Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Direktorat SP2K. Sub Direktorat Statistik Kehutanan, BPS Tugas: Mengumpulkan data statistik kehutanan. Data tersebut dibutuhkan untuk menyajikan kondisi.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Direktorat SP2K. Sub Direktorat Statistik Kehutanan, BPS Tugas: Mengumpulkan data statistik kehutanan. Data tersebut dibutuhkan untuk menyajikan kondisi."— Transcript presentasi:

1 Direktorat SP2K

2 Sub Direktorat Statistik Kehutanan, BPS Tugas: Mengumpulkan data statistik kehutanan. Data tersebut dibutuhkan untuk menyajikan kondisi kehutanan di Indonesia dari waktu ke waktu.

3 Cakupan Perusahaan Kehutanan Institusi/ Dinas Kehutanan HPH HPHT/ PERUM STL Dinas Kehutanan Provinsi Dinas Kehutanan Kab/ Kota

4 Jumlah perusahaan Produksi dan nilai Mutasi Luas tanaman Pengadaan dan penggunaan produksi Tenaga Kerja Struktur ongkos Jumlah perusahaan Produksi dan nilai Mutasi Luas tanaman Pengadaan dan penggunaan produksi Tenaga Kerja Struktur ongkos Output HPH (Kuesioner VT-HPH) HPH (Kuesioner VT-HPH) HPHT/ PERUM (Kuesioner VT-HPHT & VT-PERUM) HPHT/ PERUM (Kuesioner VT-HPHT & VT-PERUM) STL (Kuesioner VT-STL) STL (Kuesioner VT-STL)

5 Output Dinas Kehutanan Provinsi (Kuesioner DKT-PROV) Dinas Kehutanan Provinsi (Kuesioner DKT-PROV) Dinas Kehutanan Kab/ Kota (Kuesioner DKT-KAB) Dinas Kehutanan Kab/ Kota (Kuesioner DKT-KAB) Produksi dan nilai kayu log menurut sumber produksi Produksi kayu olahan berdasarkan jenis dan bulan Ekspor kayu olahan berdasarkan jenis dan bulan Produksi hasil hutan non kayu berdasarkan jenis dan bulan produksi Direktori perusahaan HPH, HPHT, dan STL

6

7  Perusahaan pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA )/ (HPH) adalah usaha berbentuk badan usaha/hukum yang bergerak di bidang pengambilan hasil hutan. IUPHHK-HA adalah ijin untuk memanfaatkan hasil hutan didalam suatu kawasan hutan produksi, yang meliputi kegiatan-kegiatan penebangan kayu, permudaan, pemeliharaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan rencana kerja pengusahaan hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan asas kelestarian hutan dan asas perusahaan.

8  Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan adalah usaha berbentuk badan usaha/hukum yang bergerak di pembudidayaan tanaman kehutanan dengan jenis tanaman cepat tumbuh dan mempunyai Hak Pengusahaan Hutan pada Hutan Tanaman (HPHT) Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan terdiri dari : (1) Hutan Tanaman Industri (HTI) (2) Perum Perhutani (3) Perusahaan Pembudidaya Lainnya

9 (1)Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI)/ HPHT adalah perusahaan yang mengelola hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi bahan baku industri hasil hutan. (2)Perum Perhutani adalah badan usaha milik negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan, dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Termasuk dalam kategori ini adalah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH).

10 (3)Perusahaan Pembudidaya Lainnya adalah perusahaan yang mengelola hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi bahan baku industri hasil hutan. Memegang ijin selain IUPHHK-HT

11  Perusahaan Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar (STL) adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pengembangbiakan satwa dan tumbuhan liar, penetasan telur, dan pembesaran anakan yang diambil dari alam secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol dan mempunyai ijin penangkaran dari Menhut. Tidak termasuk Lembaga penelitian dan kebun binatang yang mengembangbiakkan satwa/tumbuhan liar.

12 VT-HPH (Survei Perusahaan Pemegang IUPHHK-HA-Kantor cabang) Merupakan daftar yang digunakan untuk mengumpulkan data perusahaan pemegang IUPPHK pada hutan Alam VT-HPHT (Survei Perusahaan Pemegang IUPHHK-HT) dan VT-PERUM (Survei Perusahaan Pemegang IUPHHK pada Kesatuan Pemangkuan Hutan) Merupakan daftar yang digunakan untuk mengumpulkan data perusahaan pemegang IUPPHK pada hutan tanaman. (HTI, Perum dan Lainnya) VT-STL (Survei Perusahaan Penangkaran Satwa/ Tumbuhan Liar) Merupakan daftar yang digunakan untuk mengumpulkan data perusahaan penangkaran satwa/ tumbuhan liar

13 1. Pengumpulan data → Januari s/d April 2. Pengolahan data → bulan Maret s/d Juni 3. Tabulasi data → Juni s/d Juli 4. Pengecekan data → Agst s/d Sept. 5. Analisis dan Publikasi → Okt. s/d Nov.

14

15  Selain kegiatan Survei Rutin tahunan (HPH, HPHT, dan STL), alternatif kegiatan yang mulai dilakukan di tahun 2011 adalah kompilasi data sekunder dari institusi yang dekat dengan sumber data.  Pelaksanaannya dengan melakukan kompilasi data sekunder baik ke dinas kehutanan provinsi maupun ke dinas kehutanan kabupaten/kota.  Melakukan koordinasi dengan dinas terkait

16  Mendapatkan data kehutanan per wilayah yang komprehensif  Mendapatkan indikator produksi triwulanan  Updating direktori perusahaan kehutanan sebagai acuan kegiatan rutin

17

18 Rincian pertanyaan semua daftar sama kecuali pada triwulan 1 yang memuat tambahan pertanyaan mengenai direktori perusahaan kehutanan

19 Data yang dikumpulkan Luas areal menurut jenis fungsi hutan Produksi dan nilai kayu log menurut sumber produksi Produksi dan nilai kayu log berdasarkan jenis kayu dan bulan produksi Produksi kayu olahan berdasarkan jenis dan bulan Ekspor kayu olahan berdasarkan jenis dan bulan Produksi hasil hutan non kayu berdasarkan jenis dan bulan produksi Direktori perusahaan HPH, HTI dan STL

20 KodeProvinsiTargetRealisasi% Realisasi (1)(2)(3)(4)(5) 11 Nanggroe Aceh Darussalam 7 -0,00 12 Sumatera Utara 6 466,67 13 Sumatera Barat 3 3100,00 14 Riau 7 342,86 15 Jambi 2 2100,00 16 Sumatera Selatan 2 -0,00 61 Kalimantan Barat 24 1354,17 62 Kalimantan Tengah 54 3157,41 63 Kalimantan Selatan 7 114,29 64 Kalimantan Timur 77 5470,13 71 Sulawesi Utara 2 -0,00 72 Sulawesi Tengah 13 100,00 73 Sulawesi Selatan 4 375,00 74 Sulawesi Tenggara 3 3100,00 75 Gorontalo 3 -0,00 76 Sulawesi Barat 4 4100,00 81 Maluku 11 545,45 82 Maluku Utara 15 1493,33 91 Papua Barat 22 1568,18 94 Papua 28 621,43 Indonesia 294 17459,18 Kondisi 15 Maret 2013

21 KodeProvinsiTargetRealisasi% Realisasi (1)(2)(3)(4)(5) 11 Nanggroe Aceh Darussalam 8 -0,00 12 Sumatera Utara 5 480,00 13 Sumatera Barat 3 3100,00 14 Riau 45 3168,89 15 Jambi 18 1477,78 16 Sumatera Selatan 10 770,00 18 Lampung 4 250,00 19 Kep. Bangka Belitung 3 133,33 32 Jawa Barat 14 1071,43 33 Jawa Tengah 21 1780,95 34 DI Yogyakarta 3 3100,00 35 Jawa Timur 24 1979,17 52 Nusa Tenggara Barat 1 -0,00 53 Nusa Tenggara Timur 1 -0,00 61 Kalimantan Barat 24 1666,67 62 Kalimantan Tengah 16 425,00 63 Kalimantan Selatan 15 746,67 64 Kalimantan Timur 26 1869,23 71 Sulawesi Utara 1 -0,00 72 Sulawesi Tengah 1 1100,00 73 Sulawesi Selatan 1 -0,00 74 Sulawesi Tenggara 1 -0,00 76 Sulawesi Barat 1 -0,00 81 Maluku 3 133,33 82 Maluku Utara 4 125,00 94 Papua 5 -0,00 Indonesia 258 15961,63 Kondisi 15 Maret 2013

22 KodeProvinsiTargetRealisasi% Realisasi (1)(2)(3)(4)(5) 12 Sumatera Utara 5 5100,00 14 Riau 5 480,00 16 Sumatera Selatan 4 250,00 21 Kep. Riau 2 150,00 31 DKI Jakarta 12 975,00 32 Jawa Barat 11 654,55 33 Jawa Tengah 2 150,00 35 Jawa Timur 6 116,67 36 Banten 2 150,00 51 Bali 12 1083,33 52 Nusa Tenggara Barat 4 -0,00 53 Nusa Tenggara Timur 3 3100,00 61 Kalimantan Barat 26 1453,85 63 Kalimantan Selatan 2 150,00 64 Kalimantan Timur 3 266,67 72 Sulawesi Tengah 1 -0,00 73 Sulawesi Selatan 5 120,00 74 Sulawesi Tenggara 1 1100,00 91 Papua Barat 2 150,00 94 Papua 5 120,00 Indonesia 113 6456,64 Kondisi 15 Maret 2013

23 KodeProvinsiTarget Realisasi KAB1 % Realisasi KAB2 % Realisasi KAB3 % Realisasi KAB4 % (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11) 11 Nanggroe Aceh Darussalam 23 2191,30 2295,65 2086,96 2086,96 12 Sumatera Utara 33 3296,97 3296,97 3193,94 1442,42 13 Sumatera Barat 19 100,00 1894,74 19100,00 1894,74 14 Riau 12 100,00 12100,00 12100,00 866,67 15 Jambi 11 100,00 11100,00 1090,91 545,45 16 Sumatera Selatan 15 100,00 15100,00 1493,33 960,00 17 Bengkulu 10 100,00 10100,00 10100,00 880,00 18 Lampung 14 100,00 1392,86 1285,71 750,00 19 Kep. Bangka Belitung 7 7100,00 7 7 -0,00 21 Kep. Riau 7 7100,00 685,71 571,43 342,86 31 DKI Jakarta 6 583,33 5 5 466,67 32 Jawa Barat 26 2180,77 2284,62 1765,38 934,62 33 Jawa Tengah 35 3188,57 3085,71 2880,00 -0,00 34 DI Yogyakarta 5 480,00 4 4 120,00 35 Jawa Timur 38 3489,47 3284,21 3078,95 2052,63 36 Banten 8 337,50 225,00 2 -0,00 51 Bali 9 9100,00 9 9 888,89 52 Nusa Tenggara Barat 10 100,00 10100,00 10100,00 990,00 53 Nusa Tenggara Timur 21 2095,24 21100,00 1780,95 1361,90 61 Kalimantan Barat 14 1285,71 14100,00 14100,00 1392,86 62 Kalimantan Tengah 14 1392,86 1392,86 1392,86 750,00 63 Kalimantan Selatan 13 100,00 13100,00 13100,00 861,54 64 Kalimantan Timur 14 1392,86 1178,57 857,14 750,00 71 Sulawesi Utara 15 1173,33 1066,67 853,33 320,00 72 Sulawesi Tengah 11 100,00 11100,00 1090,91 872,73 73 Sulawesi Selatan 24 1979,17 1458,33 -0,00 14,17 74 Sulawesi Tenggara 12 100,00 12100,00 12100,00 12100,00 75 Gorontalo 6 583,33 5 350,00 3 76 Sulawesi Barat 5 360,00 3 -0,00 - 81 Maluku 11 1090,91 1090,91 981,82 654,55 82 Maluku Utara 9 9100,00 777,78 666,67 -0,00 91 Papua Barat 11 1090,91 981,82 1090,91 545,45 94 Papua 29 1137,93 1241,38 1137,93 724,14 Indonesia 497 43787,93 42585,51 37976,26 23647,48

24 Kondisi 15 Maret 2013 KodeProvinsiTarget Realisasi PROV1 Realisasi PROV2 Realisasi PROV3 Realisasi PROV4 (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7) 11 Nanggroe Aceh Darussalam 1 1 - - - 12 Sumatera Utara 1 1 - - - 13 Sumatera Barat 1 1 1 1 1 14 Riau 1 - 1 1 - 15 Jambi 1 1 1 1 - 16 Sumatera Selatan 1 - - - - 17 Bengkulu 1 1 1 1 1 18 Lampung 1 1 1 - - 19 Kep. Bangka Belitung 1 1 1 1 - 21 Kep. Riau 1 - - - - 31 DKI Jakarta 1 - - - 1 32 Jawa Barat 1 - - - - 33 Jawa Tengah 1 - - - - 34 DI Yogyakarta 1 1 1 1 1 35 Jawa Timur 1 - - - - 36 Banten 1 1 - - - 51 Bali 1 1 1 1 1 52 Nusa Tenggara Barat 1 - 1 1 1 53 Nusa Tenggara Timur 1 1 1 1 1 61 Kalimantan Barat 1 1 1 1 1 62 Kalimantan Tengah 1 - - - - 63 Kalimantan Selatan 1 - - - - 64 Kalimantan Timur 1 - - - - 71 Sulawesi Utara 1 1 - - - 72 Sulawesi Tengah 1 - - 1 - 73 Sulawesi Selatan 1 1 1 - - 74 Sulawesi Tenggara 1 1 1 1 1 75 Gorontalo 1 1 1 1 - 76 Sulawesi Barat 1 - - - - 81 Maluku 1 1 1 1 1 82 Maluku Utara 1 1 1 1 - 91 Papua Barat 1 - - - - 94 Papua 1 1 1 - 1 Indonesia 33 19 17 15 11

25  Response rate / Tingkat Pemasukan Dokumen masih rendah  Isian tidak lengkap sehingga menyulitkan dalam pengolahan  Koordinasi untuk pengelolaan data dengan dinas belum optimal  Data statistik kehutanan BPS masih banyak merujuk data dari Kementrian Kehutanan

26  Kepuasan konsumen, “data terpenuhi” (data kewilayahan, indikator produksi triwulanan)data terpenuhi  Informasi mengenai direktori perusahaan kehutanan lengkap dan akurat  Terjalin Koordinasi dan kerjasama yang baik dalam pengelolaan data dengan dinas  Pemasukan dokumen meningkat dan tepat waktu  Isian lengkap sehingga memudahkan dalam pengolahan  Kesalahan pelaporan kondisi perusahaan berkurang  Data BPS menjadi rujukan kementrian kehutanan maupun konsumen lain

27 Lebih meningkatkan koordinasi antara BPS, Kementrian Kehutanan, dan dinas kehutanan dalam rangka penyedia data/ informasi kehutanan Meningkatkan partisipasi responden (perusahaan), berhubungan dengan konten pengisian kuesioner dan ketepatan waktu

28


Download ppt "Direktorat SP2K. Sub Direktorat Statistik Kehutanan, BPS Tugas: Mengumpulkan data statistik kehutanan. Data tersebut dibutuhkan untuk menyajikan kondisi."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google