Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

4/25/20152 UUD 1945; Pasal 27, Ayat (2) TAP MPR RI MPR; No. 341/1930 Undang-Undang;No. 11/1967, Pasal 29 Undang-Undang; No. 14/1969, Pasal 9 PERPU;

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "4/25/20152 UUD 1945; Pasal 27, Ayat (2) TAP MPR RI MPR; No. 341/1930 Undang-Undang;No. 11/1967, Pasal 29 Undang-Undang; No. 14/1969, Pasal 9 PERPU;"— Transcript presentasi:

1

2

3 4/25/20152 UUD 1945; Pasal 27, Ayat (2) TAP MPR RI MPR; No. 341/1930 Undang-Undang;No. 11/1967, Pasal 29 Undang-Undang; No. 14/1969, Pasal 9 PERPU; Peraturan Pengganti UU Peraturan Pemerintah (PP); No. 32/1969 KEPPRES; Keputusan Presiden PERDA; Peraturan Daerah

4 4/25/20153 UUD. 1945, Pasal 27; Ayat (2) “ Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan “ UU. No. 14 Tahun 1969, Pasal 9 “ Setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatan, kesehatan, pemeliharaan moril kerja serta perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan moral agama “

5 4/25/20154 Adalah setiap tempat pekerjaan yang bertujuan atau berhubungan langsung dengan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, operasi produksi atau eksploitasi, pengolahan atau pemurnian, pengangkutan, penjualan, bahan galian golongan A, B dan C termasuk sarana dan prasarana penunjang yang ada diatas atau dibawah tanah, baik yang berada dalam satu wilayah atau pada tempat yang terpisah. Tempat Usaha Pertambangan

6 4/25/20155 Pasal 2, Ayat 1, “Jika pemegang Kuasa Pertambangan (KP) tidak dapat memimpin atau mengawasi sendiri ditempat pekerjaan tambangnya, maka diwajibkan untuk menunjuk seorang Kepala Teknik Tambang (KTT) untuk memimpin dan mengawasinya” Penunjukan ini harus dilakukan sebelum dimulainya pekerjaan-pekerjaan tambang. TAP MPR RI No. 341/1930

7 4/25/20156 UU No K3 Bahwa setiap tenaga kerja berhak mendapat perlindungan atas keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi serta produktivitas Nasional; bahwa setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja perlu terjamin pula keselamatannya; bahwa setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan effisien; bahwa pembinaan norma-norma itu perlu diwujudkan dalam UU yang memuat ketentuan-ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik dan teknologi.

8 4/25/20157 a.Adanya suatu usaha, baik usaha yang bersifat ekonomis maupun usaha sosial. b.Adanya tenaga kerja yang bekerja didalamnya baik secara terus menerus maupun hanya sewaktu-waktu. c.Adanya sumber bahaya. UU No K3

9 4/25/ Setiap tenaga kerja berhak untuk mendapatkan perlindungan atas Keselamatan Kerja dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup. 2.Setiap orang lain yang berada di tempat kerja perlu dijamin pula Keselamatan Kerjanya. 3.Setiap sumber produksi perlu dipakai dan dipergunakan secara aman dan efisien. 4.Sehubungan dengan hal itu, harus dilakukan usaha untuk membina norma-norma Keselamatan Kerja secara berkesinambungan. 5.Norma-norma tsb harus diwujudkan dalam aturan-aturan yang memiliki kekuatan hukum yang berisi tentang ketentuan umum untuk Keselamatan Kerja yang sesuai. DASAR PERTIMBANGAN;

10 4/25/20159 UU NO. 11 TH 1967 Pasal 29 Tata Usaha, Pengawasan pekerjaan usaha pertambangan dan pengawasan hasil pertambangan dipusatkan kepada Menteri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Pengawasan yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini terutama meliputi keselamatan kerja, pengawasan produksi dan kegiatan lainnya dalam pertambangan yang menyangkut kepentingan umum.

11 4/25/ Pasal 64, Tata Usaha, Pengawasan, Pengaturan Keselamatan Kerja dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan dipusatkan pada Departemen yang Membawahi bidang Pertambangan Pasal 65, Cara Pengawasan, Pengaturan Keselamatan Kerja dan Pelaksanaan Usaha Pertambangan diatur dengan Peraturan Pemerintah lebih lanjut PP NO. 32 Tahun 1969 BAB IX, PENGAWASAN PERTAMBANGAN

12 4/25/ Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi. No. 555.k/26/M.PE/1995 Tentang Keselamatan & Kesehatan Kerja Pertambangan Umum

13 4/25/ KEPMEN NO.555.K/26/M.PE/1995 Pasal 11; Pengawas Operasional  KTT dibantu oleh petugas yg bertanggung jawab  KTT dapat menunjuk/mengangkat petugas tersebut apabila pengusaha belum mengangkat  Petugas tersebut adalah Pengawas Operasional & Pengawas Teknis bertanggung jawab ke KTT Pasal 12; Kewajiban Pengawas Operasional Pasal 13; Kewajiban Pengawas Teknis

14 4/25/ Bertanggung jawab atas keselamatan pekerja Melaksanakan Inspeksi Bertanggung jawab atas Keselamatan, Kesehatan dan Kesejahteraan semua orang yang ditugaskan kepadanya Membuat dan menandatangani laporan PENGAWAS OPERASIONAL

15 4/25/ Bertanggung jawab untuk keselamatan peralatan Mengawasi dan memeriksa permesinan dan perlistrikan Merencanakan dan menjamin dilaksanakannya pemeliharaan peralatan Melaksanakan pengujian Membuat laporan PENGAWAS TEKNIS

16 4/25/ Sehat Jasmani & Rohani dan harus Sesuai sifat pekerjaan Pekerja Wanita tidak boleh bekerja di Underground Tidak ditugaskan sendirian pada tempat terpencil/ada bahaya tak terduga kecuali tersedia alat komunikasi langsung dengan pekerja lain yang dekat Dalam kondisi Sakit/tidak mampu kerja secara normal, tidak boleh dipekerjakan Apabila dari hasil penyelidikan PIT & Kepala Teknik Tambang, ternyata ditemukan pekerja tambang melanggar keputusan Menteri ini dengan sengaja, maka pekerja tambang tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku PERSYARATAN PEKERJA TAMBANG, Pasal 26

17 4/25/  KTT wajib mengadakan diklat:  Pekerja Baru & Tugas Baru,  Penyegaran, dan  Diklat lain yang ditetapkan KAPIT  Diklat diselenggarakan Sendiri atau Kerja Sama dengan Instansi Pemerintah atau Badan Resmi lainnya.  Setiap Program Diklat yang akan dilaksanakan tersebut harus mendapat persetujuan. PENDIDIKAN & PELATIHAN, Pasal

18 4/25/ Adalah setiap orang yang langsung bekerja pada kegiatan usaha pertambangan PEKERJA TAMBANG, Pasal 32

19 4/25/ Hak,  Pemeriksaan Kesehatan secara berkala  Mendapatkan Pelatihan & Pendidikan  Keberatan bekerja apabila kondisi & keadaan tidak aman  Memberi keterangan yang benar  Memakai, memenuhi dan mentaati semua syarat K3 PEKERJA TAMBANG

20 4/25/ Kewajiban,  Mematuhi peraturan K3 & kerja sesuai SOP  Melaporkan penyimpangan pekerjaan/timbul bahaya kepada Pengawas  Memakai dan merawat APD  Memberikan keterangan yg benar Kepada PIT dan memperhatikan dan menjaga Keselamatan & Kesehatan Kerja dirinya serta orang lain  Melaporkan apabila ada kondisi berbahaya yang tidak bisa langsung diatasi  Melaporkan setiap kecelakaan dan atau cidera

21 4/25/ Benar-benar terjadi 2.Pekerja tambang atau orang yang diberi izin 3.Akibat kegiatan usaha pertambangan 4.Pada Jam Kerja 5.Dalam wilayah Konsesi Pertambangan KECELAKAAN TAMBANG, Pasal 39

22 4/25/ Penggolongan Cidera Akibat Kecelakaan Tambang, Pasal 40 I. Cidera Ringan: (Antara 1 hari - 3 Minggu) I. Cidera Ringan: (Antara 1 hari - 3 Minggu) II. Cidera Berat: II. Cidera Berat: III. Mati (dalam waktu 24 jam setelah accident) III. Mati (dalam waktu 24 jam setelah accident) a)Fracture; tengkorak, tulang punggung, pinggul, lengan bawah, lengan atas, paha atau kaki; b)Pendarahan didalam atau pingsan karena kekurangan Oxygen. c)Luka berat atau luka terbuka/terkoyak yang bisa berakibat ketidak mampuan tetap. d)Persendiaan lepas. 1.>3 minggu (termasuk hari libur) 2.Berakibat cacat tetap (invalid) 3.Mengalami cedera seperti;

23 4/25/201522


Download ppt "4/25/20152 UUD 1945; Pasal 27, Ayat (2) TAP MPR RI MPR; No. 341/1930 Undang-Undang;No. 11/1967, Pasal 29 Undang-Undang; No. 14/1969, Pasal 9 PERPU;"

Presentasi serupa


Iklan oleh Google