Asep Gana Suganda SPI-ITB PERAN INTERNAL AUDIT DAN KOMITMEN PIMPINAN DALAM MENINGKATKAN KUALITAS GOVERNANCE PERGURUAN TINGGI DENGAN ITB SEBAGAI MODEL

GLOBALISASI PERSAINGAN TAJAM PERSAINGAN TAJAM PERLU MENINGKATKAN DAYA SAING NASIONAL PERLU MENINGKATKAN DAYA SAING NASIONAL PERLU PTN YANG MANDIRI (AKADEMIK, NON AKADEMIK) PERLU PTN YANG MANDIRI (AKADEMIK, NON AKADEMIK) PERUBAHAN STATUS HUKUM PTN MENJADI BADAN HUKUM PERUBAHAN STATUS HUKUM PTN MENJADI BADAN HUKUM PP 61/1999 PENETAPAN PTN SEBAGAI BADAN HUKUM PP 61/1999 PENETAPAN PTN SEBAGAI BADAN HUKUM

ITB DARI PTN KE BHMN PP 155/2000 ITB PTN  ITB BHMN PP 155/2000 ITB PTN  ITB BHMN PERUBAHAN PARADIGMA PENGELOLAAN DARI SARAT BIROKRASI  MANDIRI DENGAN PRINSIP CGG PERUBAHAN PARADIGMA PENGELOLAAN DARI SARAT BIROKRASI  MANDIRI DENGAN PRINSIP CGG TIDAK UNTUK MENGUBAH ITB MENJADI KORPORAT TAPI ITB PERLU MENGAMBIL PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KORPORAT YANG EFISIEN DAN EFEKTIF UNTUK MENGELOLA AKADEMIK TIDAK UNTUK MENGUBAH ITB MENJADI KORPORAT TAPI ITB PERLU MENGAMBIL PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN KORPORAT YANG EFISIEN DAN EFEKTIF UNTUK MENGELOLA AKADEMIK

TUNTUTAN LAIN (1) MELAKUKAN PERBAIKAN DAN PENINGKA TAN KINERJA YANG BERKELANJUTAN SEBAGAI KONSEKWENSI BHMN MELAKUKAN PERBAIKAN DAN PENINGKA TAN KINERJA YANG BERKELANJUTAN SEBAGAI KONSEKWENSI BHMN KEHARUSAN MEMPERTANGGUNG JAWAB KAN OPERASIONAL, PENGGUNAAN SUM BERDAYA, KINERJA KEPADA STAKEHOL DER KEHARUSAN MEMPERTANGGUNG JAWAB KAN OPERASIONAL, PENGGUNAAN SUM BERDAYA, KINERJA KEPADA STAKEHOL DER MENJAGA DAN MEMPERTAHANKAN EKSIS TENSI ITB SERTA MENINGKATKAN REPU TASI DAN KREDIBILITAS MENJAGA DAN MEMPERTAHANKAN EKSIS TENSI ITB SERTA MENINGKATKAN REPU TASI DAN KREDIBILITAS

TUNTUTAN LAIN (2) ERA REFORMASI SEJAK 1998  MASYARAKAT SEMAKIN KRITIS TERHA DAP INSTITUSI PENYELENGGARA NEGARA  TUNTUTAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTITUSI PENYELENGGARA NEGARA SEMAKIN BESAR, SEIRING DENGAN MENINGKATNYA ANGGARAN YANG DI KELOLA ERA REFORMASI SEJAK 1998  MASYARAKAT SEMAKIN KRITIS TERHA DAP INSTITUSI PENYELENGGARA NEGARA  TUNTUTAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTITUSI PENYELENGGARA NEGARA SEMAKIN BESAR, SEIRING DENGAN MENINGKATNYA ANGGARAN YANG DI KELOLA

KENAPA DI ITB HARUS ADA SPI KAJIAN ATAS PENGALAMAN KORPORAT  KEYAKINAN AKAN MANFAAT TERHADAP ADANYA UNIT YANG MELAKSANAKAN FUNGSI AUDIT INTERNAL  KEBUTUHAN KAJIAN ATAS PENGALAMAN KORPORAT  KEYAKINAN AKAN MANFAAT TERHADAP ADANYA UNIT YANG MELAKSANAKAN FUNGSI AUDIT INTERNAL  KEBUTUHAN PP 155/2000 PASAL 41 (k)  TUGAS PIMPINAN ITB MEMBENTUK UNIT PENGAWAS INTERNAL PP 155/2000 PASAL 41 (k)  TUGAS PIMPINAN ITB MEMBENTUK UNIT PENGAWAS INTERNAL SK REKTOR 14/SK/K01/KU/2002  UPI SK REKTOR 14/SK/K01/KU/2002  UPI SK REKTOR 12/SK/K01/OT/2005  SPI SK REKTOR 12/SK/K01/OT/2005  SPI

ASPEK LEGAL YANG BERLAKU SAAT INI UU 12/2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI  TANTANGAN-RISIKO PT??? UU 12/2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI  TANTANGAN-RISIKO PT??? PP 65/2013 TENTANG STATUTA ITB PP 65/2013 TENTANG STATUTA ITB PER: 265/PER/I1.A/HK/2014: SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL ITB PTN BH PER: 265/PER/I1.A/HK/2014: SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL ITB PTN BH PER: 203/PER/I1.A/HK/2015: NOMENKLATUR ORGANISASI ITB PTN BH PER: 203/PER/I1.A/HK/2015: NOMENKLATUR ORGANISASI ITB PTN BH

FUNGSI SPI ITB MENYELENGGARAKAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL KEGIATAN ITB UNTUK SEMUA UNSUR WAKIL REKTOR, SATUAN PENJAMINAN MUTU, PELAKSANA AKADEMIK, PELAKSANA ADMINISTRASI, BADAN PENGELOLA USAHA DAN DANA LESTARI, DAN UNSUR LAIN YANG DIPERLUKAN. MENYELENGGARAKAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL KEGIATAN ITB UNTUK SEMUA UNSUR WAKIL REKTOR, SATUAN PENJAMINAN MUTU, PELAKSANA AKADEMIK, PELAKSANA ADMINISTRASI, BADAN PENGELOLA USAHA DAN DANA LESTARI, DAN UNSUR LAIN YANG DIPERLUKAN.

TUGAS SPI MENGEMBANGKAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL KEGIATAN ITB MENGEMBANGKAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL KEGIATAN ITB MELAKSANAKAN PENGAWASAN INTERNAL KEGIATAN ITB MELAKSANAKAN PENGAWASAN INTERNAL KEGIATAN ITB MENDAMPINGI KOMITE AUDIT DAN AUDITOR EKSTERNAL (BPK, BPKP, INSPEKTORAT, KAP, KPK) MENDAMPINGI KOMITE AUDIT DAN AUDITOR EKSTERNAL (BPK, BPKP, INSPEKTORAT, KAP, KPK) MEMBUAT LHP KEPADA REKTOR DENGAN TEMBUSAN KEPADA KOMITE AUDIT DAN PIHAK LAIN YANG DIANGGAP PERLU MEMBUAT LHP KEPADA REKTOR DENGAN TEMBUSAN KEPADA KOMITE AUDIT DAN PIHAK LAIN YANG DIANGGAP PERLU

ORGANISASI SPI KETUA KETUA SEKRETARIS BIDANG AUDIT NON- KEUANGAN SEKRETARIS BIDANG AUDIT NON- KEUANGAN SEKRETARIS BIDANG AUDIT KEUA NGAN SEKRETARIS BIDANG AUDIT KEUA NGAN SUPERVISOR AUDITOR KEUANGAN SUPERVISOR AUDITOR KEUANGAN AUDITOR KEUANGAN AUDITOR KEUANGAN AUDITOR NON-KEUANGAN AUDITOR NON-KEUANGAN

PENGALAMAN 1. PENGEMBANGAN ORGANISASI SPI CHARTER AUDIT INTERNAL (2003; 2008) DISYAHKAN REKTOR DAN KETUA MWA CHARTER AUDIT INTERNAL (2003; 2008) DISYAHKAN REKTOR DAN KETUA MWA RENSTRA SPI-ITB ; RENSTRA SPI-ITB ; NASKAH AKADEMIK KRITERIA KEBERHASILAN SPI SERTA KRITERIA KEBERHASILAN SPI NASKAH AKADEMIK KRITERIA KEBERHASILAN SPI SERTA KRITERIA KEBERHASILAN SPI MEMBANGUN SOP DAN INSTRUMEN PEMERIK SAAN MEMBANGUN SOP DAN INSTRUMEN PEMERIK SAAN

SOP BIDANG KEUANGAN BIDANG KEUANGAN BIDANG AKADEMIK BIDANG AKADEMIK BIDANG ASET BIDANG ASET BIDANG SUMBERDAYA MANUSIA BIDANG SUMBERDAYA MANUSIA BIDANG PERENCANAAN DAN MANAJEMEN BIDANG PERENCANAAN DAN MANAJEMEN

INSTRUMEN AUDIT UNTUK INSTRUMEN AUDIT KEUANGAN, DIGUNAKAN PSAK YANG SUDAH STANDAR. UNTUK INSTRUMEN AUDIT KEUANGAN, DIGUNAKAN PSAK YANG SUDAH STANDAR. LEBIH DARI 50 INSTRUMEN AUDIT NON- KEUANGAN YANG SUDAH DIBUAT DAN DIPAKAI DALAM AUDIT, MISAL INSTRU MEN AUDIT PERALATAN STRATEGIS, KESI APAN KURIKULUM BARU, PENELITIAN, PERJALANAN DINAS, PENGANGKATAN PEGAWAI, PENERIMAAN MAHASISWA BARU LEBIH DARI 50 INSTRUMEN AUDIT NON- KEUANGAN YANG SUDAH DIBUAT DAN DIPAKAI DALAM AUDIT, MISAL INSTRU MEN AUDIT PERALATAN STRATEGIS, KESI APAN KURIKULUM BARU, PENELITIAN, PERJALANAN DINAS, PENGANGKATAN PEGAWAI, PENERIMAAN MAHASISWA BARU

2. PENINGKATAN KOMPETENSI SEMINAR INTERNAL AUDIT SEMINAR INTERNAL AUDIT PENDIDIKAN INTERNAL AUDIT PENDIDIKAN INTERNAL AUDIT WORKSHOP: FK-SPI BUMN/BUMD JABAR-BANTEN, AUDIT KECURANGAN WORKSHOP: FK-SPI BUMN/BUMD JABAR-BANTEN, AUDIT KECURANGAN STUDI BANDING STUDI BANDING STUDI LANJUT STUDI LANJUT MELENGKAPI KEPUSTAKAAN MELENGKAPI KEPUSTAKAAN

3. PELAKSANAAN AUDIT 3. PELAKSANAAN AUDIT RUTIN (BERDASARKAN RISIKO; DIAGEN DAKAN DALAM RKA) RUTIN (BERDASARKAN RISIKO; DIAGEN DAKAN DALAM RKA) AGENDA AUDIT TAHUNAN DAN PERUBA HANNYA HARUS DISETUJUI KOMITE AUDIT DAN REKTOR AGENDA AUDIT TAHUNAN DAN PERUBA HANNYA HARUS DISETUJUI KOMITE AUDIT DAN REKTOR NON RUTIN NON RUTIN ATAS PERMINTAAN REKTOR, MWA ATAU ATAS PERMINTAAN REKTOR, MWA ATAU ATAS INFORMASI LAIN YG SAHIH (TERTU LIS) ATAS INFORMASI LAIN YG SAHIH (TERTU LIS)

4. PENDAMPING AUDITOR EKSTERNAL KAP KAP ITJEN ITJEN BPKP BPKP BPK BPK KPK* KPK* NGURUS YANG NGAKU-NGAKU AUDITOR EKSTERNAL NGURUS YANG NGAKU-NGAKU AUDITOR EKSTERNAL

RESPON AUDITEE MACAM-MACAMCONTOH SAMPLING AUDIT INVESTIGASI PENGADUAN REKANAN

KOMITMEN PIMPINAN DALAM MENCAPAI TUJUAN ORGANISASI : DNA TEPAT WAKTU DNA TEPAT WAKTU : SINGEL ACCOUNT ; WTP 2008 SINGEL ACCOUNT ; WTP : INTERNASIONALISASI (CAPAIAN PRODI; ) INTERNASIONALISASI (CAPAIAN PRODI; ) : ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY. ENTREPRENEURIAL UNIVERSITY.

TEMUAN AUDIT KEUANGAN DAN ROADMAP AKUNTABILITAS 2008 KONDISI 2004 Masih terdapat dual system dalam manajemen keuangan. Masih ada kesulitan dalam penetapan neraca awal ITB. Masih ada dana yang tidak transparan di unit kerja. Accrual basis dan double entry belum menjangkau semua unit. Masih terdapat off balance sheet (dana non RKA). Masih terdapat perbedaan sistem pembukuan. Transparansi LPPM dan masih rendah. Belum sepenuhnya patuh terhadap UU Perpajakan dan aturan pengadaan barang dan jasa. Pungutan DPI dari setiap kerma masih bervariasi. Belum dikonsolidasikan Laporan Keuangan SAk, SKD, dan SUK. UPAYA mengatasi GAP 1.Single system dan single account untuk akuntansi keuangan ITB. 2.Neraca awal ITB BHMN dapat ditetapkan dengan jelas. 3.Seluruh dana menjadi milik ITB dan dikelola secara transparan. 4.Setiap unit telah menggunakan accrual basis dan double entry. 5.Tidak ada lagi off balance sheet (off budget). 6.Sistem pembukuan seragam. 7.Semua program/proyek LPPM dan transparan. 8.Patuh sepenuhnya terhadap UU Perpajakan termasuk aturan pengadaan barang dan jasa. 9.Keseragaman dalam pemungutan DPI dari setiap kerma. 10.Laporan Keuangan SAk, SKD, dan SUK yang terkonsolidasi. KONDISI YANG AKUNTABEL Dibangunnya Aturan/Sistem Akuntansi Keuangan PT BHMN. 2.Penyusunan sistem pengelolaan adm. Keuangan dengan single account. 3.Rancangan Aturan akuisisi dana off balance sheet. 4.Pelatihan kompetensi staf administrasi keuangan. 5.Penyempurnaan penyusunan RKA. 6.Penyusunan Template sistem pembukuan. 7.Sosialisasi sistem yang transparan. 8.Sosialisasi dan enforcement terhadap UU Perpajakan dan pengadaan barang dan jasa. 9.Penyusunan Aturan mengenai pemungutan DPI. 10.Penyusunan Aturan Konsolidasi Keuangan SAk, SKD dan SUK. L-6

PEKERJAAN RUMAH KEDEPAN RENSTRA RENSTRA REVISI CHARTER AUDIT 2008 REVISI CHARTER AUDIT 2008 AUDITOR MEMILIKI STRUKTUR FUNGSIONAL YANG JELAS AUDITOR MEMILIKI STRUKTUR FUNGSIONAL YANG JELAS AUDITOR SISTEM INFORMASI AUDITOR SISTEM INFORMASI JUMLAH AUDITOR BELUM OPTIMAL JUMLAH AUDITOR BELUM OPTIMAL LEMBAGA SERTIFIKASI UNTUK AI-PT LEMBAGA SERTIFIKASI UNTUK AI-PT

INDIKATOR KEBERHASILAN SPI ITB EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN OLEH SPI EFISIENSI DAN EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN OLEH SPI KEANDALAN ISI LHP KEANDALAN ISI LHP KEPUASAN AUDITEE ATAS HASIL PEMERIKSAAN KEPUASAN AUDITEE ATAS HASIL PEMERIKSAAN KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANGAN KEPATUHAN TERHADAP PERUNDANGAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI OLEH AUDITEE & PIMPINAN ITB TINDAK LANJUT REKOMENDASI OLEH AUDITEE & PIMPINAN ITB KEHADIRAN DIRINDUKAN, DIMINTA, DIPERLUKAN (SEBAGAI KONSULTAN ATAU KATALISATOR) KEHADIRAN DIRINDUKAN, DIMINTA, DIPERLUKAN (SEBAGAI KONSULTAN ATAU KATALISATOR) PENGAKUAN (RECOGNATION) ATAS UNIT KERJA SPI OLEH LEMBAGA AUDIT LAIN. PENGAKUAN (RECOGNATION) ATAS UNIT KERJA SPI OLEH LEMBAGA AUDIT LAIN.

TERIMA KASIH ATAS KESABARAN DANPERHATIANNYA