Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Direktorat SP2K. Sub Direktorat Statistik Kehutanan, BPS Tugas: Mengumpulkan data statistik kehutanan. Data tersebut dibutuhkan untuk menyajikan kondisi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Direktorat SP2K. Sub Direktorat Statistik Kehutanan, BPS Tugas: Mengumpulkan data statistik kehutanan. Data tersebut dibutuhkan untuk menyajikan kondisi."— Transcript presentasi:

1 Direktorat SP2K

2 Sub Direktorat Statistik Kehutanan, BPS Tugas: Mengumpulkan data statistik kehutanan. Data tersebut dibutuhkan untuk menyajikan kondisi kehutanan di Indonesia dari waktu ke waktu.

3 Cakupan Perusahaan Kehutanan Institusi/ Dinas Kehutanan HPH HPHT/ PERUM STL Dinas Kehutanan Provinsi Dinas Kehutanan Kab/ Kota

4 Jumlah perusahaan Produksi dan nilai Mutasi Luas tanaman Pengadaan dan penggunaan produksi Tenaga Kerja Struktur ongkos Jumlah perusahaan Produksi dan nilai Mutasi Luas tanaman Pengadaan dan penggunaan produksi Tenaga Kerja Struktur ongkos Output HPH (Kuesioner VT-HPH) HPH (Kuesioner VT-HPH) HPHT/ PERUM (Kuesioner VT-HPHT & VT-PERUM) HPHT/ PERUM (Kuesioner VT-HPHT & VT-PERUM) STL (Kuesioner VT-STL) STL (Kuesioner VT-STL)

5 Output Dinas Kehutanan Provinsi (Kuesioner DKT-PROV) Dinas Kehutanan Provinsi (Kuesioner DKT-PROV) Dinas Kehutanan Kab/ Kota (Kuesioner DKT-KAB) Dinas Kehutanan Kab/ Kota (Kuesioner DKT-KAB) Produksi dan nilai kayu log menurut sumber produksi Produksi kayu olahan berdasarkan jenis dan bulan Ekspor kayu olahan berdasarkan jenis dan bulan Produksi hasil hutan non kayu berdasarkan jenis dan bulan produksi Direktori perusahaan HPH, HPHT, dan STL

6

7  Perusahaan pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA )/ (HPH) adalah usaha berbentuk badan usaha/hukum yang bergerak di bidang pengambilan hasil hutan. IUPHHK-HA adalah ijin untuk memanfaatkan hasil hutan didalam suatu kawasan hutan produksi, yang meliputi kegiatan-kegiatan penebangan kayu, permudaan, pemeliharaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan rencana kerja pengusahaan hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan asas kelestarian hutan dan asas perusahaan.

8  Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan adalah usaha berbentuk badan usaha/hukum yang bergerak di pembudidayaan tanaman kehutanan dengan jenis tanaman cepat tumbuh dan mempunyai Hak Pengusahaan Hutan pada Hutan Tanaman (HPHT) Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan terdiri dari : (1) Hutan Tanaman Industri (HTI) (2) Perum Perhutani (3) Perusahaan Pembudidaya Lainnya

9 (1)Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI)/ HPHT adalah perusahaan yang mengelola hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi bahan baku industri hasil hutan. (2)Perum Perhutani adalah badan usaha milik negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan, dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Termasuk dalam kategori ini adalah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH).

10 (3)Perusahaan Pembudidaya Lainnya adalah perusahaan yang mengelola hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi bahan baku industri hasil hutan. Memegang ijin selain IUPHHK-HT

11  Perusahaan Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar (STL) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pengembangbiakan satwa dan tumbuhan liar, penetasan telur, dan pembesaran anakan yang diambil dari alam secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol dan mempunyai ijin penangkaran dari Menhut. Tidak termasuk Lembaga penelitian dan kebun binatang yang mengembangbiakkan satwa/tumbuhan liar.

12 VT-HPH (Survei Perusahaan Pemegang IUPHHK-HA-Kantor cabang) Merupakan daftar yang digunakan untuk mengumpulkan data perusahaan pemegang IUPPHK pada hutan Alam VT-HPHT (Survei Perusahaan Pemegang IUPHHK-HT) dan VT-PERUM (Survei Perusahaan Pemegang IUPHHK pada Kesatuan Pemangkuan Hutan) Merupakan daftar yang digunakan untuk mengumpulkan data perusahaan pemegang IUPPHK pada hutan tanaman. (HTI, Perum dan Lainnya) VT-STL (Survei Perusahaan Penangkaran Satwa/ Tumbuhan Liar) Merupakan daftar yang digunakan untuk mengumpulkan data perusahaan penangkaran satwa/ tumbuhan liar

13 1. Pengumpulan data → Januari s/d April 2. Pengolahan data → bulan Maret s/d Juni 3. Tabulasi data → Juni s/d Juli 4. Pengecekan data → Agst s/d Sept. 5. Analisis dan Publikasi → Okt. s/d Nov.

14

15  Selain kegiatan Survei Rutin tahunan (HPH, HPHT, dan STL), alternatif kegiatan yang mulai dilakukan di tahun 2011 adalah kompilasi data sekunder dari institusi yang dekat dengan sumber data.  Pelaksanaannya dengan melakukan kompilasi data sekunder baik ke dinas kehutanan provinsi maupun ke dinas kehutanan kabupaten/kota.  Melakukan koordinasi dengan dinas terkait

16  Mendapatkan data kehutanan per wilayah yang komprehensif  Mendapatkan indikator produksi triwulanan  Updating direktori perusahaan kehutanan sebagai acuan kegiatan rutin

17

18 Rincian pertanyaan semua daftar sama kecuali pada triwulan 1 yang memuat tambahan pertanyaan mengenai direktori perusahaan kehutanan

19 Data yang dikumpulkan Luas areal menurut jenis fungsi hutan Produksi dan nilai kayu log menurut sumber produksi Produksi dan nilai kayu log berdasarkan jenis kayu dan bulan produksi Produksi kayu olahan berdasarkan jenis dan bulan Ekspor kayu olahan berdasarkan jenis dan bulan Produksi hasil hutan non kayu berdasarkan jenis dan bulan produksi Direktori perusahaan HPH, HTI dan STL

20 KodeProvinsiTargetRealisasi% Realisasi (1)(2)(3)(4)(5) 11 Nanggroe Aceh Darussalam 7 -0,00 12 Sumatera Utara 6 466,67 13 Sumatera Barat ,00 14 Riau 7 342,86 15 Jambi ,00 16 Sumatera Selatan 2 -0,00 61 Kalimantan Barat ,17 62 Kalimantan Tengah ,41 63 Kalimantan Selatan 7 114,29 64 Kalimantan Timur ,13 71 Sulawesi Utara 2 -0,00 72 Sulawesi Tengah ,00 73 Sulawesi Selatan 4 375,00 74 Sulawesi Tenggara ,00 75 Gorontalo 3 -0,00 76 Sulawesi Barat ,00 81 Maluku ,45 82 Maluku Utara ,33 91 Papua Barat ,18 94 Papua ,43 Indonesia ,18 Kondisi 15 Maret 2013

21 KodeProvinsiTargetRealisasi% Realisasi (1)(2)(3)(4)(5) 11 Nanggroe Aceh Darussalam 8 -0,00 12 Sumatera Utara 5 480,00 13 Sumatera Barat ,00 14 Riau ,89 15 Jambi ,78 16 Sumatera Selatan ,00 18 Lampung 4 250,00 19 Kep. Bangka Belitung 3 133,33 32 Jawa Barat ,43 33 Jawa Tengah ,95 34 DI Yogyakarta ,00 35 Jawa Timur ,17 52 Nusa Tenggara Barat 1 -0,00 53 Nusa Tenggara Timur 1 -0,00 61 Kalimantan Barat ,67 62 Kalimantan Tengah ,00 63 Kalimantan Selatan ,67 64 Kalimantan Timur ,23 71 Sulawesi Utara 1 -0,00 72 Sulawesi Tengah ,00 73 Sulawesi Selatan 1 -0,00 74 Sulawesi Tenggara 1 -0,00 76 Sulawesi Barat 1 -0,00 81 Maluku 3 133,33 82 Maluku Utara 4 125,00 94 Papua 5 -0,00 Indonesia ,63 Kondisi 15 Maret 2013

22 KodeProvinsiTargetRealisasi% Realisasi (1)(2)(3)(4)(5) 12 Sumatera Utara ,00 14 Riau 5 480,00 16 Sumatera Selatan 4 250,00 21 Kep. Riau 2 150,00 31 DKI Jakarta ,00 32 Jawa Barat ,55 33 Jawa Tengah 2 150,00 35 Jawa Timur 6 116,67 36 Banten 2 150,00 51 Bali ,33 52 Nusa Tenggara Barat 4 -0,00 53 Nusa Tenggara Timur ,00 61 Kalimantan Barat ,85 63 Kalimantan Selatan 2 150,00 64 Kalimantan Timur 3 266,67 72 Sulawesi Tengah 1 -0,00 73 Sulawesi Selatan 5 120,00 74 Sulawesi Tenggara ,00 91 Papua Barat 2 150,00 94 Papua 5 120,00 Indonesia ,64 Kondisi 15 Maret 2013

23 KodeProvinsiTarget Realisasi KAB1 % Realisasi KAB2 % Realisasi KAB3 % Realisasi KAB4 % (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) 11 Nanggroe Aceh Darussalam , , , ,96 12 Sumatera Utara , , , ,42 13 Sumatera Barat , , , ,74 14 Riau , , ,00 866,67 15 Jambi , , ,91 545,45 16 Sumatera Selatan , , ,33 960,00 17 Bengkulu , , ,00 880,00 18 Lampung , , ,71 750,00 19 Kep. Bangka Belitung , ,00 21 Kep. Riau ,00 685,71 571,43 342,86 31 DKI Jakarta 6 583, ,67 32 Jawa Barat , , ,38 934,62 33 Jawa Tengah , , ,00 -0,00 34 DI Yogyakarta 5 480, ,00 35 Jawa Timur , , , ,63 36 Banten 8 337,50 225, ,00 51 Bali , ,89 52 Nusa Tenggara Barat , , ,00 990,00 53 Nusa Tenggara Timur , , , ,90 61 Kalimantan Barat , , , ,86 62 Kalimantan Tengah , , ,86 750,00 63 Kalimantan Selatan , , ,00 861,54 64 Kalimantan Timur , ,57 857,14 750,00 71 Sulawesi Utara , ,67 853,33 320,00 72 Sulawesi Tengah , , ,91 872,73 73 Sulawesi Selatan , ,33 -0,00 14,17 74 Sulawesi Tenggara , , , ,00 75 Gorontalo 6 583, , Sulawesi Barat 5 360, , Maluku , ,91 981,82 654,55 82 Maluku Utara ,00 777,78 666,67 -0,00 91 Papua Barat ,91 981, ,91 545,45 94 Papua , , ,93 724,14 Indonesia , , , ,48

24 Kondisi 15 Maret 2013 KodeProvinsiTarget Realisasi PROV1 Realisasi PROV2 Realisasi PROV3 Realisasi PROV4 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) 11 Nanggroe Aceh Darussalam Sumatera Utara Sumatera Barat Riau Jambi Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kep. Bangka Belitung Kep. Riau DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah DI Yogyakarta Jawa Timur Banten Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Kalimantan Barat Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan Timur Sulawesi Utara Sulawesi Tengah Sulawesi Selatan Sulawesi Tenggara Gorontalo Sulawesi Barat Maluku Maluku Utara Papua Barat Papua Indonesia

25  Response rate / Tingkat Pemasukan Dokumen masih rendah  Isian tidak lengkap sehingga menyulitkan dalam pengolahan  Koordinasi untuk pengelolaan data dengan dinas belum optimal  Data statistik kehutanan BPS masih banyak merujuk data dari Kementrian Kehutanan

26  Kepuasan konsumen, “data terpenuhi” (data kewilayahan, indikator produksi triwulanan)data terpenuhi  Informasi mengenai direktori perusahaan kehutanan lengkap dan akurat  Terjalin Koordinasi dan kerjasama yang baik dalam pengelolaan data dengan dinas  Pemasukan dokumen meningkat dan tepat waktu  Isian lengkap sehingga memudahkan dalam pengolahan  Kesalahan pelaporan kondisi perusahaan berkurang  Data BPS menjadi rujukan kementrian kehutanan maupun konsumen lain

27 Lebih meningkatkan koordinasi antara BPS, Kementrian Kehutanan, dan dinas kehutanan dalam rangka penyedia data/ informasi kehutanan Meningkatkan partisipasi responden (perusahaan), berhubungan dengan konten pengisian kuesioner dan ketepatan waktu

28


Download ppt "Direktorat SP2K. Sub Direktorat Statistik Kehutanan, BPS Tugas: Mengumpulkan data statistik kehutanan. Data tersebut dibutuhkan untuk menyajikan kondisi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google