Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI Disajikan Oleh : M. Wiwin Darwina Kepala Bagian Informasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI Disajikan Oleh : M. Wiwin Darwina Kepala Bagian Informasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian."— Transcript presentasi:

1 PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI Disajikan Oleh : M. Wiwin Darwina Kepala Bagian Informasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

2 DASAR HUKUM Undang Undang No 12/2012, Tentang Pendidikan Tinggi BAB III PENJAMINAN MUTU Pasal 52 Ayat 3: Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Ayat 4: Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. BAB III PENJAMINAN MUTU Pasal 56 Ayat 1: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi merupakan kumpulan data penyelenggaraan Pendidikan Tinggi seluruh Perguruan Tinggi yang terintegrasi secara nasional. Ayat 3: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi dikembangkan dan dikelola oleh Kementerian atau dikelola oleh lembaga yang ditunjuk oleh Kementerian.

3 DEFINISI DAN ISTILAH SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPM) Undang Undang No 12/2012, Tentang Pendidikan Tinggi Definisi Istilah dalam SPM Dikti Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi. Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disingkat SPM Dikti, adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang selanjutnya disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi

4 Pasal 51 ayat (2) UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu. Pasal 53 UU.No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (2) terdiri atas: sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Perguruan Tinggi; dan sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi. Pasal 52 ayat (4) UU No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi SPMPT sebagaimana dimaksud pada ayat : (3) didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi. DEFINISI DAN ISTILAH SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPM) Undang Undang No 12/2012, Tentang Pendidikan Tinggi

5 PERAN STRATEGIS PD-DIKTI (DASAR HUKUM) Undang Undang No 12/2012, Tentang Pendidikan Tinggi BAB III PENJAMINAN MUTU Pasal 56 Ayat 2: Pangkalan Data Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai sumber informasi bagi: a.lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; b.Pemerintah, untuk melakukan pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; dan c.Masyarakat, untuk mengetahui kinerja Program Studi dan Perguruan Tinggi.

6 PERAN STRATEGIS PD-DIKTI (DASAR HUKUM) PERMENDIKBUD No. 50/2014, Tentang SPM DIKTI: Pasal 7 Data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME dilaporkan dan disimpan oleh perguruan tinggi dalam PD Dikti. PD Dikti terdiri atas: 1.PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi yang dibentuk dan dikelola oleh setiap perguruan tinggi; 2.PD Dikti pada tingkat nasional yang dibentuk dan dikelola oleh Direktorat Jenderal. PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi adalah replika dari PD Dikti pada tingkat nasional untuk skala perguruan tinggi. Data dan informasi dalam PD Dikti digunakan untuk: memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan/atau Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dalam SPMI; memantau dan mengevaluasi tingkat ketercapaian Standar Pendidikan Tinggi oleh BAN-PT atau LAM.

7 PERAN STRATEGIS PD-DIKTI DAN PERATURAN PELAKSANAANYA (DASAR HUKUM) PERMENDIKBUD No. 50/2014, Tentang SPM DIKTI: Pasal 8 1)PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a berisi data, informasi pelaksanaan, dan luaran SPMI yang telah divalidasi oleh perguruan tinggi. 2)Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pembaharuan, dan pengelolaan data dan informasi PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi dilakukan oleh perguruan tinggi. 3)Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pembaharuan, dan pengelolaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan padasetiap akhir semester. 4)Pembaharuan data lintas semester dapat dilakukan atas izin Direktur Jenderal. 5)Perguruan tinggi bertanggung jawab atas kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam PD Dikti pada tingkat perguruan tinggi.

8 Pasal 8 1)PD Dikti pada tingkat nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b berisi data, informasi pelaksanaan, serta luaran SPMI dan SPME seluruh perguruan tinggi. 2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi dan divalidasi oleh Direktorat Jenderal. 3)Setelah dilakukan verifikasi dan validasi, Direktur Jenderal menyampaikan informasi pelaksanaan serta luaran SPMI dan SPME yang disimpan dalam PD Dikti tingkat nasional kepada: Pusat Data dan Statistik Pendidikan Kementerian untuk diintegrasikan dalam Data Pokok Pendidikan; Pihak yang berkepentingan dan masyarakat. PERAN STRATEGIS PD-DIKTI DAN PERATURAN PELAKSANAANYA (DASAR HUKUM) PERMENDIKBUD No. 50/2014, Tentang SPM DIKTI:

9 KEWAJIBAN PERGURUAN TINGGI (DASAR HUKUM) UU & PERATURAN MENTERI - UU 12/12 BAB III Pasal 56: Ayat 4: Penyelenggara Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. - PERMEN 49/2014 Standar Nasional Pendidikan Tinggi Pasal 38 Ayat 2 f: menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. Pasal 50 Ayat 2 h: menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi; Pasal 61 Ayat 2 h:. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

10 TUJUAN PDPT (DASAR HUKUM) Undang Undang No 12/2012, Tentang Pendidikan Tinggi BAB III PENJAMINAN MUTU Pasal 51 Ayat 2: Pemerintah menyelenggarakan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi untuk mendapatkan Pendidikan bermutu.

11 TEKNIS PELAPORAN PDPT 1.Pelaporan PDPT dilakukan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu pada semester ganjil (mis: 20131) dan semester genap (mis: 20132). 2.Komponen utama yang dilaporkan adalah: Data Perguruan Tinggi Data Program Studi Data Mahasiswa Data Dosen

12 FASILITAS PDPT 1.Beberapa Perubahan data difasilitasi dengan sistem ajuan sebagai contoh : Ajuan perubahan data dosen Ajuan Perubahan data mahasiswa 2.Pengunggahan data difasilitasi dengan FTP (File Transfer Protocol) sehingga pelaporan dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun menggunakan media internet. 3.Setiap PTN dan KOPWIL memiliki PIC (Person In Charge) staff DIKTI yang akan memberikan bantuan teknis pelaporan. 4.User dan Password akses bagi Operator PT akan diberikan lebih dari satu Operator. 5.Dashboard bagi setiap PT (sedang dalam proses)

13 ALUR PELAPORAN PDPT (SOFT LAUNCHING SEPTEMBER 2014) Sumber Data Aplikasi Database BI

14 FASILITAS PDPT#2 (SOFT LAUNCHING SEPTEMBER 2014)

15 APLIKASI SATELITE Seluruh Aplikasi/Layanan Online Ditjen DIKTI harus terintegrasi dengan PDPT,aplikasi-aplikasi satelite tersebut sbb: 1.SERDOS (Sertifikasi Dosen) 2.Beasiswa LN/DN 3.Tracer Studi 4.SM3T 5.SIPKD 6.PAK (Penilaian Angka Kredit) 7.BIDIKMISI (Beasiswa Bagi Mahasiswa/Calon Mahasiswa Berprestasi yang kurang mampu secara ekonomi) 8.UJI KOMPETENSI (bagi TENAGA KESEHATAN) 9.SIMLITABMAS 10.Applikasi Pemeringkatan Perguruan Tinggi 11.Dll.

16 Data dan informasi yang dihasilkan PDPT harus dapat mendukung kebutuhan analisis dan pengambilan keputusan pada seluruh siklus manajemen penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

17 MENU PDPT dan Landasan Hukumnya -Ajuan NIDN (SE: 1293/E4.1/2012) -Ajuan NUPN (SE: 2844/E4.1/2012 dan 72/E/KP/2013) -Pindah Hombase Dosen (SE: 3387/E4.1/2012) -Perubahan Data Dosen (SE: 1130/E4.1/2012) -Sertifikasi dosen -UU 20/2003 Pasal 42 -UU 14/2005 Pasal 45 -UU 42/2007 Pasal 1 -PERMENDIKNAS 20/2008 (inpasing) -SE 3693/E4.3/2012 -SE 23327/A4.5/KP/2009 -etc

18 MENU PDPT dan Landasan Hukumnya -Ajuan Prodi Baru (SE: 1844/D2.2/2010) -Ajuan Pendirian Perguruan Tinggi Baru (SE: 2668/D/T/2000)

19 TERIMAKASIH

20 KAJIAN BAG. FORLAP FORLAP


Download ppt "PANGKALAN DATA PENDIDIKAN TINGGI Disajikan Oleh : M. Wiwin Darwina Kepala Bagian Informasi dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google