Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Hukum Kepariwisataan Oleh : Iwan Kurniawan, SH. MH Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Hukum Kepariwisataan Oleh : Iwan Kurniawan, SH. MH Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa."— Transcript presentasi:

1 Hukum Kepariwisataan Oleh : Iwan Kurniawan, SH. MH Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

2 Definisis Pariwisata : Pariwisata adalah semua proses yang ditimbulkan oleh arus perjalanan lalulintas orang-orang dari luar kesuatu NEGARA atau DAERAH dan segala sesuatu yang terkait dengan proses tersebut seperti makan/minum, transportasi, akomodasi dan obyek atau hiburan.

3 Definisi pariwisata Menurut UUK No 10 Tahun 2009 Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah.

4 Sejarah Pariwisata Abad 16 adanya penemuan benua baru yang menyebabkan terjadinya pergeseran arus perdagangan dan jalur perdagangan. Zaman Renaisance muncul bentuk pelancongan baru berupa perjalanan mengunjungi tempat-tempat indah dan terkenal dengan tujuan kenikmatan, kesenangan dan kebahagiaan.

5 Unsur-Unsur Pariwisata Unsur Geografis : menyuguhkan keindahan alam ciptaan allah yang membuat semua turis bersyuku Unsur Historis : Menyuguhkan sisa-sisa peninggalan sejarah yang membuat turis merasakan perjalanan waktu dan dapat mensyukuri kehidupannya Unsur Kultural : menyuguhkan seni suatu daerah agar turis merasakan bahwa allah sudah memberikan cipta, rasa dan karsa yang estetis pada manusia

6 Pengertian Moral dalam pariwisata Budi pekerti, moral atau akhlak adalah berusaha mencari kebaikan sesuai dengan nilai-nilai luhur agama, adat istiadat atau bahkan lahir dari kata hati yang suci dan nurani yang jujur. Ini akan menimbulkan etika yang menjadikan manusia yang moralis karena dapat membedakan mana yang baik dan buruk

7 Perkembangan kebijakan Pariwisata Indonesia Perkembangan Tahap Pertama ( ) - Di bawah bidang Distribusi dan Perhubungan dengan titel TOURISME. Kebijakan ini mencakup : a. Gagasan mempertinggi mutu kebijakan b. Peningkatan perhatian terhadap kesenian didaerah-daerah pusat tourisme. c. Pemeliharaan kepribadian dan keaslian kebudayaan, sesuai kepribadian dan keaslian daerah masing-masing

8 Kebijakan pariwisata tahap pertama mencerminkan: a. Penempatan Kepariwisataan Sebagai aspek kegiatan budaya b. Kepariwisataan sebagai media pembangunan budaya, nasional maupun universal c. Penempatan keaslian, kekhasan, dan nilai-nilai kepribadian kesenian dan kebudayaan daerah sebagai pijakan pengembangan kepariwisataan

9 Perkembangan Kebijakan Pariwisata Perkembangan Tahap Kedua ( ) Ciri utamanya Adalah Penekanan Kepariwisataan sebagai sumber DEVISA. Kebijakan tersebut Adalah a. Peningkatan penerimaan Devisa, perluasan kesempatan dan lapangan kerja. b. Pengaturan yang lebih terarah c. pengembangan pariwisata domestik untuk pengenalan budaya

10 Perkembangan tahap ketiga (2000) Perkembangan tahap ketiga memiliki titel Kebudayaan, Kesenian, dan Pariwisata. Kebijakan diletakan pada dua Gagasan Kunci: a. Kepariwisataan berpijak pada kebudayaan tradisional b. Kepariwisataan sebagai wahana persahabatan antar bangsa.

11 Definisi pariwisata Pariwisata adalah semua proses yang ditimbulkan oleh arus perjalanan lalulintas orang-orang dari luar kesuatu negara atau daerah dan segala sesuatu yang terkait dengan proses tersebut seperti makan/minum, transportasi, akomodasi, atau dan obyek natau hiburan.

12 UUK pasal 1 ayat 3 : Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah

13 Jenis-Jenis Usaha Pariwisata Usaha jasa pariwisata Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata Usaha Sarana Pariwisata (1) Usaha pariwisata meliputi, antara lain: a. daya tarik wisata; b. kawasan pariwisata; c. jasa transportasi wisata; d. jasa perjalanan wisata; e. jasa makanan dan minuman;

14 f. penyediaan akomodasi; g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi; h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran; i. jasa informasi pariwisata; j. jasa konsultan pariwisata; k. jasa pramuwisata; l. wisata tirta; dan m. spa.

15 Fungsi penyelenggaraan kepariwisataan : Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

16 Tujuan Penyelenggaraan Kepariwisataan : UUK No 10 Tahun 2009 pasal 4 : a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; b. meningkatkan kesejahteraan rakyat c. menghapus kemiskinan; d. mengatasi pengangguran; e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya

17 F. memajukan kebudayaan; g. mengangkat citra bangsa; h. memupuk rasa cinta tanah air; i. memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan j. mempererat persahabatan antarbangsa.

18 Penataan Kebijakan Kepariwisataan Kepariwisataan Mengandung tiga aspek dasar: 1.Kepariwisataan Sebagai suatu bentuk Perdagangan jasa 2.Hubungan Kegiatan Bisnis Kepariwisataan dengan Kebudayaan dan Lingkungan Hidup 3.Hukum yang Mengatur Kegiatan Perdagangan Jasa Pariwisata dan Hubungan Pariwisata dengan Kebudayaan

19 Etika Lingkungan Kebijakan Kepariwisataan Peran aktif dalam upaya-upaya pencegahan dampak lingkungan akibat kegiatan kepariwisataan, dengan cara mengemas produk yang ramah lingkungan Peran aktif dalam pemecahan masalah lingkungan, dampak dan kerusakan lingkungan khususnya yang diakibatkan kegiatan kepariwisataan Peran aktif dalam pemeliharaan lingkungan dalam bentuk teknis dan finansial

20 Aspek Hukum Kegiatan Kepariwisataan merupakan kegiatan multi-aspek bersifat nasional-internasional, mencakup berbagai aspek scara multi dimensi. Maka kebijakan Hukum kepariwisataan diarahkan kepada : a. Hukum kepariwisataan harus mampu mempertimbangkan sifat khas, fungsi dan seluruh aspek kegiatan bisnis kepariwisataan b. Mampu Membangun suatu sistem hukum yang mampu memberikan perlakuan-perlakuan yang tepat terhadap kegiatan bisnis kepariwisataan. c. mampu membangun tradisi bisnis sesuai dengan kelaziman yang berlaku d. Mampu membangun lingkungan, etika dan aktifitas bisnis yang kondusif.

21 Jenis Investasi – Aspek Pelaku Autonomous Investmen : Merupakan investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Biasanya investasi ini dilakukan untuk pengadaan fasilitas umum seperti jalan raya, jembatan, bendungan Saluran irigasi, fasilitas pertahanan dll.maka sering disebut dengan publik investmen Induced investmen atau investasi dorongan : merupakan investasi yang timbul akibat adanya pertambahan permintaan efektif yang nyata dipasar. kenaikan disebabkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat

22 Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan : a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan; b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal; c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas;

23 RUANG LINGKUP memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; memberdayakan masyarakat setempat; menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;

24 Ruang Lingkup kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

25 Asas-Asas Dalam Penyelenggaraan Kepariwisataan manfaat; kekeluargaan; adil dan merata; keseimbangan; kemandirian; kelestarian; partisipatif; berkelanjutan; demokratis; kesetaraan; dan kesatuan.

26 Permasalahan wisata Pertanyaan? (a) situasi lingkungan kita Seperti apa ? (b) situasi organisasi bagaimana yang menentukan pengembangan model komptensi manusia Pariwisata diIndonesia (c) bagaimana model kompetensi Manusia Pariwisata tersebut.

27 Permasalahan Pariwisata Apa yang seharusnya dilakukan? (a) lingkungan yang menjadi dasar pengembangan model komptensi Manusia Pariwisata adalah lingkungan politik dan keamanan yang potensial dan kondusif, eknomi yang relatif stabil, dan geografis. (b) situasi organisasi yaitu keuangan yang terbatas dan kurang memadai; manajerial yang demokratis, terbuka, dan akrab; budaya organisasi yang mendukung

28 (c) model kompetensi Manusia Pariwisata yang dikembangkan adalah SDM yang mempunyai kemampuan kepariwisataan, sikap dan kepribadian, dan kemampuan manajerial; dan model kompetensi Manusia Pariwisata di dalamnya juga termasuk pelaku dan pengelola obyek wisata yang berasal dari masyarakat.

29 Saran-saran (a) perlu usaha terus menerus menumbuhkan sinergi di antara pegawai dinas yang berbeda latar belakang, (b) situasi-situasi yang ada perlu dikaji lebih mendalam sehingga dapat diambil kebijakan yang sangat sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, dan (c) sinergi dan kerjasama antara pemerintah (dinas) dan masyarakat akan membantu pengembangan model kompetensi Manusia Pariwisata di masa depan.

30

31 Daya Tarik Pariwisata Dari Segi Sejarah Umat budha ingin ke borobudur Umat islam ingin ke goa hira dan mendaki bukit jabal nur (tempat pertama nabi mendapat Wahyu) Umat Hindu ingin melihat bukit kurusetra tempat arjuna mendapat wejangan dari awatara sri kresna yang menjadi titisan batara wisnu menjelang perang batara yudha Umat kristen katholik ingin berangkat ke gereja vatikan di roma. dll

32 Daya tarik keindahan A.A.M Djelantik : hal-hal yang indah dapat dibagi pada dua hal. Pertama keindahan alami yang tidak diciptakan manusia( laut, gunung, perempuan…..) dan kedua hal-hal yang diciptakan dan diwujudkan manusia( lukisan, masjid, dll) Estetika berasal dari bahasa yunani yaitu aisthesis artinya pengamatan, rasa.( misal seorang seniman mampu menimbulkan daya pendengarannya, daya pandangnya, daya sentuhnya,. Konsep estetika adalah abstrak sebelum diberi bentuk Seni indah yang tak bermoral- tarian perut, adegan maut..dll

33 Lanjutan Perasaan terbagi 2; positif negatif. Negatif harus dipertahankan Dendam pada kemaksiatan kecewa pada kedzaliman penguasa benci pada penindasan cemburu pada orang yang rajin sedekah takut menyakiti orang tua..ll Puncak keindahan adalah ciptaan allah. Salah satunya adalah wanita…

34 Organisasi dan Sistem Pendukung Manajemen Pariwisata Daerah Tujuan Perencanaan Pemasaran Strategis adalah Untuk Memungkinkan industri pariwisata didaerah dapat mencapai sasarannya dalam kondisi lingkungan usaha yang selalu berubah.

35 Menurut Burkard dan Medlik (1981 :50) dan holoway (1985:81) Kegiatan Pokok yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi pariwisata adalah : 1. melakukan koordinasi dalam menyusun strategi pengembangan dan perencanaan pemasaran pariwisata didaerahnya dengan melibatkan pihak-pihak terkait dengan kegiatan pariwisata daerah 2. Mewakili kepentingan daerah dalam pertemuan-pertemuan yang menyangkut kepentingan pengembangan pariwisata, baik tingkat nasional maupun internasional 3. mendorong pembangunan fasilitas dan kualitas pelayanan yang sesuai dengan selera wisatawan 4. menyusun perencanaan pemasaran dengan mempersiapkan paket-paket wisata yang menarik bersama dengan para perantara

36 Desain Organisasi Pariwisata Daeah Baligh dan Burton (1979 : 93) :….The design of the organization through which it is administered. “…rancangan suatu organisasi melalui itu organisasi dapat berjalan. (sesuai dengan yang diharapkan)

37 Unsur yang melatarbelakangi pembentukan organisasi pariwisata Suatu perekonomian didaerah itu jelas akan merasakan aki bat langsung pada pendekatan yang diambil mengenai hal yang terkait dengan kepariwisataan. Organisasi pariwisata merefleksikan pentingnya pariwisata bagi perekonomian daerah yang erat kaitannya dengan sektor lain. Organisasi pariwisata scara umum harus dapat mengembangkan pariwisata sebagai suatu industri yang membawa kesejahteraan bagi rakyat banyak

38 Sistem Pendukung Manajemen Pariwisata Daerah Sistem Informasi Pariwisata Daerah Kerangka konseptual sistem informasi pemasaran pariwisata daerah a. sistem laporan internal b. sistem intelijen pemasaran c. sistem riset pemasaran

39 Manfaat Sistem Perencanaan Branch dikutip oleh Kotler (1982:173) bahwa manfaat Sistem perencanaan bagi suatu Daerah tujuan wisata: Dapat mendorong suatu cara berpikir kedepan secara sistematis Dapat mengarah keupaya mengkoordinasikan organisasi scara lebih baik Dapat mengarah kepengembangan standard kinerja pengendalian daerah scara keseluruhan, termasuk perusahaan2 kelompok industri pariwisata Dapat mengarahkan OPD organisasi pariwisata daerah untuk mempertajam tujuan maupun kebijakan untuk dijadikan pedoman Dapat menghasilkan persiapan yang lebih baik bagi pengembangan yang bersifat mendadak

40 Prospek Perkembangan Pendidikan Pariwisata Indonesia 1.Pemberdayaan masyarakat yang membangun a. Transisi Kebudayaan dampak positifnya: percepatan dan peningkatan tingkat berpikir dalam berbagai bidang serta perubahan pola hidup yang lebih efisien dan pragmatis. Dampak negatifnya : sulitnya masyarakat memahami dan mencerna perkembangan yang begitu cepat diberbagai bidang dan terbenturnya berbagai kecenderungan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita.

41 B. masyarakat yang dipersyaratkan Perlu adanya antisipasi tentang kemampuan apa yang dituntut menyambut kecenderungan bidang ekonomi yang memiliki peluang berkembang yang cukup besar yang terkait dengan tantangan efisiensi dan produktivitas dalam rangka peningkatan efisiensi pembangunan nasional. Pemberdayaan masyarakat beranjak dari upaya memberikan bimbingan kepada masyarakat agar sadar wisata juga semua pihak harus memberikan bimbingan dan keteladanan dalam berbagai aspek ehidupan.

42 Konsep Pendidikan Konsep pendidikan yang dianut seyogyanya bukan saja mencakup pendidikan yang bersifat formal, namun juga yang bersifat non formal dan informal scara menyeluruh, kreatifitas serta prakarsa. Untuk mencapai tingkat prestasi pendidikan optimal memerlukan dua variabel. Variabel pertama : kemampuan untuk mendidik diri sendiri. Variabel kedua : kemampuan untuk penyesuaian diri pada tuntutan lingkungan.

43 Pembangunan kepariwisataan di Indonesia dapat ditingkatkan hasilnya dengan pemberdayaan hukum melalui perubahan hukum positif (lus Constitutum) secara konseptual. Ketertinggalan (Lag) dan kesenjangan serta hukum tidak efektif (Soft Development) dalam penyelenggaraan kepariwisataan secara empirik menjadi dasar perubahan hukum.

44 Konsep politik hukum nasional menjadi dasar panduan untuk melakkan perubahan hukum yang dimaksud, menghasilkan konsep hukum kepariwisataan modern yang mampu mengantisipasi paradigma otonomi daerah dan globalisasi tersebut ialah hukum yang mengatur upaya-upaya yang dilakukan untuk melayani/ memenuhi kebutuhan wisatawan sejak datang dari daerah asal wisatawan (DAW) hingga destinasi (DTW) dan kembali ke daerah asal, dengan tujuan agar wisatawan dapat menikmati tujuan dari kunjungannya itu.

45 HUKUM BISNIS PARIWISATA BISNIS PARIWISATA KEGIATAN KEPARIWISATAAN MERUPAKAN SISTEM PERDAGANGAN YANG BERSIFAT KHUSUS, BEROBYEK JASA DAN MENDAPAT DUKUNGAN DARI SISTEM LAINNYA.

46 BISNIS PARIWISATA ADALAH ASPEK KEGIATAN KEPARIWISATAAN YANG BERORIENTASI PADA PENYEDIAAN JASA PARIWISATA. BISNIS PARIWISATA MELIPUTI SELURUH KEGIATAN PENYEDIAAN JASA (SERVICES) YANG DIBUTUHKAN WISATAWAN. KEGIATAN INI MELIPUTI JASA PERJALANAN (TRAVEL) DAN TRANPORTASI (TRANSPORTATION), PENGINAPAN (ACCOMODATION), JASA BOGA (RESTAURANT), REKREASI (RECREATION). MONEY CHANNGER DAN JASA HIBURAN.

47 SIFAT KHAS PERDAGANGAN JASA PARIWISATA TERLETAK PADA SIFAT DAN BENTUK OBYEKNYA, YAITU JASA. KARAKTERISTIK LAINNYA TERLETAK PADA POSISI JASA PARIWISATA SEBAGAI OBYEK HUKUM. BISNIS PARIWISATA MERUPAKAN SISTEM TERSENDIRI YANG MEMBUTUHKAN SISTEM HUKUM SUI GENERIS YAITU SISTEM KHUSUS SESUAI DENGAN KARAKTER OBJEKNYA.

48 TRADISI HUKUM DALAM KEGIATAN BISNIS PARIWISATA – COMMON LAW SYSTEM; MAIL BOX THEORY – CIVIL LAW SYSTEM; ARRIVAL THEORY

49 HUKUM BISNIS PARIWISATA ADALAH PERANGKAT KAIDAH, AZAS-AZAS, KETENTUAN, INSTITUSI DAN MEKANISMENYA, NASIONAL MAUPUN INTERNASIONAL, YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR UNTUK MENGATUR PERDAGANGAN JASA PARIWISATA

50 PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BISNIS PARIWISATA: – UU KEPARIWISATAAN; UU NO. 10/ 2009 – UU PENGESAHAN AGREEMENT ESTABLISHING THE WORLD TRADE ORGANIZATION, UU NO.7/1994 DIMANA TERCAKUP DIDALAMNYA GATS – PERATURAN PERUNDANGAN YANG TERLETAK PADA BIDANG HUKUM LAINNYA

51 PERMODALAN – MODAL WNI – MODAL ASING ATAU MODAL DALAM NEGERI – MODAL ASING DAN MODAL DALAM NEGERI (JOIN VENTURE)

52 PRINSIP-PRINSIP GATS – MOST FAVOURED NATION TREATMENT – TRANSPARANSI – PERLAKUAN KHUSUS UNTUK NEGARA BERKEMBANG – KERJASAMA DENGAN NEGARA BUKAN ANGGOTA – KETENTUAN DOMESTIK – STANDAR – MONOPOLI – HAMBATAN – PENGECUALIAN UMUM – AKSES PASAR – KOMITMEN INDONESIA UNTUK GATS DIBIDANG PARIWISATA

53 PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS – MANAJEMEN SENGKETA BISNIS A. PENCEGAHAN (PREVENTION) MELALUI DESAIN BISNIS DAN BERKONTRAK DENGAN CERMAT B. SETTELMENT (PENYELESAIAN) MELALUI PENEMPATAN LITIGASI (PENGADILAN) DAN LEMBAGA- LEMBAGA NON LITIGASI ATAU LEMBAGA-LEMBAGA ALTERNATIF SEPERTI KONSULTASI, MEDIASI, KONSILIASI DAN ARBITRASE, TETAPI TETAP SALURAN ALTERNATIF BARU KEMUDIAN LITIGASI.

54 BADAN PENYELESAIAN SENGKETA (DIPUTE SETTELMENT BODY) MENYELESAIKAN SENGKETA MELALUI MEKANISME: 1. CONSULTATION 2. GOOD OFFICES, CONSOLIDATION AND MEDIATION 3. PANELS 4. APELLATE 5. COMPENSATION

55 ASPEK HUKUM INVESTASI KEGIATAN BISNIS PARIWISATA UU PENANAMAN MODAL UU NO 25 TAHUN 2007 Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. (PASAL 1 A.1)

56 Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

57 INVESTASI ATAU INVESTMEN (PENANAMAN MODAL ) MERUPAKAN KONSEP EKONOMI PADA UMUMNYA BERINTIKAN TINDAKAN YAN GMENGAOLKASIKAN SUMBER-SUMBER YANG DIDASARKAN PADA ANALISIS BAHWA ALOKASI TERSEBUT AKAN MENDATANGKAN HASIL YANG MEMUASKAN. HASIL ANALISIS DITUANGKAN DALAM SUATU RENCANA DAN PROYEKSI-PROYEKSI SESUAI TINGKATANNYA.

58 JENIS INVESTASI BERDASARKAN ASPEK PELAKUNYA: – AUTONOMOUS INVESTMENT – INDUCED INVESTMENT

59 POKOK-POKOK HUKUM INVESTASI KEPARIWISATAAN: – ASAS PADA PASAL 2 UU NO 10/2009 – FUNGSI PASAL 3 – TUJUAN PASAL 4 – USAHA PARIWISATA PASAL 14

60 HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENANAMAN MODAL Pasal 14 Setiap penanaman modal berhak mendapat : a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan; b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; c. hak pelayanan; dan d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan

61 Pasal 15 Setiap penanam modal berkewajiban : a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan; c. membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.

62 Pasal 16 Setiap penanam modal bertanggung jawab : a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara; d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundangundangan.

63 FASILITAS PENANAMAN MODAL Pasal 18 (1) Pemerintah memberikan fasilitas kepada penanam modal yang melakukan penanaman modal. (2) Fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada penanaman modal yang : a. melakukan peluasan usaha; atau b. melakukan penanaman modal baru.

64 (3) Penanaman modal yang mendapat fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang sekurang- kurangnya memenuhi salah satu kriteria berikut ini : a. menyerap banyak tenaga kerja; b. termasuk skala prioritas tinggi; c. termasuk pembangunan infrastruktur; d. melakukan alih teknologi; e. melakukan industri pionir; f. berada di daerah terpencil, daerah tertinggal, daeraH perbatasan, atau daerah lain yang dianggap perlu; g. menjaga kelestarian lingkungan hidup; h. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi; i. bermitra dengan usaha mikro, kecil, menengah,atau koperasi; atau j. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam Negeri.

65 (4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa : a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu; b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;

66 (4) Bentuk fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat berupa : a. pajak penghasilan melalui pengurangan penghasilan netto sampai tingkat tertentu terhadap jumlah penanaman modal yang dilakukan dalam waktu tertentu; b. pembebasan atau keringanan bea masuk atas impor barang modal, mesin, atau peralatan untuk keperluan produksi yang belum dapat diproduksi di dalam negeri;

67 (5) Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan dalam jumlah dan waktu tertentu hanya dapat diberikan kepada penanaman modal baru yang merupakan industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. (6) Bagi penanaman modal yang sedang berlangsung yanG melakukan penggantian mesin atau barang modal lainnya, dapat diberikan fasilitas berupa keringanan atau pembebasan bea masuk. (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.

68 Pasal 19 Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) dan ayat (5) diberikan berdasarkan kebijakan industri nasional yang ditetapkan ole h Pemerintah. Pasal 20 Fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidak berlaku bagi penanaman modal asing yang tidak berbentuk perseroan terbatas.

69 Pasal 21 Selain fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pemerintah memberikan kemudahan pelayanan dan/atau perizinan kepada perusahaan penanaman modal untuk memperoleh : a. hak atas tanah; b. fasilitas pelayanan keimigrasian; dan c. fasilitas perizinan impor.

70 ASPEK HUKUM PERTANAHAN DALAM BISNIS PARIWISATA Pasal 22 UU No.25/2007 (1) Kemudahan pelayanan dan/atau perizinan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus dan dapat diperbarui kembali atas permohonan penanam modal, berupa: a. Hak Guna Usaha dapat diberikan dengan jumlah 95 (sembilan puluh lima) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 60 (enam puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 35 (tiga puluh lima) tahun

71 b. Hak Guna Bangunan dapat diberikan dengan jumlah 80 (delapan puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 50 (lima puluh) tahun dan dapat diperbarui selama 30 (tiga puluh) tahun; dan c. Hak Pakai dapat diberikan dengan jumlah 70 (tujuh puluh) tahun dengan cara dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus selama 45 (empat puluh lima) tahun dan dapat diperbarui selama 25 (dua puluh lima) tahun

72 (2) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dan diperpanjang di muka sekaligus untuk kegiatan penanaman modal, dengan persyaratan antara lain: a. Penanaman modal yang dilakukan dalam jangka panjang dan terkait dengan perubahan struktur perekonomian Indonesia yang lebih berdaya saing;

73 b. Penanaman modal dengan tingkat risiko penanaman modal yang memerlukan pengembalian modal dalam jangka panjang sesuai dengan jenis kegiatan penanaman modal yang dilakukan ; c. Penanaman modal yang tidak memerlukan area yang luas; d. Penanaman modal dengan menggunakan hak atas tanah negara; dan e. Penanaman modal yang tidak mengganggu rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan kepentingan umum.

74 (3) Hak atas tanah dapat diperbarui setelah dilakukan evaluasi bahwa tanahnya masih digunakan dan diusahakan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak. (4) Pemberian dan perpanjangan hak atas tanah yang diberikan sekaligus di muka dan yang dapat diperbarui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dihentikan atau dibatalkan oleh Pemerintah jika perusahaan penanaman modal menelantarkan tanah, merugikan kepentingan umum, menggunakan atau memanfaatkan tanah tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian hak atas tanahnya, serta melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.


Download ppt "Hukum Kepariwisataan Oleh : Iwan Kurniawan, SH. MH Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google