Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Bidang Kelembagaan & Tata Laksana – KLH 2012 Bidang Kelembagaan & Tata Laksana – KLH 2012.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Bidang Kelembagaan & Tata Laksana – KLH 2012 Bidang Kelembagaan & Tata Laksana – KLH 2012."— Transcript presentasi:

1 Bidang Kelembagaan & Tata Laksana – KLH 2012 Bidang Kelembagaan & Tata Laksana – KLH 2012

2 DASAR HUKUM Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang –Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang –Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota PP No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah PP No.41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah

3 KELEMBAGAAN Kerangka kelembagaan: kinerja rancangan tubuh organisasi (organization body) yang terdiri dari perspektif pemikiran deskriptif dan preskriptif. Struktur Konkret Struktur Perilaku (behaviour) Struktur Analitik

4 PENGUATAN KELEMBAGAAN 3 (TIGA) Tingkatan Penguatan Kelembagaan Pengetahuan Keterampilan Kompetensi Etika Tingkatan Lembaga Tingkatan Individu Sistem Informasi Manajemen (MIS) Sumber daya Ketatalaksanaan Struktur Organisasi Sistem Pengambilan Keputusan Tingkatan Sistem Peraturan Perundangan Kebijakan-Kebijakan Pendukung Kapasitas Kelembagaan Pengelola Lingkungan Hidup di Daerah

5 Karakteristik Pengelolaan Lingkungan Hidup 1.Lembaga lingkungan mesti mengakomodasi multi kepentingan; 2.Lembaga lingkungan dalam menalankan aktivitasnya lebih menekankan pada multi sektor. 3.Lembaga lingkungan hidup sangat multi persepsi. 4.Pengelolaan lingkungan hidup saling terkait, sifatnya milik bersama dan terintegrasi. 5.Penanganan masalah lingkungan hidup berjangka panjang 6.Potensi konflik dalam lingkungan hidup sangat tinggi, karena multi kepentingan dengan banyak pihak terkait 7.Lalu lintas wilayah admnistrasi pengelolaan lingkungan hidup berbasis ekosistem.

6 Unsur Kelembagaan Lingkungan Hidup 1.Terbentuknya satu lembaga khusus yang menangani masalah lingkungan hidup (handal dan mandiri) 2.Keberpihakan pada lingkungan hidup yang dijelaskan dengan TUSI serta dituangkan dala SOTK 3.Pengelolaan LH mesti kuat dan fleksibel (terkait dengan pendanaan penyelesaian sejumlah masalah spesifik terkait dengan lingkungan) 4.Tersedianya SDM dengan keahlian spesifik. 5.Koordinatif, mampu mengintegrasikan lintas sektor 6.Tersedianya sarana prasarana :Laboratorium 7.Program/Kegiatan yang inovatif dan berkelanjutan

7 Kegiatan Kelembagaan LH Daerah Pedoman Penyusunan SOTK berdasarkan Tipologi Daerah Pembinaan revitalisasi Kelembagaan dan IKK bidang LH SEB : KLH & Kemendagri dalam Peningkatan kapasitas Kelembagaan LH Daerah MONEV Peningkatan Kapasitas Kelembagaan LH Daerah

8 apA itu IKK...??? Kenapa ADA IKK Bidang LH ??? Kenapa LEMBAGA LH DAERAH tidak tahu kalau ada IKK Bidang LH...??? Pertanyaan yang sering MUNCUL: IKK Bidang LH

9 DASAR HUKUM 1.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 2.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 Tentang Tatacara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. (sebelumnya Surat Edaran Mendagri Nomor: SE /356/OTDA Tanggal 19 Februari 2009 Perihal IKK untuk LPPD Tahun 2008 Dalam Rangka EKPPD)

10 DEFINISI Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah capaian atas penyelanggaraan urusan pemerintahan daerah yang diukur dari MASUKAN, PROSES, KELUARAN, HASIL, MANFAAT,

11 KEBIJAKAN PENATAAN DAERAH UU 32/2004 Penghapusan & Penggabungan Daerah UU 32/2004 Penghapusan & Penggabungan Daerah KEBIJAKANPARAMETER TIDAK MAMPU MENYELENGGARAKAN OTONOMI DAERAH, SEHINGGA URUSAN PEMERINTAHAN TIDAK DAPAT DIJALANKAN TIDAK MAMPU MENYELENGGARAKAN OTONOMI DAERAH, SEHINGGA URUSAN PEMERINTAHAN TIDAK DAPAT DIJALANKAN REGULASI PP No 6/2008 sebagai dasar kegiatan evaluasi Sumber : Depdagri 2008

12 MAKSUD PP 6 / 2008 PP 6/08 PEDOMAN KEPADA PEMERINTAH MELAKUKAN EPPD PEDOMAN KEPADA PEMDA MELAKUKAN SELF ASSESSMENT Sumber : Depdagri 2008

13 EVALUASI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EKPPD) EVALUASI KEMAMPUAN PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH (EKPOD) EVALUASI DAERAH OTONOMI BARU (EDOB) IKK PP NO. 6/2008 TENTANG PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) PP NO. 6/2008 TENTANG PEDOMAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (EPPD) KESEHATAN, PENDIDIKAN, TENAGA KERJA, MASALAH SOSIAL, PERUMAHAN, LINGKUNG AN HIDUP, PEKERJAAN UMUM, KOPERASI/UKM, DUKCAPIL, PERTANAHAN

14 Pelaksanaan IKK Tahun 2008 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) untuk Tahun 2008 dilaksanakan melalui Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: SE /356/OTDA tanggal 19 Februari 2009 perihal IKK untuk LPPD tahun 2008 dalam rangka EKPPD Catatan : Pelaksanaan IKK Bidang LH dikoordinasikan oleh Bappeda dan Sekda

15 SE. MENDAGRI Nomor: SE /356/OTDA 19 Februari 2009 SE. MENDAGRI Nomor: SE /356/OTDA 19 Februari 2009 PROVINSI :  Pencemaran Udara  Cakupan pengawasan pelaksanaan AMDAL  TPS per satuan penduduk  Penegakan Hukum PROVINSI :  Pencemaran Udara  Cakupan pengawasan pelaksanaan AMDAL  TPS per satuan penduduk  Penegakan Hukum KABUPATEN/KOTA:  Penanganan sampah  Cakupan pengawasan pelaksanaan AMDAL  TPS per satuan penduduk  Penegakan Hukum KABUPATEN/KOTA:  Penanganan sampah  Cakupan pengawasan pelaksanaan AMDAL  TPS per satuan penduduk  Penegakan Hukum

16 IKK BIDANG LH PROVINSI PENCEMARAN UDARA jumlah kabupaten dan kota yg dipantau mutu udara ambient dikawasan pemukiman atau industri x 100 % jumlah seluruh kabupaten /kota CAKUPAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN AMDAL jumlah perusahaan wajib Amdal yang telah diawasi x 100 % jumlah seluruh perusahaan wajib Amdal TPS PER SATUAN PENDUDUK jumlah kabupaten/kota yang berkinerja baik x 100 % jumlah kabupaten /kota di provinsi PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota % jumlah seluruh kabupaten dan kota

17 TEMPAT PENAMPUNGAN SAMPAH jumlah kapasitas TPS (m3) x 100 % volume timbulan sampah PENANGANAN SAMPAH jumlah volume sampah yang ditangani (m3) x 100 % Volume timbulan sampah CAKUPAN PENGAWASAN TERHADAP PELAKSANAAN AMDAL jumlah perusahaan wajib Amdal yang telah diawasi x 100 % jumlah seluruh perusahaan wajib Amdal Penegakan hukum lingkungan jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda x 100 % Jumlah kasus lingkungan yang ada IKK BIDANG LH KAB/KOTA

18 PERATURAN MENDAGRI NOMOR: 73 TAHUN 2009 IKK PROVINSI :  Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL lintas Kab/Kota  Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air lintas/DAS lintas Kab/Kota  Pencemaran status mutu air  Pencemaran udara  Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk  Penegakan Hukum Lingkungan IKK KOTA:  Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL  Pencemaran status mutu air lintas Kabupaten/Kota  Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air  Penanganan sampah  Penegakan hukum lingkungan  Kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi pelayanan publik IKK KABUPATEN:  Pencemaran status mutu air  Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air  Penanganan sampah  Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL  Tempat pembuangan sampah (TPS) persatuan penduduk  Penegakan Hukum Lingkungan

19 IKK BIDANG LH PROVINSI Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL lintas Kab/Kota Cakupan perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi x 100 % jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air lintas/DAS lintas Kab/Kota jumlah penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air x 100 % jumlah seluruh wilayah rawan longsor dan sumber mata air Pencemaran status mutu air jumlah kabupaten dan kota yang dipantau mutu air dan dikawasan pemukiman atau industri x 100 % jumlah seluruh kabupaten dan kota Pencemaran udara Jumlah kabupaten dan kota yang dipantau mutu udara ambient di kawasan pemukiman atau industri % jumlah seluruh kabupaten dan kota

20 Lanjutan... Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota x 100 % jumlah seluruh kabupaten dan kota Penegakan Hukum Lingkungan Jumlah capaian kinerja kabupaten dan kota x 100 % Jumlah seluruh kabupaten/kota

21 Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Jumlah penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air x 100 % Jumlah seluruh wilayah rawan longsor dan sumber mata air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi x 100 % Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL Pencemaran status mutu air lintas Kabupaten/Kota Jumlah daerah aliran sungai dan sumber mata air yang dipantau mutu airnya x 100 % Jumlah DAS dan sumber mata air dalam wilayah provinsi Penanganan sampah Volume sampah yang ditangani (m3) x 100 % Volume produksi sampah (m3) IKK BIDANG LH KOTA

22 Kebersihan, keindahan dan kenyamanan lokasi pelayanan publik Jumlah lokasi tempat pelayanan publik yang bersih, indah dan nyaman x 100 % Jumlah seluruh seluruh lokasi tempat layanan publik Cakupan kunjungan/patroli truk atau gerobak pengangkutan sampah di TPS Jumlah kunjungan/patroli truk atau gerobak pengangkutan sampah Jam Penegakan hukum lingkungan Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda x 100 % Jumlah kasus lingkungan yang ada lanjutan...

23 Penanganan sampah Volume sampah yang ditangani (m3) x 100 % Volume produksi sampah (m3) Volume sampah yang ditangani (m3) x 100 % Volume produksi sampah (m3) Pencemaran status mutu air Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air yang dipantau mutu airnya x 100 % Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air Jumlah penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air x 100 % Jumlah seluruh wilayah rawan longsor dan sumber mata air Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi x 100 % Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL IKK BIDANG LH KABUPATEN

24 Tempat pembuangan sampah (TPS)PS) persatuan penduduk Jumlah daya tampung TPS (m3) Jumlah penduduk Penegakan hukum lingkungan Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda x 100 % Jumlah kasus lingkungan yang ada lanjutan...

25 ASPEK TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN DAERAH a.Kebijakan teknis penyelenggaraan urusan pemerintah b.Ketaatan terhadap peraturan perundang- undangan c.Tingkat capaian SPM d.Penataan Kelembagaan LH Daerah e.Pengelolaan kepegawaian daerah f.Perencanaan pembangunan daerah g.Pengelolaan keuangan daerah h.Pengelolaan barang milik daerah i.Pemberian fasilitasi terhadap partisipasi masyarakat

26


Download ppt "Bidang Kelembagaan & Tata Laksana – KLH 2012 Bidang Kelembagaan & Tata Laksana – KLH 2012."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google