Ekologi Berkelanjutan? Dimanakah posisi kita saat ini? Menuju arah keberlanjutan yang mana? Jadi mau kemanakah kita? Apakah akan tercipta Paranoia atau kemitraan Degradasi Lingkungan Hidup dan deplesi Sumber Daya Alam (SDA) Meningkatnya disparitas pendapatan Meingkatnya kemiskinan dan marjinalisasi Jumlah dan pertumbuhan populasi Pola dan volume ekonomi Pilihan teknologi Peran Pemerintah Kualitas Lingkungan Hidup Sistem nilai, keinginan/hasrat, dan aspirasi Struktur kekuatan (politik) Pengetahuan dan Pemahaman Kebutuhan kehidupan Proses ekologis jangka panjang Kecenderu ngan kritikal Perkiraan kecenderungan Kecenderung an tertinggi (ultimate trend) MASALAH PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

3 Krisis Ekologi Berbasis Regional Berbasis Regional Aktifitas PembangunanAktifitas Pembangunan Aktifitas MasyarakatAktifitas Masyarakat Tingkat Pembangunan Danau Maninjau Layak untuk melanjutkan kegiatan pembangunan Tidak Layak untuk melanjutkan kegiatan pembangunan Kondisi Pembangunan mengarah kritis  perlu perlakuan khusus Kondisi Pembangunan sudah kritis  Kegiatan Pembangu Utama perlu dibekukan/ dihentikan Kondisi pembangunan yg aman  perlu/ dapat dipertahankan kelangusnganny a Ambang batas Kondisi Krisis Ekologi dan Pembangunan Waktu Tingkat Pembangunan Danau Maninjau Sumber: Triarko N, 2006

4 Jika menggunakan pendekatan regional maka akan dilihat lebih holistik /komprehensif (capturing) dan sistemik; prioritas nya adalah kebutuhan stakeholder Pengang guran Tabungan terbatas Kurang modal Produktifi tas rendah Pendapatan /kapita rendah Daya beli rendah Pertmbhn eko. rendah Keluarga besar Laju kelahiran tinggi Permintaan tenga kerja tinggi Output/ pekerja kurang Pendidikan kurang Kemiskinan Perumahan tak layak Kondisi hidup tak sehat Kesehatan buruk Kurang gizi Diet jelek Ouput pertanian kecil Sedikit input modern REGION Jabodetabekcur Jika menggunakan pendekatan sektoral maka sulit menentukan prioritas diantara sektor- sektor Penetapan Prioritas Pembangunan Relatif lebih mudahRelatif lebih sulit Sumber: Triarko N, 2006

5 Sistem Lingkungan Hidup Perubahan Iklim dan Variasinya Kejadian ekstrim (bencana) Ketersediaan SD Air, udara dan tanah berkualitas Naiknya permukaan air laut Dampak pd LH Perubahan pada emisi dan tutupan lahan Perubahan pada SD Air, Tanah, Permodalan, Ketenagkerjaan, dan produktifitas Perubahan pada pola produksi dan konsumsi Dampak pd Ekonomi Kerentanan KEBIJAKAN Mitigasi Adaptasi Sistem Ekonomi Tekanan LH Tekanan Ekonomi Contoh Simplifikasi Integrasi Keterkaitan Sistem Lh dan Sistem Ekonomi (Kerangka Pemahaman KLHS)

6 Pendekatan Pembangunan Berkelanjutan dan peran Kelembagaan (Formal dan Informal) sebagai “Pendorong/Driver” Lingkungan Hidup SosialEkonomi Institusi (Formal dan Informal) Sumber: Partidario, 2000

7

8 SEA is a systematic process for evaluating the environmental consequences of proposed policy, plan, or program initiatives in order to ensure they are fully included and appropriately addressed at the earliest appropriate stage of decision-making on par with economic and social considerations (Sadler dan Verheem, 1996). DEFINISI APA KLHS? KLHS adalah proses sistematis untuk mengevaluasi konsekuensi-konsekuensi terhadap lingkungan hidup dari inisiatif usulan kebijakan, rencana, atau program (KRP) dalam rangka memastikan adanya pertimbangan LH yang tepat dan dilaksanakan pada tahapan sedini/seawal mungkin dari proses pengambilan keputusan KRP selain pertimbangan ekonomi dan sosial

9 KLHS MEMFASILITASI TERINTEGRASINYA ISU-ISU LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERLANJUTAN (Untuk Kebijakan-Rencana-Program/KRP)

10 MENGAPA PERLU KLHS?  Meningkatkan manfaat pembangunan.  Rencana dan implementasi pembangunan lebih terjamin keberlanjutannya.  Mengurangi kemungkinan kekeliruan dalam membuat prakiraan/prediksi pada awal proses perencanaan kebijakan, rencana, atau program pembangunan.  Dampak negatif lingkungan di tingkat proyek pembangunan semakin efektif diatasi atau dicegah karena pertimbangan lingkungan telah dikaji sejak tahap formulasi kebijakan, rencana, atau program pembangunan.

11 Tujuan KLHS Maksud (Aim)Tujuan Generik (Generic Objectives) Instrumental  Mengidentifikasi dampak penting lingkungan dari kebijakan, rencana, program untuk proses pengambilan keputusan  Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam kebijakan, rencana, atau program. Transformatif  Memperbaiki mutu dan proses formulasi kebijakan, rencana, dan program  Memfasilitasi proses pengambilan keputusan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi Substantif  Meminimumkan potensi dampak penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari kebijakan, rencana, atau program (tingkat keberlanjutan lemah)  Melakukan langkah-langkah perlindungan lingkungan yang tangguh (tingkat keberlanjutan moderat)  Memelihara potensi sumberdaya alam dan daya dukung air, udara, tanah dan ekosistem (tingkat keberlanjutan moderat sampai tinggi)

12 Sumber: Partidario, 2000 Sejarah tumbuhnya KLHS KLHS dikembangkan sebagai respons terhadap keterbatasan instrumen Kajian Lingkungan Hidup (EA: Environmental Assessment)

13 KLHS sampai saat ini secara luas dimanfaatkan untuk bidang-bidang, diantaranya: Perjanjian internasional Privatisasi Program Operasi Terstruktur Anggaran Nasional Rencana Investasi Jangka Panjang Proposal legislatif Kebijakan Global dan Sektoral Kebijakan Strategi Pengentasan Kemiskinan penataan Ruang dan Perencanaan Tata Guna Tanah Perencanaan Sektoral (pertanian, pariwisata, pertambangan, infrastruktur, dll) PEMANFAATAN KLHS DI DUNIA

14 Nilai Dasar KLHS Keterkaitan (interdependency) Keberlanjutan (sustainable) Keadilan sosial & ekonomi (socio-economic just) Sumber: Tim KLHS ESP-1, 2007

15 PRINSIP-PRINSIP (Kriteria performa) ● Sesuai tujuan ( fit for purpose ) ● Bersifat obyektif ( objective led ) ● Dijiwai oleh semangat keberlanjutan ( sustainability led ) ● Komprehensif ( comprehensive scope ) ● Relevan untuk keputusan ( decision relevant ) ● Integratif ( integrative ) ● Partisipatif ( participative ) ● Efektif biaya ( cost-effectiveness ) Sumber: IAIA, 2000

16 The SEA methodology described in this Guide adopts a strategic approach based on a long-term, holistic and cross-sectoral perspective that is highly focused on few, though significant, factors of analysis that are strategic for decision-making The scope of SEA includes physical, ecological, social, cultural and economic aspects, to the extent that they are relevant in determining the quality of the context in which we live and the risks and opportunities for sustainable development. Ada 3 tujuan obyektif yang biasanya dihasilkan dari pendekatan strategis: 1. Memastikan adanya integrasi aspek LH, sosial, dan ekonomi dalam proses penyusunan KRP; 2. Menemukan segala peluang dan resiko, dikaji dan dibandingkan untuk membangun opsi-opsi alternatif pembangunan yang masih terbuka untuk didiskusikan; 3. Memberikan kontribusi bagi pemantapan konteks kepentingan pembangunan yang lebih tepat untuk merumuskan sejumlah proposal pembangunan masa depan KLHS sebagai pendekatan strategis

17 KebijakanPerencanaanProgramProyek KAJIAN LINGKUNGAN Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) KLHS Programatik KLHS Kebijakan KLHS Regional KLHS Sektoral AMDAL Source: Partidario, 2000 TIPOLOGI

18 AtributAMDALKLHS PosisiAkhir siklus pengambilan keputusanHulu siklus pengambilan keputusan PendekatanCenderung bersifat reaktifCenderung pro-aktif Fokus analisis Identifikasi, prakiraan & evaluasi dampak lingkungan Evaluasi implikasi lingkungan dan pembangunan berkelanjutan Dampak kumulatifAmat terbatas Peringatan dini atas adanya dampak kumulatif Titik berat telaahan Mengendalikan dan meminimumkan dampak negatif Memelihara keseimbangan alam, pembangunan berkelanjutan AlternatifAlternatif terbatas jumlahnyaBanyak alternatif KedalamanSempit, dalam dan rinci Luas dan tidak rinci sebagai landasan untuk mengarahkan visi & kerangka umum Deskripsi proses Proses dideskripsikan dgn jelas, mempunyai awal dan akhir Proses multi-pihak, tumpang tindih komponen, KRP merupakan proses iteratif & kontinyu Fokus pengendalian dampak Menangani simptom kerusakan lingkungan Fokus pada agenda pembangunan berkelanjutan, terutama ditujukan utk menelaah agenda keberlanjutan,

19 BEDA DENGAN AMDAL [lanjutan] AMDALKLHS PEMRAKARSA Pemerintah/swastaPemerintah INSTITUSI PENILAI Diperlukan institusi yang berwenang memberikan penilaian & persetujuan AMDAL Tidak diperlukan institusi yg berwenang memberikan penilaian & persetujuan KLHS

20 KARAKTERISTIK  Kajian dapat dilakukan secara BERJENJANG [tiering]: ◊ Nasional  provinsi  kabupaten/kota ◊ Kebijakan  rencana  program  instrumen PENGIKAT antar sektor, wilayah, dan lembaga  menjawab distorsi pemahaman OTDA  Fokus pada KONSEP, bukan rancangan teknis fisik.  Antisipatif terhadap dampak lingkungan yang bersifat KUMULATIF, TIDAK LANGSUNG, dan SINERGISTIK.. Sumber: Tim KLHS ESP-1, 2007

21 Sumber: WB, 2002

22 Aplikasi KLHSSistem IntiInstitusi penanggungjawab Tata RuangRTRWDept. PU – Pemda Rencana Pembangunan Daerah RPJP (D), RPJM (D), RTRW(D) Dept. Dagri – Pemda Rencana Pembangunan Nasional Perencanaan NasionalBappenas KLHS sektorBelum sepenuhnya dikembangkan Dept. Sektoral Kebijakan KLHS Wajib (?) Sukarela (?) Kajian belum sepenuhnya selesai dikaji KLH/ Bappenas/ Depdagri APLIKASI KLHS Sumber: Tim KLHS ESP-1, 2007

23

24 24 Bagaimana mengintegrasikan KLHS dalam pembuatan keputusan/kebijakan? 2 opsi terbaik: PlanningSEA integrated processes merged processes Sumber: Verheem, 2007

25 Peran KLHS dalam proses pembuatan keputusan/ kebijakan

26 26 Contoh KLHS dalam satu kesatuan (merge) proses Tidak ada proses standar KLHS KLHS sebagai satu set kegiatan kunci dalam perencanaan, diantaranya: – Pemantapan visi untuk masa depan yang diinginkan – Identifikasi isu-isu kritis LH – Kaji opsi-opsi untuk menciptakan masa depan yang diinginkan – Identifikasi dan kaji aksi-aksi untuk merealisasi strategi terbaik – dll. ref: Partidario 2007

27 27 Mana yang paling efektif? Merged processes: – Opsi terbaik jika para perencana memiliki sikap yang positif terhadap permasalahan LH dan KLHS Integrated processes: – Opsi terbaik untuk kasus yang memiliki sikap negatif (terhadap LH) – Dasar yang terbaik (only?) untuk membuat peraturan – Praktek yang paling banyak diterapkan di dunia Sumber: Verheem, 2007

28 28 Seberapa ‘dini’ KLHS mulai diterapkan? ‘Sangat awal’: – Proposal kebijakan belum ada (baru ide/wacana) – Analisis KLHS dibutuhkan untuk mengatasi masalah – KLHS membantu membangun proposal Contoh: ide menghubungkan secara fisik pulau Jawa dan Sumatera (terowongan atau jembatan ?) ‘Awal’: – Sudah ada proposal kebijakan – KLHS mengkaji dampak – Proses KLHS memberi peluang alternatif yang lebih baik Contoh: proses RPJP, RPJM, RTRW Sumber: diadopsi dari Verheem, 2007

29 29 Fokus kunci pada dampak atau isntitusi? KLHS fokus pada dampak : – KLHS memprediksi dampak masa depan dari opsi-opsi kebijakan – Kemudian membangun opsi terbaik KLHS fokus pada penguatan institusi: – KLHS mengidentifikasi titik lemah dalam peran institusi untuk pengelolaan LH dari rumusan kebijakan baru – Kemudian memberikan pendapat opsi-opsi untuk penguatan institusi Sumber: Tim KLHS ESP-1, 2007

30 30 Bagaimana KLHS dapat berpengaruh? Ada 3 bangunan KLHS: – Informasi yang baik: kajian yang solid tentang isu- isu keberlanjutan – Partisipasi penuh: struktur perdebatan antara pemerintah dan publik mengenai isu-isu tersebut – Pengaruh: mekanisme yang memastikan hasil kajian dan debat ikut dipertimbangkan Sumber: Tim KLHS ESP-1, 2007

31 31 Mana yang lebih efektif? Fokus pada dampak atau institusi? Fokus pada dampak: – Selalu penting, tetapi seringkali sangat sulit untuk tingkat kebijakan Fokus pada institusi: – Selalu penting, tetapi seringkali tidak optimal dalam proses KLHS Sumber: Tim KLHS ESP-1, 2007

32 32 Bagaimana mekanisme agar KLHS berpengaruh? Melalui proses organisasi: – Komitmen politisi, pimpinan industri, tokoh masyarakat sipil (‘create champions’) – Organisir kerjasama antar dinas Melalui susunan prosedurial: – Mekanisme akuntabilitas – Mekanisme pengendalian mutu Melalui komunikasi: “bicara ekonomi” – Biaya dan Manfaat – Nilai jasa-jasa ekosistem/LH – Kaitkan dengan pertumbuhan ekonomi – Gambarkan peluang kerja yang tercipta Sumber: Verheem, 2007

33 Sumber: Thomas B. Fisher Metode yang sering diterapkan dalam KLHS Penggunaan metode dan teknik yang cocok dalam KLHS tergantung dari kisaran aspek-aspek yang dikaji. Metode KLHSTeknik yang sering digunakan PenapisanIndikator, checklists, konsultasi Tenaga Ahli PelingkupanIndikator, checklists, matriks, partisipasi publik, konsultasi Kajian dampakMatriks, survey, partisipasi publik, konsultasi, jaringan, analisis statistik, peta overlay ReviewKonsultasi, partisipasi publik Pengambilan KeputusanChecklists, matriks, peta overlay Tindak - lanjutIndikator, survey Metode KLHS yang sering diterapkan

34 Sumber: Thomas B. Fisher Contoh penerapan metode KLHS; kasus perencanaan transportasi

35 ● Penataan ruang sebagai instrumen preemtif pengelolaan lingkungan [UU 23/1997]. ● Kebijakan umum penataan ruang yang tertuang dalam UU 26/2007 telah mengakomodasi pertimbangan lingkungan  KLHS membantu memastikan sampai tingkat implementasi. ● Instrumen pelengkap KLHS untuk memastikan kepentingan lingkungan dipertimbangkan secara memadai dalam rencana tata ruang wilayah: daya dukung dan daya tampung lingkungan, valuasi ekonomi lingkungan, dll. INTEGRASI KLHS DALAM PERENCANAAN TATA RUANG Sumber: Bambang Setiabudi, 2008

36 RTRWN RTR-PULAU RTRK STRATEGIS PER-PEL UU 26/2007 RTRWP RTRK STRATEGIS INSTANSI PENAGGUNG JAWAB PUSAT INSTANSI PENAGGUNG JAWAB PROVINSI INSTANSI PENAGGUNG JAWAB KAB/KOTA RTRW Kab/Kota RDTR Kab/Kota RTRK STRATEGIS INSTANSI LH PUSAT INSTANSI LH PROVINSI INSTANSI LH KAB/KOTA NSPK INTEGRASI KLHS DALAM PERENCANAAN TATA RUANG Sumber: Bambang Setiabudi, 2008

37 Sekian dan terima kasih

38 LAMPIRAN Nine steps of SEA

39 Pre - SEA: (A)Establish the need / objectives of the proposed action trade, finance, economic, military & other agreements intl. conventions, multilateral & bilateral devt. assistance, global issues legislation, policies, plans, programs govt. spending & investment priorities (B)Determine if an SEA is required and what level of detail Nine-Step Approach to SEA

40

41 Nine steps to SEA I.Scoping : Identify the important issues/ impacts that need to be examined; assemble envtl. information. Steps 1-3 1) Find the stakeholders & announce start of the SEA process 2) Develop a shared vision on problems/objectives/ alternatives 3) Do a consistency analysis: new versus existing objectives

42 II.Assessment : identify and compare range of alternatives including a best practice envtl. option & relate to costs and benefits Steps 4-6 4) Set TOR for the assessment of alternatives identified 5) Do the assessment and document it 6) Organize (independent) quality assurance Nine Steps to SEA

43 III. Decision making : approve, reject or modify proposal Steps 7-8 7) Discuss with all stakeholders the alternative to prefer, with reason for decision 8) Motivate the (political) decision in writing

44 Nine Steps to SEA IV. Monitoring and audit : check to see if implementation is envt’ly sound & in accordance with approvals Step 9 9) Monitor the implementation and discuss the results

45 Key SEA Principles, Measures and Performance Criteria The following describes the components of SEA effectiveness / performance & distinguish the SEA process from other processes with partially similar characteristics and/or objectives. principles that describe good practice in SEA process design and implementation; key performance criteria and characteristics and measures that describe an effective approach;

46 1.Integrated - identifies key environmental, social & economic effects of the proposed initiative & their policy & planning implications Analyzes environmental, social & economic effects & interrelationships Takes account of relevant sector & spatial linkages &, were appropriate, is tiered to project EIA & decision-making Incorporates environmental considerations into the mainstream of development policy & plan-making Principles for good practice: Characteristics and measures of effectiveness

47 2.Sustainability-driven – explicitly describes how devt. options & proposals contribute to envt. & social devt. Analyses the environmental, social & economic effects against a framework of sustainability objectives, principles & criteria Identifies the best practicable alternative from a sustainability perspective Defines the environmental outcomes that are sought from implementation of the proposal Principles for good practice: Characteristics and measures of effectiveness

48 3. Adaptive - improves capability to manage risk & uncertainty & to cope with unanticipated effects (i.e. that are greater than predicted) Undertakes an iterative approach that is customized to the context & circumstances of decision making. Addresses risks, uncertainties & opportunities associated with a proposal. Identifies measures for policy/plan implementation & follow-up, including monitoring and review of lessons & experience Principles for good practice: Characteristics and measures of effectiveness

49 4.Focused - undertakes an ‘objectives-led’ approach that gives attention to environmentally significant proposals & their impacts & opportunities. Identifies the environmental objectives (targets & indicators) that will be used to guide the assessment Undertakes a scoped assessment that defines the key issues & impacts Considers major alternatives and compares them in terms of impact on the environment Principles for good practice: Characteristics and measures of effectiveness

50 5.Credible - carries out a robust, evidence-based assessment that improves understanding of the potential impacts of a proposed policy or plan Undertakes technical studies in sufficient depth & detail to address the issues. Employs an appropriate methodology and techniques Assembles the information in accordance with terms of reference (or to meet the requirements of decision- making) Principles for good practice: Characteristics and measures of effectiveness

51 6.Transparent - complies with requirements & procedures; implemented systematically & accountably by the proponents, lead agencies & key stakeholders Follows clear, easily-understood requirements & procedures Is administered responsibly, fairly & impartially wit independent checks on compliance Requires consideration of findings in decision-making with written statement of reasons for decision Principles for good practice: Characteristics and measures of effectiveness

52 7. Participative - provides appropriate opportunities & means for public & stakeholder involvement Informs & involves interested, affected public & government bodies throughout the decision-making process Addresses their inputs & concerns in documentation & decision making Clarifies areas of agreement or disagreement & helps to build consensus among stakeholders Principles for good practice: Characteristics and measures of effectiveness

53 8.Informative - explicitly describes how development options and proposals contribute to(ward) environmentally and socially sustainable development Provides sufficient and timely information early in decision-making and continuing throughout the process Documents the findings of assesment in a written report as an input to final decision-making Clarifies the trade-offs at stake Principles for good practice: Characteristics and measures of effectiveness

54 9.Outcomes-oriented - delivers on the ground benefits or improvements for resources & the environment& builds capacity for managing toward sustainability Results in appropriate terms and conditions that protect or enhance the environment Leads to positive changes in policy and institutional capacity for environmental management or sustainable development Safeguards environmental sustainability in support of poverty reduction in accordance with MDG 7 Principles for good practice: Characteristics and measures of effectiveness


Download ppt "Pengantar Kajian Lingkungan Hidup Strategis Triarko Nurlambang Anggota Tim KLHS Dirjen Bina Bangda - DEPDAGRI Pusat Penelitian Geografi Terapan UI."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google