Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

1 BAHAN KULIAH KEBANKSENTRALAN PUSAT PENDIDIKAN DAN STUDI KEBANKSENTRALAN BANK INDONESIA (PPSK-BI) Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 24 April.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "1 BAHAN KULIAH KEBANKSENTRALAN PUSAT PENDIDIKAN DAN STUDI KEBANKSENTRALAN BANK INDONESIA (PPSK-BI) Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 24 April."— Transcript presentasi:

1 1 BAHAN KULIAH KEBANKSENTRALAN PUSAT PENDIDIKAN DAN STUDI KEBANKSENTRALAN BANK INDONESIA (PPSK-BI) Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 24 April 2008 SISTEM DEVISA DAN NILAI TUKAR: TEORI DAN KEBIJAKAN DI INDONESIA

2 2 Sistem devisa mengatur pergerakan lalu lintas devisa (valuta asing) dari suatu negara ke negara lain Pada dasarnya ada tiga sistem devisa, yaitu - Sistem Devisa kontrol - Sistem Devisa semi bebas - Sistem Devisa bebas Pemilihan sistem devisa mana yang dianut akan tergantung pada kondisi negara ybs, khususnya keterbukaan ekonominya dalam arti seberapa jauh negara ybs ingin mengintegrasikan ekonominya dengan ekonomi global. Pada sistem devisa kontrol, devisa pada dasarnya dimiliki oleh negara. Karena itu, setiap perolehan devisa oleh masyarakat harus diserahkan kepada negara, dan setiap penggunaan devisa harus memperoleh izin dari negara. Sistem devisa kontrol pernah diterapkan di Indonesia berdasarkan UU No. 32 tahun 1964 SISTEM DEVISA

3 3 Devisa dikelompokkan menjadi dua, yaitu: Devisa Hasil Ekspor (DHE) Devisa Umum (DU) Setiap perolehan devisa, baik DHE maupun DU, wajib diserahkan (compulsory surrender) kepada negara cq. Bank Indonesia atau bank-bank yang ditunjuk. Setiap penggunaan devisa, baik untuk impor maupun keperluan lainnya, harus mendapat izin dari Bank Indonesia Bank Indonesia mengadministrasikan pergerakan devisa yang masuk dan keluar Indonesia Sistem Devisa Kontrol Sistem Devisa Semi Bebas Pada sistem devisa semi bebas, untuk perolehan dan penggunaan devisa-devisa tertentu wajib diserahkan dan mendapat izin dari negara, sementara jenis devisa lainnya dapat secara bebas diperoleh dan dipergunakan. Sistem ini pernah diterapkan di Indonesia berdasarkan Perpu No. 64 Tahun 1970 Perolehan dan penggunaan DHE wajib diserahkan ke dan mendapat izin dari Bank Indonesia, sementara untuk DU dapat secara bebas diperoleh dan dipergunakan. Administrasi perolehan dan penggunaan DHE dilakukan oleh Bank Indonesia

4 4 Pada sistem devisa bebas, masyarakat dapat secara bebas memperoleh dan menggunakan devisa. Namun demikian, di kebanyakan negara, termasuk di negara maju, masih terdapat kewajiban untuk melaporkan perolehan dan penggunaan devisa tersebut. Sistem ini mulai diterapkan di Indonesia dengan PP No. 1 tahun Sistem Devisa Bebas - Setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa. Ini berlaku baik bagi devisa dalam bentuk DHE maupun DU - Tidak ada pengaturan mengenai kewajiban bagi penduduk untuk melaporkan devisa yang diperoleh dan dipergunakannya - Kebebasan sistem devisa kemudian diartikan juga tidak wajib lapor, meskipun di negara-negara lain kewajiban pelaporan ini masih diberlakukan Penerapan PP No 1 tahun 1982 tsb menimbulkan permasalahan, yaitu: - Kerancuan hukum, dalam arti PP No. 1/1982 menganulir pengaturan yang lebih tinggi yaitu UU No 32/1964 -Tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai kewajiban pelaporan lalu lintas devisa telah menyebabkan monitoring devisa, baik dalam bentuk utang maupun lalu lintas modal jangka pendek, tidak dapat secara efektif dilakukan. Ini yang kemudian sebagai salah satu sebab sulitnya penanganan krisis

5 5 Sejak 17 Mei 1999 dua permasalahan tsb telah diselesaikan dengan berlakunya UU No. 24 Tahun 1999 tentang lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar. Dalam UU ini diatur: Sistem devisa yang dianut Indonesia adalah sistem devisa bebas. Artinya setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa Ada kewajiban untuk monitoring lalu lintas devisa. BI diberi kewenangan untuk melakukan monitoring devisa ini, dan PBI untuk itu telah dikeluarkan, yaitu PBI No. 1/9/1999 tanggal 28 Oktober 1999 Dalam PBI tsb diatur kewajiban pelaporan bagi setiap lalu lintas devisa oleh dan melalui bank dan lembaga keuangan lainnya mulai 1 Maret Untuk transaksi di atas USD10,000 dilaporkan per transaksi, sementara untuk transaksi di bawah USD10,000 dilaporkan secara gabungan. Dalam laporan tsb dicantumkan tujuan dari transaksi devisa ybs (ekspor/impor, utang luar negeri, dll).

6 6 SISTEM DEVISA SISTEM DEVISA BEBASSISTEM KONTROL DEVISA SISTEM DEVISA BEBAS KEUNTUNGAN KERUGIAN Akses ke sumber pendanaan keuangan luar negeri “Herd behavior” dari gerak modal internasional, Akses pelaku ekonomi domestik untuk melakukan investasi global dan transaksi aset secara internasional Bagi negara dengan institusi keuangan lemah, merusak kestabilan perekonomian Alokasi sumber-sumber daya yg lbh efisien dalam perekonomian melalui kompetisi financial resources Menyulitkan pencapaian target besaran moneter dalam pelaksanaan kebijakan Ketersediaan sumber-sumber pendanaan bagi investasi domestik, trade financing, dan kegiatan perekonomian lainnya Struktur modal asing yang masuk didomininasi oleh modal-modal jangka pendek Efisiensi lembaga-lembaga keuangan domestik melalui diseminasi pengaruh kompetisi dengan lembaga keuangan internasional Sangat sensitif terhadap kredibilitas kebijakan pemerintah (terutama moneter dan fiskal) Memacu otoritas moneter untuk terus melahirkan “good policy” yang kredibel berdasarkan kebijakan yang berorientasi kepada standard efisien perekonomian dunia.

7 7 SISTEM KONTROL DEVISA Tercapai systemic stability, di mana excessive exposure dari modal asing pada lembaga-lembaga domestik menjadi terbatas KEUNTUNGAN Perekonomian tidak menikmati sumber- sumber pendanaan yang efisien yang tersedia di pasar internasional KERUGIAN Tidak mudah tertimpa contagion effect (efek penularan) jika terjadi krisis ekonomi di kawasan Perekonomian tidak dapat menyerap prinsip- prinsip pasar yang memacu efisiensi. Memudahkan pengaturan besaran moneter. Mis. M0, M1, M2. Sektor keuangan tidak berkembang, terfragmentasi, dan tidak efisien Memperpanjang maturity (masa jatuh tempo) dari kewajiban-kewajiban lembaga keuangan domestik sehingga dapat menstabilkan sektor keuangan Sistem keuangan domestik teralienasi (terasing) dari perkembangan sistem keuangan dunia modern

8 8 SISTEM KONTROL DEVISA Penggunaan devisa untuk keperluan apapun harus dengan izin pemerintah Tidak diperbolehkan menyimpan devisa (valuta asing) tanpa izin Semua penerimaan devisa harus dijual (diserahkan) kepada Bank Indonesia Pelaksana operasi harian transaksi devisa dilakukan oleh Biro Lalu Lintas Devisa (BLLD) di bawah pengawasan Bank Indonesia Ekspor dibayar pada harga pengiriman yang ditetapkan oleh BLLD Sebelum tahun 1964, sistem devisa berdasarkan UU Belanda tahun UU tsb diganti dengan UU Lalu Lintas Devisa No.32/1964. Ketentuan tersebut antara lain mencakup: Sistem Devisa Kontrol (Controlled Foreign Exchange System) SEBELUM TAHUN Sistem Devisa Kontrol Terbatas (Restricted Foreign Exchange System) Deregulasi terhadap ketentuan devisa mulai dilaksanakan pada tahun 1967 Untuk mendukung program stabilisasi dan rehabilitasi perekonomian Beberapa perubahan yang berkaitan dengan mekanisme dan peserta transaksi devisa mengarah kepada pengurangan intensitas kontrol devisa. Pada tahun yang sama, Pemerintah mulai membuka izin penanaman modal asing dengan mengeluarkan Undang-Undang Penanaman Modal

9 9 UU perbankan tahun 1967 Pemerintah mulai mengizinkan cabang bank asing maupun joint venture bank untuk beroperasi sebagai bank devisa, dan Eksportir diperbolehkan menahan/menyimpan sendiri sebesar persentase tertentu dari devisa hasil ekspornya (disebut Bonus Ekspor) Bonus Ekspor dapat digunakan untuk mengimpor barang-barang yang terdaftar dalam Commodity Import Program List didirikan Bursa Devisa (Foreign Exchange Bourse) yang bertanggung jawab menetapkan nilai tukar. Nilai tukar ditetapkan Pemerintah ke dalam 3 kategori : MEI 1967 UNTUK TUJUAN IMPOR Kurs Bonus Ekspor Umum : untuk impor barang dan jasa yang terkait dengan transaksi perdagangan dan modal yang dibiayai dari devisa hasil ekspor Kurs Bonus Ekspor Kredit : untuk impor barang dan jasa yang dibiayai pinjaman luar negeri Kurs Devisa Pelengkap : untuk impor barang yang tidak tercantum dalam daftar bonus ekspor (BE) dan boleh diimpor

10 10 Pemerintah mulai memberikan izin kepada beberapa bank-bank nasional untuk beroperasi sebagai bank devisa 1969 Oil rates ditentukan pemerintah berdasarkan perkembangan kurs bonus ekspor umum. UNTUK TUJUAN EKSPOR Major export rate = 75% dari kurs bonus ekspor umum Other export rates = 90% dari kurs bonus ekspor umum Sistem Devisa Semi Bebas (Semi Free Foreign Exchange System) Proses liberalisasi sistem devisa berlanjut dengan dikeluarkannya PP No.16/1970 Transaksi pembelian dan penjualan devisa tidak memerlukan izin pemerintah Eksportir tetap diwajibkan menyerahkan devisa hasil ekspornya kepada bank devisa, namun mereka dapat membeli devisa bahkan dalam jumlah lebih besar dalam waktu yang sama Importir maupun mereka yang membutuhkan devisa harus membeli pada bank devisa, dan bank devisa harus menjual devisa yang diperoleh kepada Bank Indonesia Eksportir dapat memiliki (memegang) devisa hasil ekspor jasa-jasa

11 SEKARANGSistem Devisa Bebas (Free Foreign Exchange System) Indonesia resmi menjadi negara yang menganut sistem devisa bebasPP No.1 /1982 · Eksportir tidak wajib menjual devisa hasil ekspornya kepada bank · Bank devisa tidak wajib menjual devisa yang diperolehnya kepada Bank Indonesia · Setiap orang dapat bebas memiliki devisa & dapat menjual/membeli devisa dng mudah Ditujukan antara lain untuk memberikan fleksibilitas kepada eksportir dalam memanfaatkan devisa hasil ekspornya Eksportir dapat menggunakannya untuk sektor-sektor produktif, terutama untuk produksi komoditas ekspor Saving-Investment Gap C + S + T = GDP = C + I + G + X - M S + (T – G) – I = X - MNS - I = TB NS > ITB SURPLUS = The rate of accumulation of claims on the rest of the world NS goes into building up either stock of capital or the stock of foreign claims NS < ITB DIFICIT=Need capital inflow Ekspor

12 12 Kontrol terhadap sekuritas pasar modal Non-resident diperbolehkan untuk menanam modal di sekuritas domestik, dan menjadi pemilik modal yang dominan atas suatu sekuritas Penjualan sekuritas domestik oleh non-resident di pasar domestik diperbolehkan. Non-resident harus berstatus hukum Indonesia Bagi resident domestik tidak dikenai pembatasan untuk menjual-beli aset luar negeri Resident domestik boleh menjual sekuritas di pasar luar negeri Kontrol terhadap instrumen pasar uang Non-resident tidak diperbolehkan untuk melakukan penerbitan dan penjualan instrumen pasar uang luar negeri Resident, dalam hal ini perbankan, boleh melakukan jual beli instrumen pasar uang luar negeri Kontrol terhadap instrumen derivative dan lainnya Baik resident maupun non-resident tidak boleh melakukan transaksi derivatif di luar foreign exchange derivatives instrument dan interest rate derivatives instrument Transaksi derivatif dalam saham harus memperoleh izin BI

13 13 Sistem Nilai Tukar  Tiga sistem nilai tukar yang banyak diterapkan di berbagai negara, yaitu: - Sistem nilai tukar tetap (fixed exchange rate), - Sistem nilai tukar mengambang terkendali (managed floating), - Sistem nilai tukar mengambang bebas (free floating)  Fixed exchange rate system kurs suatu mata uang (rupiah) terhadap mata uang lain (dolar) ditetapkan pada nilai tertentu Pada kurs ini bank sentral akan siap sedia melayani seluruh kebutuhan devisa yang diperlukan oleh pasar. Apabila tingkat kurs tsb tidak lagi dapat dipertahankan, maka bank sentral melakukan “devaluasi” atau “revaluasi” atas tingkat kurs yang ditetapkan.  Penetapan nilai kurs tersebut dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu:  Pegged to a currency, apabila kurs ditetapkan terhadap suatu mata uang lain  Pegged to a basket of currency, apabila kurs ditetapkan terhadap sekeranjang mata uang lain dengan bobot tertentu sesuai dengan besarnya hubungan perdagangan dan investasi  Currency board system, apabila penetapan kurs tersebut dibarengi dengan pembatasan bagi bank sentral dalam mengedarkan uang sebesar (nilai ekuivalen) cadangan devisa yang dimilikinya.

14 14  Managed floating exchage rate system kurs dibiarkan bergerak dalam batas tertentu sesuai dengan pita intervensi ( intervention band ) yang ditetapkan bank sentral.  Apabila kurs bergerak menembus batas atas atau batas bawah dari pita intervensi, secara otomatis bank sentral akan membeli atau menjual devisa yang diperlukan oleh pasar sehingga kurs bergerak dalam batas pita intervensi.  Penetapan lebarnya pita intervensi tergantung pada besarnya cadangan devisa yang dimiliki serta kemungkinan kebutuhan yang terjadi di pasar. Umumnya akan disesuaikan dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan cadangan devisa dan volume transaksi di pasar valas.  Free floating exchange rate system, kurs dibiarkan bergerak sesuai dengan kekuatan permintaan dan penawaran yang terjadi di pasar. Bank sentral dapat melakukan intervensi di pasar valas untuk mempengaruhi pergerakan kurs di pasar, akan tetapi umumnya hanya dilakukan pada saat-saat tertentu misalnya bila terjadi gejolak kurs yang berlebihan dalam waktu yang sangat singkat. Masing-masing sistem nilai tukar mempunyai kelebihan dan kelemahan. Pemilihan sistem yang diterapkan akan tergantung pada situasi dan kondisi negara ybs, khususnya : - Besarnya cadangan devisa yang dimiliki, - Keterbukaan ekonomi, - Sistem devisa yang dianut (bebas, semi kontrol, atau kontrol), - Besarnya volume dan kondisi (market liquidity) pasar valas domestik

15 15 Kelebihan Sistem Kurs Tetap Kepastian Kurs Bagi Pelaku Ekonomi Sistem Kurs Tetap Membutuhkan cadangan devisa yang besar, karena keharusan bagi bank sentral untuk mempertahankan kurs pada level yang ditetapkan Diterapkan di negara yang mempunyai cadangan devisa besar, dengan sistem devisa yang masih relatif dikontrol Sistem Kurs Mengambang Bebas Tidak memerlukan cadangan devisa yang besar karena bank sentral tidak harus mempertahankan kurs pada suatu level tertentu Dapat menciptakan disiplin mekanisme pasar karena ketidak- seimbangan permintaan dan penawaran valas akan disesuaikan sendiri dalam bentuk kurs yang terjadi di pasar Kelemahan Kurs Mengambang Bebas Fluktuasi pergerakan kurs menambah ketidakpastian bagi dunia usaha Sistem ini mengharuskan dunia usaha me- hedge risiko kurs Umumnya diterapkan di negara yang mempunyai cadangan devisa relatif kecil sementara sistem devisa yang dianut cenderung bebas.

16 16 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KURS FAKTOR FUNDAMENTAL (EKONOMI DAN NON EKONOMI) FAKTOR TEKNIS KONDISI PASAR (MARKET MICROSTRUCTURE) FAKTOR FUNDAMENTAL EKONOMI Menunjukkan pergerakan kurs yang dipengaruhi oleh faktor- faktor ekonomi BERBAGAI PENDEKATAN MENENTUKAN NILAI TUKAR FUNDAMENTAL Purchasing power parity (PPP), Kurs suatu mata uang dengan mata uang negara lain pada dasarnya menggambarkan perbedaan tingkat inflasi di kedua negara. PPP = e P*/P = 1, dimana e = exchange rate, P* = inflasi negara lain P = inflasi dalam negeri Real Effective Exchange Rate (REER), kurs suatu mata uang dipengaruhi oleh perkembangan inflasi dari negara-negara mitra dagang utama REER =  w e P*/P = 1, dimana : w = bobot perdagangan dengan masing-masing negara mitra dagang utama EKSPEKTASI PASAR SUPPLY - DEMAND KURS

17 17 Fundamental Effective Exchange Rate (FEER) & Macro Economic Balance BERBAGAI PENDEKATAN MENENTUKAN NILAI TUKAR FUNDAMENTAL (EKONOMI) merupakan pendekatan structural general- equilibrium yang mendefinisikan keseimbangan jangka panjang nilai tukar riil sebagai nilai tukar yang berlaku ketika perekonomian berada dalam keseimbangan internal (aktual output mencapai potential output/full employment) dan eksternal (saving-investment gap berada pada tingkat yang normal) Behaviour Equilibrium Exchange Rate (BEER), Membangun keterkaitan antara perilaku nilai tukar riil efektif dengan variabel-variabel ekonomi yang relevan dengan mempertimbangkan unsur-unsur ekonomi yang dapat mempengaruhi “ekspektasi” pelaku pasar

18 18 Sistem nilai tukar mengambang 14 Agustus sekarang èDalam sistem ini, kurs bergerak sesuai kekuatan permintaan dan penawaran di pasar. èBank Indonesia dapat melakukan intervensi di pasar valas, khususnya apabila terjadi gejolak kurs yang berlebihan dan/atau pergerakan kurs diperkirakan dapat mempengaruhi perkembangan inflasi.

19 19  EXPORT  SERVICES (Inflow) SUPPLYDEMAND  IMPOR  SERVICES (Outflow) CA EXCHANGE RATE KA Likuiditas Pasar Uang (Rupiah) Tinggi Pasar Tidak Likuid Internasionalisasi Rupiah OFFICIAL CAPITAL INFLOW OFFICIAL CAPITAL OUTFLOW PRIVATE CAPITAL INFLOW PRIVATE CAPITAL OUTFLOW FDI (OUTFLOW) DEBT REPAYMENT PORTFOLIO INVESTMENT (OUTFLOW) MARKET SENTIMENT MARKET CONFIDENCE INTEREST RATE DIFFERENTIAL MEDIUM-LONG TERM SHORT-TERM FDI (INFLOW) DEBT INFLOW PORTFOLIO INVESTMENT (INFLOW) - LOI IMF - Paris Club - CGI COUNTRY RISK COVERED UNCOVERED REAL KEPASTIAN HUKUM FISCAL SUSTAINABILITY DEVISA HASIL EKSPOR SWAP PREMIUM

20 20 Kebijakan Nilai Tukar dan Devisa Tujuan Kebijakan Nilai tukar dan Devisa Mendukung kesinambungan pelaksanaan pembangunan Mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter Wewenang BI atas Cadangan Devisa Pengelolaan Cadangan Devisa Pengembangan Pasar Valuta Asing Pengelolaan Nilai Tukar Sistem Nilai Tukar dan Lalu Lintas Devisa diatur dalam UU No.24/1999 – tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

21 21 Sejarah Sistem Devisa Sistem Devisa Kontrol, UU No. 32/1964 Sistem Devisa Semi Kontrol, PP No. 64/1970 Sistem Devisa Bebas, PP No. 1/1982 Penegasan Sistem Devisa Bebas, UU No. 24/1999 Seluruh devisa wajib diserahkan kepada negara (cq Bank Indonesia ). Devisa dikelompokan : - DHE (Devisa Hasil Ekspor) - DU (Devisa Umum) Devisa ekspor wajib diserahkan kepada Bank Indonesia, sementara DU bebas digunakan. Seluruh devisa bebas digunakan oleh penduduk Penegasan sistem devisa bebas dan monitoring lalu lintas devisa

22 22 Pasal 2  Ayat (1), Setiap penduduk dapat dengan bebas memiliki dan menggunakan devisa.  Ayat (2), Penggunaan Devisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan transaksi di dalam negeri, wajib memperhatikan ketentuan mengenai alat pembayaran yang sah sebagaimana diatur dalam UU tentang Bank Indonesia. Hal penting menurut UU No. 24/1999 Pasal 3  Ayat (1), BI berwenang meminta keterangan dan data mengenai kegiatan Lalu Lintas Devisa yang dilakukan oleh penduduk.  Ayat (2), Setiap penduduk wajib memberikan keterangan dan data mengenai kegiatan Lalu Lintas Devisa yang dilakukannya, secara langsung atau melalui pihak lain yang ditetapkan oleh BI. Pasal 4  Ayat (1), Dalam rangka penerapan prinsip kehati-hatian, Bank Indonesia menetapkan ketentuan atas berbagai jenis transaksi devisa yang dilakukan oleh Bank.  Ayat (2), Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

23 23 Sistem Nilai Tukar Rp/USD 1000 W Target Zone Managed Floating Rp/USD W pelebaran Band Revaluasi Rp/USD W Devaluasi Fixed Rp/USD Depresiasi Apresiasi Free Floating

24 24 Sejarah Sistem Nilai Tukar Sistem Nilai Tukar Tetap (1971 – Maret 1983) Sistem Nilai Tukar Mengambang Terkendali scr ketat (April 1983 – Sep 1986) Sistem Nilai Tukar Mengambang bebas (14 Agustus 1997) Bank Sentral menetapkan nilai tukar terhadap mata uang tertentu sebagai “anchor”. Dalam sistem ini, excess demand dan supply akan dipenuhi/ diserap oleh Bank Indonesia melalui intervensi. Nilai tukar ditentukan tidak hanya pada mekanisme pasar, tetapi juga dipengaruhi oleh unsur “managed” dari bank Sentral melalui intervensi. Nilai tukar dibiarkan bebas, tergantung pada mekanisme pasar. Sistem Nilai Tukar Mengambang Fleksible (Sep – Agt. 1997)

25 25 Sistem dan Kebijakan Nilai Tukar Periode Sistem Nilai Tukar Tetap dan Sistem Nilai Tukar Mengambang Ketat: Nopember 1978 dari Rp425 per dolar menjadi Rp625 per dolar Maret 1983 dari Rp625 per dolar menjadi Rp825 per dolar September 1986 dari Rp1134 per dolar menjadi Rp1644 per dolar Periode Sistem Nilai Tukar Mengambang Fleksibel: Bank Indonesia melakukan 8 x pelebaran pita intervensi yaitu September 1992 dari Rp6 (0,25%) menjadi Rp10(0,50%) Januari 1994 dari Rp10 (0,50%) menjadi Rp20 (1%) September 1994 dari Rp20 (1%) menjadi Rp30 (1,5%) Mei 1995 dari Rp30 (1,5%) menjadi Rp44 (2%) Desember 1995 dari Rp44 (2%) menjadi Rp66 (3%) Juni 1996 dari Rp66 (3%) menjadi Rp118 (5%) September 1996 dari Rp118 (5%) menjadi Rp192 (8%) Juli 1997 dari Rp192 (8%) menjadi Rp304 (12%) Selain itu dalam periode nilai tukar mengambang flexible ini Bank Indonesia: Setiap hari mengeluarkan nilai tukar (kurs) tengah harian Melakukan intervensi di pasar valuta asing untuk menjaga agar nilai tukar bergerak dalam koridor yang telah ditetapkan.

26 26 Wewenang BI atas Cadangan Devisa Pengelolaan Cadangan Devisa :  Pengelolaan dilakukan dengan diversifikasi menurut jenis valuta dan jenis penempatan.  Pengelolaan dilakukan berdasarkan prinsip keamanan dan kesiagaan untuk memenuhi kewajiban segera tanpa mengabaikan prinsip pendapatan yang optimal. Pengembangan Pasar Valuta Asing Melalui penyempurnaan berbagai ketentuan di bidang transaksi devisa, yaitu : Menetapkan ketentuan transaksi devisa yang dilakukan oleh bank dalam rangka menetapkan prinsip kehati-hatian : a.Ketentuan mengenai Transaksi Derivatif b.Pembatasan Transaksi rupiah dan pemberian kredit valas Pengelolaan Nilai Tukar Sterilisasi/Intervensi di pasar valuta asing. Penentuan Kurs Jual/Beli yang terdiri dari; a.Kurs Transaksi b.Kurs Uang Kertas Asing.

27 27 Kebijakan BI terhadap Nilai Tukar  Menjaga kondisi fundamental makro ekonomi yang sehat.  Melakukan intervensi ke pasar valas.  Pengawasan langsung pada bank pelaku terbesar.  Pemantauan rekening vostro.  Non-internasionalisasi Rupiah, dengan membatasi akses non- residen terhadap rupiah untuk menekan tindakan spekulasi

28 28 Isu-isu Terkait Nilai Tukar dan Devisa:

29 29

30 30

31 31 POLICY ACTION TO STABILIZE EXCHANGE RATE OPEN MARKET OPERATION INTERVENSI STERILISASI NON-MONETARY INSTRUMENT LELANG SBI FASBI & Fine-Tuning LIKUIDITAS RUPIAH NILAI TUKAR RUPIAH LIKUIDITAS VALUTA ASING NET CLAIM ON GOVT PEMBATASAN INTERNASIONALISASI RUPIAH (PBI No.3/2001) SUPERVISI BANK (OFF/ON-SITE SUPERVISION)

32 32 INTERNASIONALISASI RUPIAH VOLATILITAS Rupiah diperdagangkan di pasar offshore Mempermudah spekulan, khususnya non-resident, untuk mempengaruhi sentimen pasar Aktivitas non-resident cenderung diikuti oleh pemain lokal (herding behavior) Aktivitas non-resident tercermin dari aktivitas vostro account di bank-bank dalam negeri Vostro account digunakan sebagai sarana untuk settlement transaksi rupiah di pasar offshore Aksi spekulasi non- resident tersebut kiranya dapat diredam apabila pasokan rupiah untuk non-resident dibatasi INTERNASIONALISASI RUPIAH PERLU DIBATASI

33 33 Beberapa kebijakan non-internasionalisasi rupiah telah dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebelumnya, antara lain : A. Pembatasan jumlah uang rupiah (rupiah notes) yang dapat dibawa ke luar Indonesia B. Pelarangan pemberian kredit dalam rupiah dan valas kepada non-residen C. Pelarangan penerbitan surat berharga komersial oleh non-resident, dan D. Pembatasan forward jual oleh residen Ketentuan (A) dan (C) relatif berjalan efektif, meskipun masih terdapat pelanggaran- pelanggaaran terhadap ketentuan (i). Ketentuan (B) dan (D) perlu disempurnakan untuk meningkatkan efektivitasnya

34 34 Perlukah Melakukan Kebijakan Kontrol Modal ? Tujuan Kebijakan Kontrol Modal Melindungi “kemandirian kebijakan moneter” dan “nilai tukar” suatu negara dalam kondisi neraca pembayaran yang lemah Melindungi pasar keuangan yang lemah dan rentan dari gejolak yang berlebihan sambil memberikan kesempatan bagi negara ybs memperkuat infrastruktur kelembagaan sektor keuangan Bentuk Kontrol Modal Administrative control (direct) Market-based control (indirect) Pembatasan transaksi modal : - pelarangan, pembatasan jumlah secara kuantitatif - prosedur untuk memperoleh persetujuan Menghambat pergerakan modal dan transaksi yang terkait dengan cara membuat transaksi modal tersebut menjadi lebih mahal untuk dilakukan : - menerapkan sistem nilai tukar dual - menerapkan tobin tax

35 35 Terima Kasih Bila masih ada pertanyaan kirim ke:


Download ppt "1 BAHAN KULIAH KEBANKSENTRALAN PUSAT PENDIDIKAN DAN STUDI KEBANKSENTRALAN BANK INDONESIA (PPSK-BI) Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 24 April."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google