Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)1 Perspektif Hukum Internasional atas Hak Asasi Manusia (HAM) Hikmahanto Juwana SH (UI), LL.M (Keio University,

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)1 Perspektif Hukum Internasional atas Hak Asasi Manusia (HAM) Hikmahanto Juwana SH (UI), LL.M (Keio University,"— Transcript presentasi:

1 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)1 Perspektif Hukum Internasional atas Hak Asasi Manusia (HAM) Hikmahanto Juwana SH (UI), LL.M (Keio University, Jepang), Ph.D (University of Nottingham, Inggris) Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum UI

2 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)2 PEMAHAMAN DASAR

3 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)3 Apa itu Hukum dan Apa itu HAM?  Definisi Hukum atau HAM akan bergantung pada persepsi Salah satu persepsi Hukum adalah sebagai suatu cabang/disiplin ilmu Salah satu cara untuk memberikan persepsi terhadap HAM adalah dengan menyebut karakteristiknya

4 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)4 Mengapa HAM dipermasalahkan dalam Hukum Internasional?  Bayangkan dua kejadian berikut: Bisakah Saudara melihat anak tetangga dipukuli sampai sekarat oleh orang tuanya?  Apa yang bisa Saudara lakukan, bila memanggil polisi bukan suatu opsi? Bila ada dua orang berkelahi perlukah aturan sehingga perkelahian mereka dilakukan secara terhormat?

5 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)5 Kejadian 1  Keinginan agar anak tidak diperlakukan secara semena-mena oleh orang tua merupakan keinginan dari semua pihak  Permasalahannya apa yang bisa kita lakukan terhadap anak tetangga, mengingat anak tersebut tidak berada di rumah kita?

6 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)6  Apakah kita bisa begitu saja memasuki rumah tetangga kita?  Bila bisa, apakah kita tidak akan dianggap memasuki rumah orang lain tanpa izin?  Lalu apa legitimasi kita untuk mencampuri urusan orang lain?

7 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)7  Gambaran diatas dapat digunakan sebagai analogi salah satu permasalahan HAM dalam perspektif hukum internasional Anak merupakan warga negara suatu negara Orang tua merupakan Pemerintah Perlakuan secara semena-mena merupakan analogi dari pelanggaran HAM Rumah dapat diibaratkan sebagai kedaulatan negara Kepedulian kita sebagai tetangga adalah kepedulian negara lain

8 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)8 Kejadian 2  Bila ada orang berkelahi dan menggunakan segala cara, apakah kondisi seperti ini dapat dibenarkan?  Tentu ini tidak dapat dibenarkan, disini diperlukan aturan-aturan dan rambu-rambu yang harus dipatuhi sehingga adu jotos seperti yang terjadi di ring tinju  Pertanyaannya adalah siapa yang membuat aturan tersebut? Apakah masing-masing pihak yang berkelahi?

9 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)9  Gambaran diatas dapat memberi pencerahan dalam hal Negara berperang satu sama lain  Orang yang berkelahi dianalogikan sebagai Negara  Perkelahian adalah Perang  Pertanyaannya adalah apakah perang harus dilakukan secara beradab atau tidak?

10 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)10  Bila perang harus dilakukan secara beradab dimana beradab-tidaknya perang ditentukan pada ada tidaknya aturan maka aturan apa yang harus berlaku dan siapa yang membentuknya?  Satu hal yang jelas, aturan yang dibuat oleh satu negara tidak mungkin diberlakukan kepada negara lain yang memiliki kedaulatan  Disinilah pentingnya Hukum Internasional mengingat cabang ilmu hukum ini yang melandasi hubungan antar negara

11 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)11  Berdasarkan dua kejadian yang digambarkan, yang menjadi rumusan masalah HAM dalam konteks hukum internasional adalah:

12 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)12 Rumusan Masalah Pertama Bagaimana sebuah (atau sejumlah) negara dapat membuat negara lain agar menghormati HAM warga negaranya, sementara ada prinsip ‘larangan campur tangan (non-intervention principle)’ dimana negara dilarang untuk terlibat dalam urusan internal negara lain?

13 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)13 Rumusan Masalah Kedua Bagaimana agar dalam konflik bersenjata ada aturan-aturan yang dipatuhi oleh pihak- pihak yang berkonflik sehingga konflik dianggap beradab dan menjunjung HAM

14 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)14 Menjawab Rumusan Masalah Pertama  Dalam rumusan masalah pertama, masalah muncul karena dipicu pertentangan antara keinginan agar orang dihormati harkat martabatnya dimana saja di muka bumi ini dengan masalah kedaulatan negara  Untuk menerobos sekat kedaulatan negara maka dilakukan cara pembentukan instrumen internasional yang mengatur masalah HAM

15 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)15  Instrumen internasional dapat berbentuk: Deklarasi (bukan merupakan produk hukum internasional); dan Perjanjian internasional (merupakan produk hukum internasional)  Instrumen internasional diikuti oleh Negara, bukan individu ataupun entitas hukum lainnya

16 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)16 Menjawab Rumusan Masalah Kedua  Dalam rumusan masalah kedua, masalah muncul karena dalam konflik bersenjata diperlukan aturan berikut sanksi yang bukan merupakan produk nasional  Aturan ini harus dapat disepakati oleh negara-negara yang merupakan masyarakat internasional

17 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)17  Berdasarkan kebutuhan inilah sejak lama masyarakat internasional membentuk berbagai aturan yang dikualifikasikan sebagai hukum internasional untuk diberlakukan pada masa perang  Bentuk dari aturan ini adalah Perjanjian internasional; dan Kebiasaan hukum internasional

18 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)18 INSTRUMEN INTERNASIONAL GUNA MENJUNJUNG HAM

19 Pembicaraan HAM dalam Kerangka Hukum Internasional  HAM sebenarnya sudah dibicarakan sejak lama dalam hukum internasional  Dalam perang misalnya, pemenang perang tidak dapat bertindak sesuka hati terhadap pihak yang kalah  Perang harus dilakukan dengan memperhatikan aturan-aturan yang melindungi manusia

20  Hanya saja pengaturan HAM dalam kerangka hukum internasional lebih bagi bangsa-bangsa yang memiliki peradaban tertentu  Bila peradaban suatu bangsa lebih rendah daripada peradaban bangsa lain maka HAM tidak diberlakukan  TIdak heran penjajahan dan perbudakan terjadi oleh bangsa Eropa terhadap bangsa non-Eropa

21 Pergeseran Paradigma I  Pada tahun 1940-an dengan maraknya sejumlah bangsa yang dijajah memerdekakan diri, paradigma HAM mulai berubah  Kesadaran bangsa terjajah terhadap HAM semakin tinggi yang membuahkan kemerdekaan bagi negara baru  Kemerdekaan ini kebanyakan adalah kemerdekaan oleh bangsa non-Eropa dari bangsa Eropa

22  Kemerdekaan sebagai hak asasi muncul dalam berbagai terminologi hukum internasional, seperti right to self determination, right to govern dan lain- lain  Pada tahun 1948, Perserikatan Bangsa-Bangsa mendeklarasikan Universal Declaration of Human Rights (10 Desember)  Deklarasi berisi hak-hak dasar dari manusia tanpa membedakan warna kulit, asal usul, agama, etnis dan lain sebagainya

23 Pergeseran Paradigma II  HAM dalam kerangka hukum internasional bergeser menjadi sarana Negara yang telah mapan untuk mengawasi, memantau dan memastikan agar Pemerintah Negara Berkembang tidak melakukan pelanggaran HAM  Ini karena ada fenomena dimana pemerintahan Negara Berkembang mudah melakukan pelanggaran HAM terhadap rakyatnya  Berbagai instrumen internasional dirancang dan dibuat dengan harapan Negara Berkembang turut serta dalam instrumen tersebut

24  Instrumen ini antara lain adalah: ILO Conventions  Convention concerning Abolition of Forced Labor  Convention concerning Minimum Age for Admission to Employment  Convention concerning Discrimination in Respect of Employment and Occupation  Convention concerning the Prohibition and Immediate Action for the Elimination of the Worst Forms of Child Labor Conventions on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination Convention on the Rights of Child Convention against Torture and Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

25  Bila perjanjian internasional bidang HAM diikuti oleh Negara Berkembang maka ada kewajiban bagi Negara tersebut untuk melakukan transformasi terhadap aturan- aturan yang ada dalam perjanjian internasional ke dalam hukum nasional  Namun, sebagaimana dialami juga oleh Indonesia, berbagai masalah muncul

26  Permasalahan antara lain: Perjanjian internasional setelah diratifikasi tidak ditindaklanjuti Peraturan perundang-undangan yang bertentangan tidak diamandemen Ketentuan yang belum diatur tidak mendapat pengaturan Implementasi tidak terjadi karena berbagai kendala, seperti tidak memadainya infrastruktur pendukung hukum

27 Pergeseran Paradigma III  HAM dalam kerangka Hukum Internasional digunakan sebagai alat politik oleh negara-negara tertentu yang memiliki kepentingan  Sebagai instrumen politik, HAM dijadikan pengganti alat kolonial  Masalah perdagangan dikaitkan dengan HAM  Masalah Keamanan dikaitkan dengan HAM  Masalah Ekonomi dan Politik juga dikaitkan dengan HAM

28  Perlu kewaspadaan bila HAM dijadikan instrumen politik oleh Negara  DIsini yang diperlukan bukan semangat anti- HAM tetapi penggunaan AKAL

29 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)29 Katagorisasi Instrumen Internasional  Bila diidentifikasi, telah banyak instrumen internasional yang mengatur HAM  Berbagai instrumen internasional ini dapat dilakukan katagori yang pada prinsipnya meneguhkan HAM dari manusia, melindungi mereka yang lemah, seperti kaum perempuan, anak, tahanan dan mereka yang sedang menghadapi proses hukum, kelompok minoritas dan buruh

30 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)30 International Bill of Human Rights  Universal Declaration of Human Rights  International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights  International Covenant on Civil and Political Rights  Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights  Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty

31 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)31 Human Rights Defenders  Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms

32 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)32 Right of self-determination  Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples  General Assembly resolution 1803 (XVII) of 14 December 1962, "Permanent sovereignty over natural resources"

33 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)33 Prevention of discrimination  United Nations Declaration on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination  International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination  International Convention on the Suppression and Punishment of the Crime of Apartheid

34 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)34  International Convention against Apartheid in Sports  Discrimination (Employment and Occupation) Convention  Convention against Discrimination in Education  Protocol Instituting a Conciliation and Good Offices Commission to be responsible for seeking a settlement of any disputes which may arise between States Parties to the Convention against Discrimination in Education

35 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)35  Equal Remuneration Convention  Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination based on Religion or Belief  Declaration on Fundamental Principles concerning the Contribution to the Mass Media to Strengthening Peace and International Understanding, to the Promotion of Human Rights and to Countering Racialism, Apartheid and Incitement to War

36 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)36  Declaration on Race and Racial Prejudice  Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities

37 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)37 Rights of Women  Declaration on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women  Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women  Declaration on the Elimination of Violence against Women

38 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)38  Convention on the Political Rights of Women  Declaration on the Protection of Women and Children in Emergency and Armed Conflict  Optional Protocol to the Convention on the Elimination of Discrimination against Women

39 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)39 Rights of the Child  Declaration on the Rights of the Child  Convention on the Rights of the Child  Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict  Optional protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography

40 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)40  Declaration on Social and Legal Principles relating to the Protection and Welfare of Children, with Special Reference to Foster Placement and Adoption Nationally and Internationally

41 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)41 Slavery, Servitude, Forced Labour and similar institutions and practices  Slavery Convention  Protocol amending the Slavery Convention  Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade,and Institutions and Practices Similar to Slavery  Forced Labour Convention  Abolition of Forced Labour Convention  Convention for the Suppression of the Traffic in Persons and of the Exploitation of the Prostitution of Others

42 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)42 Human Rights in the Administration of Justice  Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners  Basic Principles for the Treatment of Prisoners  Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment  United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of the Liberty

43 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)43  Declaration on the Protection of All Persons from Being Subjected to Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment  Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment  Optional Protocol to the Convention against Torture and Ohter Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

44 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)44  Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment  Principles of Medical Ethics relevant to the Role of Health Personnel,particularly Physicians, in the Protection of Prisoners and Detainees against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment  Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty  Code of Conduct for Law Enforcement Officials

45 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)45  Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials  Basic Principles on the Role of Lawyers  Guidelines on the Role of Prosecutors  United Nations Standard Minimum Rules for Non- custodial Measures (The Tokyo Rules)  United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)

46 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)46  United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice ("The Beijing Rules")  Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power  Basic Principles on the Independence of the Judiciary  Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearances  Principles on the Effective Prevention and Investigation of Extra-legal, Arbitrary and Summary Executions

47 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)47 Freedom of Association  Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention  Right to Organise and Collective Bargaining Convention  Workers' Representatives Convention  Labour Relations (Public Service) Convention

48 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)48 Employment  Employment Policy Convention  Convention (No. 154) concerning the Promotion of Collective Bargaining  Convention (No. 168) concerning Employment Promotion and Protection against Unemployment  Convention (No. 169) concerning Indigenous and Tribal Peoples in Independent Countries

49 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)49 Marriage, Family and Youth  Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages  Recommendation on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages  Declaration on the Promotion among Youth of the Ideals of Peace, Mutual Respect and Understanding between Peoples

50 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)50 Social welfare, progress and development  Declaration on Social Progress and Development  Declaration on the Rights of Mentally Retarded Persons  Principles for the protection of persons with mental illness and the improvement of mental health care  Universal Declaration on the Eradication of Hunger and Malnutrition  Declaration on the Use of Scientific and Technological Progress in the Interests of Peace and for the Benefit of Mankind

51 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)51  Guidelines for the Regulation of Computerized Personal Data Files  Declaration on the Rights of Disabled Persons  Declaration on the Right of Peoples to Peace  Declaration on the Right to Development  International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families  Universal Declaration on the Human Genome and Human Rights (UNESCO)

52 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)52 Right to enjoy culture, international cultural development and co-operation  Declaration of the Principles of International Cultural Co-operation  Recommendation concerning Education for International Understanding, Co-operation and Peace and Education relating to Human Rights and Fundamental Freedoms

53 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)53 Nationality, Statelessness, Asylum and Refugees  Convention on the Nationality of Married Women  Convention on the Reduction of Statelessness  Convention relating to the Status of Stateless Persons  Convention relating to the Status of Refugees  Protocol relating to the Status of Refugees  Statute of the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees  Declaration on Territorial Asylum  Declaration on the Human Rights of Individuals Who are not Nationals of the Country in which They Live

54 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)54 Transformasi  Berbagai instrumen internasional guna menjunjung HAM bila hendak diberlakukan oleh Negara secara nasional maka harus ditransformasikan ke dalam hukum nasional  Transformasi bisa dilakukan dengan dua cara: Ikut sebagai peserta Perjanjian melalui proses ratifikasi Mengadopsi ketentuan-ketentuan dalam instrumen internasional ke dalam hukum nasional

55 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)55  Transformasi menjadi wajib dilaksanakan bila perjanjian internasional guna menjunjung HAM diikuti oleh suatu negara melalui proses ratifikasi  Pasca ratifikasi harus diikuti dengan tindakan Pemerintah suatu Negara untuk mengamandemen hukum nasional yang bertentangan dengan perjanjian internasional, bahkan mengintrodusir peaturan perundang-undangan yang belum ada

56 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)56  Sementara tranformasi berupa pengadopsian ketentuan dalam instrumen internasional adalah tindakan Pemerintah untuk mengambil ketentuan dalam instrumen internasional secara sukarela ke dalam hukum nasional  Dalam proses adopsi tidak ada keharusan

57 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)57 Tujuan Pembentukan Instrumen Internasional  Perlu disadari tujuan dibentuknya instrumen internasional guna menjunjung HAM tidak semata-mata untuk tujuan mulia agar harkat martabat manusia di muka bumi dihormati, tetapi juga kerap digunakan untuk tujuan politik

58 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)58 Tujuan Politik  Tujuan politik dilakukan untuk dua hal: Memaksa suatu negara untuk mau menghormati HAM bagi warga negaranya Ada kepentingan dari pihak yang memaksa  Negara Maju kerap memaksa Negara Berkembang untuk mau menghormati HAM karena di Negara Berkembang kerap terjadi pelanggaran HAM terhadap warganya

59 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)59  Negara Maju tidak jarang memaksa Negara Berkembang untuk tunduk pada instrumen internasional HAM karena memiliki agenda tersembunyi (hidden agenda)  Bahkan Negara Maju kerap menerapkan standar ganda pemberlakuan instrumen internasional bila kepentingannya terganggu

60 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)60 PRODUK HUKUM INTERNASIONAL BAGI PERLINDUNGAN HAM DALAM KONFLIK BERSENJATA

61 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)61  Berbagai kebiasaan hukum internasional dan perjanjian internasional telah lama ada untuk mengatur konflik bersenjata sehingga konflik tidak melanggar harkat martabat manusia  Produk hukum yang ada dapat dibedakan dalam dua katagori: Pelaku yang melakukan tindakan diluar batas kemanusiaan terhadap orang-orang yang tidak terlibat dalam konflik Aturan yang berlaku bagi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik (ius in bello)

62 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)62 War Crimes and Crimes against Humanity, including Genocide  Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide  Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes against Humanity  Principles of international co-operation in the detection, arrest, extradition and punishment of persons guilty of war crimes and crimes against humanity

63 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)63 Humanitarian law  Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field  Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of Wounded, Sick and Shipwrecked Members of Armed Forces at Sea  Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War

64 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)64  Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War  Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts (Protocol I)  Protocol Additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)

65 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)65  Berbeda dengan instrumen internasional untuk menjunjung HAM yang substansi ketentuannya ditujukan pada Negara, produk hukum internasional bagi perlindungan HAM dalam konflik bersenjata lebih ditujukan pada individu  Individu dapat dipersalahkan melakukan kejahatan internasional, disini muncul konsep individu sebagai subyek hukum internasional  Kejahatan internasional yang dikenal dalam Statuta Roma dalam UU No. 26/2000 disebut sebagai “Pelanggara HAM Berat”

66 Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)66


Download ppt "Copyright by Hikmahanto Juwana 2005 (c)1 Perspektif Hukum Internasional atas Hak Asasi Manusia (HAM) Hikmahanto Juwana SH (UI), LL.M (Keio University,"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google