Program KB dalam Angka Pemerintah Kota Bandung Edisi Bulan Desember 2012 Pemerintah Kota Bandung Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung Jalan Maskumambang No. 4 telp. 022.7305023 Bandung

Kata Pengantar Program Keluarga Berencana di Indonesia telah terbukti sangat memberikan kontribusi terhadap pengendalian penduduk melalui kelahiran. Demikian pula halnya di Kota Bandung. berdasarkan data hasil Sensus Penduduk Tahun 2010, dapat mengendalikan LPP nya sekitar 1,15 % dengan tingkat TFR 1,77. Angka tersebut lebih kecil dari LPP dan TFR tingkat Provinsi Jawa Barat maupun Nasional. Namun demikian, semenjak reformasi digulirkan, ada kekhawatiran Program KB keberadaannya kurang mendapat perhatian yang signifikan, baik dari dukungan dana, sarana dan tenaga serta regulasinya, sehingga akan berdampak terhadap mempercepat laju pertumbuhan penduduk alami. Padahal saat ini, perhatian kita harus mulai diarahkan kepada peningkatan kesejahteraan keluarga. Berkenaan dengan hal tersebut, untuk mengantisipasi, kami menyampaikan data perkembangan pencapaian Program KB Tahun 2012, dengan harapan dapat bermanfaat untuk bahan evalusai, kajian dan kebijakan keputusan pimpinan yang berkaitan dengan Program Keluarga Berencana. Mudah-mudahan dengan terbitnya Program KB dalam angka, akan banyak manfaat yang dapa diambil, baik dari sisi kebijakn maupun pelaksanaan Program Keluarga Berencana Kota Bandung. Bandung, 11 Januari 2014

Sekilas Kota Bandung Sebagai Ibu Kota Propinsi Jawa Barat. Kota Bandung merupakan salah satu kota besar di Indonesia, dimana perkembangan pembangunannya semakin pesat baik secara fisik maupun non fisik. Posisi demikian merupakan salah satu daya tarik meningkatnya arus urbanisasi. yang sangat mempengaruhi terhadap meningktanya pertumbuhan laju pertumbuhan penduduk Kota Bandung. Penduduk berjumlah besar dan berkualitas merupakan modal dan potensi bagi pembangunan, namun penduduk yang besar dan tidak berkualitas akan memnjadi beban pembangunan.

Secara geogarfis Kota Bandung terletak pada pertemuan poros jalan raya Barat dan Timur yang menghubungkan dengan Ibu Kota Negara. Sedangkan batas wilayah, sebelah selatan dan utara adalah Kabupaten Bandung Barat, sebelah timur Kabupaten Bandung dan sebelah Barat adalah Kota Cimahi secara topografi Kota Bandung terletak pada ketinggian 791 meter diatas permukaan laut, titik tertinggi 1.050 meter dan terendah 675 meter dengan temparatur rata-rata 26,6 derajat celcius dengan rata-rata curah hujan 156,mm dan jumlah hari hujan rata-rata 15 hari perbulan.

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah urusan wajib berdasarkan Peraturan Peremerintah Nomor 38 Tahun 2007, yang memiliki 108 Urusan, 15 Program dan 76 Kegiatan yang harus dilaksanakan sebagaimana diatur peraturan menteri dalam negeri no. 13 / 2006 yang telah dirubah Permendagri No. 59 / 2007. dan Perwal Walikota No. 542/2008 yang telah dirubah dengan Perwal 004/2011 Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam aplikasi operasionalnya berada dalam satu Badan sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Induk Organisasi Pemberdayaan Perempuan berada dibawah Kementerian Negera Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia

Induk Organisasi Keluarga Berencana berada dibawah Lembaga Non Departemen Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Kewenangan Pemberdayaan Perempuan diserahkan dari Pemerintah Pusat ke Daerah / Kota Bandung sejak tahun 2001 dan berada dibawah koordinasi Assisten Ekbang dan Kesra berdasar Perda No. 3/2001 Ttg Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah. Kewenangan Keluarga Berencana diserahkan dari Pemerintah Pusat ke Daerah / Kota Bandung sebagai amanat UU No.22/1999. sejak 16 Desember 2003 dan selanjutnya dibentuk Badan Keluarga Berencana Berdasarkan Perda No. 08/2004.

Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dipadukan dalam satu wadah lembaga teknis daerah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tanggal 4 Desember 2007 tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

DASAR HUKUM Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera; Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tanggal 9 Juli 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 tahun 2007 tanggal, 4 Desember 2007 tentang Tentang Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

SUSUNAN KEPEGAWAIAN NO JABATAN ESSELON JUMLAH 1. KEPALA BADAN II/b 1 Orang 2. SEKRETARIS BADAN III/a 1 orang 3. KEPALA BIDANG III/b 3 orang 4. KEPALA SUB BAGIAN/KEPALA SEKSI/KA. UPT IV/a 9 orang 5. KEPALA TATA USAHA UPT IV/b 6. FUNGSIONAL : PENYULUH KB 50 orang 7. PELAKSANA 24 orang JUMLAH PNS 89 orang 8. TENAGA SUKWAN TENAGA PENGGEERAK KELURAHAN 6 orang 52 orang JUMLAH SELURUH PEGAWAI 147 Org

SDM Sumber Daya Manusia PPKB TENAGA PPKB N O TAHUN STRU KTUR AL PKB PLKB PELAK SANA TPK (Suk wan) JML 1 2004 13 177 12 72 274 2 2005 129 10 49 201 3 2006 113 47 183 4 2007 83 39 139 5 2008 15 73 142 6 2009 66 36 118 7 2010 60 31 28 135 8 2011 55 27 52 150 9 2012 50 26 145 10/2013 46 21 53 137

KEWILAYAHAN Luas Wilayah Kota Bandung : 16.729,640 Ha ( 168,06 Km2 ) Jumlah Penduduk : 2.392.552 Jiwa Kepadatan Penduduk : 14,242 Km Kecamatan : 30 Klinik KB : 120 Kelurahan : 151 DPS : 215 RW : 1.559 BPS : 314 RT : 9.655 PKBRS : 14

Profil Unsur Pimpinan Badan PPKB Kota Bandung Kepala Badan : Hj. Siti Masnun Samsiati, SH Sekretaris Badan : dr. Hj. Rita Verita.MM,MH.Kes Kasubag Umum dan Kepegawaian : Hj. Hetti Srihartini, B.Sc. SE Kasubag Keuangan dan Program : Dra. Agustia Budhiyani Kabid Pemberdayaan Perempuan : Hj. Nunung Surtini, SE Kasubid Pemberdayaan & Partispasi : Dra. Hj. Siti Romlah, M.Si Peran Serta Masyarakat dan Organisasi Perempuan Kasubid Perlindungan Hak : Dra. Sesi Febriani Perempuan dan Anak Kabid Pengendalian KB dan : Hj. Nenny Nuraeni, SH CN Kesehatan Reproduksi Kasubid Perlindungan Kes-pro : Sudjito. S.Pd Kasubid Informasi Keluarga : Iip Sarupudin, SH. MM

Profil Organisasi Badan PPKB Kota Bandung Kabid Ketahanan dan : Drs. Aminudin.M.Si Pemberdayaan Keluarga Kasubid Ketahanan dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga : Marwandi, SE Kasubid Kelembagaan Keluarga Kecil : Dra. Wuryani. M.Si Kepala UPT P2TP2A : Dra. Hj. Lenny Herlina M.Si Subag UPT P2TP2A : Dra. Sri Nurhayati

Potensi : JIKA POTENSI INI DIOPTIMALKAN KEBERADAANNYA Potensi yang dimiliki Badan PPKB, terutama dalam penggerak Institusi masyarakat cukup banyak, yang merupakan bentukan dan binaan BPPKB, diantaranya : Pos KB : 1.626 7. Satgas PUG : 181 Sub Pos KB : 10.280 8. Forum P3 : 6 Kelompok BKB : 282 9. PIK Remaja : 30 Kelompok BKR : 62 10. Saka Kencana : 31 Kelompok BKL : 344 11. Forum Anak : 1 Kelompok UPPKS : 243 12. GOW : 1 JIKA POTENSI INI DIOPTIMALKAN KEBERADAANNYA MAKA AKAN MENJADI KEKUATAN YANG LUAR BIASA BAGI PEMBANGUNAN PROGRAM KB DI KOTA BANDUNG

Pembinaan Pegawai Mandiri Apel Bersama setiap hari selasa minggu pertama yang dilanjutkan dengan Rapat Program dan arisan bertempat di rumah PLKB/PKB yang menang arisan. 2.Olah Raga ( Senam /Volly /fotsal/ Batminton) bersama setiap hari jumat, yang dilanjutkan dengan informasi program; 3. Outbond dan rekreasi bersama ke tempat- tempat bersejarah. 4. Pembentukan Koperasi khusus PKB

Pembinaan Pegawai Melalui Dunia Maya Setiap Kecamatan memiliki Email; Setiap kecamatan diberikan aplikasi SKYPE untuk komunikasi ala nazarudin; Setiap Petugas dianjurkan untuk punya FB Group FB PKB Kota Bandung, Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana Cabang Kota Bandung Berita Kegiatan Kecamatan : http://ipekb- kota-bandung.webs.com Berita Kegiatan TPK http://ipekb-kota- bandung.webs.com Group Email : saripudinasput@gmail.com

ARAH PEMBANGUNAN KOTA BANDUNG VISI ; MEMANTAPKAN KOTA BANDUNG SEBAGAI KOTA JASA YANG BERMARTABAT Pengembangan SDM yang sehat, cerdas, berakhlak, profesional dan berdaya saing; Pengembangan perekonomian kota yang berdaya saing dalam menunjang penciptaan lapangan kerja dan pelayanan publik serta meningkatkan peranan swasta dalam pembangunan ekonomi kota. Peningkatan kesadaran budaya kota yang tertib, aman, kreatif, berprestasi dalam menunjang kota jasa yang bermartabat. Penataan kota Bandung menuju metropolitan terpadu yang berwawasan lingkungan. Peningkatan kinerja pemerintah kota yang efektif, efesien, akuntabel dan transparan dalam upaya meningkatkan kapasitas pelayanan kota metropolitan. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan pembiayaan pembangunan kota yang akuntabel dan transparan dalam menunjang sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa. MISI : RPJP KOTA BANDUNG RPJM KOTA BANDUNG TAHUN 2009-2013

AKSELERASI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN REVITALISASI PROGRAM KB MELALUI JAMIKA KOTA BANDUNG TAHUN 2013 RPJP 2005-2025 MDG’s Meningkatkan Kesetaraan dan Keadilan Gender Peningkatan Perlindungan Anak Peningkatan Kelembagaan Lini Lapangan Pengelola Program KB. Peningkatan Kualitas Pelayanan KB Peningkatan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Peningkatan Kegiatan Ketahanan Keluarga Sosialisasi Kebijakan Program Pembangunan yang Responsif Gender MENINGKATKAN 1. IPG 2. CU / PUS 3. Kemandirian ber KB 4. Ketahanan Keluarga 5. Ekonomi RPJP 2005-2025 KOTA BDG RPJMP 2009-2013 KOTA BDG PROGRAM PP DAN KB IPM MENURUNKAN TFR Korban KDRT Korban Trafiking, KTA 7 Prioritas JAMIKA 8 FUNSI KELUARGA

“SELURUH KELUARGA IKUT KB” menjadi RENSTRA BKKBN 2010-2014 VISI “SELURUH KELUARGA IKUT KB” menjadi PENDUDUK TUMBUH SEIMBANG 2015 MISI “MEWUJUDKAN KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA” menjadi MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERWAWASAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA KECIL BAHAGIA SEJAHTERA 19

Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan BPPKB Sesuai Perda Nomor 12 Tahun 2007, tugas pokok Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Bandung adalah ”Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana” Perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana Pembinaan dan pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana yang meliputi pemberdayaan perempuan, pengendalian keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, serta ketahanan dan pemberdayaan keluarga Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi badan Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya Fungsi Kewenangan Melaksanakan pengelolaan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kota Bandung sesuai Permendagri No.13 Tahun 2006 yang mencakup 14 Program dan 51 Kegiatan

Visi Mewujudkan Keluarga Sejahtera, Kesetaraan dan Keadilan Gender dan Perlindungan Anak Dasar Penetapan Visi : Masih tingginya jumlah keluarga dengan kategori Pra-Sejahtera dan Sejahtera-I Masih tingginya kesenjangan gender di berbagai bidang kehidupan Masih rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam mengkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan serta perlindungan anak

Misi Mengendalikan TFR melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam program KB Mengembangkan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kategori Pra-Sejahtera dan Sejahtera-1 melalui program ekonomi produktif Meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender Meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Meningkatkan perlindungan dan ketrampilan bagi perempuan dan anak Menjadikan Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak (KLA)

Tujuan : TERINTEGRASIKANNYA KEBIJAKAN PP DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PADA SEMUA KEBIJAKAN, PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DI KOTA BANDUNG TERWUJUDNYA 30 KECAMATAN YANG RESPONSIF GENDER DAN PEDULI ANAK; BERPERANNYA LEMBAGA MASYRAKAT DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK; PEMENUHAN PERMINTAAN MASYARAKAT AKAN PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI YANG BERKUALITAS DALAM UPAYA PENURUNAN KELAHIRAN, ANGKA KEMATIAN IBU, BAYI, DAN ANAK SERTA PENANGGULANGAN MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI; PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGETAHUAN, SIKAP DAN PERILAKU POSITIF REMAJA TENTANG KESEHATAN DAN HAK-HAK REPRODUKSI, GUNA MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN REPRODUKSI DALAM RANGKA MENYIAPKAN KEHIDUPAN KELUARGA UNTUK MENDUKUNG UPAYA PENINGKATAN KUALITAS GENERASI MENDATANG; PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN KETAHANAN KELUARGA DENGAN MEMPERHATIKAN KELOMPOK USIA PENDUDUK BERDASARKAN SIKLUS HIDUP, YAITU MULAI DARI JANIN DALAM KANDUNGAN SAMPAI DENGAN LANJUT USIA, DALAM RANGKA MEMBANGUN KELUARGA IDEAL; PEMBINAAN KEMANDIRIAN DAN PENINGKATAN CAKUPAN DAN MUTU PELAYANAN KB DAN KESEHATAN REPRODUKSI, SERTA KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA, TERUTAMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH INSTITUSI MASYARAKAT

Kebijakan : MEMPERKUAT KOMITMEN POLITIS DAN OPERASIONAL DALAM PENGELOLAAN PUG & ANAK SERTA PENGELOLAAN KB DISEMUA TINGKATAN PEMBERDAYAAN DAN PENGERAKAN MASYARKAT UNTUK MEMBANGUN KELUARGA KECIL BERKUALITAS , KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER SERTA KESEJAHTERAAN & PERLINDUNGAN ANAK PENINGKATAN AKSESSIBILTAS MASYARAKAT & REMAJA, KELUARGA RENTAN THD INFORMASI DAN PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI YG BERKUALITAS PENGUATAN KELEMBAGAAN & JARINGAN PENGELOLAAN PP KESEJAHTERAAN & PERLINDUNGAN ANAK DAN PROGRAM KB DITINGKAT KOTA S/D LINI LAPANGAN PENINGKATAN DAN PENGGALANGAN KEMITRAAN DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN DAN KETAHANAN KELUARGA PENGEMBANGAN PERENCANAAN PROGRAM & ANGGARAN BERBASIS GENDER & ANAK DIBERBAGAI SEKTOR PEMBANGUNAN IMPLEMENTASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN (KDRT)

Strategi : STRATEGI BPPKB DALAM PEMBERDAYAAN PEREMPUN ADALAH PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK DENGAN PENEKANAN PADA : A. PENYERASIAN KEBIJAKAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI KOTA BANDUNG; B. PENINGKATAN KOORDINSI DAN KEMITRAAN C. PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK DI PEMERINTAH DAN MASYARAKAT; D. PENGUATAN JEJARING KELEMBAGAAN BAIK PADA TINGKAT KOTA DAN REGIONAL. STRATEGI BPPKB DALAM KELUARGA BERENCANA ADALAH : A. PENYERASIAN REGULASI DAN KEBIJAKAN DALAM PROGRAM KB; B. PEMANTAPAN DAN MENINGKATKAN KUALITAS PENGELOLAAN PROGRAM; C. PENINGKATAN KAPASITAS SISTEM DAN JARINGAN PELAYANAN PROGRAM KB D. PEMANTAUAAN, EVALUASI DAN AKUNTABILITAS PELAYANAN KB

PP KB URUSAN WAJIB 30 7 40 11 Permendagri No. 13/2006 Yo.to 59 / 2007 Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan 30 Kegiatan Direalisasikan 7 Kegiatan PP Program Keluarga Berencana Program Kesehatan Reproduksi Remaja Program Pelayanan Kontrasepsi Program Pembinaan Peran Serta Masyarkat dalam Pelayanan KB-KR Yang Mandiri Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kegiatan Kelompok di Masyarakat Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu-PADU 40 Kegiatan Direalisasikan 11 Kegiatan KB

Renstra BPPKB Kota Bandung Pola Pikir Rencana Badan PPKB RPJMD Kota Bandung 2009-2013 Past Performance 2008 Renstra BPPKB Kota Bandung 2009-2013 Isu strategis Potensi, kendala, peluang & tantangan Kebutuhan & kemampuan daerah Rencana Kerja (Renja) Tahunan Program dan Kegiatan Tahunan

Rencana Kerja Tahun 2013 : Faktor Pertimbangan Program Keluarga Berencana dengan sasaran meningkatnya kualitas pelayanan KB bagi Pasangan Usia Subur terutama KB Pria dan Keluarga Miskin Program Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) dengan sasaran meningkatnya akses dan fasilitas para remaja terhadap kesehatan reproduksi remaja Program Pemberdayaan Keluarga dengan sasaran meningkatnya cakupan keaktifan keluarga yang memiliki anak balita, remaja dan lansia Program Penguatan Kelembagaan Keluarga Kecil Berkualitas dengan sasaran meningkatnya mutu kualitas KIE terhadap masyarakat tentang keluarga dan meningkatnya institusi masyarakat terhadap pengelolaan Program KB Program Pengembangan Sistem Informasi Data Micro Keluarga dengan sasaran meningkatnya pelayanan informasi keluarga, KB, dan individu keluarga yang baik dan akurat Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan dengan sasaran meningkatnya indek pemberdayaan gender dan meningkatnya indeks pembangunan gender Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dengan sasaran meningkatnya pengetahuan dan wawasan tentang perlindungan anak Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak dengan sasaran meningkatnya perlindungandan keterampilan bagi perempuan dan anak Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dengan sasaran menguatnya Organisasi / LSM peduli perempuan dan hak-hak anak 9 Agenda Prioritas Rencana BPPKB Tahun 2013 Kebijakan Pemerintah Renstra BPPKB 2009-2013

Misi Jangka Menengah BPPKB Mengendalikan TFR melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam program KB Mengembangkan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Meningkatkan kesejahteraan masyarakat kategori Pra-Sejahtera dan Sejahtera-1 melalui program ekonomi produktif Meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kelembagaan pengarusutamaan gender Meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan Meningkatkan perlindungan dan ketrampilan bagi perempuan dan anak Menjadikan Kota Bandung sebagai Kota Layak Anak (KLA) BPPKB Kota Bandung

Kondisi Umum Kota Bandung Isu Strategis Kebijakan Permasalahan Peningkatan jumlah penduduk Daya dukung dan daya tampung kota daya tarik dan daya saing kota kesejahteraan masyarakat kualitas SDM & modal sosial manajemen kota Memantapkan Kota Bandung sebagai Kota Jasa Bermartabat

Kebijakan Pemda Kota Bandung Bidang BPPKB Misi Tujuan Sasaran Mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sehat, cerdas, profesional dan berdaya saing Memantapkan kesehatan Warga Kota Bandung Meningkatnya kualitas hidup melalui pengendalian jumlah kelahiran Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara Meningkatnya kualitas dan peran serta posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat Meningkatnya kualitas hidup anak

Isu dan Masalah PPKB Kota Bandung Pemberdayaan Perempuan Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan PERMASALAHAN Masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan Masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan Maraknya perdagangan perempuan dan anak, eksplorasi perempuan termasuk pornografi dan pornoaksi Kesejangan gender di beberapa bidang kehidupan. Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak, seperti eksplorasi terhadap anak, penelantaran dan kekerasan terhadap anak Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan konsep kesetaraan dan keadilan gender Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak Terbatasnya data pembangunan terpilah menurut jenis kelamin sehingga sulit untuk menemukenali masalah-masalah gender dan dan anak Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam mengkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan perempuan serta perlindungan anak Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kesehatan reproduksi remaja Masih rendahnya usia kawin pertama perempuan Masih rendahnya tingkat partisipasi pria dalam mengikuti program KB Masih tingginya jumlah keluarga dengan kategori Pra-Sejahtera dan Sejahtera-I pp

pp Program Pemberdayaan Perempuan Sasaran Program Kegiatan Perumusan kebijakan peningkatan peran dan posisi perempuan dibidang politik dan jabatan publik Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan, yang telah menangani kasus sebanyak 34 kasus Mengambangkan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan keadilan gender Mengembangkan sistem informasi gender dan anak Pemberdayaan lembaga berbasis gender Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan Pelatihan (TOT) bagi SDM pelayanan dan pendampingan korban KDRT Sosialisasi dan advokasi kebijakan perlindungan tenaga kerja perempuan Membina organisasi perempuan Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam membangun keluarga sejahtera Pameran hasil karya perempuan di bidang pembangunan Sasaran pp Meningkatnya kualitas hidup perempuan dan anak Meningkatnya peran dan posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat

Sasaran Program Keluarga Berencana Peningkatan jumlah peserta KB Baru dan KB Aktif PUS secara sadar dan sukarela mengikuti program KB, sehingga diharapkan setiap keluarga mampu merencanakan keluarga melalui pembatasan jumlah anak yang ideal PUS Program Reproduksi Remaja melalui pembentukan PIK-KRR  langkah promosi dan advokasi Kesehatan Reproduksi Remaja Remaja SASARAN Pengembangan kualitas penduduk  program ekonomi produktif melalui kemitraan dengan UPPKS Pra-KS dan KS-1

Optimalisasi Dukungan PASI ( Politis,Anggaran,SDM, Interalasi SKPD) Dukungan Politis Anggaran Interelasi SKPD SDM

Dukungan Anggaran Operasional PPKB Tahun 2006 : 2.351.749.000,- Tahun 2007 : 3.058.765.355,- Tahun 2008 : 2.619.144.760,- Tahun 2009 : 2.281.206.000,- Tahun 2010 : 1.661.318.000,- Tahun 2011 : 1.446.300.000,- Tahun 2012 : 3.016.614.952,- Tahun 2013 : 18.475.661.548 SUMBER APBD II

SDM Sumber Daya Manusia PPKB TENAGA PPKB N O TAHUN STRU KTUR AL PKB PLKB PELAK SANA TPK (Suk wan) JML 1 2004 13 177 12 72 274 2 2005 129 10 49 201 3 2006 113 47 183 4 2007 83 39 139 5 2008 15 73 142 6 2009 66 36 118 7 2010 60 31 28 135 8 2011 55 27 52 150 9 2012 50 26 145 10/2013 46 21 53 137

Kegiatan Lintas SKPD Interelasi SKPD Swasta Program & Kegiatan BPPKB Menyamakan persepsi terhadap suatu permasalahan dan usulan solusi pemecahannya Meningkatkan sinergitas dalam penyelesaian suatu masalah Penguatan komitmen LSM Pemerintah Rapat Koordinasi Penyusunan Usulan Peraturan Pelatihan, dll

Dukungan Politis : Dukungan Politis RPJMD Kota Bandung 2009-2013 UU NO. 23 / 2003 Tentang Perlindungan Anak UU No. 23 / 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga UU No. 21 / 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang UU NO. 52 / 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembanguna Keluarga Pertimbangan Meningkatnya kualitas hidup melalui pengendalian jumlah kelahiran Meningkatnya kualitas dan peran serta posisi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat Meningkatnya kualitas hidup anak

TUJUAN DAN SASARAN MISI : PENGEMBANGAN SDM YANG SEHAT, CERDAS, BERAKHLAK, PROFESIONAL DAN BERDAYA SAING. TUJUAN 1 : JUMLAH PENDUDUK DAPAT DIKENDALIKAN SESUAI DENGAN DAYA DUKUNGDAN DAYA TAMPUNG LINGKUNGAN. SASARAN : KUALITAS SDM MENINGKAT PERTUMBUHAN PENDUDUK TERKENDALI; PENURUNAN ANGKA FERTILITAS TOTAL ( TFR ) TUJUAN 2 : ……………….. TUJUAN 3 : ……………….. TUJUAN 4: ……………….. TUJUAN 5 : TERWUJUDNYA KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER SASARAN : PENINGKATAN KESETARAAN DAN KEADILAN GENDER PENINGKATAN INDEK PEMBANGUNAN GENDER ( IDG ) PENINGKATAN INDEK PEMBERDAYAAN GENDER ( GEM ) 4/28/2017 9:43 PM

PP KEGIATAN 2013 Pembinaan Organisasi Perempuan Pameran Hasil Karya Perempuan dibidang Pembangunan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Perempuan Anak Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di daerah Pengembangan System Informasi Gender dan Anak Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2) Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan

KB KEGIATAN 2013 Pengelolaan SIDUGA Perencanaan dan Pelaporan Program KB Pelayanan KIE Pembinaan Institusi Masyarakat Pengelola KB Pertemuan Pos KB Tingkat Kota Pembinaan Keluarga Berencana (DAK) Pembinaan Keluarga Berencana ( Pendamping DAK) Pembinaan Keluarga Berencana Pelayanan KB Medis Operasi Fasilitasi Forum Pelayanan KRR bagi Kelompok Remaja dan kelompok Sebaya di Luar Sekolah Pembinaan Pemberdayaan Keluarga Pembinaan Kelompok Bina Keluarga

( Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ) Capaian Kinerja P2TP2A ( Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak ) Out Put

PELAYANAN UPT P2TP2A NO BENTUK KEKERASAN 2011 2012 2013 1 Terhadap Istri 37 30 2 Terhadap Suami 3 Terhadap Perempuan 5 4 Terhadap Pria Thd Saudara / Pembantu 6 Terhadap Anak 7 Dalam Pacaran 8 Traffiking Jumlah 47 Sumber : Laporan Rutin Bulanan Pelayanan Kontrasepsi (Rek. Kab. F/II/KB) 44

PENYELESAIAN KEKERASAN JENIS KEKERASAN NO KEKERASAN 2011 2012 2013 1 Emosi 31 32 2 Fisik 17 14 3 Seks 4 Ekonomi 21 20 5 Sosial 6 PENYELESAIAN KEKERASAN NO KEKERASAN 2011 2012 2013 1 SELESAI / TUNTAS 16 3 2 DIRUJUK DALAM PROSES 8 35 4 TIDAK BERLANJUT 20 5 Sumber : Laporan Rutin Bulanan Pelayanan Kontrasepsi (Rek. Kab. F/II/KB) 45

Out Put Capaian Kinerja Program KB berdasarkan Target IKU BKKBN Prov. Jabar Out Put

TREND KB BARU * Sd. Nopember 2008 NO KONTRA SEPSI 2004 2005 2006 2007 1 I U D 9.162 8.547 10.030 9.843 8.380 2 MOW 525 412 686 1.147 937 3 MOP 7 20 50 24 43 4 KONDOM 450 309 487 574 1.267 5 IMPLANT 490 554 904 631 675 6 SUNTIK 22.599 19.239 21.832 24.139 29.022 PIL 7.031 6.327 7.219 7.621 8.311 JUMLAH 40.264 35.408 41.208 43.979 48.635 % TARGET 91,94 80,07 106,92 130,46 97,48 % MJP 25,29 26,92 28,32 26,48 20,63 * Sd. Nopember 2008

TREND KB BARU NO KONTRA SEPSI 2009 2010 2011 2012 2013 1 I U D 8.452 8,708 11.047 14.768 16.438 2 MOW 935 869 1.038 1.560 1.644 3 MOP 16 30 14 54 35 4 KONDOM 2.709 2,039 2.230 2.372 3.080 5 IMPLANT 648 677 740 1.120 908 6 SUNTIK 34.565 33,378 31.490 32.792 30.776 7 PIL 10.911 9,267 7.810 8.435 6.784 JUMLAH 58.236 54,968 54.369 61.101 59.665 % TARGET 132.18 102,82 97,41 99,45 109,10 % MJP 17,26 18,71 23,61 28,64 31,88

PENCAPAIAN PESERTA KB BARU PER MIX KONTRASEPSI S.D. DESEMBER 2013 NO MIX KONTRASEPSI PPM PENCAPAIAN % 1 I U D 11.967 16.438 137,36 2 MOW 1.061 1.644 154,95 3 MOP 57 35 61,40 4 KONDOM 1.328 3.080 231,93   NON HORMONAL 14.413 21.197 147,07 5 IMPLANT 1.113 908 81,58 6 SUNTIK 27.845 30.776 110,53 7 PIL 11.319 6.784 59,93 HORMONAL 40.277 38.468 95,51 JUMLAH 54.690 59.665 109,10

HASIL PELAYANAN KB BERDASAR TEMPAT PELAYANAN SAMPAI DENGAN BULAN SD DESEMBER 2013 BULAN JUMLAH PESERTA KB BARU KKB PEMERINTAH / SWASTA / DBS IUD MOW MOP KDM IMP STK PIL JML PPM 2013 11.967 1.061 57 1.328 1.113 27.845 11.319 54.690 KKB PEM 11.343 1.269 33 789 665 11.051 2.809 27.959 % 94,79 119,60 57,89 59,41 59,75 39,69 24,82 51,12 KKB SWASTA 3.054 375 2 2.107 139 4.319 852 10.848 25,52 35,34 3,51 158,66 12,49 15,51 7,53 19,84 DOKTER 281 - 7 1.943 151 2.389 2,35 0,53 0,63 6,98 1,33 4,37 BIDAN 1.760 177 97 13.463 2.972 18.469 14,71 13,33 8,72 48,35 26,26 33,77 JUMLAH 16.438 1.644 35 3.080 908 30.776 6.784 59.665 PROSENTASE 137,36 154,95 61,40 231,93 81,58 110,53 59,93 109,10

TREND KB AKTIF NO KONTRA SEPSI 2004 2005 2006 2007 2008 1 I U D 82.535 83.070 81.220 86.925 92.602 2 MOW 10.792 10.597 10.944 10.305 11.197 3 MOP 1.196 1.241 1.123 1.973 1.089 4 KONDOM 3.565 2.315 2.259 2.273 2.818 5 IMPLANT 4.036 3.906 3.559 3.763 4.419 6 SUNTIK 122.602 123.337 128.056 129.540 131.328 7 PIL 51.724 49.421 48.572 49.071 49.186 JUMLAH 274.450 273.887 275.733 283.850 292.639 % CU / PUS 80,64 79,18 79,69 80,37 79,73 % MJP 35,91 36,08 35,12 36,27 37,35 % TDH TARGET 99,05 96,90 97,32 98,62 100,80 *) SUMBER F/I/DAL-KEC/08

TREND KB AKTIF NO KONTRASEPSI 2009 2010 2011 2012 2013 1 I U D 93.895 97,917 95.789 100,189 106.013 2 MOW 11.121 11,697 11.390 12,089 11.244 3 MOP 1.109 1,165 1.020 1,111 1.026 4 KONDOM 2.745 3,808 3.386 4,448 4.641 5 IMPLANT 5.385 5,159 4.886 5,005 4.804 6 SUNTIK 130.871 144,297 142.225 137,895 130.636 7 PIL 53.079 53,627 51.852 53,041 49.671 JUMLAH 298.205 317,670 310.548 322,716 308.035 % CU / PUS 81,27 83.65 81,16 82,55 81,81 % MJP 37,37 36.50 36,41 36,69 39,96 % TARGET 99,27 104.56 93,87 97,23 130 *) SUMBER F/I/DAL-KEC/08

PENCAPAIAN PESERTA KB AKTIF PER MIX KONTRASEPSI S.D. DESEMBER 2013 NO MIX KONTRASEPSI PPM PENCAPAIAN %   PUS 381.206 308.035 80,81 1 I U D 76.805 106.013 138,03 2 MOW 8.923 11.244 126,01 3 MOP 1.522 1.026 67,41 4 KONDOM 2.603 4.641 178,29 NON HORMONAL 89.853 122.924 136,81 5 IMPLANT 6.826 4.804 70,38 6 SUNTIK 101.300 130.636 128,96 7 PIL 38.965 49.671 127,48 HORMONAL 147.091 185.111 125,85 JUMLAH 236.944 130,00

PENCAPAIAN PESERTA KB MANDIRI DAN PRAS / KS I DIBANDING PA DESEMBER 2013 BULAN MIX KONTRASEPSI IUD MOW MOP KON IMPLAN SUNTIK PIL JUMLAH PUS 381.206 PA DES 2013 106.013 11.244 1.026 4.641 4.804 130.636 49.671 308.035 PA MANDIRI 67.536 5.235 580 2.701 1.230 94.037 32.267 203.586 PA PRAS / KS 28.977 2.846 364 1.317 2.291 40.156 16.685 92.636 %PA / PUS   80.81 % PA MANDIRI 63,71 46,56 56,53 58,20 25,60 71,98 64,96 66,09 % PA PRAS / KS I 27,33 25,31 35,48 28,38 47,69 30,74 33,59 30,07

TREND BINA KELUARGA BALITA TAHUN 2013 NO BULAN BKB SASARAN JUMLAH YG AKTIF YG PUS YG PUS PRA S & KS I YG PUS PST KB YG PUS PST KB PRA S & KS I JML PERTEMUAN BKB YG M'GNKN KKA   1 JANUARI 55.718 13.879 10.600 12.433 6.672 10.883 5.775 239 7.633 2 PEBRUARI 56.332 13.973 10.708 12.490 6.684 10.566 5.785 240 7.551 3 MARET 56.270 13.826 10.611 12.336 6.414 10.776 5.570 7.346 4 APRIL 56.260 14.022 10.667 12.242 6.387 10.702 5.553 7.340 5 MEI 56.309 14.055 10.745 12.286 10.610 5.585 236 7.341 6 JUNI 57.200 14.066 10.737 12.291 6.408 10.791 5.592 7.114 7 JULI 57.144 14.053 10.687 12.145 6.399 10.608 5.573 7.181 8 AGUSTUS 57.206 10.678 12.157 6.413 10.616 5.588 228 7.185 9 SEPTEMBER 14.061 10.695 12.162 6.419 10.637 5.114 8.314 10 OKTOBER 55.850 14.261 10.869 8.137 9.555 5.806 238 8.742 11 NOVEMBER 56.470 14.237 11.084 12.313 8.162 9.685 5.928 241 8.663 12 DESEMBER 55.873 14.255 11.215 12.331 8.045 9.481 5.792 246 8.646

TREND BINA KELUARGA REMAJA TAHUN 2013 NO BULAN BKR SASARAN JUMLAH YG AKTIF YG PUS YG PUS PRA S & KS I YG PUS PST KB YG PUS PST KB PRA S & KS I JML PERTEMUAN   1 JANUARI 46.673 5.471 4.248 4.614 2.127 4.017 1.912 41 2 PEBRUARI 46.689 5.496 4.247 4.816 2.138 4.027 1.922 38 3 MARET 46.455 5.484 4.232 4.616 2.132 4.034 1.926 44 4 APRIL 46.437 5.475 4.244 4.805 2.120 4.030 1.918 35 5 MEI 47.054 5.488 4.230 4.603 2.122 3.943 1.923 37 6 JUNI 47.083 5.508 4.291 4.623 2.117 4.046 1.921 7 JULI 47.215 5.511 4.284 4.624 2.119 3.947 1.924 39 8 AGUSTUS 47.115 5.513 4.277 4.626 4.049 9 SEPTEMBER 47.122 5.526 4.281 4.633 2.133 4.056 1.928 10 OKTOBER 57.188 5.596 4.372 4.725 3.289 4.463 2.770 43 11 NOVEMBER 46.638 5.628 4.411 4.727 3.288 4.503 2.822 42 12 DESEMBER 46.338 5.643 4.445 4.735 3.300 4.508 2.828

TREND BINA KELUARGA LANSIA TAHUN 2013 NO BULAN BKL SASARAN JUMLAH YG AKTIF YG PUS YG PUS PRA S & KS I YG PUS PST KB YG PUS PST KB PRA S & KS I JML PERTEMUAN   1 JANUARI 56.244 15.430 11.862 8.603 5.449 7.354 5.006 236 2 PEBRUARI 109.920 15.412 11.888 8.550 7.362 5.011 231 3 MARET 55.958 15.258 11.737 8.858 5.253 7.285 4.752 230 4 APRIL 56.298 15.713 12.017 8.604 5.301 7.311 4.844 238 5 MEI 56.165 15.733 11.825 8.557 5.316 7.319 4.852 247 6 JUNI 57.571 16.839 11.857 8.786 5.499 7.573 5.031 7 JULI 57.585 16.865 12.012 8.763 5.469 7.548 5.026 8 AGUSTUS 57.586 16.873 12.060 8.771 5.477 7.556 5.034 219 9 SEPTEMBER 57.759 17.034 12.218 8.841 5.618 7.699 5.178 233 10 OKTOBER 111.475 17.119 12.287 9.147 7.032 7.317 5.441 235 11 NOVEMBER 58.065 16.786 12.369 9.185 7.044 7.293 5.438 237 12 DESEMBER 111.578 17.078 12.329 9.196 7.074 7.303 5.445

UPPKS PRA S & KS I YG PUS BER-KB TREND KELOMPOK UPPKS TAHUN 2011 NO BULAN ANGGOTA UPPKS AGGT MNRT THP KS AGGT MNRT PRA S & KS I JML PERTEMUAN SEMUA KEL. PRA S & KS I UPPKS YG PUS UPPKS YG PUS BER-KB UPPKS PRA S & KS I YG PUS UPPKS PRA S & KS I YG PUS BER-KB   1 JANUARI 3.231 2.434 2.487 2.225 1.828 1.745 85 2 PEBRUARI 3.324 2.441 2.502 1.823 1.897 1.755 89 3 MARET 3.219 2.491 2.489 2.260 1.891 1.392 4 APRIL 3.273 2.533 2.506 1.851 1.896 1.788 5 MEI 3.323 2.247 1.885 1.379 6 JUNI 3.195 2.544 2.451 2.294 1.966 1.849 93 7 JULI 3.453 2.583 2.570 1.917 1.968 1.758 91 8 AGUSTUS 3.443 2.573 2.492 1.839 1.888 1.784 99 9 SEPTEMBER 3.441 2.683 2.665 2.403 2.056 1.939 98 10 OKTOBER 3.447 2.685 2.668 2.012 2.061 1.944 11 NOVEMBER 3.558 2.727 2.736 2.462 1.975 1.701 141 12 DESEMBER 3.515 2.654 2.561 1.901 1.976 1.856 116

Program KB berdasarkan Target RPJMD Kota Bandung Capaian Kinerja Program KB berdasarkan Target RPJMD Kota Bandung Out Put

PENCAPAIAN RPJMD PP 2013 NO INDIKATOR KINERJA TARGET 2013 RELISASI 2013 1 Perempuan sebagai Tenaga Kerja 70 % 2 Perempuan Dalam Angkatan Kerja 40 % 3 Pekerja Perempuan Non Pertanian (Rasio) 4 Angka Harapan Hidup Laki-laki 74 % 5 Angka Harapan Hidup Perempuan 6 Rata-rata lama sekolah Laki-laki 12 % 7 Rata-rata lama sekolah perempuan Sumber : Laporan Rutin Bulanan Pelayanan Kontrasepsi (Rek. Kab. F/II/KB) 60

PENCAPAIAN RPJMD PP 2013 NO INDIKATOR KINERJA TARGET 2013 RELISASI 2013 8 Angka Melek Hurup Laki-laki 99,88 % 9 Angka Melek Hurup Perempuan 10 Tingkat Ketersediaan Kebijakan Perlindungan Perempuan dan Anak 11 Peningkatan Diklat Manajemen usaha bagi Perempuan 90 % 12 Cakupan Kelurahan Layak Anak 80 % 13 Meningkatkan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan PUG dan Anak 26 GFP dan 181 PUG 14 Terbentuknya Forum Peduli Anak Sumber : Laporan Rutin Bulanan Pelayanan Kontrasepsi (Rek. Kab. F/II/KB) 61

PENCAPAIAN RPJMD KB 2013 NO INDIKATOR TARGET 2013 REALISASI 2013 1 Prevalensi PA / PUS 80,01 % 2 Prevalensi PA/PUS (Pra KS, KS I) 72,10 % 3 Peningkatan Kemandirian ber-KB 74,90 % 4 Peningkatan Cakupan Peran Pria 2,35 % 5 Cakupan Penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30 % setiap tahun 20% 6 Persentase Akseptor KB Pasca Persalinan/Keguguran 85 % 7 Rata-rata Usia Kawin pertama bagi wanita 20,52 % 8 Jumlah Keluarga/ Remaja Terpapar Informasi HIV/AIDS 1.800 % 9 Jumlah PIK - Remaja 30 Tegak 30 Tegar

INDIKATOR YG DISEPAKATI PENCAPAIAN RPJMD KB 2013 NO INDIKATOR YG DISEPAKATI TARGET 2013 REALISASI 2013 10 Cakupan anggota BKB ber KB 70 % 11 Cakupan anggota BKR ber KB 12 Cakupan anggota BKL ber KB 13 Partisipasi Keluarga, Keluarga Pra KS dan KS I Alek dalam Poktan 55,28 % 14 Bina Keluarga Balita Mandiri 24,79 % 15 Institusi masyarakat pengelolaan program KB aktif 88,91 % 16 Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap Kelurahan 100 % setiap tahun 95,22 % 17 Cakupan Laporan Pelayanan Kontrasepsi / Pengendalian Lapangan 98,25 %

Capaian Prestasi Program KB berdasarkan Lomba-Lomba Kegiatan Prestasi

Prestasi Tingkat Kota Bandung 2013 PLKB TELADAN Keluarga Harmonis DUTA REMAJA

Prestasi Tingkat Kota Bandung 2013 DUTA KKB MAHASISWA Duta Mahasiswa PIKMA DUTA REMAJA

Prestasi Tingkat Kota Bandung 2013 PLKB/PKB Harapan IMP Pos KB IMP Pos KB Harapan

Prestasi Tingkat Kota Bandung 2013 NAMA KELOMPOK KETUA KELOMPOK LOKASI PERINGKAT BKB BKB Kemas BKR BKL UPPKS

Pemilihan KB Lestari KELUARGA ALAMAT TELADAN Katagori 5 Tahun

Lomba PIK Remaja Tahun 2013 TEGAK TEGAR TUMBUH NO NAMA KELOMPOK KETUA KELOMPOK LOKASI PERINGKAT TEGAK NO NAMA KELOMPOK KETUA KELOMPOK LOKASI PERINGKAT TEGAR NO NAMA KELOMPOK KETUA KELOMPOK LOKASI PERINGKAT

Prestasi Tingkat Provinsi 2013 Prestasi Tingkat Nasional 2013

Operasional Tahun 2013 Strategi

1. Menggerakkan dan memberdayakan seluruh masyarakat dalam program PPKB Advokasi dan KIE Penguatan Lini Lapangan Penguatan kemitraan antar lembaga Penyediaan dan penyebarluasan data dan informasi berbasis TIK 2. Penataan Pengorganisasian Pemberdayaan Perempuann Penyerasian Program PP dan PA Penyiapan indikator dan parameter Kelurahan Layak Anak Penguatan Gender Focal Point dan Satgas PUG Penguatan sistem informasi dan data gender dan anak

3. Peningkatan akses dan kualitas KB-KR Peningkatan pembinaan kesertaan ber-KB jalur pemerintah Peningkatan kemandirian dan pembinaan kesertaan ber- KB jalur swasta Peningkatan kesertaan KB galciltas, wilayah khusus dan sasaran khusus Peningkatan kualitas promosi dan konseling kesehatan reproduksi 4. Memperkuat SDM operasional program KKB Pengelolaan SDM yang profesional Penguatan SDM lini lapangan 5. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Pembinaan dan pengembangan ketahanan keluarga Pembinaan dan pengembangan kesejahteraan keluarga

6. Meningkatkan dukungan sarana dan prasarana program Sarana pelayanan Sarana penggerakan Sarana pendukung 7. Meningkatkan pembiayaan program PPKB Peningkatan dan sinergitas dukungan anggaran program PPKB dari APBN dengan APBD provinsi dan kabupaten/kota Penguatan sistem jaminan pembiayaan program PP dan KB, khususnya bagi rakyat miskin Terjaminnya sumber pembiayaan penyediaan alat/obat kontrasepsi

PERMASALAHAN PEREMPUAN DI KOTA BANDUNG Masih rendahnya kualitas hidup dan perlindungan perempuan. Tindak kekerasan terhadap perempuan masih tinggi Maraknya perdagangan perempuan dan anak, serta eksplorasi termasuk pornografi dan pornoaksi. Kesenjangan gender diberbagai bidang kehidupan. Rendahnya kesejahteraan dan perlindungan anak seperti eksploitasi terhadap anak, penelantaran dan kekerasan terhadap anak. 4/28/2017 9:43 PM

Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan konsep kesetaraan dan keadilan gender. Masih lemahnya kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender dan anak. Terbatasnya data pembangunan terpilah menurut jenis kelamin, sehingga sulit menemui kenali masalah-masalah gender dan anak yang ada. Partisipasi masyarakat belum maksimal dalam meningkatkan kualitas hidup perempuan dan meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak. 4/28/2017 9:43 PM

TUJUAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN & PERLINDUNGAN ANAK Meningkatkan status, posisi dan kondisi perempuan agar mencapai kemajuan yang setara dengan laki-laki. Membangun anak Indonesia yang sehat, cerdas, ceria dan bertaqwa serta terlindungi. 4/28/2017 9:43 PM

DENGAN INDIKATOR Terintegrasikannya kebijakan pemberdayaan perempuan dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak pada semua kebijakan, program & lembaga pembangunan; Terwujudnya kota yang responsif gender dan peduli anak; Berperannya lembaga masyarakat dalam PP dan PKPA. 4/28/2017 9:43 PM

SASARAN Terjaminnya keadilan gender dalam berbagai program pembangunan; Meningkatnya angka GDI (Indek Pembangunan Gender) dan Angka GEM (Angka Pemberdayaan Perempuan); Menurunnya tindak kekerasan terhadap perempuan; Meningkatnya kesejahteraan dan perlindungan anak; Meningkatnya kemampuan kelembagaan dan jaringan PUG dan anak termasuk ketersediaan data dan peningkatan partisipasi masyarakat. 4/28/2017 9:43 PM

STRATEGI Peningkatan kordinasi dan kemitraan; Penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender dan anak; Pelaksanaan aksi afimasi; Penguatan jejaring kelembagaan dan peningkatan partisipasi masyarakat. 4/28/2017 9:43 PM

PROGRAM POKOK Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan; Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak; Penguatan kelembagaan pengarus utamaan gender; Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan. 4/28/2017 9:43 PM

KERANGKA PIKIR PROGRAM KB Pada umumnya ada lima ciri pokok masalah kependudukan; Jumlah penduduk yang besar, Tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, Penyebaran penduduk yang tidak merata, Komposisi struktur umur yang muda; Status sosial ekonomi yang terbelakang;

Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas merupakan modal bagi pelaksanaan pembangunan dan potensi untuk peningkatan pengembangan pembangunan disegala bidang. Namun, jika penduduk yang besar tersebut tidak berkualitas, maka akan menjadi beban bagi proses pembangunan dan dapat mengurangi hasil-hasil pembangunan yang dapat dinikmati oleh penduduk

Kebijakan pengembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, diarahkan kepada; Pengendalian kuantitas penduduk, Pengembangan kualitas penduduk dan keluarga, Pengerahan mobilitas penduduk.

Sesuai dengan matranya, kebijakan kependudukan dilakukan secara fungsional oleh Instansi/ Sektor, seperti : Masalah pengendalian kuantitas penduduk secara alami oleh Badan PPKB; Masalah Pendidikan Penduduk oleh Dinas Pendidikan; Masalah Kesehatan Penduduk oleh Dinas Kesehatan; Masalah Moral, Iman, dan ketaqwaan penduduk oleh Depag Masalah penduduk yang cacat, miskin dan tertinggal oleh Dinas Sosial. Dsb.

Dalam rangka pengendalian kuantitas dan kualiatas penduduk, Program KB memiliki amanat sesuai UU No. 52 / 2009: Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Pelaksanaanya, dilakukan bersama pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan keluarga kecil, bahagia dan sejahtera

Pendekatan Program KB dalam pelaksanaan operasionalnya diprioritaskan kepada masalah sosio-kultural dan religius disamping pendekatan medis teknis. Diharapkan melalui pendekatan ini komitment masyarakat terhadap Program KB dipahami sebagai upaya perencanaan keluarga ( planning of the family ) dari pada pembatasan kelahiran ( birth control )

Pelaksanaan Program KB di era otonomi telah berkembang dengan baik mengarah pada kebutuhan masyarakat yang menganut desentralisasi dan lebih demokratis. Dengan demikian pola pembangunan masyarakatpun menjadi beragam, namun pada hakekatnya mengarah pada satu tujuan yang sama yaitu mewujudkan “Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera”.

Untuk mewujudkan keluarga sejahtera pendekatan yang dilaksanakan mengacu pada upaya mengatur jumlah keluarga yang kita kenal dengan perwujudan keluarga kecil. Untuk itu Program KB harus mencapai sasaran antara dengan indikator yaitu pencapaian peserta KB baru, yang selanjutnya dibina agar tetap menggunakan kontrasepsi dan menjadi peserta KB lestari.

Lebih jauh yang perlu menjadi perhatian adalah menjadikan kesertaan pasangan usia subur dalam ber-KB menjadi kebutuhan dan budaya hidup dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Disamping itu pula, sasaran makro program Keluarga Berencana adalah Mewujudkan Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Penduduk Tanpa Pertumbuhan (PTP).

Untuk mencapai kondisi Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS), indikator yang harus dicapai: Total Fertility Rate (TFR) sekitar 2 anak per wanita usia subur. Net Reproductive Ratio (NRR) = 1 anak, yaitu rata-rata anak perempuan 1 orang pada setiap keluarga. Kesertaan pasangan usia subur menjadi peserta KB minimal 70%.

Ketiga syarat tersebut harus dapat dipertahankan selama kurang lebih 30 sampai 40 tahun berturut-turut, tidak boleh mengendor apalagi memburuk. Oleh karena itu, maka sosialisasi KB tidak boleh tersendat apalagi berhenti. Agar masyarakat makin sadar betapa pentingnya program KB bagi pembangunan, karena sebesar apapun kue pembangunan yang kita capai, jika yang makannya banyak, tidak akan ada artinya, tetap akan stagnan.

KESETARAAN & KEADILAN GENDER (KKG) Pengertian/Definisi PP: KESETARAAN & KEADILAN GENDER (KKG) Adalah : suatu kondisi yang setara ,serasi, seimbang dan harmonis, antara laki-laki dan perempuan dalam memperoleh peluang, kesempatan, partisipasi, manfaat dan kontrol dalam melaksanakan dan menikmati hasil pembangunan, baik di dalam maupun di luar rumah tangga.

PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) Adalah strategi yang dilakukan secara rasional dan sistematis untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia, melalui kebijakan dan programnya yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam peremcanaan, pelaksanaan , pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan.

Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. (Ps. 6 UU PKDRT) : di tendang di pukul dengan tangan dipukul dengan alat membenturkan kepala diludahi dibanting/didorong diseret digunduli dijenggut rambut

Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. (Ps. 7 UU PKDRT) poligami tanpa ijin dimaki-maki dengan kata-kata kasar selingkuh pemutusan hubungan silaturahmi dengan keluarga larangan bersosialisasi dengan masyarakat sekitar suami otoriter

Kekerasan seksual : adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar, dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan /atau tujuan tertentu. (Penjelasan pasal 8 UU PKDRT) Memaksa berhubungan seksual Memaksa melakukan cara tertentu saat berhubungan seksual Memaksa memasukkan benda ke dalam vagina Memaksa istri berhubungan seksual dengan orang lain

Kekerasan ekonomi/Penelantaran Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (Ps. 9 ayat 1) : Tidak diberi nafkah Diberi nafkah namun tidak mencukupi padahal suami mampu; Dilarang bekerja

PERLINDUNGAN ANAK Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berprestasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (UU 23 pasal 1 ayat 2)

Pengertian/Definisi KB : Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 2. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah,struktur,pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat. 3. Perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk. 4. Perkembangan kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.

5. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan 5. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertaqwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan dan hidup layak. 6. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami- istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. 7. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. 8. Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.

10.Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan 9. Pengaturan kehamilan adalah upaya untuk membantu pasangan suami istri untuk melahirkan pada usia yang ideal, memiliki jumlah anak, dan mengatur jarak kelahiran anak yang ideal dengan menggunakan cara, alat, dan obat kontrasepsi. 10.Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 11. Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik-materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. 12. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Penduduk rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matranya tidak . Penduduk rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya. Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP) adalah wadah pengelolaan dan pelaksanaan Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Desa/Kelurahan, Dusun/RW dan RT kebawah seperti PPKBD, Sub-PPKBD, Kelompok KB dan Kelompok-Kelompok kegiatan (Poktan) yang merupakan bagian dari kegiatan kelompok KB. PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa), adalah seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Desa/Kelurahan atau yang setara. Sub PPKBD (Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa), adalah seorang atau beberapa orang kader yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Dusun/RW atau yang setara.

. Kelompok Keluarga Berencana (KB) adalah kelompok dalam wadah organisasi yang anggotanya terdiri dari seluruh keluarga dalam suatu Rukun Tetangga yang secara sukarela berperan aktif mengelola Program Keluarga Berencana Nasional di tingkat Rukun Tetangga. Adapun kegiatannya meliputi bidang Keluarga Berencana/Kesehatan Reproduksi (KB/KR) dan Keluarga Sejahtera/Pemberdayaan Keluarga (KS/PK). Kelompok Kegiatan (Poktan), adalah wadah kegiatan Program KB Nasional yang berkaitan dengan Penundaan Usia Perkawinan, Pengaturan Kelahiran, Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga. Poktan tersebut merupakan bagian kegiatan dari IMP baik kelompok KB, Sub PPKBD maupun PPKBD. Pembinaan Ketahanan Keluarga, adalah upaya menyeluruh dan terpadu untuk meningkatkan kondisi dinamika suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya agar harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB) merupakan wadah kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki anak balita untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak balita melalui rangsangan/stimulasi baik secara fisik, mental, sosial emosional dan intelektualnya. Kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR), adalah wadah kegiatan beranggotakan keluarga yang memiliki anak dan remaja untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orangtua dan atau anggota keluarga lainnya dalam pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak dan remaja melalui komunikasi efektif antara orang tua dan anak remaja. Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lanjut Usia (BKL), merupakan kelompok kegiatan untuk membina keluarga lansia dalam upaya meningkatkan kepedulian dan peran keluarga dalam mewujudkan lanjut usia yang sehat, mandiri, produktif, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

. Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), adalah wadah kegiatan ekonomi yang beranggotakan keluarga, terutama Keluarga Pra Sejahtera (Pra S) dan Keluarga Sejahtera I (KS I), yang saling berinteraksi untuk melakukan kegiatan usaha ekonomi produktif dalam upaya meningkatkan pendapatan keluarga kecil bahagia sejahtera. Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat, adalah orang-orang yang dihormati dan disegani di desa/kelurahannya, karena aktivitas dalam kelompoknya, kecakapan-kecakapan dan sifat-sifat tertentu yang dimilikinya dan mempunyai pengetahuan, pemahaman dan kepedulian terhadap program KB. Orang-orang yang dikategorikan tokoh masyarakat antara lain: Pemimpin lembaga keagamaan di desa/kelurahan Pemuka agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu) Tokoh Adat / Pimpinan Adat Orang yang punya pengetahuan yang luas tentang adat dan sosial budaya Pemimpin masyarakat (Kepala Desa, Lurah) Pemimpin Organisasi Kemasyarakatan (LKMD, LMD, Badan Musyawarah Desa/ Kelurahan) Penyuluh Agama (Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu) BP4, KUA, dan Petugas Pembantu Pencatat Nikah (P3N) Guru agama Pimpinan pengurus pesantren Pimpinan Organisasi Agama di desa/kelurahan

Pasangan Usia Subur (PUS), adalah pasangan suami-istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun, dan secara operasional termasuk pula pasangan suami-istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan telah haid atau istri berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid.   Peserta KB Aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini menggunakan salah satu alat kontrasepsi tanpa diselingi kehamilan. PUS Bukan Peserta KB adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang saat ini tidak sedang menggunakan salah satu alat kontrasepsi dikarenakan: Hamil Ingin Anak Segera adalah Pasangan Usia Subur (PUS), yang belum punya anak atau punya anak pertama berumur minimal 3 tahun, menginginkan anak kurang dari 2 tahun. Ingin Anak Ditunda adalah pasangan suami-istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun dan sedang tidak menggunakan kontrasepsi, masih menginginkan anak tetapi ditunda (2 tahun ke atas). Tidak Ingin Anak Lagi adalah pasangan suami-istri yang istrinya berumur antara 15 sampai dengan 49 tahun tidak menginginkan anak lagi.

Dampak

PROGRAM KB TERHADAP LPP/LPPA/TFR DAMPAK PROGRAM KB TERHADAP LPP/LPPA/TFR PENDUDUK : TH. 1970 = 1.201.730 TH. 1980 = 1.461.407 TH. 1990 = 2.058.649 TH. 2000 = 2.136.260 TH. 2010 = 2,392.552 PERTAMBAHAN PENDUDUK (LPP : 1,15 %) (TAHUN 2010) MIGRASI (Mig in – Mig out) LPPA ( Lahir-Mati) MOBILITASPENDUDUK PROG. KB TAHUN LPP LPPA TFR 1970 2,15 2,03 5.50 1980 2,20 2,19 5.25 1990 3,47 1,56 2.24 2000 0,37 1,15 1.88 2010 1,07 2.00

Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Hasil SP2010 KOTA BANDUNG Umur Laki-laki Perempuan Total 0-4 106,027 100,657 206,684 5-9 106,126 100,014 206,140 10-14 95,218 91,819 187,037 15-19 108,521 111,137 219,658 20-24 126,792 120,067 246,859 25-29 128,753 118,794 247,547 30-34 114,393 105,913 220,306 35-39 99,136 94,047 193,183 40-44 84,672 82,737 167,409 45-49 68,938 70,337 139,275 50-54 58,568 57,993 116,561 55-59 44,864 42,103 86,967 60-64 26,394 27,743 54,137 65-69 20,687 22,585 43,272 70-74 13,295 15,152 28,447 75+ 11,615 17,455 29,070 TT 1,349 972 2,321 1,213,999 1,178,553 2,392,552

KELUARGA PRASEJAHTERA 21 Indikator Tahapan KELUARGA SEJAHTERA 21. Aktif sebagai pengurus Orgnisasi kemasyarakatan 20. Memberikan sumbangan materil secara teratur KS III Plus 19. Memperoleh informasi dari surat kabar, radio, TV, majalah 18. Mengikuti kegiatan masyarakat 17. Makan bersama paling kurang sekali seminggu untuk berkomunikasi 16. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang *] 15. Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama KS III 14. PUS dengan anak 2 atau lebih menggunakan alat kontrasepsi 13. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 th bisa baca tulisan latin 12. Ada anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat 10. Luas lantai rumah paling kurang 8m2 untuk setiap penghuni rumah *) 9. Memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun *) 8. Paling kurang sekali seminggu makan daging/ ikan/ telur *) 7. Melaksanakan Ibadah agama dan kepercayaan masing-masing KS II 6. Semua anak umur 7-15 th dalam keluarga bersekolah *) 5. PUS ingin ber KB ke sarana pelayanan kontrasepsi 4. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan *) 3. Rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik* ] 2. Memiliki pakaian yang berbeda *) 1. Makan dua kali sehari atau lebih *) KS I Belum dapat memenuhi satu atau lebih dari 6 indikator KS I KELUARGA PRASEJAHTERA

DEFINISI KEMISKINAN BPS: Ketidakmampuan utk memenuhi kebutuhan pangan (kebutuhan min. 2100 kalori per - kapita per hari) maupun non pangan yg bersifat mendasar (sandang, papan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya). UNITED NATION: Individu, rumahtangga, masyarakat atau kelompok sosial yg memperoleh pendapatan sama/kurang dari US $ 2 (dua dolar AS) per kapita per hari.

KATEGORI MISKIN Kemiskinan struktural yang disebabkan oleh tatanan kelembagaan (kemiskinan buatan); Kemiskinan alamiah yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan menurunnya daya dukung alam dan lingkungan.

PENYEBAB KEMISKINAN Kemiskinan sebagai akibat dari kesenjangan pendapatan karena ketimpangan kepemilikan faktor produksi; Pendekatan sosio-antropologi terkait dengan masalah kultural/budaya yang berkembang di tengah masyarakat yang melanggengkan kemiskinan.

PENYEBAB KEMISKINAN Perkembangan jumlah penduduk, terbatasnya daya dukung lingkungan, dan berbagai faktor lain, yang menyebabkan terjadinya kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Antara lain infrastruktur yang terkait dengan aksesibilitas penduduk terhadap modal, informasi, pasar, dan lainnya.

(BPS; Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk tahun 2005/PSE05) Versi BPS (2); Rumahtangga penerima Bantuan Langsung Tunai/BLT berdasarkan 14 variabel untuk mengukur kemampuan rumahtangga dalam hal pangan, perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. (BPS; Pendataan Sosial Ekonomi Penduduk tahun 2005/PSE05)

Variabel Pendataan Rumahtangga Penerima BLT; 1. Luas lantai bangunan tempat tinggal (kurang dari 8 m2 per orang) 2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal (tanah/bambu/kayu murah) 3. Jenis dinding bangunan tempat tinggal (bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/ tembok tanpa plester) 4. Fasilitas tempat buang air besar (tidak punya/bersama rumahtangga lain) 5. Sumber penerangan rumahtangga (bukan listrik) 6. Sumber air minum (sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan) 7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari (kayu bakar/arang/minyak tanah) 8. Konsumsi daging/ayam/susu per minggu (tidak pernah/satu kali seminggu) 9. Pembelian pakaian baru setiap anggota rumahtangga (tidak pernah membeli/satu kali)

10. Frekuensi makan dalam sehari untuk setiap anggota rumahtangga (satu kali/dua kali dalam sehari) 11. Kemampuan membayar untuk berobat ke Puskesmas/Poliklinik (tidak mampu membayar) 12. Lapangan pekerjaan utama kepala rumahtangga (buruh tani, nelayan, buruh bangunan, dan pekerjaan lain dengan pendapatan sejenis/rendah) 13. Pendidikan tertinggi kepala rumahtangga (tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD) 14. Pemilikan aset/harta bergerak/harta tidak bergerak (tidak punya tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,-) Rumahtangga yang dikategorikan miskin dan mendapat Bantuan Langsung Tunai adalah rumahtangga yang memenuhi 9 kriteria dari 14 variabel kemiskinan. Sumber : BPS; PSE05

Lanjutan ...... Versi BKKBN ; Indikator Penentu Kemiskinan RESUME; Makan dua kali sehari atau lebih *) Memiliki pakaian yang berbeda *) Rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik *) Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan *) Semua anak umur 7-15 th dalam keluarga bersekolah *) Paling kurang sekali seminggu makan daging/ ikan/ telur *) Memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun *) Luas lantai rumah paling kurang 8m2 untuk setiap penghuni rumah *) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang *) Keterangan ; Tanda * menunjukkan indikator penentu kemiskinan

PERBANDINGAN VARIABEL PENENTU ORANG MISKIN BPS dan BKKBN RUMAHTANGGA MISKIN (PENDATAAN SOSIAL EKONOMI 2005) BKKBN KELUARGA MISKIN (PENDATAAN KELUARGA SEJAHTERA 2006) 1 2 Luas lantai bangunan tempat tinggal (kurang dari 8 m2 per orang) Luas lantai rumah paling kurang 8m2 untuk setiap penghuni rumah *) Jenis lantai bangunan tempat tinggal (tanah /bambu /kayu murah) 3 Jenis dinding bangunan tempat tinggal (bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa plester) Rumah yang ditempati mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik*) 4 Fasilitas tempat buang air besar (tidak punya /bersama rumahtangga lain) - 5 Sumber penerangan rumahtangga (bukan listrik) 6 Sumber air minum (sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan) 7 Bahan bakar untuk memasak sehari-hari (kayu bakar/arang/minyak tanah) 8 Konsumsi daging/ayam/susu per minggu (tidak pernah/satu kali seminggu) Paling kurang sekali seminggu makan daging/ ikan/ telur *)

(PENDATAAN SOSIAL EKONOMI 2005) (PENDATAAN KELUARGA SEJAHTERA 2006) BPS RUMAH TANGGA MISKIN (PENDATAAN SOSIAL EKONOMI 2005) BKKBN KELUARGA MISKIN (PENDATAAN KELUARGA SEJAHTERA 2006) 9 Pembelian pakaian baru setiap anggota rumahtangga (tidak pernah membeli/satu kali) Memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun *) Memiliki pakaian yang berbeda *) 10 Frekuensi makan dalam sehari untuk setiap anggota rumahtangga (satu kali/dua kali dalam sehari) Makan dua kali sehari atau lebih *) 11 Kemampuan membayar untuk berobat ke Puskesmas/Poliklinik (tidak mampu membayar) Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan *) 12 Lapangan pekerjaan utama kepala rumahtangga (buruh tani, nelayan, buruh bangunan, dan pekerjaan lain dengan pendapatan sejenis/rendah) Ada anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan 13 Pendidikan tertinggi kepala rumahtangga (tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD) Semua anak umur 7-15 th dalam keluarga bersekolah *) 14 Pemilikan aset/harta bergerak/harta tidak bergerak (tidak punya tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai minimal Rp 500.000,-) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang *) Catatan : Rumahtangga yang dikategorikan miskin dan mendapat BLT adalah rumahtangga yang memenuhi 9 kriteria dari 14 variabel kemiskinan.

Ver 1.1