Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

Presentasi sedang didownload. Silahkan tunggu

STRATEGI KEBIJAKAN PENINGKATAN ANGGARAN UKM DI PUSKESMAS UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN DEPOK, MEI 2015.

Presentasi serupa


Presentasi berjudul: "STRATEGI KEBIJAKAN PENINGKATAN ANGGARAN UKM DI PUSKESMAS UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN DEPOK, MEI 2015."— Transcript presentasi:

1 STRATEGI KEBIJAKAN PENINGKATAN ANGGARAN UKM DI PUSKESMAS UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN DEPOK, MEI 2015

2 LANDASAN HUKUM AMANAT UUD 1945 UU No.36/2009 Tentang Kesehatan Pasal 28 H (1)  hak memperoleh kesehatan Pasal 28 H (1)  hak memperoleh kesehatan Pasal 52: yankes  UKM dan UKP Pasal 171  Alokasi Anggaran Kesehatan Pemerintah diluar gaji Pasal 52: yankes  UKM dan UKP Pasal 171  Alokasi Anggaran Kesehatan Pemerintah diluar gaji PERPRES No. 2/2015 Tentang RPJMN Akses masyarakat terhadap yankes yang berkualitas telah mulai mantap Akses masyarakat terhadap yankes yang berkualitas telah mulai mantap Kepmenkes No. HK.02.02/2015 Tentang Renstra Kemenkes Prioritas pada Anggaran Promotif Preventif Prioritas pada Anggaran Promotif Preventif NAWACITA “Pembangunan Kesehatan dari Pinggir ke Tengah Dalam Pemantapan Program Indonesia Sehat untuk Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”

3 Total APBN 1.056,51 T1.229,58 T1.418,49 T1.683,00 T1.876,87 T2.019,86T % thd total APBN 2,39 %2,51 %2,34 %2,17 %2,5 % (termasuk PBI) 2.49 % (termasuk PBI) % PENYERAPAN Rp. Triliun REALISASI ALOKASI TREN ANGGARAN KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN , 3 21,17 4,10 5,35 7,19 20,36 PBI Rp. 20,36 T 24,1724,17 30,10 30,5226,10 25,57 APBN-P 3,3 T (Klaim Jamkesmas 2013) BANSOS 43, ,28

4 Government Expenditures on Health as the share of Total Health Expenditure Source: Soewondo et al, 2014

5 Local Government Expenditure on Health as Share of Local Budget, Source: Soewondo et al, 2014

6 Masyarakat Sehat Yang Mandiri Dan Berkeadilan RPJMN I RPJMN III RPJMN IV Universal Coverage Universal Coverage Arah Pembangunan Kesehatan ( ) RPJMN II Upaya Kuratif Upaya Preventif, Promotif Pendukung/penunjang

7 SISTEM PELAYANAN KESEHATAN YANG DIHARAPKAN Masyarakat Yankes Primer Yankes Sekunder Yankes Tersier SKN 2012 PERPRES 72 TAHUN 2012 UKM UKP Sistem Rujukan dan Rujuk Balik !!!

8 MENGAPA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER ? 1. Tulang punggung pelayanan kesehatan. 2. Titik Berat Pelayanan Kesehatan Primer adalah Promosi dan Prevensi yang mendorong meningkatnya peran serta dan kemandirian masyarakat dalam mengatasi berbagai faktor risiko kesehatan. 3. Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Primer akan mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, dimana akan mengurangi jumlah pasien yang di rujuk. 4. Mengurangi biaya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif. 5. Pelaksana pelayanan kesehatan primer di daerah yang baik akan mendukung Pembangunan Kesehatan Nasional  mendukung pencapaian Indikator Kesehatan.

9 Sumber : Susenas 2010 PARADIGMA SEHAT : Mengutamakan promotif -preventif 15 Sehat (70%) Mengeluh Sakit (30%) KIE, Self care Promosi Kesehatan Self care (42%) Yankes (58%) Sarana Kesehatan Self care Nasional Kualitas Yankes UKBM( Posyandu, Posyandu Lansia, Posbindu PTM, Polindes, Poskesdes, Desa Siaga, SBH, Dokter kecil, dll

10 MASYARAKAT DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS UKP  Sakit menjadi sehat  Sakit tidak tetap sakit  Sakit menjadi sehat  Sakit tidak tetap sakit 30% SAKIT UKM  Sehat tetap sehat  Sehat tidak menjadi sakit  Sehat tetap sehat  Sehat tidak menjadi sakit 70% SEHAT 16 PENGUATAN UPAYA PROMOTIF & PREVENTIF SEHAT ADALAH HARTAKU YANG HARUS KUJAGA DAN KUPELIHARA

11 UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, dan/atau masyarakat serta dunia usaha untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah timbulnya penyakit masalah kesehatan di masyarakat. UKM Primer  Puskesmas : mendayagunakan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan dasar di masyarakat. UKM Sekunder  DinKes Kab/Kota : bertanggungjawab memberikan BimTek kepada staf Puskesmas, Rumah Sakit, Praktek Swasta, Apotik, dan sarana kesehatan lain.

12 UKM TINGKAT PERTAMA DI PUSKESMAS A. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT ESENSIAL meliputi: Pelayanan Promosi Kesehatan; Pelayanan Kesehatan Lingkungan; Pelayanan KIA-KB; Pelayanan Gizi; dan Pelayanan Pencegahan Dan Pengendalian Penyakit. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT esensial harus diselenggarakan oleh setiap Puskesmas untuk mendukung pencapaian SPM kabupaten/kota bidang kesehatan. B. UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT PENGEMBANGAN merupakan upaya kesehatan masyarakat yang kegiatannya memerlukan upaya yang sifatnya inovatif dan atau bersifat ekstensifikasi dan intensifikasi pelayanan, disesuaikan dengan prioritas masalah kesehatan, kekhususan wilayah kerja dan potensi sumber daya yang tersedia di masing-masing Puskesmas

13 TANTANGAN Anggaran masih lebih diarahkan untuk kuratif daripada promotif dan preventif; Proporsi anggaran untuk UKM dan UKP terpengaruh ketersediaan dan kelengkapan sarana dan prasarana di fasilitas pelayanan kesehatan  akan lebih fokus pada pengadaan daripada kegiatan. Masih terdapat gray area antara kegiatan UKM dan UKP. Kebijakan lokal lebih menekankan pada pengadaan fisik sehingga dana yang ada lebih banyak dikumpulkan (pooled) untuk pengadaan daripada kegiatan.

14 STRATEGI KEBIJAKAN PENINGKATAN ANGGARAN UKM Pemenuhan standar Puskesmas yang ada, minimal satu Puskesmas per kecamatan. Arus dana pusat untuk daerah lebih ditingkatkan untuk pembiayaan operasional Puskesmas untuk UKM, semisal via dana Dekon/TP/DAK. Standarisasi kegiatan pokok UKM di Puskesmas. Penggunaan SBK dalam formulasi pembiayaan anggaran UKM untuk menyamaratakan biaya yang dapat digunakan untuk impact yang sama. Mekanisme reward and punishment dalam pemantauan (monev) pelaksanaan kegiatan beserta penganggaran dan hasil yang didapat untuk tahun berikutnya.

15 ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI TAHUN 2015 ALOKASI ANGGARAN DANA DEKONSENTRASI TAHUN ,7 Milyar 57,9 Milyar 79,6 Milyar Total Dana Dekonsentrasi pada Pagu Indikatif 2015 Rp. 1,489.3 Triliun

16 ALOKASI ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2015 ALOKASI ANGGARAN DANA TUGAS PEMBANTUAN TAHUN 2015 BOK

17 TP BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

18 TUJUAN KHUSUS 1.Dukungan biaya operasional Puskesmas 2.Dukungan manajemen Pusk & Dinkes Kab/Kota/Prov 3.Kualitas manajemen Puskesmas 4.Cakupan Program Kes prioritas Puskesmas dan jaringannya Posyandu dan Poskesdes Dinas Kesehatan Kab/Kota Dinas Kesehatan Provinsi PRINSIP DASAR : Keterpaduan – kewilayahan – efisien – efektif – transparan – akuntabel BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN BANTUAN pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk percepatan pencapaian target PROGRAM KESEHATAN PRIORITAS NASIONAL melalui PENINGKATAN KINERJA PUSKESMAS DAN JARINGANNYA SERTA UKBM dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bersifat PROMOTIF DAN PREVENTIF SASARAN Program kesehatan prioritas nasional (tmsk MDGs bidang kesehatan) tahun KATA KUNCI

19 PRIORITAS KEGIATAN BOK SPMMDG,s

20 PERJALANAN BOK UJI COBA REALISASI KEUANGAN CAKUPAN PROGRAM TRANSPARANSI

21 % TREND REALISASI DANA TP BOK

22 ALOKASI & REALISASI DANA PUSKESMAS TP BOK TAHUN

23 ALOKASI & REALISASI DANA KAB/KOTA TP BOK TAHUN

24 KEBIJAKAN OPERASIONAL TA 2015 (1) 1. Dana BOK bukan merupakan penerimaan fungsional pemerintah daerah 2. Bukan dana utama dalam penyelenggaraan upaya kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta UKBM 3. Pemerintah daerah tetap berkeWAJIBan mengalokasikan dana operasional untuk Puskesmas 4. Pemanfaatan dana BOK harus berdasarkan hasil perencanaan yang disepakati dalam LOKAKARYA MINI PUSKESMAS, yang diselenggarakan secara rutin/periodik sesuai kondisi wilayah kerja Puskesmas 5. Pemanfaatan dana BOK harus di SINERGIKAN dan TIDAK BOLEH DUPLIKASI dengan dana kapitasi JKN, dana APBD dan sumber dana lainnya. 24

25 6. Kadinkes Kab/Kota menerbitkan SK KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA tentang ALOKASI BOK SETIAP PUSKESMAS, secara proporsional dengan KRITERIA/PARAMETER : PROPORSI SASARAN PROGRAM (contoh bayi, anak balita, anak usia sekolah, remaja, ibu hamil, ibu nifas, kelompok berisiko, dan lain lain); ∑ POSYANDU DI PUSKESMAS, ∑ SEKOLAH, DAN ATAU ∑ UKBM lain ∑ TENAGA KESEHATAN DI PUSKESMAS yang memberikan pelayanan promotif preventif luar gedung; BESARAN BIAYA TRANSPORTASI dari Puskesmas ke desa; PROPORSI DANA kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) per Puskesmas; KRITERIA/PARAMETER LAIN yang ditentukan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan mempertimbangkan kearifan lokal. 25 KEBIJAKAN OPERASIONAL (2) DITJEN BINA GIZI DAN KIA

26 RUANG LINGKUP KEGIATAN 1. PROVINSI 2. KAB/KOTA 3. PUSKESMAS 1.Pertemuan koordinasi (perencanaan, penggerakan, evaluasi) 2.Rapat teknis pengelolaan BOK 3.Pembinaan, monitoring dan evaluasi 4.Konsultasi/koordinasi teknis program 1.Pertemuan koordinasi (perencanaan, penggerakan, evaluasi) 2.Rapat teknis pengelolaan BOK 3.Pembinaan, monitoring dan evaluasi 4.Konsultasi/koordinasi teknis program 26

27 RUANG LINGKUP MANAJEMEN BOK DINAS KESEHATAN PROVINSI 1. RUANG LINGKUP MANAJEMEN BOK DINAS KESEHATAN PROVINSI 1. Penyelenggaraan PERTEMUAN KOORDINASI (perencanaan, penggerakan, evaluasi) tingkat provinsi yang melibatkan kabupaten/kota/ Puskesmas, lintas program, lintas sektor; 2. Penyelenggaraan RAPAT TEKNIS pengelolaan BOK; 3. Penyelenggaraan PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI kegiatan BOK lingkup administrasi dan program ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Puskesmas dan jaringannya serta UKBM; dan 4. Pelaksanaan KONSULTASI/KOORDINASI TEKNIS program BOK ke pusat. 27

28 RUANG LINGKUP MANAJEMEN BOK DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA 2. RUANG LINGKUP MANAJEMEN BOK DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA 1. Penyelenggaraan PERTEMUAN KOORDINASI (perencanaan, penggerakan, evaluasi) tingkat kabupaten/kota yang melibatkan Puskesmas, lintas program, lintas sektor; 2. Penyelenggaraan RAPAT TEKNIS pengelolaan BOK; 3. Pelaksanaan PEMBINAAN, MONITORING dan EVALUASI kegiatan BOK lingkup administrasi dan program ke Puskesmas dan jaringannya serta UKBM; 4. Pelaksanaan KONSULTASI/KOORDINASI TEKNIS program BOK ke provinsi; 5. Pelaksanaan KONSULTASI/REKONSILIASI ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)/Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara (Kanwil DJPbN); dan 6. Pelaksanaan KONSOLIDASI LAPORAN KEUANGAN BOK ke pusat (berdasarkan undangan). 28

29 3. RUANG LINGKUP KEGIATAN BOK DI PUSKESMAS UKM Esensial di luar keg prioritas berdaya ungkit tinggi Upaya Kes lainnya sesuai UKM Pengembangan Permenkes No 75/2014 Penyegaran/refreshing kader kes Kegiatan lokal spesifik P1(Perencanaan) – RPK/POA tahunan P2 (Penggerakan, pelaksanaan) – lokmin, rapat desa P3 (Pengawasan, pengendalian dan penilaian) – pembinaan keg ke lapangan 29

30 DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KESEHATAN TA 2015

31 DASAR HUKUM  Dasar Hukum: – Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; – Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; – Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan; – Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penetapan Alokasi dan Pedoman Umum DAK; – Peraturan Menteri Teknis/Kepala Lembaga mengenai Petunjuk Teknis DAK untuk Masing-masing Bidang; – Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai Pedoman Pengelolaan Keuangan DAK di Daerah; serta – Surat Edaran Bersama (SEB) Menteri PPN/Kepala Bappenas. Menteri Keuangan. dan Menteri Dalam Negeri mengenai Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK.

32  DAK adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN dan dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai prioritas nasional.  TUJUAN DAK : membantu daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan sarana prasarana pelayanan dasar masyarakat dan untuk mendorong percepatan pembangunan daerah dan pencapaian sasaran prioritas nasional. DEFINISI & TUJUAN DAK 32

33 Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan dan pelayanan kefarmasian untuk mendukung upaya preventif-promotif dan JKN Arah Kebijakan Pencapaian Target MDGs 2015 Menurunkan AKI, AKB, Masalah gizi Pengendalian penyakit & penyehatan lingkungan Fokus Peningkatan sarana prasarana dan peralatan kesehatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas Peningkatan sarana prasarana dan peralatan kesehatan di RS Provinsi/Kabupaten/Kota Penyediaan & pengelolaan obat, perbekalan kesehatan, vaksin (berkhasiat, aman dan bermutu) Sasaran (DTPK, Cluster IV, Perbatasan & MP3KI) ARAH KEBIJAKAN DAK KESEHATAN 2015

34 RUANG LINGKUP SUBBIDANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR Pemenuhan sarana, prasarana, dan peralatan bagi Puskesmas dan jaringannya, meliputi: 1.Pembangunan baru Puskesmas/Puskesmas Perawatan; Rumah Dinas dr/drg; Rumah Dinas Tenaga Kesehatan. 2.Peningkatan Pustu menjadi Puskesmas terutama di DTPK. 3.Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Perawatan di daerah terpencil/sangat terpencil terutama di DTPK. 4.Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas Mampu PONED di terutama di DTPK. 5.Rehabilitasi Puskesmas Non Perawatan/Puskesmas Perawatan karena rusak berat/total. 6.Penyediaan peralatan kesehatan, antara lain: Poliklinik set, Poned set, Emergensi set, Imunisasi kit, Laboratorium set, Promkes kit, dan Dental kit. 7.Penyediaan sarana penunjang lain, antara lain: Solar Cell, Generator, Radio Komunikasi, Cool Chain, Instalasi Pengolahan Limbah, Alat Kalibrasi. 8.Penyediaan Puskesmas Keliling Roda 4 Double Gardan/Puskesmas Keliling Roda 4 biasa/Pengadaan Ambulans Transportasi/Puskesmas Keliling Perairan. 9.Penyediaan kendaraan khusus Promosi Kesehatan Double Gardan (Roda 4) di Kab/Kota. 10.Penyediaan peralatan Sistem Informasi Kesehatan di Kab/Kota 34

35 ANGGARAN DAK KESEHATAN Tahun DAK Kesehatan DAK Nasional Persentase

36 ALOKASI DAK KESEHATAN 2015 DAK KESEHATANRINCIANANGGARAN (Rp) DAK REGULER DAK TAMBAHAN APBNP 2015 P3K2 (Pendukung Program Prioritas Kabinet Kerja) Usulan Daerah yang Disetujui DPR RI Total

37 PAGU DAK KESEHATAN 2015 REGULER (Rp ,-) SUBBIDANGPAGURincianPROVKAB/KOTA Pelayanan Kesehatan Dasar Pelayanan Kesehatan Rujukan Pelayanan Kefarmasian Pengalokasian DAK Reguler berdasarkan indeks fiskal, indeks khusus dan indeks teknis. Pengunaan DAK Kesehatan 2015 mengacu pada Permenkes No. 84 Tahun 2014 ttg Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Kesehatan Sumber : Lamp XV Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 ttg APBN

38 TERIMA KASIH


Download ppt "STRATEGI KEBIJAKAN PENINGKATAN ANGGARAN UKM DI PUSKESMAS UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN BIRO PERENCANAAN DAN ANGGARAN DEPOK, MEI 2015."

Presentasi serupa


Iklan oleh Google