KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Presentasi berjudul: "KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR"— Transcript presentasi:

1 KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENYELARASAN PROGRAM KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK MENDUKUNG RPJMD PROVINSI KALTIM OLEH KEPALA BAPPEDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Balikpapan, 24 Januari 2019

2 OUTLINE PEMBAHASAN PENDAHULUAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROGRAM PRIORITAS PELAKSANAAN PILEG DAN PILPRES 2019 PENUTUP

3 PENDAHULUAN 5 2 1 3 4 9 8 10 6 7 Luas Wilayah Kalimantan Timur  km²

4 PENTINGNYA STABILITAS DAERAH
Stabilitas daerah menjadi sangat penting dalam rangka mewujudkan partisipasi masyarakat dalam memberikan aspirasi dalam berpolitik. Pemerintah daerah harus mampu melakukan deteksi dini terhadap berbagai ancaman yang dapat mengganggu kamtibmas di daerah. "Peran para tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat perlu diikutsertakan dalam menjaga stabilitas yang kondusif, dengan selalu menjaga persatuan dan kesatuan di daerah masing-masing”. Berkat kerjasama yang terjalin seluruh perangkat pemerintah, TNI dan Polri yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkominda), beserta masyarakat, Kalimantan Timur pernah mendapatkan Penghargaan peringkat kedua nasional dalam kinerja pelaksanaan rencana aksi terpadu Penanganan Konflik Sosial tingkat provinsi tahun 2016.

5 Bapak Gubernur Kaltim memberikan komitmen yang kuat agar daerah ini bebas dari konflik sosial dan agama.

6 LANDASAN HUKUM RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
II. RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH LANDASAN HUKUM RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH UU No. 25 /2004 tentang SPPN Perda No. 15/2008 tentang RPJPD Kaltim Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nasional : Ditetapkan rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun yang terdiri dari rencana pembangunan jangka menengah daerah untuk setiap periode 5 tahun : RPJP (20 TH) RPJM (5 TH) RPJMD I (2005- 2008) RPJMD II (2009- 2013) RPJMD III (2014- 2018) RPJMD IV (2019- 2023) RPJMD V (2024- 2025) RKP (1 TH) Permendagri No. 86/2017 tentang Tata Cara Perencanaan. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Pasal 47: Penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Gubernur dan Wakil Gubernur Dilantik Pada Tanggal 1 Oktober 2018 (6 Bulan Setelah Dilantik PERDA RPJMD Sudah Harus Selesai Maret 2019)

7 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KALTIM
SDM EKONOMI INFRASTRUKTUR LINGKUNGAN BIROKRASI MASIH RENDAHNYA DAYA SAING SUMBER DAYA MANUSIA TRANSFORMASI EKONOMI BERBASIS SUMBER DAYA ALAM TIDAK TERBARUKAN KE SUMBER DAYA ALAM TERBARUKAN BERJALAN LAMBAT BAIK SECARA VERTIKAL MAUPUN HORIZONTAL PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR BELUM OPTIMAL DALAM MENDUKUNG PENINGKATAN AKSESIBILITAS DAN KONEKTIVITAS WILAYAH PENURUNAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PEMERINTAHAN YANG BELUM MENCAPAI KINERJA PROFESIONAL DAN AKUNTABEL

8 Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat
Visi RPJMD Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat Berdaulat dalam Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, terutama perempuan pemuda, dan penyandang disabilitas Berdaulat dalam pemberdayaan ekonomi wilayah dan ekonomi kerakyatan yang berkeadilan Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan insfrastruktur kewilayahan Berdaulat dalam Pengelolaan Sumberdaya alam yang berkelanjutan Berdaulat dalam mewujudkan birokrasi pemerintahan yang bersih, profesional dan berorientasi pelayanan publik

9 Berdaulat dalam Pembangunan Sumberdaya Manusia yang Berakhlak Mulia dan Berdaya Saing, terutama perempuan pemuda, dan penyandang disabilitas Misi 1 Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Kondisi Awal 2019 2020 2021 2022 2023 Tujuan 1: Mewujudkan Masyarakat yang berkarakter berakhlak mulia dan berdaya saing 1. Meningkatnya pengamalan nilai-nilai budaya dan keagamaan di Masyarakat Indeks Demokrasi Indonesia 72,86 73,5 74,5 75,5 76,5 77,5 2. Meningkatnya taraf pendidikan masyarakat Rata-rata lama sekolah (Tahun) 9,36 9,40 9,50 9,60 9,70 9,80 Harapan Lama Sekolah (Tahun) 13,49 13,89 14,13 14,34 14,73 14,96 3. Meningkatnya kesehatan dan gizi masyarakat Usia Harapan Hidup (Tahun) 73,7 73,72 73,74 73,76 73,78 73,8 Tujuan 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat 4. Meningkatnya partisipasi aktif perempuan dalam pembangunan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) (%) 56,64 56,7 56,71 56,72 56,73 56,75 5. Meningkatnya kewirausahaan dan prestasi pemuda Indeks Pembangunan Pemuda 56,33 56,74 57,23 57,82 58,27 58,86 6. Meningkatnya daya saing tenaga kerja Persentase Penempatan Tenaga Kerja (%) 50 0,51 0,52 0,53 0,54 0,55

10 Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) Perkembangan IDI Kalimantan Timur Keterangan : 1) = Buruk 2) 60 – 80 = Sedang 3) 80 – 100 = Baik Sumber : Data BPS 2018

11 Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) Perkembangan indeks aspek IDI Kalimantan Timur Angka IDI Kalimantan Timur merupakan indeks komposit yang disusun dari nilai tiga aspek yakni : Aspek Kebebasan Sipil ; Aspek Hak-Hak Politik; Aspek Lembaga Demokrasi

12 Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Kalimantan Timur
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (IDI) Perkembangan indeks aspek IDI Kalimantan Timur Keterangan : 1) = Buruk 2) 60 – 80 = Sedang 3) 80 – 100 = Baik Sumber : Data BPS 2018

13 III. Program Prioritas Renstra Badan KESBANGPOL
Sasaran 1 : Meningkatnya Pengamalan Nilai-Nilai Budaya dan Keagamaan di Masyarakat Memperkokoh ketahanan budaya dan peningkatan kondusivitas masyarakat 1)    Pengembangan Demokrasi di Daerah Pendidikan Politik Masyarakat Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat (%) 67,18 68 69 70 71 72 Renstra Badan KESBANGPOL No Tujuan Sasaran Program Indikator Program Kondisi Awal 2019 2020 2021 2022 2023 1 Terwujudnya Masyarakat Kaltim yang Demokratis Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan meningkatkan kualitas demokrasi Program Pendidikan Politik Masyarakat Persentase penggunaan hak-hak politik masyarakat (%) 67,18 68 69 70 71 72 2 Terwujudnya kewaspadaan dan kondusifitas di Kalimantan Timur Meningkatnya kewaspadaan dalam menjaga kondusifitas yang tertib, aman dan nyaman di Kalimantan Timur Program Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Lingkungan Prosentase penurunan jumlah konflik sosial di Kalimantan Timur 755 Konflik 3% 5% 3 Terwujudnya ketahanan ekonomi, sosial budaya dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan di Kalimantan Timur Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial budaya dan organisasi kemasyarakatan Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Penguatan Peran Organisasi Kemasyarakatan Prosentase pemberdayaan organisasi kemasyarakatan 588 20% 4 Terwujudnya Masyarakat Kaltim Khususnya Pelajar SLTA yang Berwawasan dan Berkarakter Kebangsaan Meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat Kalimantan Timur khususnya pelajar SLTA Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan Meningkatnya wawasan kebangsaan pada masyarakat Kalimantan Timur khususnya pelajar SLTA 38,000 Pelajar SLTA 25%

14 IV. PELAKSANAAN PILEG DAN PILPRES 2019
Suksesnya Pileg dan Pilpres Tahun harus didukung seluruh pemangku kepentingan. 2 Diperlukan persamaan dan pemahaman persepsi.

15 KEWAJIBAN PEMERINTAH DAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PELAKSANAAN PILEG & PILPRES 2019
Fasilitas Kampanye Penyediaan Data Kependudukan @kemendagri @kemendgri Pendistribusian & pengamanan perlengkapan pemungutan suara Memberikan perlindungan hukum dan keamanan pada pemantau Pemilu

16 V. PENUTUP Pembangunan akan berhasil apabila stabilitas daerah tetap terjaga. Peran Pemerintah bersama Stakeholder sangat diperlukan dalam rangka menjaga stabilitas. Dalam pelaksanaan pesta demokrasi menyongsong pileg dan pilpres dibulan april 2019, semua pihak diharapkan turut mensukseskannya. Untuk sinergitas program dan kegiatan maka yang telah tertuang dalam RPJMD harus mendapatkan dukungan dari Kabupaten/Kota

17 TERIMA KASIH PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Jl. Kesuma Bangsa No 2 Samarinda