SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NKRI

Presentasi berjudul: "SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NKRI"— Transcript presentasi:

1 SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NKRI
Oleh : DRS. MAMAT RAHMAT, MM

2 PENGERTIAN MEKANISME BEKERJANYA LEMBAGA EKSEKUTIF, YANG DIPIMPIN OLEH PRESIDEN BAIK SELAKU KEPALA PEMERINTAHAN MAUPUN SEBAGAI KEPALA NEGARA

3 PENYELENGGARAAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN NEGARA
PRESIDEN ADALAH SEBAGAI PENYELENGGARA NEGARA ATAU PEMEGANG PEMERINTAHAN NEGARA MENURUT UUD 1945 DALAM MELAKUKAN KEWAJIBANNYA PRESIDEN DIBANTU OLEH SATU ORANG WAKIL PRESIDEN DALAM MELAKUKAN FUNGSINYA PRESIDEN DIBANTU OLEH MENTERI-MENTERI NEGARA PRESIDEN BERHAK MENGAJUKAN RUU DAN MENETAPKAN PP PRESIDEN TIDAK DAPAT MEMBEKUKAN DAN/ATAU MEMBUBARKAN DPR

4 PRESIDEN MEMEGANG KEKUASAAN TERTINGGI (AD, AU, AL)
MENYATAKAN PERANG, MEMBUAT PERDAMAIAN, PERJANJIAN DENGAN NEGARA LAIN MEMBENTUK UU, MENYATAKAN NEGARA DALAM KEADAAN BAHAYA MENGANGKAT DUTA & KONSUL MENERIMA DUTA NEGARA LAIN MEMBERI GRASI, REHABILITASI, ABOLISI, DAN AMNESTI MEMBERI GELAR, TANDA JASA DAN LAIN-LAIN TANDA KEHORMATAN MEMBENTUK DEWAN PERTIMBANGAN MEMBAHAS RUU, MENGESAHKAN RUU BERHAK MENETAPKAN PERPU MENGAJUKAN RUU APBN MERESMIKAN ANGGOTA BPK MENETAPKAN CALON HAKIM AGUNG MENGANGKAT/MEMBERHENTIKAN ANGGOTA KY MENETAPKAN & MENGAJUKAN ANGGOTA HAKIM KONSTITUSI

5 PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS KKN
ASAS-ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA KETETAPAN MPR NO.XI TAHUN 1998 UU NOMOR 28 TAHUN 1999 PENYELENGGARAAN NEGARA ADALAH PEJABAT NEGARA YG MENJALANKAN FUNGSI EKSEKUTIF,LEGISLATIF, YUDIKATIF DAN PEJABAT LAIN YANG FUNGSI DAN TUGAS POKOKNYA BERKAITAN DENGAN PENYELENGGARAAN NEGARA SESUAI DENGAN KETENTUAN PER-UU-AN YG BERLAKU

6 PENYELENGGARAAN NEGARA:
PEJABAT-PEJABAT NEGARA PADA LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA MENTERI, GUBERNUR, HAKIM, DLL ASAS-ASAS UMUM PENYELENGGARAAN NEGARA: ASAS KEPASTIAN HUKUM, ASAS TERTIB PENYELENGGARAN, ASAS KEPENTINGAN UMUM, ASAS KETERBUKAAN, ASAS PROPORSIONAL, ASAS PROFESIONALITAS, DAN ASAS AKUNTABILITAS

7 AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH ( A K I P )
INSTRUKSI PRESIDEN NO.7 TAHUN 1999 TENTANG AKIP KEP. KA. LAN NO.589/IX/6/4/1999 DIUBAH DENGAN KEP. KA. LAN NO.239/IX/6/8/2003 AKIP ADALAH PERWUJUDAN KEWAJIBAN SUATU INSTANSI PEMERINTAH UNTUK MEMPERTANGGUNGJAWABKAN KEBERHASILAN/KEGAGALAN PELAKSANAAN MISI ORGANISASI DALAM MENCAPAI TUJUAN & SASARAN YANG TELAH DITETAPKAN MELALUI ALAT PERTANGGUNGJAWABAN SECARA PERIODIK

8 PRINSIP AKUNTABILITAS :
AKUNTABILITAS, ADALAH KEWAJIBAN UNTUK MEMBERIKAN PERTANGGUNGJAWABAN ATAU MENJAWAB & MENERANGKAN KINERJA & TINDAKAN/BADAN HUKUM/PIMPINAN SUATU ORGANISASI KEPADA PIHAK YG MEMILIKI HAK ATAU KEWENANGAN UNTUK MEMINTA KETERANGAN ATAU PERTANGGUNGJAWABAN PRINSIP AKUNTABILITAS : HARUS ADA KOMITMEN DARI PIMPINAN DAN STAF HARUS MERUPAKAN SUATU SISTEM HARUS MENUNJUKKAN TUJUAN DAN SASARAN HARUS BERORIENTASI PENCAPAIAN VISI DAN MISI HASIL JUJUR, OBJEKTIF, TRANSPARAN, DAN INOVATIF

9 LEMBAGA-LEMBAGA PEMERINTAH
3 LEMBAGA EKSEKUTIF: KEMENTERIAN NEGARA, YANG MEMBAWAHI DEPARTEMEN KEMENTERIAN NEGARA NONPORTOFOLIO, TIDAK MEMBAWAHI DEPARTEMEN LPND, DIPIMPIN PEJABAT KARIER DIBIDANG TUGASNYA KETIGA LEMBAGA TERSEBUT MEMPUNYAI KEDUDUKAN YANG SAMA YAKNI BERADA DAN BERTANGGUNG JAWAB LANGSUNG KEPADA PRESIDEN

10 KEMENTERIAN KOORDINATOR
KEMENTERIAN NEGARA KEMENTERIAN KOORDINATOR BERTUGAS MENGKOORDINASIKAN PERENCANAAN & PENYUSUNAN KEBIJAKAN, SERTA MENSINKRONKAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN DIBIDANGNYA. MENKO BIDANG POLHUKAM (DDN, DEPLU, DEPHAN, DEPHUK&HAM, KEJAGUNG, BIN, TNI, POLRI) MENKO PEREKONOMIAN (DEPKEU, DEP ESDM, DEPERIN, DEPERDAG, DEPTAN, DEPHUT, DEPHUB, DKP, DEPNAKERTRANS, DEP PU, DEPKOMINFO, KEMENTERIAN NEGARA RISTEK, KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI & UKM, KEMENTERIAN NEGARA PDT) MENKO BIDANG KESRA (DEPKES, DEPDIKNAS, DEPSOS, DEPAG, DEPBUDPAR, KEMENTERIAN NEGARA LH, KEMENTERIAN NEGARA PP, KEMENTERIAN NEGARA PAN, KEMENTERIAN NEGARA PERUMRA, KEMENTERIAN NEGARA POR)

11 DEPARTEMEN BERTUGAS MEMBANTU PRESIDEN DALAM MENYELENGGARAKAN SEBAGIAN TUGAS PEMERINTAHAN DDN, DEPLU, DEPHAN, DEPHUK&HAM, DEPKEU, DEP ESDM, DEPERIN, DEPERDAG, DEPTAN, DEPHUT, DEPHUB, DKP, DEPNAKERTRANS, DEP PU, DEPKOMINFO, DEPKES, DEPDIKNAS, DEPSOS, DEPAG, DEPBUDPAR

12 KEMENTERIAN NEGARA BERTUGAS MEMBANTU PRESIDEN DALAM MERUMUSKAN KEBIJAKAN DAN KOORDINASI DIBIDANG TERTENTU DALAM KEGIATAN PEMERINTAHAN NEGARA KEMENTERIAN NEGARA RISTEK, KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM, KEMENTERIAN NEGARA PDT, KEMENTERIAN NEGARA PPN, KEMENTERIAN NEGARA BUMN, KEMENTERIAN NEGARA LH, KEMENTERIAN NEGARA PP, KEMENTERIAN NEGARA PAN, KEMENTERIAN NEGARA PERUMRA, KEMENTERIAN NEGARA POR

13 LPND BERTUGAS MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN TERTENTU DARI PRESIDEN SESUAI DENGAN PER-UU-AN YG BERLAKU LAN, ANRI, BKN, PERPUSNAS, BAPPENAS, BPS, BSN, BAPETEN, BATAN, BIN, LEMSANEG, BKKBN, LAPAN, BAKOSURTANAL, BPKP, LIPI, BPPT, BKPM, BPN, BPOM, LEMHANAS, BMG

14 KESEKRETARIATAN SETNEG, BERTUGAS MEMBERIKAN DUKUNGAN STAF DAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPADA PRESIDEN SETKAB, MEMBERIKAN DUKUNGAN STAF DAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPADA PRESIDEN

15 KEJAKSAAN AGUNG LEMBAGA PEMERINTAHAN YANG MELAKSANAKAN KEKUASAAN NEGARA SECARA MERDEKA DIBIDANG PENUNTUTAN SERTA KEWENANGAN LAIN BERDASARKAN UU KEJAGUNG (IBUKOTA NEGARA), KEJATI (IBUKOTA PROVINSI), KEJARI (IBUKOTA KAB./KOTA)

16 PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI
PERWAKILAN DIPLOMATIK KEDUBES RI (DUBES) PERWAKILAN TETAP RI (DUBES LB & BP) PERWAKILAN KONSULER KONJEN RI (KONJEN) KONSULAT RI (KONSUL)

17 T N I SEBAGAI ALAT NEGARA DIBIDANG PERTAHANAN YANG DALAM MENJALANKAN TUGASNYA BERDASARKAN KEBIJAKAN DAN KEPUTUSAN POLITIK NEGARA. TNI AD TNI AL TNI AU

18 KEPOLISIAN NEGARA RI ALAT NEGARA YANG BERPERAN DALAM MEMELIHARA KEAMANAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT, MENEGAKKAN HUKUM, MEMBERIKAN PENGAYOMAN DAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT. POLRI BERSIKAP NETRAL ANGGOTA POLRI DAPAT MENDUDUKI JABATAN DI LUAR KEPOLISIAN SETELAH MENGUNDURKAN DIRI ATAU PENSIUN DARI LUAR KEPOLISIAN.

19 BADAN/LEMBAGA EKSTRA STRUKTURAL
BADAN/LEMBAGA YANG BERSIFAT MENUNJANG DAN/ATAU PELENGKAP TATANAN ORGANISASI PEMERINTAHAN YANG MELAKSANAKAN FUNGSI-FUNGSI KHUSUS DIBIDANG TERTENTU UNTUK MENUNJANG PELAKSANAAN URUSAN PEMERINTAHAN DEWAN DEWAN EKONOMI NASIONAL DEWAN KETAHANAN PANGAN DEWAN PERTIMBANGAN OTONOMI DAERAH BADAN BAKORNAS PBP BKPTKI BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI WILAYAH DAN KEHIDUPAN MASYARAKAT PROV.NAD DAN KEP. NIAS PROV. SUMUT BADAN PERTIMBANGAN DAN PENDIDIKAN NASIONAL

20 KOMISI KOMITE LEMBAGA KOMNAS HAM KPK KPU KPPU
LANJUTAN KOMISI KOMNAS HAM KPK KPU KPPU KOMITE KOMITE KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN KNKT KOMITE OLAH RAGA NASIONAL KOMITE NASIONAL UNTUK SATUAN UKURAN LEMBAGA LSF LEMBAGA KOORDINASI PANGAN DALAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL PENYANDANG CACAT

21 LEMBAGA PEMERINTAH TINGKAT DAERAH
PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH ADALAH PEMERINTAH DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PEMERINTAH PROV. (GUBERNUR) PEMERINTAH KABUPATEN (BUPATI) PEMERINTAH KOTA (WALIKOTA)

22 LEMBAGA PEREKONOMIAN NEGARA
BUMN (PERSERO, PERUM), SELURUH ATAU SEBAGIAN BESAR MODALNYA BERASAL DARI KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN, JUGA MERUPAKAN SUMBER PENERIMAAN NEGARA YANG SIGNIFIKAN DALAM BENTUK BERBAGAI JENIS PAJAK, DEVIDEN DAN HASIL PRIVATISASI. BUMD (PERUMDA, PERSERODA), SELURUH ATAU SEBAGIAN MERUPAKAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN.

23 URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
POLITIK LUAR NEGERI (DEPLU) PERTAHANAN (KEMENTERIAN HAN) KEAMANAN (POLRI) MONETER DAN FISKAL (DEPKEU) YUSTISI (DEPHUK&HAM) AGAMA (DEPAG)

24 URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
PROVINSI PERENCANAAN & PENGENDALIAN PEMBANGUNAN; PERENCANAAN, PEMANFAATAN, & PENGAWASAN TATA RUANG; PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM & KETENTRAMAN MASYARAKAT; PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA UMUM; PENANGANAN BIDANG KESEHATAN; PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN & ALOKASI SDM POTENSIAL; PENANGGULANGAN MASALAH SOSIAL LINTAS KAB./KOTA; PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN LINTAS KAB./KOTA; FASILITASI PENGEMBANGAN KOPERASI, UKM TERMASUK LINTAS KAB./KOTA; PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP; PELAYANAN PERTANAHAN TERMASUK LINTAS KAB./KOTA; PELAYANAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL; PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN; PELAYANAN ADMINISTRASI PENANAMAN MODAL TERMASUK LINTAS KAB./KOTA; PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR; MENJALANKAN PER-UU-AN.

25 URUSAN PEMERINTAH YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA PERENCANAAN & PENGENDALIAN PEMBANGUNAN; PERENCANAAN, PEMANFAATAN, & PENGAWASAN TATA RUANG; PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM & KETENTRAMAN MASYARAKAT; PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA UMUM; PENANGANAN BIDANG KESEHATAN; PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN; PENANGGULANGAN MASALAH SOSIAL; PELAYANAN BIDANG KETENAGAKERJAAN; FASILITASI PENGEMBANGAN KOPERASI, UKM; PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP; PELAYANAN PERTANAHAN; PELAYANAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL; PELAYANAN ADMINISTRASI UMUM PEMERINTAHAN; PELAYANAN ADMINISTRASI PENANAMAN MODAL; PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR MENJALANKAN PER-UU-AN.

26 PROSES MANAJEMEN PEMERINTAHAN
PERENCANAAN PENGORGANISASIAN PELAKSANAAN PENGAWASAN

27 UUD 1945 DALAM GERAK PELAKSANAANNYA
SEJAK DITETAPKANNYA PPKI s/d ( KONSTITUSI RIS) DEKRIT PRESIDEN s/d /SUPERSEMAR (ORDE BARU) ORDE BARU s/d AMANDEMEN (PERUBAHAN KE I s/d IV) I II III IV AMANDEMEN s/d SEKARANG ORDE BARU s/d ORDE REFORMASI

28 KURUN WAKTU I s/d 1949 TIDAK DILAKSANAKAN SEBAIK-BAIKNYA KARENA SEGENAP DAYA SERTA PERJUANGAN BANGSA & NEGARA DICURAHKAN DALAM RANGKA MEMBELA & MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN (BELANDA MEMBONCENG SEKUTU) TELAH TERJADI BERBAGAI PERISTIWA YG BERSUMBER PADA PERTENTANGAN IDEOLOGI YG BERMUARA PADA GERAKAN/PEMBERONTAKAN YG HENDAK MEROBEK NKRI YG BERDASARKAN PANCASILA (PKI MADIUN DI TII)

29 SISTEM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NKRI DALAM UUD 1945 BELUM DAPAT DILAKSANAKAN
DPA ANGGOTANYA SEMENTARA DPR, MPR BELUM DAPAT DIBENTUK BERLAKU ATURAN PERALIHAN SEBELUM MPR, DPR, DPA DIBENTUK MENURUT UUD 1945 SEGALA KEKUASAANNYA DIJALANKAN OLEH PRESIDEN DENGAN BANTUAN SEBUAH KOMITE NASIONAL ADA DUA PERKEMBANGAN KETATANEGARAAN YG PENTING DALAM KURUN WAKTU PERUBAHAN FUNGSI KOMITE NASIONAL PUSAT DARI PEMBANTU PRESIDEN MENJADI BADAN YG DISERAHI KEKUASAAN LEGISLATIF DAN IKUT MENETAPKAN GBHN (LIHAT MAKLUMAT WK PRES X TANGGAL ) PERUBAHAN SISTEM KABINET PRESIDENSIL MENJADI SISTEM KABINET PARLEMENTER (BERDASARKAN USUL BP-KNIP BADAN PEKERJA , DISETUJUI PRESIDEN DENGAN MAKLUMAT PEMERINTAH )

30 ATAS USUL BP-KNIP PEMERINTAH MENGELUARKAN MAKLUMAT YG DI TANDATANGANI OLEH WAPRES TENTANG PEMBENTUKAN PARTAI-PARTAI POLITIK TUJUANNYA : MEMPERKUAT PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN DAN MENJAMIN KEAMANAN RAKYAT KEKUASAAN EKSEKUTIF DIPEGANG OLEH PERDANA MENTERI SEBAGAI PIMPINAN KABINET DAN PARA MENTERI SEBAGAI ANGGOTA KABINET BERTANGGUNG JAWAB KEPADA KNIP OLEH KARENA ITU PERKEMBANGAN KETATANEGARAAN TERSEBUT SANGAT BERPENGARUH TERHADAP KEHIDUPAN BANGSA & NEGARA YG MENGAKIBATKAN MAKIN MENINGKATNYA KETIDAKSTABILAN DIBIDANG POLITIK, EKONOMI, PEMERINTAHAN, & KEAMANAN.

31 BERKAT KEBULATAN TEKAD SELURUH RAKYAT WAKTU ITU UNTUK TERUS BERJUANG MENEGAKKAN KEMERDEKAAN DENGAN NAUNGAN UUD 1945 AKHIRNYA BANGSA INDONESIA DAPAT MEMENANGKAN “PERANG KEMERDEKAAN” CATATAN : NAMUN BERLAKU KONSTITUSI RIS UUD 1945 TIDAK BERLAKU SEBAGAI UUD NEGARA FEDERAL MELAINKAN HANYA BERLAKU SEBAGAI UUD NEGARA BAGIAN RI YG BERPUSAT DI YOGYAKARTA DALAM RANGKA RIS

32 KURUN WAKTU II BELANDA MENGAKUI KEMERDEKAAN INDONESIA TETAPI MENJADI NEGARA FEDERASI RIS BERDASARKAN KONSTITUSI RIS, UUD 1945 HANYA BERLAKU DI NKRI SEBAGAI NEGARA BAGIAN YG MELIPUTI SEBAGIAN P.JAWA & SUMATERA DENGAN IBUKOTA YOGYAKARTA KONSTITUSI RIS MERUPAKAN KONSTITUSI YG KE2, BERLAKU s/d ± 8 BULAN RANCANGAN KONSTITUSI RIS DISEPAKATI DALAM KMB DI BELANDA KOTA PANTAI SCHEVENINGEN DI JAKARTA PADA RANCANGAN KONSTITUSI RIS DISETUJUI OLEH PEMERINTAH DAN KNIP DAN WAKIL MASING-MASING SERTA WAKIL-WAKIL DPR DARI NEGARA BFO (BIJEENKOMST VOOR FEDERAAL OVERLEG = NEGARA-NEGARA BUATAN BELANDA DILUAR NKRI) AKHIRNYA KONSTITUSI RIS PADA DISETUJUI OLEH SEMUA PIHAK. TETAPI UNTUNG NEGARA FEDERASI RIS BERLANGSUNG SANGAT SINGKAT, KARENA :

33 SEJAK BERDIRINYA RIS TIMBUL DESAKAN-DESAKAN DARI DAERAH UNTUK MENJADIKAN RIS BERGABUNG KEMBALI MENJADI NKRI, YG MERASA TIDAK PUAS DENGAN TERBENTUKNYA NEGARA FEDERAL HASIL KMB, BERGABUNG DENGAN NKRI. HANYA TINGGAL NEGARA BAGIAN INDONESIA TIMUR 7 SUMATERA TIMUR YG BELUM BERGABUNG DENGAN NKRI TETAPI APRIL 1950 AKHIRNYA BERGABUNG JUGA. DARI TELAH TERJADI 7 KALI PERGANTIAN KABINET – MENGGAMBARKAN BAHWA PROGRAM KABINET TIDAK DAPAT DILAKSANAKAN SECARA BAIK DAN BERKESINAMBUNGAN, OLEH AKRENA ITU TIMBUL PENDAPAT-PENDAPAT KEMBALI KE UUD 1945. 1955 – SEPT. & DES. – PEMILU – UNTUK MEMILIH ANGGOTA DPR & ANGGOTA BADAN KONSTITUANTE.

34 TUGAS KONSTITUANTE MEMBUAT SUATU RANCANGAN UUD YG TETAP SEBAGAI PENGGANTI UUDS 1950 UNTUK MENGAMBIL PUTUSAN UUD YG TETAP LIHAT PASAL 137 UUDS 1950 2/3 JUMLAH ANGGOTA KONSTITUANTE HADIR RANCANGAN DITERIMA OLEH 2/3 YG HADIR RANCANGAN UUD DITERIMA & DIKIRIM KE PRESIDEN UNTUK DISAHKAN PEMERINTAH PEMERINTAH HARUS SEGERA MENGESAHKAN RANCANGAN UUD ITU DAN DIUMUMKAN DENGAN KELUHURAN LEBIH DARI 2 TAHUN BERSIDANG, KONSTITUSI BELUM BERHADIL MERUMUSKAN RANCANGAN UUD BARU, PERBEDAAN PENDAPAT MENGENAI DASAR NEGARA PRESIDEN BERPIDATO DI DEPAN BADAN KONSTITUANTE MENYARANKAN UNTUK KEMBALI KE UUD 1945 KEMBALI KE UUD 1945 PADA DASARNYA DAPAT DITERIMA TETAPI DENGAN PANDANGAN YG BERBEDA.

35 PEMUNGUTAN SUARA DIADAKAN 3 X
GOL.II MENERIMA SECARA UTUH. GOL.III DENGAN AMANDEMEN YAKNI DIMASUKKAN JAKARTA CHARTER, DENGAN MEMASUKKAN 7 KATA “DENGAN KEWAJIBAN MENJALANKAN SYARIAT ISLAM BAGI PEMELUK-PEMELUKNYA” PADA SILA PERTAMA KETUHANAN KEDALAM PEMBUKAAN UUD 1945 PEMUNGUTAN SUARA DIADAKAN 3 X SETUJU BELUM 199 MENOLAK 2/3 SETUJU BELUM 204 MENOLAK 2/3 SETUJU SECARA 203 MENOLAK RAHASIA

36 3 JUNI 1959 KONSTITUSI RESES, SEPARUH LEBIH TIDAK AKAN MENGHADIRI SIDANG LAGI. KONSTITUSI GAGAL MENJALANKAN TUGASNYA UNTUK MENETAPKAN UUD SEBAGAI PENGGANTI UUDS 1950. DEKRIT PRESIDEN AD MENGELUARKAN PERINTAH HARIAN UNTUK MENGADAKAN DEKRIT. MA MEMBENARKAN DEKRIT PRESIDEN DASAR HUKUM DARURAT NEGARA SECARA AKLAMASI DPR HASIL PEMILU 1955 MENYATAKAN KESEDIAANNYA UNTUK BEKERJA TERUS BERDASARKAN UUD 1945

37 PEMBUBARAN KONSTITUANTE
UUD 1945 BERLAKU LAGI DAN TIDAK BERLAKU UUDS 1950 PEMBUBARAN MPRS, ANGGOTA DPR DAERAH, DPAS AKAN DISELENGGARAKAN SEGERA DEKRIT PRESIDEN DIUMUMKAN DI ISTANA NEGARA, MINGGU 5 JULI 1959 JAM DAN TERMUAT DALAM KEPPRES NO.150 TAHUN 1959 DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN NEGARA NO.75 TAHUN 1959

38 KURUN WAKTU 5-7-1959 s/d 11-3-1966 DEMOKRASI TERPIMPIN ORLA
KURUN WAKTU ORBA (1966 s/d 1968) DEMOKRASI PANCASILA MASA KONSOLIDASI ORBA (1968 – 1973) ORDE REFORMASI 2002 s/d SEKARANG UUD 1945 DIAMANDEMEN

39 SEKIAN TERIMA KASIH