Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) DAN GOOD GOVERNANCE Asas-asas umum Pemerintah yang baik (AUPB) lahir sebagai bentuk KEKHAWATIRAN freies Ermessen.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) DAN GOOD GOVERNANCE Asas-asas umum Pemerintah yang baik (AUPB) lahir sebagai bentuk KEKHAWATIRAN freies Ermessen."— Transcript presentasi:

1 ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) DAN GOOD GOVERNANCE Asas-asas umum Pemerintah yang baik (AUPB) lahir sebagai bentuk KEKHAWATIRAN freies Ermessen dalam mewujudkan welfare state atau social rechtstate di Belanda. Pemikiran ini timbul dari Panitia de Monchi di Nederland dalam rangka MENINGKATKAN PERLINDUNGAN HUKUM bagi warga masyarakat tahun Ajaran AUPB atau Algemen Beginselen van Berhoorlijk Bestuur dikembangkan oleh ilmu Hukum dan Yurisprudensi baik lingkungan adm. Negara maupun putusan pengadilan.

2 AUPB yang telah memperoleh tempat dalam PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN DAN YURISPRUDENSI BELANDA : 1.Asas bertindak cermat 2.Asas motivasi 3.Asas kepastian hukum 4.Asas kesamaan 5.Asas meniadakan akibat st keput yang batal 6.Asas menanggapi penghargaan yang wajar 7.Asas kebijaksanaan 8.Asas jangan mencampur adukan kewenangan 9.Asas keadilan dan kewajaran 10.Asas penyelenggaraan kepentingan umum 11.Asas keseimbangan 12.Asas permainan yang layak 13.Asas perlindungan

3 AUPBdalamsistemHukum AUPB sekarang TERSEBAR dalam berbagai UU (PARTIAL) antara lain UU No. 22 tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004 dan dalam UU No. 28 tahun 1999 yang meliputi : 1.Asas Kepastian Hukum 2.Asas Tertib Penyelenggaraan Negara 3.Asas Kepentingan Umum 4.Asas Keterbukaan 5.Asas Proporsionalitas 6.Asas Profesionalitas 7.Asas Akuntabilitas

4 KEPEMERINTAH YANG BAIK/GOOD GOVERNANCE Good Governance : Sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif diantara sektor swasta, pemerintah dan masyarakat. Karakteristik Good Governance berdasarkan UNDP meliputi : 1.Participation 2.Rule of Law 3.Transparensi 4.Responsivenes 5.Consensus orientation 6.Equity 7.Effectiveness and efficiency 8.Accountability 9.Strategi vision

5 Fungsi dan arti penting AUPB 1.Bagi administrasi Negara/EKSEKUTIF Sebagai pedoman dalam melakukan penafsiran dan penerapan terhadap ketentuan-ketentuan perundang- undangan yang bersifat sumir, samar atau tidak jelas. 2.Bagi LEGISLATIF berguna dalam merancang suatu UU. 3.Bagi Hakim PTUN/YUDIKATIF Sebagai alat menguji dan membatalkan keputusan yang dikeluarkan badan/Pj. TUN sebagaimana disebutkan Pasal Bagi MASYARAKAT/PENCARI keadilan Sebagai alasan gugatan sebagaimana Pasal 53 UU Nomor 5 Tahun 1986.

6 3 Pilar Good Governance: 1.Pemerintah 2.Masyarakat 3.Swasta

7 PERBANDINGAN ISTILAH GOVERNMENT DENGAN GOVERNANCE NoUnsur Perbandingan Kata GovernmentKata Governance 1PengertianDapat berarti badan/lembaga atau fungsi yang dijalankan oleh suatu organisasi tertinggi dalam suatu negara. Dapat berarti cara penggunaan atau pelaksanaan 2Sifat hubunganHierarkis, dalam arti yang memerintah berada di atas, sedangkan warga negara yang diperintah ada dibawah. Hiterarkis, dalam arti ada kesetaraan kedudukan dan hanya berbeda dalam fungsi. 3Komponen yang terlibat Sebagai subyek hanya ada satu yaitu institusi pemerintah Ada tiga komponen yang terlibat yaitu: 1.Sektor pemerinth 2.Sektor swasta 3.Masyarakat 4Pemegang peran dominan Sektor PemerintahSemua memegang peran sesuai dengan fungsinya masing-masing. 5Efek yang diharapkan Kepatuhan warga negaraPartisipasi warga negara 6Hasil akhir yang diharapkan Pencapaian tujuan negara melalui kepatuhan warga negara Pencapaian tujuan negara dan tujuan masyarakat melalui partisipasi sebagai warga negara


Download ppt "ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK (AUPB) DAN GOOD GOVERNANCE Asas-asas umum Pemerintah yang baik (AUPB) lahir sebagai bentuk KEKHAWATIRAN freies Ermessen."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google