Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Oleh Prof. DR. Maria SW. Sumardjono, SH., MCL., MPA.** Harmonisasi Regulasi Antar Sektor dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam * * Pokok-pokok pikiran disampaikan.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Oleh Prof. DR. Maria SW. Sumardjono, SH., MCL., MPA.** Harmonisasi Regulasi Antar Sektor dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam * * Pokok-pokok pikiran disampaikan."— Transcript presentasi:

1 Oleh Prof. DR. Maria SW. Sumardjono, SH., MCL., MPA.** Harmonisasi Regulasi Antar Sektor dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam * * Pokok-pokok pikiran disampaikan pada Semiloka “Menuju Kawasan Hutan yang Berkepastian Hukum dan Berkeadilan”, diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta 13 Desember ** Guru Besar Hukum Agraria Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan Anggota Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)

2 I. Disharmoni/Inkonsistensi peraturan perundang-undangan sumber daya alam (SDA) 2 a. Inkonsitensi vertikal. Contoh: 1)UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 2)UU No. 2/2002 tentang Ketenagalistrikan. MK membatalkan UU tersebut. 3)UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. 4)UU No. 27/2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil. penyelesaian Melalui judicial review ke MK

3 b. Inkonsitensi horisontal DISHARMONI ATAU INKONSISTENSI ANTAR UU SEKTORAL berdasarkan 7 tolok ukur: OrientasiEksploitasi atau konservasi KeberpihakanPro-rakyat atau pro kapital Pengelolaan dan implementasinyaSentralistik/desentralistik, sikap terhadap pluralisme hukum. Implementasinya: sektoral, koordinasi, orientasi produksi Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)Gender, pengakuan Masyarakat Hukum Adat [MHA], penyelesaian sengketa Pengaturan good governancePartisipasi, transparansi, dan akuntabilitas Hubungan orang dengan sumber daya alamHak atau ijin Hubungan Negara dengan sumber daya alamHak Menguasai Negara, Hak Bangsa 3

4 4 Inkonsitensi antara UUPA dengan UUK ASPEK UUPAUU Kehutanan TekstualKontekstualTekstualKontekstual OrientasiKonservasi.KonservasiProduksi & konservasi Keseimbangan antara produksi & konservasi Akses Memanfaatkan Orang perorangan (WNA/WNI) Badan hukum (Indonesia/asing) Keadilan komutatif Badan Usaha Negara & warga masyarakat Keadilan distributif Hubungan Negara dengan Obyek Negara menguasaiHak Bangsa & HMN Kekayaan Nasional & dikuasai Negara HMN disubordinasikan pada Hak Bangsa Pelaksana Kewenangan Negara Pemerintah Sentralistik, ada medebewind Pemerintah, Pemda pelaksana Sentralistik Hubungan Orang dengan Obyek HakKontrol NegaraIjin pemanfaatanKontrol Negara HAM - Gender - Hak ulayat MHA Pengakuan MHA diakui; Hutan Ulayat menjadi hutan Negara Pengakuan setengah hati Good Governance Tidak disebut dengan tegas Dapat dijumpai dalam beberapa ketentuan (fungsi sosial, larangan monopoli) Tiga prinsipRelatif cukup

5 Inkonsitensi antara UUPA dengan UUK UUPA Negara Tanah Tanah Negara Tanah hak (ulayat) MHA Tanah hak Negara Hutan Hutan Negara Hutan hak 5 UUK Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI 1945

6 Masalah 1.UUK tidak konsisten: tidak mengakui hutan ulayat (obyek) tetapi mengatur tentang subyek hak ulayat, yakni MHA 2.Keragu-raguan untuk melakukan pendaftaran tanah negara, khususnya terhadap tanah-tanah di kawasan hutan negara Inkonsitensi antara UUPA dengan UUK 6

7 7 Inkonsitensi antara UUPA dengan UU Minerba ASPEK UUPAUU Minerba TekstualKontekstualTekstualKontekstual OrientasiKonservasi.KonservasiProduksi & konservasiTekanan pada produksi Akses Memanfaatkan Orang perorangan (WNA/WNI) Badan hukum (Indonesia/asing) Keadilan komutatif BUMN/D, BUMS, Koperasi, perorangan Keadilan distributif Hubungan Negara dengan Obyek Negara menguasai Hak Bangsa & HMN Kekayaan Nasional & dikuasai Negara HMN disubordinasikan pada Hak Bangsa Pelaksana Kewenangan Negara Pemerintah Sentralistik, ada medebewind Pemerintah, Pemda, DPR-RIDesentralistik Hubungan Orang dengan Obyek HakKontrol NegaraIjinKontrol Negara HAM - Gender - Hak ulayat MHA Pengakuan Masyarakat yang terkena dampak negatif, masyarakat yang tanahnya terdapat sumberdaya minerba Tidak mengatur tentang gender, MHA Good Governance Tidak disebut dengan tegas Dapat dijumpai dalam beberapa ketentuan (fungsi sosial, larangan monopoli) Tiga prinsipRelatif tinggi

8 Inkonsitensi antara UUPA dengan UU Minerba Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak ulayat MHA Alpa mengatur atau menganggap tidak perlu diatur ; dampaknya. UU Minerba 8

9 9 Inkonsitensi antara UUPA dengan UU SDA ASPEK UUPAUU SDA TekstualKontekstualTekstualKontekstual OrientasiKonservasi.KonservasiProduksi & konservasiTekanan pada konservasi Akses Memanfaatkan Orang perorangan (WNA/WNI) Badan hukum (Indonesia/asing) Keadilan komutatif Semua kelompok kegiatan Keadilan korektif Hubungan Negara dengan Obyek Negara menguasaiHak Bangsa & HMN SDA dikuasai NegaraHMN Pelaksana Kewenangan Negara Pemerintah Sentralistik, ada medebewind Pemerintah dan/atau Pemda Dapat sentralistik atau desentralistik Hubungan Orang dengan Obyek HakKontrol Negara Perijinan, HGPA + HGUA tidak jelas Kontrol Negara HAM - Gender - Hak ulayat MHA Pengakuan Pengakuan Hak Ulayat MHA Pengakuan bersyarat Good Governance Tidak disebut dengan tegas Dapat dijumpai dalam beberapa ketentuan (fungsi sosial, larangan monopoli) Tiga prinsipRelatif tinggi

10 Inkonsitensi antara UUPA dengan UU SDA UUSDA HGA terdiri dari HGPA dan HGUA Pengertian HGA berbeda dengan HGA menurut Pasal 47 UUPA 10 Istilah “hak” tetapi esensinya “ijin”

11 11 ASPEK UUPRUU Kehutanan TekstualKontekstualTekstualKontekstual Orientasi Ruang konservasi & produksi (budidaya) Tekanan pada konservasiProduksi & konservasi Keseimbangan antara produksi & konservasi Akses Memanfaatkan Investasii & usaha rakyat Keadilan komutatif Badan Usaha Negara & warga masyarakat Keadilan distributif Hubungan Negara dengan Obyek Tidak tegas menyebutkan Hak Bangsa & HMN Kekayaan Nasional & dikuasai Negara HMN disubordinasikan pada Hak Bangsa Pelaksana Kewenangan Negara Pemerintah & Pemda Pembagian kewenangan Pemerintah, Pemda pelaksana Sentralistik Hubungan Orang dengan Obyek Ijin pemanfaatan ruang Kontrol NegaraIjin pemanfaatanKontrol Negara HAM Memberi perhatian pada MHA Tidak dlm rangka pengakuan MHA diakui & Hutan Ulayat menjadi hutan Negara Pengakuan setengah hati Good Governance Ketiga prinsipCukup tinggiKetiga prinsipRelatif cukup Inkonsitensi antara UUPR dengan UU Kehutanan

12 12 Inkonsitensi antara UU Kehutanan dengan UU Minerba ASPEK UU Kehutanan UU Minerba TekstualKontekstual TekstualKontekstual Orientasi Produksi & konservasi Keseimbangan antara produksi & konservasi Produksi & konservasiTekanan pada produksi Akses Memanfaatkan Badan Usaha Negara & warga masyarakat Keadilan distributif BUMN/D, BUMS, Koperasi, perorangan Keadilan distributif Hubungan Negara dengan Obyek Kekayaan Nasional & dikuasai Negara HMN disubordinasikan pada Hak Bangsa Kekayaan Nasional & dikuasai Negara HMN disubordinasikan pada Hak Bangsa Pelaksana Kewenangan Negara Pemerintah, Pemda pelaksana Sentralistik Pemerintah, Pemda, DPR-RI Desentralistik Hubungan Orang dengan Obyek Ijin pemanfaatanKontrol Negara IjinKontrol Negara HAM MHA diakui & Hutan Ulayat menjadi hutan Negara Pengakuan setengah hati Masyarakat yang terkena dampak negatif, masyarakat yang tanahnya terdapat sumberdaya minerba Tidak mengatur tentang gender, MHA Good Governance Ketiga prinsipRelatif cukupTiga prinsipRelatif tinggi

13 13 Inkonsitensi antara UU Kehutanan dengan UU SDA ASPEK UU Kehutanan UU SDA TekstualKontekstual TekstualKontekstual Orientasi Produksi & konservasi Keseimbangan antara produksi & konservasi Produksi & konservasiTekanan pada konservasi Akses Memanfaatkan Badan Usaha Negara & warga masyarakat Keadilan distributif Semua kelompok kegiatan Keadilan korektif Hubungan Negara dengan Obyek Kekayaan Nasional & dikuasai Negara HMN disubordinasikan pada Hak Bangsa SDA dikuasai NegaraHMN Pelaksana Kewenangan Negara Pemerintah, Pemda pelaksana Sentralistik Pemerintah dan/atau Pemda Dapat sentralistik atau desentralistik Hubungan Orang dengan Obyek Ijin pemanfaatanKontrol Negara Perijinan, HGPA + HGUA tidak jelas Kontrol Negara HAM MHA diakui & Hutan Ulayat menjadi hutan Negara Pengakuan setengah hati Pengakuan Hak Ulayat MHA Pengakuan bersyarat Good Governance Tiga prinsipRelatif cukupTiga prinsipRelatif tinggi

14 14 Inkonsitensi antara UU Minerba dengan UU SDA ASPEK UU MinerbaUU SDA TekstualKontekstualTekstualKontekstual OrientasiProduksi & konservasiTekanan pada produksiProduksi & konservasiTekanan pada konservasi Akses Memanfaatkan BUMN/D, BUMS, Koperasi, perorangan Keadilan distributif Semua kelompok kegiatan Keadilan korektif Hubungan Negara dengan Obyek Kekayaan Nasional & dikuasai Negara HMN disubordinasikan pada Hak Bangsa SDA dikuasai NegaraHMN Pelaksana Kewenangan Negara Pemerintah, Pemda, DPR-RI Desentralistik Pemerintah dan/atau Pemda Dapat sentralistik atau desentralistik Hubungan Orang dengan Obyek IjinKontrol Negara Perijinan, HGPA + HGUA tidak jelas Kontrol Negara HAM Masyarakat yang terkena dampak negatif, masyarakat yang tanahnya terdapat sumberdaya minerba Tidak mengatur tentang gender, MHA Pengakuan Hak Ulayat MHA Pengakuan bersyarat Good Governance Tiga prinsipRelatif tinggiTiga prinsipRelatif tinggi

15 II. Harmonisasi pengaturan SDA 15  Dampak inkonsistensi a)kelangkaan dan kemunduran kualitas dan kuantitas SDA; b)ketimpangan struktur penguasaan/pemilikan, peruntukan, penggunaan, dan pemanfaatan SDA; c)timbulnya berbagai konflik dan sengketa dalam penguasaan/pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan SDA (antar sektor, antara sektor dengan MHA/masyarakat, antara investor dengan MHA/masyarakat, dan antar investor terkait hak/ijin pemanfaatan SDA).

16  Alternatif Solusi (1)UUSDA sama derajatnya, tidak ada UU yang berfungsi sebagai platform bersama (lex generalis) (UUPA yang dimaksudkan sebagai platform bersama didegradasikan kedudukannya menjadi UU sektoral sejak tahun 1970an). (2)Kewenangan masing-masing sektor dilaksanakan oleh Kementerian dan Badan (BPN untuk pertanahan). Tidak ada kementerian yang mengkoordinasikan kebijakan SDA dan implementasinya. 1.Moratorium penyusunan RUU SDA (ada kendala) Jika tidak dapat dihindarkan, upayakan semaksimal mungkin harmonisasinya dengan UU sektoral lain (NA: Evaluasi dan analisis peraturan perundang- undangan terkait) Tidak dapat optimal 16

17 Belum ada UU tentang (Pengelolaan dan Pemanfaatan) SD Alam/ SD Agraria yang berfungsi sebagai lex generalis. 2.Legislative review oleh DPR-RI Landasan hukum: TAP MPR RI No. IX/MPR/2001 Landasan kerja: kajian-kajian terkait inkonsistensi horisontal pengaturan SDA Tidak dapat optimal 17  Alternatif Solusi

18 3.Sementara UU yang berfungsi sebagai lex generalis belum terbentuk, penyusunan RUU SDA dan/atau legislative review dapat mengacu pada prinsip- prinsip yang digariskan oleh UUPA dan TAP MPR RI No. IX/MPR/  Alternatif Solusi

19 Penutup 19 Perlu dipertimbangkan dengan sungguh-sungguh: 1.Gagasan pembentukan UU terkait pengelolaan dan pemanfaatan SD Alam/ SD Agraria dalam rangka menciptakan satu sistem hukum terkait SDA. Landasan Hukum: Ketetapan MPR RI No.9/MPR/2001 dan Ketetapan MPR RI No.5/MPR/ Keberadaan satu kementerian yang mempunyai kewenangan mengkoordinasikan kebijakan di bidang SDA dan implementasinya

20 Terima Kasih Jakarta, 13 Desember


Download ppt "Oleh Prof. DR. Maria SW. Sumardjono, SH., MCL., MPA.** Harmonisasi Regulasi Antar Sektor dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam * * Pokok-pokok pikiran disampaikan."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google