Kegiatan Statistik Kehutanan

Presentasi berjudul: "Kegiatan Statistik Kehutanan"— Transcript presentasi:

1 Kegiatan Statistik Kehutanan
Direktorat SP2K

2 Sub Direktorat Statistik Kehutanan, BPS
Tugas: Mengumpulkan data statistik kehutanan. Data tersebut dibutuhkan untuk menyajikan kondisi kehutanan di Indonesia dari waktu ke waktu.

3 CAKUPAN STATISTIK KEHUTANAN
Perusahaan Kehutanan Institusi/ Dinas Kehutanan HPH HPHT/ PERUM STL Dinas Kehutanan Provinsi Dinas Kehutanan Kab/ Kota

4 OUTPUT PENDATAAN PERUSAHAAN KEHUTANAN (TAHUNAN)
HPH (Kuesioner VT-HPH) Jumlah perusahaan Produksi dan nilai Mutasi Luas tanaman Pengadaan dan penggunaan produksi Tenaga Kerja Struktur ongkos HPHT/ PERUM (Kuesioner VT-HPHT & VT-PERUM) STL (Kuesioner VT-STL)

5 OUTPUT PENDATAAN KEHUTANAN TRIWULANAN (DKT)
Produksi dan nilai kayu log menurut sumber produksi Produksi kayu olahan berdasarkan jenis dan bulan Ekspor kayu olahan berdasarkan jenis dan bulan Produksi hasil hutan non kayu berdasarkan jenis dan bulan produksi Direktori perusahaan HPH, HPHT, dan STL Dinas Kehutanan Provinsi (Kuesioner DKT-PROV) Dinas Kehutanan Kab/ Kota (Kuesioner DKT-KAB)

6 Metode Pencacahan : Metode Pencacahan dalam Survei Rutin Statistik Kehutanan adalah : Pencacahan Lengkap/ Sensus

7 Perusahaan pemegang Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam (IUPHHK-HA )/ (HPH)
adalah usaha berbentuk badan usaha/hukum yang bergerak di bidang pengambilan hasil hutan. IUPHHK-HA adalah ijin untuk memanfaatkan hasil hutan didalam suatu kawasan hutan produksi, yang meliputi kegiatan-kegiatan penebangan kayu, permudaan, pemeliharaan hutan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan rencana kerja pengusahaan hutan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku serta berdasarkan asas kelestarian hutan dan asas perusahaan.

8 Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan
adalah usaha berbentuk badan usaha/hukum yang bergerak di pembudidayaan tanaman kehutanan dengan jenis tanaman cepat tumbuh dan mempunyai Hak Pengusahaan Hutan pada Hutan Tanaman (HPHT) Perusahaan Pembudidaya Tanaman Kehutanan terdiri dari : (1) Hutan Tanaman Industri (HTI) (2) Perum Perhutani (3) Perusahaan Pembudidaya Lainnya

9 (1) Perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI)/ HPHT
adalah perusahaan yang mengelola hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi bahan baku industri hasil hutan. (2) Perum Perhutani adalah badan usaha milik negara yang diberi tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan perencanaan, pengurusan, pengusahaan, dan perlindungan hutan di wilayah kerjanya. Termasuk dalam kategori ini adalah Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH).

10 (3) Perusahaan Pembudidaya Lainnya
adalah perusahaan yang mengelola hutan yang dibangun dalam rangka meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dengan menerapkan silvikultur intensif untuk memenuhi bahan baku industri hasil hutan. Memegang ijin selain IUPHHK-HT

11 Perusahaan Penangkaran Satwa dan Tumbuhan Liar (STL)
adalah perusahaan yang melakukan kegiatan pengembangbiakan satwa dan tumbuhan liar, penetasan telur, dan pembesaran anakan yang diambil dari alam secara buatan dalam lingkungan yang terkontrol dan mempunyai ijin penangkaran dari Menhut. Tidak termasuk Lembaga penelitian dan kebun binatang yang mengembangbiakkan satwa/tumbuhan liar.

12 Daftar yang digunakan VT-HPH (Survei Perusahaan Pemegang IUPHHK-HA-Kantor cabang) Merupakan daftar yang digunakan untuk mengumpulkan data perusahaan pemegang IUPPHK pada hutan Alam VT-HPHT (Survei Perusahaan Pemegang IUPHHK-HT) dan VT-PERUM (Survei Perusahaan Pemegang IUPHHK pada Kesatuan Pemangkuan Hutan) Merupakan daftar yang digunakan untuk mengumpulkan data perusahaan pemegang IUPPHK pada hutan tanaman. (HTI, Perum dan Lainnya) VT-STL (Survei Perusahaan Penangkaran Satwa/ Tumbuhan Liar) Merupakan daftar yang digunakan untuk mengumpulkan data perusahaan penangkaran satwa/ tumbuhan liar

13 Jadwal Kegiatan Pengumpulan data →Januari s/d April Pengolahan data →bulan Maret s/d Juni Tabulasi data → Juni s/d Juli Pengecekan data → Agst s/d Sept. Analisis dan Publikasi → Okt. s/d Nov.

14 Pengumpulan Data Kehutanan Triwulanan Mulai Tahun 2011

15 Selain kegiatan Survei Rutin tahunan (HPH, HPHT, dan STL), alternatif kegiatan yang mulai dilakukan di tahun 2011 adalah kompilasi data sekunder dari institusi yang dekat dengan sumber data. Pelaksanaannya dengan melakukan kompilasi data sekunder baik ke dinas kehutanan provinsi maupun ke dinas kehutanan kabupaten/kota. Melakukan koordinasi dengan dinas terkait

16 Mendapatkan data kehutanan per wilayah yang komprehensif
Tujuan Mendapatkan data kehutanan per wilayah yang komprehensif Mendapatkan indikator produksi triwulanan Updating direktori perusahaan kehutanan sebagai acuan kegiatan rutin

17 Pelaksanaan Mulai Tahun 2011 Kegiatan Trw 1 Jan-Mar Trw 2 Apr-Jun
Jul-Sep Trw 4 Okt-Des Pengiriman dok Maret Juni September Desember Pencacahan April Juli Oktober Januari Pengolahan Mei Agustus November Februari Publikasi

18 Pelaksanaan Jenis Dokumen Jenis dokumen untuk Trw 1 Jan-Mar Trw 2 Apr-Jun Trw 3 Jul-Sep Trw 4 Okt-Des Propinsi DKT-PROP1 DKT-PROP2 DKT-PROP3 DKT-PROP4 Kabupaten DKT-KAB1 DKT-KAB2 DKT-KAB3 DKT-KAB4 Rincian pertanyaan semua daftar sama kecuali pada triwulan 1 yang memuat tambahan pertanyaan mengenai direktori perusahaan kehutanan

19 Rencana Output Data yang dikumpulkan
Luas areal menurut jenis fungsi hutan Produksi dan nilai kayu log menurut sumber produksi Produksi dan nilai kayu log berdasarkan jenis kayu dan bulan produksi Produksi kayu olahan berdasarkan jenis dan bulan Ekspor kayu olahan berdasarkan jenis dan bulan Produksi hasil hutan non kayu berdasarkan jenis dan bulan produksi Direktori perusahaan HPH, HTI dan STL

20 TARGET & REALISASI HPH 2012 Kondisi 15 Maret 2013 Kode Provinsi Target
(1) (2) (3) (4) (5) 11 Nanggroe Aceh Darussalam 7 - 0,00 12 Sumatera Utara 6 4 66,67 13 Sumatera Barat 3 100,00 14 Riau 42,86 15 Jambi 2 16 Sumatera Selatan 61 Kalimantan Barat 24 54,17 62 Kalimantan Tengah 54 31 57,41 63 Kalimantan Selatan 1 14,29 64 Kalimantan Timur 77 70,13 71 Sulawesi Utara 72 Sulawesi Tengah 73 Sulawesi Selatan 75,00 74 Sulawesi Tenggara 75 Gorontalo 76 Sulawesi Barat 81 Maluku 5 45,45 82 Maluku Utara 93,33 91 Papua Barat 22 68,18 94 Papua 28 21,43 Indonesia 294 174 59,18 Kondisi 15 Maret 2013

21 TARGET & REALISASI HTI 2012 Kondisi 15 Maret 2013 Kode Provinsi Target
(1) (2) (3) (4) (5) 11 Nanggroe Aceh Darussalam 8 - 0,00 12 Sumatera Utara 5 4 80,00 13 Sumatera Barat 3 100,00 14 Riau 45 31 68,89 15 Jambi 18 77,78 16 Sumatera Selatan 10 7 70,00 Lampung 2 50,00 19 Kep. Bangka Belitung 1 33,33 32 Jawa Barat 71,43 33 Jawa Tengah 21 17 80,95 34 DI Yogyakarta 35 Jawa Timur 24 79,17 52 Nusa Tenggara Barat 53 Nusa Tenggara Timur 61 Kalimantan Barat 66,67 62 Kalimantan Tengah 25,00 63 Kalimantan Selatan 46,67 64 Kalimantan Timur 26 69,23 71 Sulawesi Utara 72 Sulawesi Tengah 73 Sulawesi Selatan 74 Sulawesi Tenggara 76 Sulawesi Barat 81 Maluku 82 Maluku Utara 94 Papua Indonesia 258 159 61,63 Kondisi 15 Maret 2013

22 TARGET & REALISASI STL 2012 Kondisi 15 Maret 2013 Kode Provinsi Target
(1) (2) (3) (4) (5) 12 Sumatera Utara 5 100,00 14 Riau 4 80,00 16 Sumatera Selatan 2 50,00 21 Kep. Riau 1 31 DKI Jakarta 9 75,00 32 Jawa Barat 11 6 54,55 33 Jawa Tengah 35 Jawa Timur 16,67 36 Banten 51 Bali 10 83,33 52 Nusa Tenggara Barat - 0,00 53 Nusa Tenggara Timur 3 61 Kalimantan Barat 26 53,85 63 Kalimantan Selatan 64 Kalimantan Timur 66,67 72 Sulawesi Tengah 73 Sulawesi Selatan 20,00 74 Sulawesi Tenggara 91 Papua Barat 94 Papua Indonesia 113 56,64 Kondisi 15 Maret 2013

23 TARGET & REALISASI DKT-KAB 2012
Kode Provinsi Target Realisasi KAB1 % Realisasi KAB2 Realisasi KAB3 Realisasi KAB4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) 11 Nanggroe Aceh Darussalam 23 21 91,30 22 95,65 20 86,96 12 Sumatera Utara 33 32 96,97 31 93,94 14 42,42 13 Sumatera Barat 19 100,00 18 94,74 Riau 8 66,67 15 Jambi 10 90,91 5 45,45 16 Sumatera Selatan 93,33 9 60,00 17 Bengkulu 80,00 Lampung 92,86 85,71 7 50,00 Kep. Bangka Belitung - 0,00 Kep. Riau 6 71,43 3 42,86 DKI Jakarta 83,33 4 Jawa Barat 26 80,77 84,62 65,38 34,62 Jawa Tengah 35 88,57 30 28 34 DI Yogyakarta 1 20,00 Jawa Timur 38 89,47 84,21 78,95 52,63 36 Banten 37,50 2 25,00 51 Bali 88,89 52 Nusa Tenggara Barat 90,00 53 Nusa Tenggara Timur 95,24 80,95 61,90 61 Kalimantan Barat 62 Kalimantan Tengah 63 Kalimantan Selatan 61,54 64 Kalimantan Timur 78,57 57,14 71 Sulawesi Utara 73,33 53,33 72 Sulawesi Tengah 72,73 73 Sulawesi Selatan 24 79,17 58,33 4,17 74 Sulawesi Tenggara 75 Gorontalo 76 Sulawesi Barat 81 Maluku 81,82 54,55 82 Maluku Utara 77,78 91 Papua Barat 94 Papua 29 37,93 41,38 24,14 Indonesia 497 437 87,93 425 85,51 379 76,26 236 47,48 Kondisi 15 Maret 2013

24 TARGET & REALISASI DKT-PROV 2012
Kode Provinsi Target Realisasi PROV1 Realisasi PROV2 Realisasi PROV3 Realisasi PROV4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 11 Nanggroe Aceh Darussalam 1 - 12 Sumatera Utara 13 Sumatera Barat 14 Riau 15 Jambi 16 Sumatera Selatan 17 Bengkulu 18 Lampung 19 Kep. Bangka Belitung 21 Kep. Riau 31 DKI Jakarta 32 Jawa Barat 33 Jawa Tengah 34 DI Yogyakarta 35 Jawa Timur 36 Banten 51 Bali 52 Nusa Tenggara Barat 53 Nusa Tenggara Timur 61 Kalimantan Barat 62 Kalimantan Tengah 63 Kalimantan Selatan 64 Kalimantan Timur 71 Sulawesi Utara 72 Sulawesi Tengah 73 Sulawesi Selatan 74 Sulawesi Tenggara 75 Gorontalo 76 Sulawesi Barat 81 Maluku 82 Maluku Utara 91 Papua Barat 94 Papua Indonesia Kondisi 15 Maret 2013

25 Permasalahan Response rate / Tingkat Pemasukan Dokumen masih rendah
Isian tidak lengkap sehingga menyulitkan dalam pengolahan Koordinasi untuk pengelolaan data dengan dinas belum optimal Data statistik kehutanan BPS masih banyak merujuk data dari Kementrian Kehutanan

26 Kondisi Yang Diinginkan
Kepuasan konsumen, “data terpenuhi” (data kewilayahan, indikator produksi triwulanan) Informasi mengenai direktori perusahaan kehutanan lengkap dan akurat Terjalin Koordinasi dan kerjasama yang baik dalam pengelolaan data dengan dinas Pemasukan dokumen meningkat dan tepat waktu Isian lengkap sehingga memudahkan dalam pengolahan Kesalahan pelaporan kondisi perusahaan berkurang Data BPS menjadi rujukan kementrian kehutanan maupun konsumen lain

27 Himbauan Lebih meningkatkan koordinasi antara BPS, Kementrian Kehutanan, dan dinas kehutanan dalam rangka penyedia data/ informasi kehutanan Meningkatkan partisipasi responden (perusahaan), berhubungan dengan konten pengisian kuesioner dan ketepatan waktu

28 Terima kasih