Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM - 2012 Biodata Nama: Herlambang.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM - 2012 Biodata Nama: Herlambang."— Transcript presentasi:

1 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Biodata Nama: Herlambang Setyawan Tempat/Tgl Lahir: Wonogiri, 12 Juli 1981 Pendidikan: S1, Teknik Geologi – Fak. Teknik UGM Instansi: Direktorat Panas Bumi, Ditjen EBTKE Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 49, Jakarta No. Telp: / Pin BB: 2771FEF3

2 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Yogyakarta, 10 Maret 2012 KEBIJAKAN PENGUSAHAAN PANAS BUMI DI INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA Disampaikan pada: ‘One Day Course - Regulation, Prospect, and Career as Geoscientists in Indonesia’s Geothermal Exploration - Exploitation’ Oleh: Herlambang Setyawan, ST

3 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM

4 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM OUTLINE:  POTENSI PANAS BUMI INDONESIA  REGULASI PENGUSAHAAN PANAS BUMI  PENGEMBANGAN PANAS BUMI DI INDONESIA  PELUANG KARIER

5 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM POTENSI PANAS BUMI INDONESIA

6 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Pengertian: Panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem panas bumi dan untuk pemanfaatannya diperlukan proses penambangan (UU No. 27/2003) Sistem Panas Bumi: 1) Heat Sources 2) Reservoir dan Clay Cap 3) Adanya Hydrology System

7 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM

8 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM  Potensi panas bumi Indonesia merupakan yang terbesar di dunia, 40% cadangan dunia, yaitu sebesar MW yang tersebar di 276 lokasi panas bumi (Data Badan Geologi per Desember 2010)  Kapasitas terpasang (installed capacity) sebesar MW (4,2% dari potensi yang ada), terdiri dari: Lapangan Sibayak 12 MW, Gn. Salak 377 MW, Wayang Windu 227 MW, Kamojang 200 MW, Darajat 270 MW, Dieng 60 MW dan Lahendong 80 MW  Target Road Map panas bumi sebesar MW pada tahun 2025 Potensi Panas Bumi Indonesia

9 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM PETA DISTRIBUSI POTENSI PANAS BUMI Sumber : Badan Geologi, KESDM (2010) Terpasang Siap Dikembangkan Survei Detil Survei Pendahuluan Ket:

10 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM POTENSI PANAS BUMI SUMBER DAYA (MW) % CADANGAN (MW) % Spekulatif (Speculative) Hipotesis (Hypothetical) 45.36% Terduga (Possible) Mungkin (Probable) Terbukti (Proven) 54.64% Sumber: Badan Geologi - Kementerian ESDM Status : Desember 2010

11 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM No. WKP Panas Bumi / Lokasi Pemegang IUPPengembangNama PLTP Kapasitas Terpasang (MW) 1 Sibayak – Sinabung, SUMUT PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Sibayak12 2 Cibeureum – Parabakti, JABAR PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) KOB - Chevron Geothermal Salak, Ltd (CGS) Salak377 3Pangalengan, JABAR PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) KOB - Star Energy Geothermal Wayang Windu, Ltd (SEGWWL) Wayang Windu Kamojang – Darajat, JABAR PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Kamojang200 5 Kamojang – Darajat, JABAR PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) KOB - Chevron Geothermal Indonesia, Ltd (CGI) Darajat270 6 Dataran Tinggi Dieng, JATENG PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) PT. Geo Dipa Energi (GDE)Dieng60 7 Lahendong – Tompaso, SULUT PT. Pertamina Geothermal Energy (PGE) Lahendong KAPASITAS TERPASANG PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA PANAS BUMI 2011

12 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM LOKASI PLTP YANG TELAH BERPRODUKSI (Status Februari 2012) PLTP SIBAYAK: 12 MW PLTP GUNUNG SALAK: 377 MW PLTP WAYANG WINDU: 227 MW PLTP KAMOJANG: 200 MW PLTP DARAJAT: 270 MW PLTP DIENG: 60 MW PLTP LAHENDONG: 80 MW

13 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM REGULASI PENGUSAHAAN PANAS BUMI

14 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Keputusan Presiden No. 22/1981, No. 45/1991, No. 49/1991 Struktur pengusahaan didasarkan pada JOC dan ESC Bagian Pemerintah sebesar 34% dari Net Operating Income (NOI), termasuk semua pajak-pajak, retribusi kecuali pajak perseorangan Manajemen Proyek oleh Pertamina (JOC) dan PLN (ESC) Bentuk proyek: o Total Project o Partial Project UU No. 27/2003 Struktur pengusahaan berupa izin: - Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi (IUP) - Izin Usaha Ketenagalistrikan (IUKU) Bagian Pemerintah berupa penerimaan negara berupa pajak dan PNBP Manajemen Proyek oleh Pemegang IUP Berupa Total (Integrated) Project PENERAPAN KEBIJAKAN DALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI WKP Baru WKP Existing

15 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Keputusan Presiden No. 22/1981  Memberikan Kuasa Pengusahaan eksplorasi dan eksploitasi Sumber Daya Panas Bumi untuk pembangkitan energi/listrik kepada PERTAMINA di Indonesia.  Untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh PERTAMINA, Menteri Pertambangan dan Energi dapat menunjuk Pihak lain sebagai kontraktor untuk mengadakan kerjasama dengan PERTAMINA dalam bentuk Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract). 2.Keputusan Presiden No. 45/1991 tentang Perubahan Keputusan Presiden No. 22/1981  PERTAMINA dapat menjual Energi berupa uap panas bumi atau listrik hasil produksi pelaksanaan Kuasa Pengusahaan Sumberdaya Panas bumi kepada Perusahaan Umum Listrik Negara, instansi lain, Badan Usaha Milik Negara lain, dan Badan Usaha Nasional lain yang berstatus Badan Hukum termasuk Koperasi. REGULASI DALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI INDONESIA (sebelum UU No. 27/2003)

16 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Keputusan Presiden No. 49/1991 tentang Perlakuan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pungutan-pungutan Lainnya Terhadap Pelaksanaan Kuasa dan Ijin Pengusahaan Sumberdaya Panas Bumi Untuk Membangkitkan Energi/Listrik  Pengusaha wajib menyetorkan kepada Negara dalam rekening Departemen Keuangan pada Bank Indonesia bagian Pemerintah dari pengusahaan sumberdaya panasbumi sebesar 34% (tiga puluh empat perseratus) dari penerimaan bersih usaha (net operating income).  Dalam penyetoran barang bagian Pemerintah telah termasuk semua kewajiban pembayaran Pajak-pajak dan Pungutan-pungutan kecuali pajak pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. * Pengusaha adalah adalah Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (PERTAMINA), Kontraktor Kontrak Operasi Bersama (Joint Operation Contract) dan Pemegang Izin Pengusahaan Sumberdaya Panasbumi REGULASI DALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI INDONESIA (sebelum UU No. 27/2003) lanjutan …….

17 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM UU No. 27/2003 tentang Panas Bumi 2.PP No. 70/2010 jo. PP No. 59/2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi 3.PP No. 62/2008 jo. PP No. 1/2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-Bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu 4.PP No. 9/2012 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral 5.Peraturan Presiden No. 04/2010 tentang Penugasan Kepada PT. PLN (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara, dan Gas REGULASI DALAM PENGUSAHAAN PANAS BUMI INDONESIA (setelah UU No. 27/2003)

18 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM )No. 11/2008 tentang Tata Cara Penetapan WKP Panas Bumi 2)No. 02/2009 tentang Pedoman Penugasan Survei Pendahuluan Panas Bumi (sebagai perubahan atas Permen ESDM No. 05/2007) 3)No. 05/2009 tentang Pedoman Harga Pembelian Listrik oleh PT. PLN dari Koperasi atau Badan Usaha Lain (sebagai perubahan atas Permen ESDM No. 14 tahun 2008 tentang Harga Patokan Penjualan Listrik dari PLTP jo. Permen ESDM No /26/600.3/2008 tahun 2008 tentang BPP Tenaga Listrik Tahun 2008 yang Disediakan oleh PT. PLN) 4)No. 11/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Panas Bumi 5)No. 02/2011 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Pembelian Tenaga Listrik dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Buml dan Harga Patokan Pembelian Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi 6)No. 01/2012 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 15/2010 tentang Daftar Proyek- Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Barubara, dan Gas Serta Transmisi Terkait Peraturan Menteri ESDM lanjutan …….

19 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Keputusan Presiden No. No. 49/1991 Bagian Pemerintah sebesar 34% dari Net Operating Income (NOI), termasuk semua pajak-pajak, retribusi kecuali pajak perseorangan PP No. 59/2007 jo. No. 70/2010, PP No. 9/2012 Penerimaan negara berupa pajak: Pajak; Bea masuk dan pungutan lain atas cukai dan impor; dan Pajak daerah Penerimaan Negara Bukan Pajak,: Iuran Tetap - Eksplorasi : 2 US$/ha/tahun - Eksploitasi : 4 US$/ha/tahun Iuran Produksi/Royalty - Uap : 5% dari harga jual/kWh - Listrik : 2,5% dari harga jual/kWh PENERIMAAN NEGARA DARI PENGUSAHAAN PANAS BUMI WKP Baru WKP Existing

20 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Kementerian ESDM Pemda Prov. Badan Usaha PLN Penetapan WKP Survei Pendahuluan Pelelangan WKP Penerbitan IUP Harga Listrik Lap Hsl Lelang Potensi Panas Bumi Peta Potensi Survei Biaya APBN Survei Biaya APBD Prov. Biaya Pihak Lain Penugasan Evaluasi Hasil SP WKP Lap. WKP-N WKP-P WKP-K (S3-N) (S3-P) (S3-K) IUP-N IUP-P IUP-K (S4-N) (S4-P) (S4-K) Pemenang Lelang ALUR PROSES PENGUSAHAAN PANAS BUMI (S-1) (S-2) (S-3)(S-4)(S-5) Pemenang Lelang Pemenang Lelang PPA (S-6) Penugasan Eks- plorasi (S-7) Eksplorasi (Dengan Regulasi Saat Ini) (S-0) STADIUM PENGUSAHAAN (S-X) Survei Biaya APBD Kab./ Kota Pemda Kab./ Kota Instansi Potensi/ Stadium Eks- ploitasi FS Produksi/ Pemanfaatan (S-8)(S-9)(S-10) FS Eksplo itasi Produksi/ Pemanfaatan Jembatan Emas

21 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM PENGEMBANGAN PANAS BUMI DI INDONESIA

22 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM WILAYAH KERJA PANAS BUMI (WKP) * ) NAD 2 WKP  Jaboi: 70 MW  Seulawah Agam: 130 MW SUMUT 4 WKP  Sibayak – Sinabung: 130 MW  Sibual – Buali: 750 MW  Sipaholon Ria-ria: 75 MW  Sorik Marapi: 200 MW JAMBI 1 WKP  Sungai Penuh: 70 MW SUMSEL 3 WKP  Lumut Balai: 250 MW  Rantau Dedap: 106 MW  Danau Ranau: 210 MW BANTEN 2 WKP  Kaldera Danau Banten: 115 MW  G. Endut: 80 MW SUMBAR 4 WKP  Bukit Kili: 83 MW  Gn Talang: 35 MW  Liki Pinangawan: 400 MW  Bonjol: 200 MW BENGKULU 1 WKP  Tmbg Sawah-Hululais: 873 MW LAMPUNG 3 WKP  Gn.Rajabasa: 91 MW  Suoh Sekincau: 230 MW  Waypanas – Ulubelu: 556 MW  Danau Ranau: 210 MW JABAR 10 WKP  Ciater - Tgkban Perahu: 60 MW  Cibeureum–Parabakti: 485 MW  Cibuni: 140 MW  Cisolok Cisukarame: 45 MW  Gn. Tampomas: 50 MW  Gn. Tgkuban Perahu: 100 MW  Kamojang-Darajat: 1465 MW  Karaha Cakrabuana: 725 MW  Pangalengan: 1106 MW  G. Ciremai: 150 MW JATENG 4 WKP  Baturaden: 175 MW  Dataran Tinggi Dieng: 780 MW  Guci: 79 MW  Gn. Ungaran: 100 MW JATIM 3 WKP  Blawan – Ijen: 270 MW  Gn. Iyang Argopuro: 295 MW  Telaga Ngebel: 120 MW BALI 1 WKP  Tabanan: 276 MW NTB 1 WKP  Hu'u Daha: 65 MW NTT 4 WKP  Atadei: 40 MW  Sokoria: 30 MW  Ulumbu: 199 MW  Mataloko: 63 MW MALUKU 1 WKP  Tulehu: 100 MW MALUT 2 WKP  Jailolo: 75 MW  Songa Wayaua: 140 MW SULUT 2 WKP  Kotamobagu: 410 MW  Lahendong-Tompaso: 358 MW GORONTALO 1 WKP  Suwawa: 110 MW SULTENG 1 WKP  Marana: 35 MW * ) : WKP yang sudah ditetapkan sampai dengan Desember 2011

23 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Road Map Pengembangan Panas Bumi 2006 – 2025 Kondisi saat ini MW ( Produksi) MW3442 MW4600 MW6000 MW 9500 MW (Target) 1148 MW Existing WKP 1442 MW Existing WKP 1158 MW Existing WKP + WKP Baru 1400 MW WKP Baru 3500 MW WKP Baru MW (didasarkan pada Keputusan Presiden No. 5/2006 Kebijakan Energi Nasional) Plus Skenario Crash Program Tahap II (4925 MW) MW

24 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM JANGKA WAKTU PENGEMBANGAN PANAS BUMI DALAM KONDISI NORMAL Sumber : Kajian Kfw Germany

25 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM  Peraturan Presiden No. 04/2010 tentang Penugasan Kepada PT. PLN (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara, dan Gas  Peraturan Menteri ESDM No. 01/2012 tentang Perubahan atas Permen ESDM No. 15/2010 tentang Daftar Proyek-Proyek Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi Baru Terbarukan, Batubara, dan Gas Serta Transmisi Terkait  Total Pengembangan Panas Bumi MW TARGET STRATEGIS PENGEMBANGAN PANAS BUMI 2010 S.D 2014

26 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Daftar Proyek PLTP yang Masuk dalam Crash Program MW Tahap II (berdasarkan Permen ESDM No. 01/2012)

27 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM PELUANG KARIER

28 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Peluang karier secara garis besar dibagi 2 (dua), yaitu: 1.Instansi Pemerintah: - Kementerian ESDM (Ditjen EBTKE, Badan Geologi) - LIPI - BPPT - Dosen - Pemerintah Daerah 2.Non Pemerintah a.BUMN  PT. Pertamina, PT Geodipa Energy, b. Non BUMN - PT Pertamina Geothermal Energy - Chevron Geothermal Indonesia, Ltd - Chevron Geothermal Salak, Ltd - Star Energy (Wayang Windu) Geothermal, Ltd - PT Supreme Energy - PT PLN Geothermal; dll

29 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM ` Go Green Indonesia ! energi hijau, energi masa depan Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kav. 49 Jakarta 12950; Telp/Faks : KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL ENERGI BARU, TERBARUKAN, DAN KONSERVASI ENERGI Terima Kasih

30 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM WKP Panas Bumi sebelum UU No. 27/2003

31 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM No.Nama WKP Panas Bumi Cad. Terduga (MW) Renc. Peng. Harga per kWh StatusPemegang IUPStatus dan Kendala 1 LIKI PINANGAWAN MUARALABOH, SUMBAR ¢ USDIUP Telah Terbit PT. Supreme Energy Muaralaboh PPA telah ditandatangani, Penerbitkan SJKU 2GN. RAJABASA, LAMPUNG ¢ USDIUP Telah Terbit PT. Supreme Energy Rajabasa PPA telah ditandatangani, Penerbitkan SJKU 3JABOI, NAD5010Rp. 1705IUP Telah Terbit PT. Sabang Geothermal Energi PPA belum ditandatangani 4 SORIK MARAPI- ROBURAN-SAMPURAGA, SUMUT ¢ USDIUP Telah Terbit PT. Sorik Marapi Geothermal Power PPA belum ditandatangani 5 CISOLOK CISUKARAME, JABAR Rp. 630,00IUP Telah Terbit PT. Jabar Rekind Geothermal Penugasan sudah ditandatangani, PPA belum ditandatangani 6 GN. TANGKUBAN PERAHU, JABAR Rp. 533,60IUP Telah Terbit PT. Tangkuban Perahu Geothermal Power Penugasan sudah ditandatangani, PPA belum ditandatangani 7GN. TAMPOMAS, JABAR Rp. 598,00IUP Telah Terbit PT. Wijaya Karya Jabar Power Penugasan sudah di tandatangani, PPA belum ditandatangani 8GN. UNGARAN, JATENG ¢ USDIUP Telah TerbitPT. Giri Indah Sejahtera Penugasan sudah ditandatangani, PPA belum ditandatangani 9SOKORIA, NTT30 Rp ,69IUP Telah Terbit PT. Sokoria Geothermal Indonesia Proses relinquish, negosiasi PPA, PPA belum ditandatangani 10ATADEI, NTT ¢ USDIUP Telah Terbit PT. Westindo Utama Karya PPA sudah ditandatangani 11JAILOLO, MALUT7510Rp ,54IUP Telah Terbit PT. Star Energy Geothermal Halmahera PPA belum ditandatangani 12 SUOH SEKINCAU, LAMPUNG ¢ USDIUP Telah Terbit PT. Chevron Geothermal Suoh Sekincau PPA belum ditandatangani WKP Panas Bumi setelah UU No. 27/2003

32 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM No. Nama WKP Panas Bumi Cad. Terduga (MW) Renc. Peng. Harga per kWh Status Pemegang IUP/ Pemenang Lelang Status dan Kendala 13RANTAU DEDAP, SUMSEL ¢ USDIUP Telah Terbit PT. Supreme Energy Rantau Dedap Penugasan sudah ditandatangani, PPA belum ditandatangani 14BATURADEN, JATENG ¢ USDIUP Telah Terbit PT. Sejahtera Alam Energy Penugasan sudah ditandatangani, proses izin pinjam pakai, PPA belum ditandatangani 15GUCI, JATENG ¢ USDIUP Telah Terbit PT. Spring Energi Sentosa Penugasan sudah ditandatangani, proses izin pinjam pakai, PPA belum ditandatangani 16 KALDERA DANAU BANTEN, BANTEN ¢ USDIUP Telah Terbit PT. Sintesa Banten Geothermal Penugasan sudah ditandatangani, PPA belum ditandatangani 17BLAWAN - IJEN, JATIM ¢ USDIUP Telah Terbit PT. Medco Cahaya Geothermal Penugasan sudah ditandatangani, PPA belum ditandatangani 18TELAGA NGEBEL, JATIM ¢ USDIUP Telah Terbit PT. Bakrie Darmakarya Energi Penugasan sudah ditandatangani, PPA belum ditandatangani 19HU'U DAHA, NTB ¢ USDIUP Telah TerbitPT. Pacific Geo Energy PPA belum ditandatangani 20SEULAWAH AGAM, NAD16055-Proses lelang- Sedang dalam proses lelang dengan pola Public-Private Partnership (Grand KfW) 21SUWAWA, GORONTALO110--Gagal Lelang-Tidak ada yg daftar 22GUNUNG TALANG, SUMBAR36--Persiapan lelang-- 23SONGA WAYAUA, MALUT140--Persiapan lelang-- 24SIPAHOLON RIA-RIA, SUMUT75--Gagal Lelang- Penawaran harga di atas 9.7 ¢ USD 25MARANA, SULTENG36--Gagal Lelang- Penawaran harga di atas 9.7 ¢ USD Lanjutan..... WKP Panas Bumi setelah UU No. 27/2003

33 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM No. Nama WKP Panas Bumi Cad. Terduga (MW) Renc. Peng. Harga per kWh Status Pemegang IUP/Pemenang Lelang Status 26BUKIT KILI, SUMBAR83--Gagal Lelang- Tidak ada yg daftar, akan ditambah data 27BONJOL, SUMBAR200--Persiapan Lelang-- 28DANAU RANAU, LAMPUNG & SUMSEL Persiapan Lelang -- 29MATALOKO, NTT63--Persiapan Lelang -- 30GN. CIREMAI, JABAR150--Proses Lelang -- 31GN. ENDUT, BANTEN80--Persiapan Lelang -- Lanjutan..... WKP Panas Bumi setelah UU No. 27/2003

34 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN PANAS BUMI

35 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Survei Pendahuluan: Kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berubungan dengan informasi geologi, geofisika, geokimia, untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya Panas Bumi serta Wilayah Kerja. GeologiGeofisikaGeokimia Letak sumber Panas BumiWilayah Kerja SURVEI PENDAHULUAN

36 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Kriteria Wilayah Penugasan Surve Pendahuluan (Permen ESDM No. 02/09) : 1.Mempunyai potensi panas bumi besar dan/atau kebutuhan listrik tinggi 2.Wilayah Potensi panas bumi yang telah mempunyai infrastruktur serta jaringan transmisi nasional yang memadai; atau 3.Wilayah tertinggal (frontier/remote area ) yang secara potensi dan teknis apabila dikembangkan potensi panas bumi di daerah tersebut akan membawa multiplier effect yang signifikan Menteri Menetapkan Wilayah Penugasan SP Dirjen Menyiapkan Wilayah Penugasan SP Badan Geologi Bisa diusulkan gubernur,bupati/ walikota/BU untuk dilakukan SP Pengumuman melalui media cetak, elektronik & media lain Promosi di forum nasional & Internasional PENETAPAN WILAYAH PENUGASAN SP Dirjen Menawarkan Wilayah PSP

37 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM

38 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM PERSYARATAN PENUGASAN SURVEI PENDAHULUAN (berdasarkan Permen ESDM No. 02/2009) 1. Peta Wilayah Penugasan SP 2. Persyaratan Administratif a. Identitas pemohon/akte pendirian perusahaan b. Profil perusahaan c. NPWP 3. Persyaraatan Teknis a. Rencana teknis kegiatan selama SP b. Kemampuan teknis operasional di bid. panas bumi c. Mempunyai tenaga ahli di bid. panas bumi 4. Persyaratan keuangan a. Rencana kerja dan anggaran biaya b. Bukti kepemilikan dana untuk SP dalam bentuk garansi bank, deposito atau dana hutang siap pakai

39 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM LELANG WKP PANAS BUMI

40 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM BAGAN ALIR PENETAPAN WKP PANAS BUMI DAN LELANG WKP PANAS BUMI Keterangan.: (1)Pihak Lain/Badan Usaha dapat diberikan Penugasan Survei Pendahuluan (2)Hasil kegiatan Penugasan Survei Pendahuluan digunakan sebagai pertimbangan dalam perencanaan penetapan WKP Panas Bumi berdasarkan Tata Cara Penetapan WKP Panas Bumi (Peraturan Menteri ESDM No. 11 Tahun 2008) (3)Penetapan WKP Panas Bumi berdasarkan sistem panas bumi LELANG (PP No. 59/2007, Ps. 20 – Ps. 27) PEMBENTUKAN PANITIA LELANG WKP PANAS BUMI PP NO. 59 TAHUN 2007, Pasal 20 ayat (6) Sistem Panas Bumi Lintas Provinsi Sistem Panas Bumi dalam Wil. Kab/Kota Sistem Panas Bumi Lintas Kab/Kota PENUGASAN SP - UU No. 27/2003, Ps. 10 ayat (3) - PP No. 59/2007, Ps. 6 ayat (1) - Permen ESDM No. 02/2009 Kriteria Penetapan WKP Panas Bumi (PERMEN ESDM 11 Tahun 2008) WKP PANAS BUMI (ditetapkan Menteri) - UU No. 27/2003, Ps. 9 ayat (2) - PP No. 59/2007, Ps. 11 ayat (2) SURVEI PENDAHULUAN (SP) - UU No. 27/2003, Ps. 10 ayat (2) - PP No. 59/2007, Ps. 3 ayat (1) Panitia Lelang WKP Panas Bumi dibentuk oleh Menteri Panitia Lelang WKP Panas Bumi dibentuk oleh Bupati/Walikota Panitia Lelang WKP Panas Bumi dibentuk oleh Gubernur IUP Diterbitkan Menteri/ Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan sesuai dengan kewenangannya kewenangannya - UU No. 27/2003, Ps. 21 ayat (1) - PP No. 59/2007, Ps. 28 ayat (3) (2) (3) (1)

41 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM Persiapan Lelang WKP Panas Bumi 1.Anggaran dari Daerah  pembiayaan proses lelang 2.Peraturan Daerah 3.Sumber Daya Manusia (SDM) 4.Raw Data  dari Badan Geologi/Pelaksana Penugasan Survei Pendahuluan 5.Standar Power Purchasing Agreement /PPA 6.Harga Patokan Listrik Panas Bumi  telah diakomodir dalam Peraturan Menteri ESDM No. 02/2011

42 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM TAHAP II (PASCA KUALIFIKASI) Tidak Lulus Lulus Pengambilan Dokumen Prakualifikasi Penjelasan Dokumen Prakualifikasi Pemasukan Dokumen Prakualifikasi Evaluasi dan Berita Acara Prakualifikasi Klarifikasi & Konfirmasi Dok. Prakualifikasi Penetapan Hasil Prakualifikasi Pengumuman Hasil Prakualifikasi Masa Sanggah Pengumuman Prakualifikasi TAHAP I (PRAKUALIFIKASI) DiterimaDitolak PROSES LELANG TAHAP I

43 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM TAHAP II (PASCA KUALIFIKASI) Undangan Yang Lulus Tahap I Pengambilan Dokumen Lelang Tahap II Penjelasan & Penyusunan BA Penjelasan Pemasukan Dokumen Penawaran Harga - Pembukaan Sampul Penawaran - Evaluasi, Konfirmasi & Klarifikasi Penetapan Peringkat Pemenang Lelang Pengumuman Peringkat Pemenang Masa Sanggah dan Penjelasan Sanggahan Penunjukkan Pemenang oleh Panitia Lelang Penetapan Pemenang oleh Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota IUP PROSES LELANG TAHAP II Ditolak Diterima


Download ppt "Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi © EBTKE KESDM - 2012 Biodata Nama: Herlambang."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google