H Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum Pemanfaatan Hasil Penilaian Pembelajaan Perlindungan HAM dan Penegakan Hukum

PROFESIONAL: PERLINDUNGAN HAM DAN PENEGAKAN HUKUM

SKENARIO Pengantar Mengerja kan LK Peserta menganalisis Membaca bahan Report hasil Diskusi Report hasil unduhan Pengantar Refleksi Peserta Diskusi

SKENARIO INFORMASI PENJELASAN TUJUAN DISKUSI KELAS TANYA JAWAB MENGAMATI VIDO/YOUTUBE DISKUSI KELOMPOK PRESENTASI HASIL DISKUSI KELOMPOK PENUTUP

Pelatihan In-On-In

Tatap Muka Penuh

Pembelajaran In-On-In

Brainstorming Mengajak peserta berdinamika dengan tepuk kompak mengupayakan suasana yang kondusif dan siap mengikuti pelatihan Ber diskusi secara klasikal mengangkat permasalahan yang terkait dengan nilai karakter. Seperti: Indahnya kebersamaan Pentingnya persatuan Setiap orang di dalam komunitas memiliki peran penting Setiap orang kedudukannya sama

Implementasi Perlindungan HAM Dalam Masyarakat TUJUAN MEMAHAMI DAN MENERAPKAN PEMBELAJARAN PPKN TENTANG: Implementasi Perlindungan HAM Dalam Masyarakat Penegakan Hukum Dalam Implementasi HAM Kebebasan Berorganisasi Sebagai Cermin Penerapan HAM  

Indikator Mendeskripsikan keputusan bersama sebagai cerminan penerapan Hak Asasi Manusia Mendeskripsikan perilaku perlindungan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat sekitar secara kontekstual Menganalisis contoh perilaku perlindungan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat sekitar secara kontekstual Menganalisis contoh Kebebasan Berorganisasi sebagai cermin penerapan Hak asasi manusia

Implementasi Perlindungan Ham Dalam Masyarakat Landasan Hukum Penegakan HAM DI Indonesia Undang-Undang Perlindungan HAM Undang-Undang dan Jaminan Perlindungan AnakUpaya Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM Hambatan dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM Instrumen HAM Nasional Hukum Internasional HAM yang telah diratifikasi Negara RI Kasus Pelanggaran HAM Di Indonesia

KEPUTUSAN BERSAMA SEBAGAI CERMINAN PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA Kegiatan Pembelajaran 1 KEPUTUSAN BERSAMA SEBAGAI CERMINAN PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA

TUJUAN Dalam KP 1 ini keputusan bersama yang merupakan pencerminan pelaksanan hak asasi manusia ini, para guru dapat memahami penerapan keputusan bersama sebagai pencerminan hak asasi manusia, baik di rumah, di sekolah dan di masyarakat

Indikator Indikator Pencapaian kompetensi Menjelaskan pengertian keputusan bersama Mendeskripsikan keputusan bersama sebagai cerminan penerapan Hak Asasi Manusia Memberikan contoh penerapan keputusan bersama di rumah, di sekolah dan di masyarakat

KEPUTUSAN BERSAMA Pengertian Keputusan Bersama keputusan yang sudah ditetapkan berdasarkan pertimbangan, pemikiran serta pembahasan yang matang

Keputusan bersama Harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab Harus dipatuhi dan dilaksanakan Tidak boleh memaksanakan kehendak Tidak boleh hanya menguntungkan salah satu pihak Menampilkan rasa keadilan Semua mempunyai kedudukan yang sama

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 KEPUTUSAN BERSAMA Dasar keputusan bersama Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang PPKn Nilai-Nilai Instrumental Pancasila Nilai kebersamaan, Nilai kebebasan, nilai menghargai pendapat orang lain, nilai berjiwa besar, nilai persamaan hak

KEPUTUSAN BERSAMA Manfaat keputusan bersama Semua anggota merasa dihargai Semua anggota merasa bertanggung jawab Hasil keputusan akan lebih baik karena merupakan pemikiran bersama

Tata Cara Pengambilan keputusan bersama Pertama, musyawarah untuk mufakat. Kedua, berdasarkan suara terbanyak atau voting

KEPUTUSAN BERSAMA Musyawarah untuk keputusan bersama Peserta musyawarah harus hadir sebelum dimulai. Bisa dimulai jika peserta telah mencapai kuorum Adanya susunan kepanitiaan, Setiap orang berhak menyampaikan pendapat dan harus menghargai pendapat orang lain. Pendapat yang disampaikan harus logis, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma, dan tidak menyinggung perasaan orang lain.

Prinsip musyawarah Dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Dilandasi semangat kegotongroyongan dan kekeluargaan. Mengutamakan kepentingan umum. Menghargai pendapat orang lain. Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikad baik dan penuh rasa tanggung jawab.

Pemungutan Suara Terbanyak (Voting) Cara pemungutan suara dipakai ketika cara musyawarah tidak berhasil. Artinya, pihak-pihak yang bermusyawarah tidak kunjung sepakat Voting merupakan cara kedua jika musyawarah untuk mufakat gagal dilakukan Ada dua cara voting: Voting terbuka dan voting tertutup

Penerapan HAM Contoh Keputusan bersama Di Rumah Pembagian tugas pekerjaan di rumah Menentapkan tata tertib keluarga

Menentukan tujuan tempat wisata di lingkungan sekolah Penerapan HAM Contoh Keputusan bersama Di Sekolah Pemilihan Ketua Kelas Menentukan tujuan tempat wisata di lingkungan sekolah

Keputusan Bersama Contoh Keputusan bersama Di masyarakat Menjaga Keamanan Kerja Bakti

Contoh Keputusan bersama Di lingkungan Negara Keputusan tentang undang- undang. Keputusan bersama tentang konstitusi negara. Keputusan tentang ideologi bersama. Keputusan bersama tentang program pembangunan

Sikap Patuh Terhadap Keputusan Bersama Keuntungan Melaksanakan Keputusan Bersama Sikap- sikap dalam pengambilan keputusan antara lain: Adil Jujur Tanggung jawab Toleransi Komitmen Setia Demokrasi

Landasan musyawarah mufakat Landasan Idiil = Pancasila (khususnya sila ke empat) Landasan konstitusi UUD 1945 Demokrasi Pancasila

Implementasi Perlindungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Kegiatan Pembelajaran 2 Implementasi Perlindungan dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Tujuan Memahami dan menjelaskan perilaku perlindungan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat sekitar secara kontekstual

Indikator Pencapaian Kompetensi Menganalisis contoh perilaku perlindungan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat sekitar secara kontekstual Mendeskripsikan perilaku perlindungan Hak Asasi Manusia dalam masyarakat sekitar secara kontekstual Menganalisis contoh perilaku pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam masyarakat sekitar secara kontekstual

Landasan Hukum Penegakan HAM di Indonesia Landasan idiil (Pancasila) sila ke-2: “Kemanusiaan yang adil dan beradab landasan idiil Landasan konstitusional (UUD 1945) yakni Pembukaan UUD 1945 alinea ke-1 dan ke-4. Pasal 27, pasal 28, pasal 28 A sampai pasal 28 J, pasal 29, pasal 30, pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan pasal 34 UUD 1945. 4. Landasan operasional,

Undang-Undang Perlindungan HAM Undang Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. UU RI Nomor 39 Tahun 1999 jaminan HAM Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Undang-Undang dan Jaminan Perlindungan Anak

Jaminan Perlindungan Anak Pancasila, Pembukaan UUD 1945, Batang Tubuh UUD 1945 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Undang-Undang No 26 Tahun 2000 Peraturan Perundang-undangan dan Lembaga HAM di Indonesia (Kepres No. 50 Tahun 1993 tentang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia) (KOMNAS HAM) Kepres No. 50 Tahun 1993 tentang pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM)

Hambatan dalam Pemajuan, Penghormatan, dan Penegakan HAM Masalah sosial budaya Masalah informasi dan komunikasi Masalah kebijakan pemerintah Masalah perangkat perundang-undangan

Jaminan Perlindungan Anak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM Hak untuk hidup Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan Hak mengembangkan diri Hak memperoleh keadilan Hak atas kebebasan pribadi Hak atas rasa aman Hak atas kesejahteraan Hak turut serta dalam pemerintahan Hak wanita Hak anak

Instrumen HAM Nasional Bab XA Pasal 28A – 28J UUD 1945 Deklarasi universal hak asasi manusia tahun 1948 UU No. 39 Tahun 1999 Penegakan HAM dalam kehidupan bermasyarakat Penegakan HAM dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

Hukum Internasional tentang HAM yang telah diratifikasi Negara RI UU RI No 5 Tahun 1998 tentang pengesahan Convetion Against Torture and Other Cruel, In Human or Degrading Treatment or Phunisment. Undang-undang nomor 8 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Deskriminasi Terhadap Wanita. Deklarasi Sedunia tentang Hak Asasi manusia Tahun 1948.

Kasus-Kasus Pelanggaran HAM di Indonesia Katagorisasi pelanggaran HAM Kasus pelanggaran HAM

Terima Kasih