Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM RAPAT PENJELASAN PAKET HIBAH INSENTIF KABUPATEN (HIK) PAMSIMAS TAHUN ANGGARAN 2015 Jakarta, 26 Mei 2015 PENJELASAN PENYUSUNAN.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM RAPAT PENJELASAN PAKET HIBAH INSENTIF KABUPATEN (HIK) PAMSIMAS TAHUN ANGGARAN 2015 Jakarta, 26 Mei 2015 PENJELASAN PENYUSUNAN."— Transcript presentasi:

1 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM RAPAT PENJELASAN PAKET HIBAH INSENTIF KABUPATEN (HIK) PAMSIMAS TAHUN ANGGARAN 2015 Jakarta, 26 Mei 2015 PENJELASAN PENYUSUNAN PROPOSAL PAKET HIBAH INSENTIF KABUPATEN (HIK) & HIBAH KHUSUS PAMSIMAS (HKP) OLEH: WAKIL KETUA CPMU PAMSIMAS DITJEN. CIPTA KARYA

2 LINGKUP PENJELASAN I.KRITERIA DESA SASARAN HIK/HKP II.TAHAPAN PENYUSUNAN PROPOSAL HIK/HKP III.JADWAL PENYUSUNAN PROPOSAL HIK/HKP IV.JENIS KEGIATAN DALAM PROPOSAL V.JENIS KEGIATAN YANG DIHINDARI DALAM PROPOSAL VI.KELENGKAPAN DAN ISI PROPOSAL HIK/HKP VII.KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL HIK/HKP VIII.PENILAIAN AKHIR PROPOSAL HIK/HKP IX.HAL LAIN YANG PERLU PERHATIAN 1

3 2 KRITERIA DESA SASARAN HIK/HKP NOHIKHKP 1Telah menyelesaikan seluruh kegiatan Pamsimas minimal 1 (satu) tahun sebelumnya; Telah menyelesaikan seluruh kegiatan Pamsimas, dan sudah berlangsung minimal 2 tahun; 2Merupakan desa sasaran Pamsimas (APBN/APBD) dengan SPAM yang telah beroperasi minimal 1 (satu) tahun; Merupakan desa Pamsimas (APBN/APBD) dengan SPAM yang telah beroperasi minimal 2 (dua) tahun, namun tidak berfungsi dan/atau berfungsi sebagian, kecuali dalam hal SPAM Desa Pamsimas tersebut mengalami kerusakan akibat kejadian luar biasa (Force Majeure) kurang dari 2 tahun dapat diusulkan dalam Paket HKP. 3Mempunyai potensi menambah jumlah pemanfaat SPAM minimal 30% dari jumlah pemanfaat semula;

4 3 NOHIKHKP 4Masyarakat bersedia kontribusi minimal 20% dari total usulan pembiayaan kegiatan pengembangan/optimalisasi SPAM tingkat desa/kelurahan. Kontribusi ini dalam bentuk in cash 4% (baik dari dana yang dikumpulkan dari masyarakat maupun dana kas BPSPAMS/KPSPAMS) dan in kind sebesar 16%; 5Memenuhi biaya pembangunan SPAM per penerima manfaat yang efisien; KRITERIA DESA SASARAN HIK/HKP

5 4 NOHIKHKP 6Masyarakat bersedia meningkatkan kualitas pelayanan SPAM secara berkelanjutan melalui penerapan tariff pemakaian yang dapat memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan recovery dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah, Ketua BPSPAMS/KPSPAMS, dan Ketua KKM; Masyarakat bersedia meningkatkan kualitas pelayanan SPAM secara berkelanjutan melalui penerapan tarif pemakaian yang dapat memenuhi biaya operasional, pemeliharaan, dan recovery dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah, Ketua BPSPAMS/KPSPAMS, dan Ketua KKM; 7Desa/kelurahan bersedia untuk menyediakan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang fokus dalam bidang AMPL (Kader AMPL) (dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah) untuk menjadi mitra KKM dan BPSPAMS/KPSPAMS dalam pelaksanaan Paket Pamsimas-HIK di tingkat desa/kelurahan Desa/kelurahan bersedia untuk menyediakan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) yang fokus dalam bidang AMPL (Kader AMPL) (dengan pernyataan tertulis yang ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah) untuk menjadi mitra LKM/KKM dan BPSPAMS/KPSPAMS dalam pelaksanaan Paket HKP di tingkat desa/kelurahan. KRITERIA DESA SASARAN HIK/HKP

6 5 5 TAHAPAN PENYUSUNAN PROPOSAL HIK/HKP PEMILIHAN DESA SASARAN SOSIALIASI (POKJA AMPL/PAKEM) SOSIALISASI DESA SASARAN HIK/HKP (POKJA AMPL/PAKEM) PENYUSUNAN PROPOSAL DESA (TIM PENYUSUN PROPOSAL DESA) VERIFIKASI DAN PEMERINGKATAN (PAKEM) PENYUSUNAN PROPOSAL PAKET HIK/HKP (POKJA AMPL) Desa Pamsimas yang telah selesai pembangunan fisiknya; Memiliki potensi tambahan jumlah pemanfaat SPAM minimal 30% dari pemanfaat saat ini; Masyarakat bersedia kontribusi 20%; Masyarakat bersedia menerapkan tariff ‘O&M recovery’; Bersedia menunjuk Kader AMPL; Difasilitasi oleh SKPD Kecamatan; Formulir proposal desa sesuai format yang ditentukan dalam Juknis; Kesepakatan hasil verifikasi Pakem; Evaluasi ketersediaan APBD; Melengkapi dokumen proposal; Kesesuaian menu pemanfaatan Efisiensi biaya pembangunan SPAM per jiwa pemanfaat;

7 6 6 JADWAL PENYUSUNAN PROPOSAL HIK/HKP PEMILIHAN DESA SASARAN SOSIALIASI (POKJA AMPL) SOSIALISASI DESA SASARAN HIK/HKP (POKJA AMPL) PENYUSUNAN PROPOSAL DESA (TIM PENYUSUN PROPOSAL DESA) VERIFIKASI DAN PEMERINGKATAN (PAKEM) PENYUSUNAN PROPOSAL PAKET HIK/HKP (POKJA AMPL) Max. 9 minggu Max. 5 minggu Max. 1 minggu (akhir Juli 2015) Max. 1 minggu

8 JENIS KEGIATAN DALAM PROPOSAL 7 NoMenuTujuanPaket Program 1Pengembangan SPAM Memaksimalkan jangkauan pelayanan dengan menambah kapasitas SPAM untuk dapat menambah jumlah penerima manfaat pada desa/kelurahan Pamsimas HIK 2Optimalisasi SPAMPemulihan dan pengembangan SPAM yang tidak/sebagian berfungsi untuk menambah jumlah penerima manfaat pada desa/kelurahan Pamsimas HIK / HKP 3Pelatihan BPSPAMS (non-fisik) Kegiatan peningkatan kapasitas kelembagaan BPSPAMS untuk mendukung kegiatan pemulihan dan pengembangan SPAMS, seperti pelatihan pemeliharaan SPAMS dan keuangan BPSPAMS HKP

9 JENIS KEGIATAN YANG DIHINDARI DALAM PROPOSAL  Jenis kegiatan yang termasuk ‘negative list’ dalam Juknis Pelaksanaan Kegiatan Pamsimas ditingkat Masyarakat, seperti:  Pembebasan lahan  Pembangunan/sewa kantor KKM  Effisiensi biaya pembangunan SPAM (biaya/jiwa)  Verifikasi proposal desa:  Kesesuaian usulan kegiatan fisik dan non fisik  Komitmen untuk penyesuaian tarif/iuran air minum dan penyediaan Kader Pemberdayaan Masyarakat 8

10 KELENGKAPAN DAN ISI PROPOSAL HIK/HKP 1.Surat Pernyataan Bupati/Walikota, yang berisi: Jumlah alokasi APBD untuk membiayai BLM, gaji & operasional FM-HIK/HKP, & BOP Pakem dan Asosiasi SPAMS Perdesaan Kab./Kota; Kesediaan menyampaikan salinan APBD/APBD-P yang telah mencantumkan alokasi ABPD untuk penyelenggaraan HIK/HKP; Kesediaan mengikuti petunjuk teknis HIK/HKP. 9

11 KELENGKAPAN DAN ISI PROPOSAL HIK/HKP 2.Proposal Desa, yang berisi: Data dasar desa/kelurahan Data kondisi sistem penyediaan air minum (SPAM): Kondisi SPAM saat ini Kondisi SPAM yang diusulkan Rencana biaya pembangunan (Fisik dan Non Fisik) Lampiran: Surat pengajuan proposal oleh Kepala Desa Surat pernyataan dari tim penyusun proposal Peta rencana pengembangan SPAM 10

12 KELENGKAPAN DAN ISI PROPOSAL HIK/HKP 3.Lampiran, yang sekurang-kurangnya memuat: Salinan Perda RPJMD atau Perbup RAD-AMPL (bila ada); Salinan Berita Acara Hasil Seleksi Proposal Desa; Salinan Proposal Desa; 11

13 12 RUJUKAN FORMAT PROPOSAL HIK/HKP Lampiran-2 Juknis HIK Format Proposal Paket Pamsimas HIK Lampiran-3 Juknis HIK Proposal Pembangunan SPAM Desa Melalui Paket HIK Lampiran-1 Juknis HKP Format Proposal Paket Pamsimas HKP Lampiran-2 Juknis HKP Proposal Desa/Kel. Dan Surat Pengajuan Proposal Paket HKP

14 13 FORMAT LAMPIRAN PROPOSAL HIK/HKP

15 KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL HIK/HKP  Komitmen penyediaan dana APBD TA. 2015/2016 untuk:  Pembiayaan dana BLM  Pembiayaan gaji & operasional FM-HIK  Pembiayaan BOP Pakem dan Asosiasi  Effisiensi biaya pembangunan SPAM (biaya/jiwa)  Verifikasi proposal desa:  Kesesuaian usulan kegiatan fisik dan non fisik  Komitmen untuk penyesuaian tarif/iuran air minum dan penyediaan Kader Pemberdayaan Masyarakat 14

16 15 PENILAIAN AKHIR PROPOSAL HIK  Pemeringkatan hasil skor proposal kab./kota;  Penetapan kab./kota penerima HIK dan HKP berdasarkan peringkat, usulan tahun pelaksanaan (2015/2016), dan ketersediaan dana APBN-HIK/HKP TA. 2015;

17 HAL LAIN YANG PERLU PERHATIAN Data desa dengan status ‘tidak berfungsi’ atau ‘sebagian berfungsi’ adalah berdasarkan SIM Pamsimas. Alokasi dana APBD adalah untuk pembiayaan fasilitator HIK/HKP, BOP Pakem, dan pendamping BLM APBN. Usulan pendanaan kegiatan HIK untuk tahun 2016 akan dilaksanakan dengan mekanisme Hibah Air Minum dengan pendekatan ‘Output Based Aid’ (OBA). Format Surat Pernyataan Bupati, Surat Pernyataan Tim Penyusunan Proposal, dan Formulir Usulan Desa mengikuti format yang ditentukan. Konsultasi penyusunan proposal dapat dilakukan melalui ROMS di daerah, atau CPMU Pamsimas atau Satker PAM Berbasis Masyarakat ditingkat Pusat. Batas waktu penyampaian proposal HIK/HKP adalah 31 Juli

18 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM TERIMA KASIH


Download ppt "KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM RAPAT PENJELASAN PAKET HIBAH INSENTIF KABUPATEN (HIK) PAMSIMAS TAHUN ANGGARAN 2015 Jakarta, 26 Mei 2015 PENJELASAN PENYUSUNAN."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google