ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014.

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
INDIKATOR KESEHATAN PRODUKSI
Advertisements

Sub Dinas Perencanaan Kesehatan Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Tengah
Data dan Informasi Kesehatan
PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA
LOGO Horison, 2-4 Oktober Description of the contents. P A P A R A N  Dasar Hukum  Gambaran Program dan Indikator  Restrukturisasi Pemberdayaan.
Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat
Pusat Data dan Informasi Depkes RI
PENYEHATAN LINGKUNGAN
Bagian Program & Informasi Ditjen PP & PL
Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
Bagian Program & Informasi Ditjen PP & PL
KEBIJAKAN DEPKES DALAM PENGEMBANGAN DESA SIAGA Pusdiknakes
HASIL PENCAPAIAN INDIKATOR SPM BIDANG KESEHATAN TAHUN 2008
UPT Puskesmas Nusa Penida III Bantuan Operasional Kesehatan 12 September 2013.
PERTEMUAN EVALUASI PELAKSANAAN BOK PROVINSI/KAB/KOTA TAHUN 2014 DI PROVINSI Surabaya, September 2014.
SEKSI INFORMASI PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN
KEBIJAKAN PROGRAM LANSIA DI KABUPATEN CILACAP
PENERAPAN AKREDITASI DI UPT PUSKESMAS SAMPANG
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan Kabupaten Cilacap
EVALUASI PROGRAM BIDANG KESGA TAHUN 2014
Standard Pelayanan Minimal (SPM) Pelayanan Bidang Kesehatan.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA/ KELURAHAN
Sekilas tentang Bangka Belitung 315 Desa jiwa L: P:
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
PUSKESMAS: Rancangan kewenangan wajib dan SPM
H. ARSON ABADI, SKM, M.Si Dinas Kesehatan Kab.OKU SELATAN
MENGGERAKKAN DAN MENINGKATKAN PERAN SERTA MASYARAKAT
Biro Administrasi Kesra dan Kemasyarakatan Setda DIY
Sikda PENGELOLAAN DATA INFORMASI SOFTWARE.
Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tenggara
PUSKESMAS VISI Tercapainya Kecamatan sehat menuju
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN T.A 2018
PENINGKATAN STATUS GIZI MASYARAKAT Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN LB-3
Selamat datang peserta
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
SISTEM PENCATATAN DAN PELAPORAN LB-3 (2)
PETUNJUK TEKNIS PEMBUATAN PROFIL KABUPATEN
STANDAR PELAYANAN PUSKESMAS
PENGUKURAN KESEHATAN Definisi indikator
Oleh : Respati Wulandari, M. Kes
ILMU KESMAS X (PROGRAM2 KESEHATAN)
JAMPERSAL Kelompok 2.
OPTIMALISASI PELAKSANAAN JAMINAN PERSALINAN Dalam rangka Percepatan Pencapaian MDGs 2015 Tjetjep Yudiana,SKM, M.Kes KEPALA DINAS KESEHATAN PROPINSI KEPULAUAN.
SELAMAT DATANG PERTEMUAN PETUGAS SP2TP BLITAR, 7 MARET 2014
Sistem kesehatan Sesi 8 Dikutip dari Sistem kes, WikuAdisasmito, PhD.
PEMBANGUNAN KESEHATAN MENUJU MDGs TAHUN 2015
Oleh Dr. I Gusti Ngurah Agung Swastika KADIS KESEHATAN KAB KLUNGKUNG
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DEPARTEMEN KESEHATAN
How To Measure Quality Sharon Gondodiputro dr., MARS, MH
Dr. Jum’atil Fajar, MHlthSc
Di sampaikan pada pertemuan Bidan Jember tgl 21 November 2017
Intan Silviana Mustikawati, SKM, MPH
KETERKAITAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DENGAN KESEHATAN
PEMANFAATAN DATA SURVEI DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
“Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan“
STRUKTUR ORGANISASI INSTITUSI PELAYANAN KESEHATAN DAN KOMPONENNYA
ASPEK-ASPEK SOSIAL BUDAYA DALAM PELAYANAN KEBIDANAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI BANTEN
IMPLEMENTASI APLIKASI SPM BERBASIS WEB
Standar Pelayanan Minimal Puskesmas
Keputusan Menteri Kesehatan No.128 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Puskesmas Kelompok II : Aditya Prayudha Setri Endah Pratiwie Siti Ayu Puspasari Khana.
KEBIJAKAN DEPKES DALAM PENGEMBANGAN DESA SIAGA Pusdiknakes.
Indeks Kepuasan Masyarakat Bidang Kesehatan
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN/KOTA
KESEHATAN ANAK di indonesia
SISTEM INFORMASI NASIONAL (SIKNAS) Dan SIKDa
Upaya akselerasi pencapaiaN SDGs. SDGs ( Sustainable Development Goals ) sebuah dokumen yang akan menjadi sebuah acuan dalam kerangka pembangunan dan.
PEMBANGUNAN BIDANG KESEHATAN PROVINSI BANTEN
Transcript presentasi:

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN TAHUN OLE h Dr.Hj.Musdiawaty HR RoE,M.Kes Watansoppeng, 19 Maret 2014

VISI dan MISI Visi Kementerian Kesehatan Visi Kementerian Kesehatan “ Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan “ “ Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan “Misi Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madaniMeningkatkan derajat kesehatan masyarakat, melalui pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilanMelindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan Manjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatanManjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya kesehatan Menciptakan tata kelola kepemerintahan yang baikMenciptakan tata kelola kepemerintahan yang baik

VISI dan MISI Visi Dinas Kesehatan Kab. Soppeng Tahun Terwujudnya “ Masyarakat Soppeng yang sehat lebih maju dan mandiri “

MISI DINAS KESEHATAN Untuk mewujudkan Visi Meningkatkan upaya kesehatan yang bermutu dan terjangkau Meningkatkan Sumber Daya Kesehatan secara merata baik kuantitas maupun kualitas Menggerakkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan swasta serta kerjasama lintas sektor Mengoptimalkan kebijakan & manajemen pembangunan kesehatan

STRATEGIS Peningkatan permintaan masyarakat terhadap kesehatan (demand side) Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan yang merata, terjangkau dan berkualitas (Supply side) Pembiayaan kesehatan (financial side) Perubahan Perilaku Masyarakat untuk mendiri, berperilaku hidup bersih dan sehat serta sadar gizi(behavior- changed side) Kemitraaan dan kerjsama lintas sektor (partnership side) Pemantapan kebijakan dan manajemen pembangunan Kesehatan (health policy side)

INDIKATOR DAMPAK PENCAPAIAN DERAJAT KESEHATAN KAB. SOPPENG (AKI, AKB, GIZI KURANG, GIZI BURUK,UHH)

NONONONOINDIKATOR CAKUPAN TH RENCANA CAKUPAN NASIONAL KAB. SOPPENG RPJM MDGs2015 1AKI 228/ KH 209/ KH (7/3.356* ) 118/ KH 102/ KH 2AKB 34/1.000 KH 9,89/1.000 KH (33/3.336*1000) 24/1000 KH 24/1000 KH 27/1000 KH 3 Prevalensi Gizi Kurang pada Anak Balita (0-60 bulan) 18,4 % 2,33 % (366/15.732*100) 15 % 18,8 % 4 Prevalensi Gizi Buruk pada Anak Balita (0-60 bulan) 5,4 % 5,4 % 0,60 % (95/15.732*100) 3,6 % 3,6 % 3,6 % 5UHH 70,1 70,1 71,64 71, INDIKATOR DERAJAT KESEHATAN DAN RENCANA CAKUPAN RPJM SERTA MDGs 2015

INDIKATOR OUT PUT STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) CAKUPAN TH SERTA RENCANA TH. 2014

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2008 KEPMENKES Nomor : 741/MENKES/PER/VIII/2008 Instansi : Dinas Kesehatan Kab. Soppeng NONO Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Cakupan 2013 Target 2014 Indikator% I Pelayanan Kesehatan Dasar1.Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K486, Cakupan Ibu Hamil dengan Komplikasi yang ditangani91, Cakupan Pertolongan persalinan oleh bidan atau89,4090 tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan 4.Cakupan pelayanan Ibu Nifas89, Cakupan Neonatal dengan komplikasi yang ditangani48, Cakupan kunjungan bayi104, Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)100

NO Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Cakupan 2013 Target 2014 Indikator% Cakupan pelayanan anak balita89, Cakupan pemberian makanan pendamping ASI pada anak100 usia bulan keluarga miskin 10.Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat Cakupan peserta KB aktif75, Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit a. Acute Flacid Paralysis (AFP) rate per penduduk < 15 tahun2≥1≥1 b. Penemuan Penderita Pneumonia balita ditangani15,88100 c. Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif47,77100 d. Penderita DBD yang ditangani100 e. Penemuan Penderita diare204, Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin95,51100

NO Jenis Pelayanan Dasar Standar Pelayanan Minimal Cakupan 2013 Target 2014 Indikator% II Pelayanan Kes. Rujukan15. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin2, Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan100,00100 sarana kesehatan (RS) di Kab/Kota III Penyelidikan epidemiologi17. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang dilakukan100,00100 dan penanggulang an KLB penyelidikan epidemiologi <24 jam IV Promosi Kesehatan dan18.Cakupan desa siaga aktif74,2980 Pemberdayaan Masyarakat

PROGRAM PRIORITAS

1. Program obat dan perbekalan kesehatan 1. Program obat dan perbekalan kesehatan 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3. Program Pengawasan Obat dan Makanan 3. Program Pengawasan Obat dan Makanan 4.Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 4.Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 5. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 6. Program Pengembangan Lingkungan sehat 6. Program Pengembangan Lingkungan sehat 7.Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 7.Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 8. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 9. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat 9. Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat