Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Wahyumi Ekawanti, SE, MSi AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKFE - UBL 2010 1 ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Fakultas Ekonomi Universitas Budi Luhur 2010 PERTEMUAN 3.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Wahyumi Ekawanti, SE, MSi AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKFE - UBL 2010 1 ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Fakultas Ekonomi Universitas Budi Luhur 2010 PERTEMUAN 3."— Transcript presentasi:

1 Wahyumi Ekawanti, SE, MSi AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKFE - UBL ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Fakultas Ekonomi Universitas Budi Luhur 2010 PERTEMUAN 3

2 Wahyumi Ekawanti, SE, MSi AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKFE - UBL Organisasi Sektor Publik Organisasi berbentuk pemerintah : Organisasi lainnya yang tidak berbentuk pemerintah

3 Wahyumi Ekawanti, SE, MSi AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKFE - UBL Pemerintah Pemerintah adalah organisasi yang memliki kekuasaan untuk membuat serta menerapkan hukum dan undang-undang di wilayah tertentu. Terdiri dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

4 Wahyumi Ekawanti, SE, MSi AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKFE - UBL Pemerintah Pusat Pemerintah Pusat adalah Presiden RI yang memegang kekuasaan pemerintahan negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Selain presiden konteksnya meliputi lembaga tinggi negara : MPR, DPR, DPD dan DPRD.

5 Wahyumi Ekawanti, SE, MSi AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKFE - UBL Lembaga Tinggi Negara 1.Pemerintah RI 2.Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) 3.Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 4.Dewan Perwakilan Daerah (DPD) 5.Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 6.Kementrian Negara

6 Wahyumi Ekawanti, SE, MSi AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKFE - UBL Pemerintah Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sementara itu, pemerintah daerah adalah penyelenggaran urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NKRI

7 Wahyumi Ekawanti, SE, MSi AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKFE - UBL Struktur Pemerintah di Tingkat Propinsi 1.Sekretariat Daerah 2.Sekretariat DPRD 3.Inspektorat 4.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 5.Dinas Daerah 6.Lembaga Teknis Daerah 7.Kecamatan 8.Kelurahan

8 Wahyumi Ekawanti, SE, MSi AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKFE - UBL Sekretariat Daerah Tugasnya membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah. 2.Sekretariat DPRD Tugasnya menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh DPRD sesuai dengan keuangan daerah 3.Inspektorat Tugasnya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah

9 Wahyumi Ekawanti, SE, MSi AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKFE - UBL Dinas Daerah Tugasnya melaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan 5.Lembaga Teknis Daerah Merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesial

10 Wahyumi Ekawanti, SE, MSi AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKFE - UBL Tingkat Kabupaten / Kotamadya Struktur pemerintah daerahnya sama dengan provinsi dengan beberapa organisasi tambahan : 1.Kecamatan : bertugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati/walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. 2.Kelurahan : bertugas dalam wilayah kecamatan dan bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui camat.

11 Wahyumi Ekawanti, SE, MSi AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKFE - UBL UNIVERSITAS Merupaka salah satu bentuk perguruan tinggi selain akademik, politeknik dan institut. Bentuk perguruan tinggi berdasarkan fungsinya : –Akademi –Politeknik –Sekolah Tinggi –Institut –Universitas

12 Wahyumi Ekawanti, SE, MSi AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKFE - UBL Pihak Penyelenggaran Universitas Pemerintah Masyarakat

13 Wahyumi Ekawanti, SE, MSi AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKFE - UBL Konsep Penyelenggaraan Universitas UNIVERSITAS SWASTAUNIVERSITAS NEGRI SEKARANG RENCANA DULU SEKARANG YAYASAN (Badan Hukum) PTS B H P (Badan Hukum) D I K T I PTN BHMN (Badan Hukum)

14 Wahyumi Ekawanti, SE, MSi AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKFE - UBL RUMAH SAKIT Organisasi publik yang memberikan pelayanan kesehatan kepada mayarakat sehingga sebagin besar dikelompokkan dalam organisasi publik yang tidak berorientasi mencari keuntungan, kecuali beberapa RS yang didirikan oleh PT yang secara eksplisit memang bertujuan mencari keuntungan.

15 Wahyumi Ekawanti, SE, MSi AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKFE - UBL Bentuk RS Rumah sakit umum Rumah sakit terspesialisasi Rumah sakit penelitian/pendidikan Rumah sakit Lembaga/Perusahaan Klinik

16 Wahyumi Ekawanti, SE, MSi AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKFE - UBL RS Berdasarkan Kepemilikan 1.Rumah sakit milik pemerintah a.Milik pemerintah yang tidak dipisahkan (RS Banyumas, RS Tangerang, dll) b.Milik pemerintah yg dipisahkan (RS Pertamina, RS Pelni, dll) 2.Rumah sakit berbentuk BLU RSCM, RS Jantung Harapan Kita, RS Hasan Sadikin, RS Dr. Sardjito 3.Rumah sakit swasta

17 Wahyumi Ekawanti, SE, MSi AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKFE - UBL YAYASAN Merupakan suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Yayasan mempunyai organ atas pembina, pengurus dan pengawas

18 Wahyumi Ekawanti, SE, MSi AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKFE - UBL Pendirian yayasan dilakukan dengan akta notaris dan memiliki status badan hukum setelah akta pendirian disahkan oleh Mentri Kehakiman dan HAM Yayasan yang kekayaannya berasal dari negara, bantuan luar negri, pihak lain atau memiliki kekayaan dalam jumlah yang ditentukan dalam undang-undang, wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan di surat kabar Yayasan dapat digabungkan satu atau lebih yayasan dengan yayasan lain, dan mengakibatkan yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar

19 Wahyumi Ekawanti, SE, MSi AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKFE - UBL PARTAI POLITIK Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekolompok WNI secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara serta memelihara keutuhan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

20 Wahyumi Ekawanti, SE, MSi AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKFE - UBL Organisasi poitik terdiri atas organisasi di tingkat pusat, tingkat propinsi dan tingkat kabupaten, jika diperlukan sampai ke tingkat kelurahan/desa Sumber keuangan : iuran anggota, sumbangan yang sah menurut hukum, bantuan keuangan dari APBN/APBD Sumbangan yang diterima : perseorangan anggota, perseorangan bukan anggota (paling banyak 1 m per orang/th anggaran), perusahaan atau badan (paling banyak 1 m per perusahaan/th anggaran).

21 Wahyumi Ekawanti, SE, MSi AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKFE - UBL QUIZ 1.Jelaskan organisasi perangkat daerah di level provinsi dan perbedaannya dengan yang ada pada level kabupaten / kotamadya ! 2.Bagaimana konsep penyelenggaraan universitas (perbandingan swasta dan negri) 3.Sebutkan dan jelaskan jenis rumah sakit milik pemerintah ! 4.Apa yang dimaksud dengan yayasan ? Sebutkan perraturan yang terkait ! 5.Sebutkan sumber-sumber keuangan dari partai !


Download ppt "Wahyumi Ekawanti, SE, MSi AKUNTANSI SEKTOR PUBLIKFE - UBL 2010 1 ORGANISASI SEKTOR PUBLIK Fakultas Ekonomi Universitas Budi Luhur 2010 PERTEMUAN 3."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google