Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Hukum Adat & Sistem Hukum Nasional Pengampu 1. Mohammad Jamin, S.H., M. Hum 2. Mulyanto, S.H., M. Hum Tata tertib Perkuliahan - Kompensasi terlambat 15.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Hukum Adat & Sistem Hukum Nasional Pengampu 1. Mohammad Jamin, S.H., M. Hum 2. Mulyanto, S.H., M. Hum Tata tertib Perkuliahan - Kompensasi terlambat 15."— Transcript presentasi:

1 Hukum Adat & Sistem Hukum Nasional Pengampu 1. Mohammad Jamin, S.H., M. Hum 2. Mulyanto, S.H., M. Hum Tata tertib Perkuliahan - Kompensasi terlambat 15 menit - Dilarang keras menandatangankan temannya sebab keduanya akan kena penalty - Bagi yg mencontek sampai jumpa semester berikutnya (tidak lulus) Penilaian a. Jalur reguler ( - Kuis - UTS – Tugas – UAS ) Skor Akhir = (Kuis X 1) + (UTS X 2) + (Tugas X 2) + (UAS X 3) Skor Akhir = (Kuis X 1) + (UTS X 2) + (Tugas X 2) + (UAS X 3) 8 b. Jalur eksekutif - mhsw dpt membuat karya tulis (artikel) ilmiah populer yg di muat di media - mhsw dpt membuat karya tulis (artikel) ilmiah populer yg di muat di media massa yg menyangkut tema materi perkuliahan adatnas akan mendapat massa yg menyangkut tema materi perkuliahan adatnas akan mendapat apresiasi mendapat nilai A apresiasi mendapat nilai A

2 Bab I : Pendahuluan A. Pentingnya belajar Hukum Adat Nas - Bagian disiplin Hukum; Refleksi budaya Indonesia - Bagian disiplin Hukum; Refleksi budaya Indonesia merupakan “Living law” yg tumbuh & berkembang merupakan “Living law” yg tumbuh & berkembang B. Pendekatan belajar belajar Hukum Adat Nas 1. perspektif yuridis 1. perspektif yuridis - Legal Centralism (monolitik) - Legal Centralism (monolitik) - Menyederhanakan sesuatu yg kompleks (instrumentalisme) - Menyederhanakan sesuatu yg kompleks (instrumentalisme) 2. perspektif sosiologis 2. perspektif sosiologis - wilayah2 otonom (pluralisme sistem) - wilayah2 otonom (pluralisme sistem) - ilmu empirik yg scr jujur mncatat & mendeskripsikan apa adanya - ilmu empirik yg scr jujur mncatat & mendeskripsikan apa adanya - eksperimentasi hukum - eksperimentasi hukum # Hkm nas meminggirkan hkm adat # Hkm nas meminggirkan hkm adat - politik sentralisme, pmbngunan industrialisasi, penegakan hkmnya - politik sentralisme, pmbngunan industrialisasi, penegakan hkmnya C. Paradigma belajar - belajar hukum adat bukan sekedar mengetahui norma-norma hukum adat yg ada namun sejauh mana asas-asas hukum adat yang berlaku di masyarakat pantas DITRANSFORMASIKAN menjadi nilai- nilai & asas-asas dalam proses sistem hukum nasional - belajar hukum adat bukan sekedar mengetahui norma-norma hukum adat yg ada namun sejauh mana asas-asas hukum adat yang berlaku di masyarakat pantas DITRANSFORMASIKAN menjadi nilai- nilai & asas-asas dalam proses sistem hukum nasional

3 Bab II Dasar-Dasar Hukum Adat A. Timbulnya Hukum adat - menyoal tingkatan hingga hukum adat - menyoal tingkatan hingga hukum adat - membedakan hkm adat & adat istiadat - membedakan hkm adat & adat istiadat B. Pengertian Hukum Adat - para pakar & hasil seminar - para pakar & hasil seminar C. Bentuk Hukum Adat D. Corak Hukum Adat - Religio magis; Communal; Konkret & Kontan - Religio magis; Communal; Konkret & Kontan E. Ruang Lingkup Hkm Adat - hkm adat negara; TUN; Pidana; Perdata; Waris cs - hkm adat negara; TUN; Pidana; Perdata; Waris cs

4 Bab III Dasar Perundang-undangan Berlakunya Hukum Adat A. Masa Hindia Belanda - Pasal 131 ayat (2) Indische Staatregeling - Pasal 131 ayat (2) Indische Staatregeling B. Masa Penjajahan Jepang - UU No 1 Tahun UU No 1 Tahun 1942 C. Masa Pasca Kemerdekaan - Pasal II Aturan Peralihan UUD Pasal II Aturan Peralihan UUD Pasal 104 ayat (1) UUDS Pasal 104 ayat (1) UUDS Pasal 17 ayat (2) UU No 19 Tahun Pasal 17 ayat (2) UU No 19 Tahun Pasal 23 ayat (1) & Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Th Pasal 23 ayat (1) & Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Th UU No 22 Tahun 1999 jo UU No 32 Tahun UU No 22 Tahun 1999 jo UU No 32 Tahun Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun Pasal 25 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004

5 Bab IV Masyarakat Hukum Adat A. Timbulnya Masyarakat Hukum Adat B. Corak Masyarakat Hukum Adat - paguyuban (gemeinschaft) - paguyuban (gemeinschaft) - patembayan (geshellschaft) - patembayan (geshellschaft) C. Struktur Masyarakat Hukum Adat - berdasar Genealogis - berdasar Genealogis (Patrilineal,Matrilineal & parental) (Patrilineal,Matrilineal & parental) - berdasar Teritorial - berdasar Teritorial (Desa, Daerah & Persekutuan) (Desa, Daerah & Persekutuan) D. Masyarakat Hukum Adat & Hal Ulayat

6 Bab V Sistem Hukum Nasional Indonesia A. Pengantar B. Hukum Nasional C. Sistem Hukum Nasional Indonesia - Struktural, Substansi & Kultural - Struktural, Substansi & Kultural D. Landasan, Asas & Bentuk Hkm Nasional

7 Bab VI Kedudukan dan Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional A. Alasan dasar Perlunya Pembangunan Hukum Nasional Hukum Nasional B. Politik Pembangunan Hukum Nasional C. Kedudukan & Peranan Hukum Adat dalam Pembangunan Hukum Nasional

8 Bab VII Hukum Adat dan Hukum Perundang-Undangan A. Pengantar B. Hukum Adat & Hukum Perundang- Undangan C. Pengaturan Hukum Adat dalam Perundang-undangan

9 Bab VIII Hukum Adat dalam Perundang-Undangan Hukum Nasional A. Hukum Perkawinan Adat dalam UU No 1 Tahun 1974 ttg Perkawinan Tahun 1974 ttg Perkawinan - Asas-asas & ketentuan yg sesuai - Asas-asas & ketentuan yg sesuai - Asas-asas & ketentuan yg tidak diatur - Asas-asas & ketentuan yg tidak diatur - Asas-asas & ketentuan yg tidak sesuai - Asas-asas & ketentuan yg tidak sesuai B. Hukum Delik Adat, KUHP & KUHP Nasional B. Hukum Delik Adat, KUHP & KUHP Nasional - Dasar-dasar Hukum Pelanggaran Adat - Dasar-dasar Hukum Pelanggaran Adat - Lahirnya Delik Adat - Lahirnya Delik Adat - Berlakunya Delik Adat menurut KUHP - Berlakunya Delik Adat menurut KUHP - Delik Adat dalam Rancangan KUHP Nasional - Delik Adat dalam Rancangan KUHP Nasional C. Hukum Tanah Adat & UU Pokok Agraria (UUPA)

10 Bab IX Hukum Waris Nasional dalam Yurisprudensi A. Pengantar B. Beberapa Yurisprudensi di bid Hukum Waris - Keputusan Pengadilan Nenegri Pariaman, Sumatera Barat, tgl 16 November 1960 No. 8/1967/Prm - Keputusan Pengadilan Nenegri Pariaman, Sumatera Barat, tgl 16 November 1960 No. 8/1967/Prm - Keputusan Mahkamah Agung, tgl 20 April 1960 No. 110/K/Sip/ Keputusan Mahkamah Agung, tgl 20 April 1960 No. 110/K/Sip/ Keputusan Mahkamah Agung, tgl 1 September 1961 No. 179/K/Sip/ Keputusan Mahkamah Agung, tgl 1 September 1961 No. 179/K/Sip/1961 C. Penutup


Download ppt "Hukum Adat & Sistem Hukum Nasional Pengampu 1. Mohammad Jamin, S.H., M. Hum 2. Mulyanto, S.H., M. Hum Tata tertib Perkuliahan - Kompensasi terlambat 15."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google