Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Oleh Kelompok 3 Ida Purwastuty Rahel Rima Eppang Wildan Sani Nugroho Nella Kurnia Anggrahini Ahmad Ngainur Rofiq.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "Oleh Kelompok 3 Ida Purwastuty Rahel Rima Eppang Wildan Sani Nugroho Nella Kurnia Anggrahini Ahmad Ngainur Rofiq."— Transcript presentasi:

1 Oleh Kelompok 3 Ida Purwastuty Rahel Rima Eppang Wildan Sani Nugroho Nella Kurnia Anggrahini Ahmad Ngainur Rofiq

2 Profil Lembaga P2TP2A Profil Lembaga P2TP2A Penanganan Kasus Penanganan Kasus Mekanisme Pelayanan P2TP2A Mekanisme Pelayanan P2TP2A Kajian Teori Kajian Teori

3 DEFINISI PERDAGANGAN MANUSIA (HUMAN TRAFFICKING) Secara sederhana, trafiking adalah sebuah bentuk perbudakan modern dan segala transaksi jual beli terhadap manusia.

4 Kriteria Korban Trafficking Menurut Peraturan Kementrian Sosial RI No. 8 Tahun 2012 Mengalami Tindak Kekerasan Mengalami Eksploitasi Seksual Mengalami Penelantaran Mengalami Pengusiran (Deportasi) Ketidakmampuan Menyesuaikan Diri di Tempat Kerja Baru (Negara Tempat Bekerja) Sehingga Mengakibatkan Fungsi Sosialnya Terganggu.

5 PENGIDENTIFIKASIAN TRAFIKING PEREKRUTAN PEMINDAHAN/ TRANSPORTASI Transfer/ Pemindah tanganan Penyembunyian Penerimaan ANCAMAN ATAU PENGGUNAAN KEKERASAN PAKSAAN PENCULIKAN PEMALSUAN PENIPUAN Kerja Atau Layanan Paksaan Perbudakan Atau Praktek Serupa Menjadikan Pembantu Secara Paksa PENYALAHGUNAAN POSISI YANG RENTAN Prostitusi Atau Bentuk Eksploitasi Seksual Lainnya Pengambilan Organ Tubuh PENYALAHGUNAAN WEWENANG PROSES EKSPLOITASI CARA

6 BENTUK-BENTUK PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFIKING) DI INDONESIA – Buruh Migran – Pembantu Rumah Tangga – Pekerja Seks Komersial – Perbudakan Berkedok Pernikahan dalam Bentuk Pengantin Pesanan – Pekerja Anak – Penjualan Bayi – Perdagangan organ tubuh manusia

7 FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFIKING) Kurangnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Bahaya Trafiking Faktor Ekonomi dan Kemiskinan Kebudayaan Masyarakat Setempat Peran Anak dalam Keluarga Pernikahan Dini Pengetahuan yang Terbatas

8 PELAKU PERDAGANGAN MANUSIA (TRAFIKING) Agen Perekrut Tenaga Kerja Agen Pemerintah Majikan Pemilik dan Pengelola Rumah Bordil Calo Pernikahan Orang Tua dan Sanak Saudara Suami

9 Profil P2TP2A Sejarah Visi dan misi Landasan/Dasar Hukum Asas dan Tujuan Tugas dan Fungsi Struktur Organisasi Dana/Anggaran/Sumber Pembiayaan Sarana dan Prasarana

10 VISI dan MISI VISI Optimalisasi kualitas SDM melalui perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia berlandaskan Keimanan dan Ketakwaan VISI Optimalisasi kualitas SDM melalui perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai dengan prinsip Hak Asasi Manusia berlandaskan Keimanan dan Ketakwaan MISI 1.Menjadikan P2TP2A sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu 2.Membangun kualitas fisik, spiritual, mental dan intelektual yang optimal untuk perempuan dan anak. 3.Memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, advokasi serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan. 4.Membangun gerakan bersama untuk mencegah dan menghapus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 5.Membangun jejaring dan menggali potensi masyarakat dalam upaya mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak. MISI 1.Menjadikan P2TP2A sebagai basis pemberdayaan perempuan dan anak secara preventif, kuratif dan rehabilitatif secara menyeluruh dan terpadu 2.Membangun kualitas fisik, spiritual, mental dan intelektual yang optimal untuk perempuan dan anak. 3.Memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, advokasi serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan. 4.Membangun gerakan bersama untuk mencegah dan menghapus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 5.Membangun jejaring dan menggali potensi masyarakat dalam upaya mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

11 Landasan/dasar Hukum –Batang Tubuh UUD 1945 pasal 27 ayat 2, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. –Batang Tubuh UUD 1945 pasal 28 A – J tentang Hak Asasi Manusia. –Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 tahun 2010 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat. –Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. –Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. –Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia –Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. –Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. –Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. –Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. –Peratutan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. –Batang Tubuh UUD 1945 pasal 27 ayat 2, “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. –Batang Tubuh UUD 1945 pasal 28 A – J tentang Hak Asasi Manusia. –Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 tahun 2010 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat. –Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. –Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. –Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia –Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. –Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. –Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. –Undang-Undang Nomor 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial. –Peratutan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

12 ASAS 1.Keimanan dan Kemanusiaan 2.Keadilan Sosial 3.Nondiskriminasi dan Kesetaraan Gender 4.Keterpaduan dan Kemitraan 5.Keterbukaan dan Akuntabilitas 6.Profesionalitas 7.Keberlanjutan dan Pemberdayaan Tujuan Umum: memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan. (Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 tahun 2010) Tujuan Umum: memberikan pelayanan yang cepat, tepat dan terpadu dalam rangka pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan. (Pasal 4 Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 tahun 2010) Tujuan Khusus 1.Memberdayakan perempuan dan anak 2.Membangun kualitas fisik, spiritual, mental, dan intelektual yang optimal bagi perempuan dan anak. 3.Memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, advokasi serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan. 4.Membangun gerakan bersama untuk mencegah dan menghapus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 5.Membangun jejaring dan menggali potensi masyarakat dalam upaya mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tujuan Khusus 1.Memberdayakan perempuan dan anak 2.Membangun kualitas fisik, spiritual, mental, dan intelektual yang optimal bagi perempuan dan anak. 3.Memberikan pelayanan yang meliputi pendampingan psikologis, advokasi serta informasi terhadap perempuan dan anak yang mengalami tindakan kekerasan. 4.Membangun gerakan bersama untuk mencegah dan menghapus tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak. 5.Membangun jejaring dan menggali potensi masyarakat dalam upaya mencegah dan menghapus kekerasan terhadap perempuan dan anak. ASAS & TUJUAN

13 Tugas Dan Fungsi Tugas Melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pelayanan secara cepat, tepat dan terpadu dalam upaya pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dari tindak kekerasan, diskriminasi dan perdagangan orang. Fungsi 1.pelaksanaan fasilitasi dan penyediaan pelayanan perlindungan 2.penyelenggaraan koordinasi dan membangun jejaring kerja 3.pelaksanaan fasilitasi 4.pemantauan terhadap korban pasca penanganan P2TP2A dan/atau mitra kerja.

14 Struktur Organisasi P2TP2A Pengarah Ketua Wakil ketua Devisi Pemantauan Bendahara Relawan Sekretaris Devisi Kemitraan dan Kerjasama Devisi Informasi Dan Dokumentasi Devisi Advokasi Pendampingan Dan Pemulihan

15 Dana/Anggaran/Sumber Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat Dana Kerjasama Dana Sukarela Anggota

16 Sarana dan Prasarana Kantor P2TP2A Rumah aman Hasil MOU dengan masyarakat atau lembaga terkait Gedung kantorPos satpam Ruang TamuRuang tungguR. Konsultasi

17 MEKANISME PELAYANAN DI P2TP2A JAWA BARAT Sasaran : kelompok perempuan dan anak yang memerlukan peningkatan mutu pendidikan diberbagai bidang; kelompok perempuan dan anak yang memerlukan peningkatan mutu kesehatan; kelompok perempuan dan anak yang memerlukan peningkatan mutu ekonomi; kelompok perempuan dan anak yang memerlukan peningkatan perlindungan terhadap kekerasan dan perdagangan manusia; warga masyarakat yang memerlukan akses informasi; dan lembaga terkait yang bisa menjadi rujukan dan membantu proses penanganan serta pemberdayaan terhadap perempuan dan anak.

18 PROGRAM KEGATAN Penanganan Korban Pendamping- an Hukum Penyebarluasan Informasi Diskusi dan Sosialisasi Diklat Relawan Penguatan Kelembagaan 1.Penanganan korban 2.Penanganan pasca traumatis 3.Menyediaka n Rumah Aman (shelter) 4.Melaksanak an proses rehabilitasi 5.Mengadakan kursus dan pelatihan- pelatihan 1.Penanganan korban 2.Penanganan pasca traumatis 3.Menyediaka n Rumah Aman (shelter) 4.Melaksanak an proses rehabilitasi 5.Mengadakan kursus dan pelatihan- pelatihan 1.Mengadakan rapat koordinasi dan evaluasi sebanyak dua kali dalam satu tahun dengan (UPT- P2TP2A) 2.Koordinasi berjalan 3.Mengadakan supervisi Menyeleng garakan pendidikan dan pelatihan para petugas dan relawan P2TP2A 1.Melaksana kan serial diskusi, workshop, &pertemu an- pertemuan 2.forum tukar informasi (sharing) 3.penyuluha n kepada masyaraka t 1.Membuat dan menyebarka n Leaflet 2.Membuat tayangan (siaran) 3.Menerbitka n buku 1.Menyelengg arakan pembelaan hukum 2.Membangun jaringan kerja penanganan kasus 3.Menyediaka n pelayanan hotline 4.Membuka konsultasi melalui media masa &investigasi kasus 1.Menyelengg arakan pembelaan hukum 2.Membangun jaringan kerja penanganan kasus 3.Menyediaka n pelayanan hotline 4.Membuka konsultasi melalui media masa &investigasi kasus

19 PENANGANAN KASUS Pendekatan 1.Pekerjaan Sosial 2.Medis 3.Psikologis 4.Agama 5.Hukum 6.budaya Metode dan Teknik Penanganan 1.Case work 2.Group work 3.Community Organization and Community Development Pendekatan 1.Pekerjaan Sosial 2.Medis 3.Psikologis 4.Agama 5.Hukum 6.budaya Metode dan Teknik Penanganan 1.Case work 2.Group work 3.Community Organization and Community Development

20

21 KESIMPULAN Trafiking merupakan kejahatan yang terorganisir mulai dari perekrutannya, penampungan, pengiriman, dan penerimaan di tempat tujuan traffick (pemindahan) dan mayoritas korbannya adalah perempuan dan anak. Penanganan terhadap kasus trafiking yang dilakukan oleh P2TP2A Jawa Barat merupakan penanganan yang terpadu dari berbagai disiplin ilmu, lapisan masyarakat, dan lembaga terkait dengan tujuan memberdayakan perempuan dan anak.

22


Download ppt "Oleh Kelompok 3 Ida Purwastuty Rahel Rima Eppang Wildan Sani Nugroho Nella Kurnia Anggrahini Ahmad Ngainur Rofiq."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google