1 Sinergitas APIP dan BPKP Oleh : Daryanto *) Disampaikan dalam Rapat Peningkatan Sinergi APIP di Hotel Mercure Ancol, 15 Mei 2012 *) Inspektur Bidang.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
STRATEGI DAN LANGKAH DALAM MEWUJUDKAN LAPORAN KEUANGAN MAHKAMAH AGUNG RI DENGAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) Bagian Akuntansi 1.
Advertisements

PAGU ANGGARAN KEMENTERIAN NEGARA /LEMBAGA TAHUN 2012
Oleh INSPEKTUR I INSPEKTORAT JENDERAL KEMDIKNAS disampaikan pada
STANDAR 2.
TINJAUAN UMUM AUDIT KEUANGAN NEGARA
Disampaikan pada Workshop Pengelolaan Keuangan Satker PPK-BLU
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT
PELAKSANAAN PROGRAM KESEHATAN
“ Berani Jujur Langkah Awal Berantas Korupsi”
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS
15 Mei 2012 invest in Invest in remarkable indonesiaInvest in remarkable indonesiaindonesia Invest in remarkable indonesia indonesia Invest in Invest in.
MEMULAI PERUBAHAN DENGAN REFORMASI BIROKRASI SEKRETARIS JENDERAL OMBUDSMAN RI.
Pengawasan Anggaran Fungsi Pendidikan
KRITERIA PENILAIAN AIPT << STANDAR 2 >>
SOSIALISASI PEDOMAN REVIU PENYERAPAN ANGGARAN BELANJA
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2015
KEBIJAKAN DAN STRATEGI AKSELERASI BIDANG PENGAWASAN
PEMBAHASAN PROGRAM KERJA SPIP LKPP
S E L A M A T D A T A N G 2017 PESERTA SOSIALISASI INSPEKTORAT
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
PENGUATAN KAPABILITAS APIP MELALUI AAIPI
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN PUPR APRIL 2017
RAPAT KOORDINASI PEMANTAPAN ADMINISTRASI DALAM RANGKA
PERAN INSPEKTORAT DALAM MENGAWAL PENGADAAN BARANG DAN JASA
PRESENTASI KEPALA PUSAT PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN
Oleh: Daryanto Irjen Kemendikbud
Oleh: Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
DITWAS FISKAL DAN INVESTASI
KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI
PENGUATAN KELEMBAGAAN DAN SDM APIP DALAM MENDUKUNG REFORMASI BIROKRASI
INSPEKTORAT DAERAH KAB. NGANJUK
Praseno Hadi, M.M., Ak. Inspektur Provinsi Sulawesi Utara
2017 INSPEKTORAT Forum SKPD Bidang Pemerintahan
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN GUNA MEMINIMALISIR PENYIMPANGAN DAN TEMUAN
Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
Oleh : Lutfi Harris, M.Ak., Ak. Satuan Pengawasan Internal
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
PENYUSUNAN DAN PELAPORAN KINERJA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI
Kebijakan Perencanaan Penganggaran dan Pengelolaan Keuangan,
PERAN PENGAWASAN KEMENTERIAN PANRB TERKAIT AMANAT
SOSIALISASI PERBUP NO. 34 TH
S E L A M A T D A T A N G.
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
PARADIGMA BARU PENGAWASAN INTERNAL
POTENSI DAN KENDALA IMPLEMENTASI INOVASI DAERAH
PENGUATAN INSPEKTORAT DAERAH
USAHA KEMENTRIAN KESEHATAN DALAM MEWUJUDKAN CLEAN GOVERMENT &GOOD GOVERMENT KELOMPOK III.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
INSPEKTORAT KOTA SURABAYA
TEPRA BERBAGI PENGALAMAN PELAKSANAAN TEPRA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
INSPEKTORAT PROVINSI JAWA TENGAH 2018
TEUKU NILWAN (Inspektur IV)
LATT-82/D203/2/2017 Tgl 20 JULI 2017 Laporan Kompilasi Nasional Hasil Audit atas Pengelolaan Dana BOPTN dan BPPTN BH Tahun 2016 DISAJIKAN OLEH BPKP Senin,
PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA
KEBIJAKAN PENGELOLAAN BMN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KESEHATAN
KEBIJAKAN PENGEMBANGAN SDM DI LINGKUNGAN
Prof. DR. Jamal Wiwoho, SH., Mhum.
REVIU DAN EVALUASI BERBASIS APLIKASI
Kebijakan Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan RI
PERMENPAN RB NO. 11 TH TT ROADMAP RB AREA PERUBAHAN PENGUATAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN & PEMBANGUNAN
Pelaku Pengelolaan Barang Milik Daerah (PMDN 19/2016)
INSPEKTORAT JENDERAL KEMENDIKBUD TERKAIT BANTUAN PEMERINTAH
DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN
Kebijakan Pengawasan Atas Tindak Lanjut Temuan BPK Bidang Penelitian
Penjelasan teknis Reviu
PAPARAN SAKIP INSPEKTORAT KAB.PACITAN
AUDIT LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAHAN
Transcript presentasi:

1 Sinergitas APIP dan BPKP Oleh : Daryanto *) Disampaikan dalam Rapat Peningkatan Sinergi APIP di Hotel Mercure Ancol, 15 Mei 2012 *) Inspektur Bidang Administrasi Umum - Kementerian PPN/Bappenas

“ better performance” Inspektorat Utama BAPPENAS OUTLINE 1.Visi, Misi 2.Struktur Organisasi & SDM 3.Assurances, Consulting & Kegiatan Lain 4.Pedoman & SOP 5.Pengawalan BPKP 2

“ better performance” Inspektorat Utama BAPPENAS Tugas BAPPENAS Keppres No 5 Th 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden No 110 Th 2001 Tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen “membantu Presiden dalam melaksanakan tugas pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

“ better performance” Inspektorat Utama BAPPENAS Tugas BPKP Pasal 52, 53 & 54 Keppres No. 103 Th 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen “melaksanakan tugas Pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku”

“ better performance” Inspektorat Utama BAPPENAS VISI Menjadi unit pengawasan internal yang profesional, inovatif & komunikatif, serta berperan dalam peningkatan kinerja dan akuntabilitas Kementerian PPN/Bappenas. 6

“ better performance” Inspektorat Utama BAPPENAS MISI 1.Melaksanakan kegiatan pengawasan dalam upaya meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Kementerian PPN/Bappenas; 2.Menata dan menyempurnakan sistem, struktur dan prosedur pengawasan yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel; 3.Mendorong peningkatan kualitas pelaksanaan pengawasan dan pelaksanaan monitoring tindak lanjut; 4.Melaksanakan koordinasi dan pendampingan dengan auditor eksternal dalam meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Kementerian PPN/Bappenas. 7

“ better performance” Inspektorat Utama BAPPENAS VALUE 1.Integritas 2.Obyektif 3.Kompeten 4.Kerahasiaan 5.Disiplin 8

“ better performance” Inspektorat Utama BAPPENAS FUNGSI Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas. 9 Ref: Peraturan Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas Nomor: PER.005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara PPN/Bappenas 1.Pengawasan dan pemeriksaan atas pelaksanaan kegiatan administrasi umum dan keuangan di lingkungan Kementerian Negara PPN/Bappenas; 2.Pengawasan dan pemeriksaan kinerja pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelembagaan di lingkungan Kementerian Negara PPN/ Bappenas; 3.Pelaporan hasil pengawasan dan pemeriksaan, serta pemberian usulan tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan; 4.Pemantauan dan evaluasi atas tindak lanjut temuan pengawasan dan pemeriksaan; 5.Pengembangan dan penyempurnaan sistem pengawasan TUGAS

“ better performance” Inspektorat Utama BAPPENAS Struktur Organisasi 10 INSPEKTUR UTAMA Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan Inspektur Bidang Kinerja Kelembagaan Inspektur Bidang Administrasi Umum Kasubag Tata Usaha Jabatan Fungsional Auditor

“ better performance” Inspektorat Utama BAPPENAS S D M 1.Struktural4 (empat) 2.Fungsional Auditor15 (lima belas) 3.Fungsional Perencana2 (dua) 4.Tata Usaha7 (tujuh) TOTAL28 (dua puluh delapan) Outsourcing/ kontrak12 (dua belas) 11

“ better performance” Inspektorat Utama BAPPENAS Kegiatan ASSURANCE 1.Audit (Current & Post); Operasional, Investigasi 2.Reviu TOR/RAB (Sebelum Kegiatan dimulai) 3.Reviu Laporan Keuangan (Semester &Tahunan) 4.Evaluasi (LAKIP, Kehadiran, Infrastruktur, dsj) 5.Pemantauan (TL Hasil Pengawasan, Internal dan Eksternal) 12

“ better performance” Inspektorat Utama BAPPENAS Kegiatan CONSULTING 1.Liasion Officer (LO) ; PPK dan UKE, Lingkup: – Help desk – Risk Assesment – Akselerasi penyerapan anggaran – Pendampingan Audit Eksternal 2.Advisory Services; saran/masukan pembuatan peraturan, penyusunan SOP, pelaksanaan kegiatan & eksekusi anggaran di pihak auditee 3.Knowledge sharing ; Fasilitasi PKS / diklat kepada Pengelola kegiatan / pengelola anggaran 4.Sosialisasi Ketaatan Peraturan (mis: Kode Etik, LHKPN, Penggunaan Anggaran, Pengadaan Barang & Jasa, Kontrak, dsj) 13

“ better performance” Inspektorat Utama BAPPENAS Kegiatan LAINNYA 1.Revisi Pedoman Pengawasan (Permeneg PPN/Kepala Bappenas No. PER.001A/M.PPN/05/2006; proses Legal drafting) 2.Penyusunan Audit Charter (dalam proses pengesahan Menteri) 3.Penetapan Kode Etik Auditor Inspektorat Utama (Sudah Disahkan Inspektur Utama 18 Maret 2012) 4.Penyusunan SOP kegiatan di IU 5.Penyusunan PKPT berbasis risiko 6.penyelenggaraan SPIP 7.mempertahankan opini Lapkeu 8.Kontes PPK & reward approach 9.Penguatan Integritas & WBK 14

“ better performance” Inspektorat Utama BAPPENAS 15 PEDOMAN & SOP 1.Pedoman: Pedoman Pengawasan (Permeneg PPN/Kepala Bappenas No. PER.001A/M.PPN/05/2006) Pedoman Penanganan Informasi dan Pengaduan Masyarakat (Kepmeneg PPN No. KEP. 262/M.PPN/05/2005) Pedoman Penanganan Penggantian Kerugian Negara (Kepmeneg PPN No. KEP. 002/M.PPN/01/2005) Pedoman Audit Kinerja (Permeneg PPN No. PER. 009/M.PPN/12/2007) 2.SOP (Juklak): Pelaksanaan Audit Monitoring Penyerapan Anggaran Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pendampingan Audit Eksternal Audit Kinerja Manajemen Tupoksi Audit Kinerja Program/Kegiatan

“ better performance” Inspektorat Utama BAPPENAS 16 KEGIATAN YANG PERLU PENDAMPINGAN dari BPKP 1.Kegiatan Mellinium Challenge Corporation (MCC) 2.Pengelolaan Dana Dekonsentrasi 3.Evaluasi Kinerja Pembangunan (National wide) 4.Pengawasan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri 5.Pengawasan Program /Lintas Sektoral/ Kewilayahan

Inti HULUHILIR RPJMNAPBNAPBD PROSES RI-1 RPJMN; APBN / APBD MDG’s; & Int’l Econ Global PLANNING, Organizing, Actuating, CONTROLLING SINERGY

“ better performance” Inspektorat Utama BAPPENAS Millenium Challenge Corporation Grant AS  RI USD 600jt untuk 5 thn. Mengurangi kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kemungkinan Bappenas sebagai Majelis Wali Amanat. Intended Beneficiaries: K/L, Swasta, NGO Banyak kekhususan: – Lembaga (AE) – Pajak (Perpres, PMK) Satker Khusus: Deputi mana? Perlu telaah bersama oleh BPK, BPKP, Inspektorat.

“ better performance” Inspektorat Utama BAPPENAS DANA DEKONSENTRASI 19 Peningkatan kualitas Musrenbang MDGs dan MP3EI Akuntabilitas Pelaksanaan di Propinsi Maksimum Desember 2012: aturan, sosialisasi dan pelatihan Pendampingan dan pengawasan secara periodik FOKUS KOORDINASI ANTISIPASI

Bpkp Bappenas RI Contoh: harapan ke depan: LHA PHLN Deputi Evaluasi Irtama INPUT For the next 5years

“ better performance” Inspektorat Utama BAPPENAS 21 Sumber: bappenas.go.id contoh

“ better performance” Inspektorat Utama BAPPENAS 22 Sumber: bappenas.go.id contoh

23 Sekian, TERIMA KASIH