POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA SIFAT POLITIK LUAR NEGERI

SIFAT POLITIK LUAR NEGERI SIFAT POLITIK LUAR NEGERI SERING MERUPAKAN PENJUMLAHAN DARI SEKUMPULAN TINDAKAN YANG TERPISAH-PISAH ATAU YANG HANYA SAMAR TERKAIT. SIFAT POLITIK LUAR NEGERI

PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI Perubahan kebijakan luar negeri muncul melalui serangkaian modifikasi sederhana dari kebijakan-kebijakan yang ada, yang muncul secara perlahan melalui tahapan- tahapan sederhana yang biasanya bersifat tentatif, sesuai proses trial and error PERUBAHAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI

Tiga Jenis Keputusan Luar Negeri William D. Coplin Pertama, Keputusan-keputusan politik luar negeri yang sifatnya umum, yang terdiri atas serangkaian keputusan yang diekspresikan melalui pernyataan-pernyataan kebijakan dan tindakan-tindakan langsung, misalnya “politik pembendungan” (containtment policy) AS setelah Perang Dunia II, meliputi pernyataan-pernyataan politik yang bersifat luas seperti pernyataan-pernyataan Presiden, serta tindakan-tindakan khusus seperti perang Vietnam. Sasaran politik luar negeri bisa menjangkau lingkungan internasional. Tiga Jenis Keputusan Luar Negeri William D. Coplin

Tiga Jenis Keputusan Luar Negeri William D. Coplin Kedua, Keputusan-keputusan yang bersifat administratif. Keputusan itu di buat oleh anggota-anggota birokrasi pemerintah yang bertugas melaksanakan hubungan luar negeri negaranya. Departemen Luar Negeri (di AS Department of State) adalah organisasi birokratis yang utama, namun badan-badan pemerintah lainnya, seperti dinas militer, dinas intelejen, departemen perdagangan, juga sering terlibat di dalam pengambilan keputusan-keputusan administratif yang mempengaruhi kebijakan luar negeri. Tiga Jenis Keputusan Luar Negeri William D. Coplin

Tiga Jenis Keputusan Luar Negeri William D. Coplin Ketiga, Keputusan-keputusan yang bersifat krisis, merupakan kombinasi dari kedua tipe politik luar negeri yang diatas. Keputusan-keputusan yang bersifat krisis bisa berdampak luas terhadap kebijakan umum suatu negara. Keputusan itu juga bisa memperkuat kebijakan yang telah ada seperti yang terjadi pada saat AS melakukan intervensi dalam krisis Indocina (tahun 1960-an dan 1970-an) Tiga Jenis Keputusan Luar Negeri William D. Coplin

Tahapan Ideal dalam membuat Keputusan Luar Negeri menetapkan situasinya, dalam hal ini harus mendapat informasi yang memadai tentang permasalahan yang dihadapi. memilih tujuan, artinya dalam proses pembuatan keputusan harus di tetapkan tujuannya. pencarian alternatif, yaitu penelaahan berbagai alat yang di perlukan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan. memilih alternatif Tahapan Ideal dalam membuat Keputusan Luar Negeri

LANDASAN KEPUTUSAN POLUGRI Nilai dasar yang melandasi kebanyakan tujuan para pengambil keputusan politik luar negeri adalah kelangsungan hidup bangsa. Akan tetapi nilai itu tidak mengungkapkan tujuan konkret dalam urusan internasional, khususnya dewasa ini yang sedang mengarah pada unilateralisme. Beberapa pemimpin negara telah membenarkan perang ekspansi atas dasar keamanan nasional, seperti yang dilakukan Jepang pada tahun 1930- an ataupun AS pasca tragedi WTC. Pemimpin- pemimpin lainnya membenarkan politik isolasi seperti yang dilakukan AS pada tahun 1930-an LANDASAN KEPUTUSAN POLUGRI

LANDASAN KEPUTUSAN POLUGRI Keamanan nasional adalah dasar semu bagi tujuan nasional karena keamanan suatu negara bergantung pada kemampuan dan tujuan-tujuan negara lain yang berhubungan dengan kemampuan dan tujuan-tujuannya sendiri.   Oleh karena itu, tujuan antara yang dirancang untuk meningkatkan keamanan internasional bisa beranekaragam, bergantung pada informasi tentang kondisi internasional yang di miliki oleh pengambil keputusan. Sebagai contoh, sejak PD II, konsepsi AS tentang kondisi yang diperlukan untuk memperkuat keamanan nasionalnya adalah kepaduan negara-negara blok Barat, perpecahan di blok Soviet, dan perlindungan terhadap negara-negara netral dari pengaruh komunisme. Atau pada pasca tragedi WTC, konsepsi AS diarahkan pada upaya memerangi terorisme internasional LANDASAN KEPUTUSAN POLUGRI

Merumuskan suatu kebijakan berarti memperhitungkan semua situasi yang mungkin dihadapi pada setiap waktu dimasa depan dan kemudian baru semenjak sekarang sudah menetapkan atau menyiapkan tindakan mana yang akan diambil atau dipilih kelak, guna menghadapi realisasi dari setiap kemungkinan tersebut.   Seperti apa yang dikemukakan oleh Sun Tzu dalam bukunya “The art of war”, kebijakan dapat diartikan sebagai keseluruhan keputusan-keputusan kondisional yang menetapkan tindakan-tindakan yang akan/harus diperhatikan guna menghadapi setiap keadaan yang mungkin terjadi dimasa depan atau menuntaskan permasalahan yang telah terjadi. PANDANGAN SUN-TZU

Dalam Pandangan John P. Lovell Dalam pandangan John P. Lovell, kebijakan baik luar negeri maupun dalam negeri adalah suatu rancangan rasional yang dibentuk oleh para elit politik pembuat keputusan dan menjadi acuan bagi tindakan-tindakan negara selanjutnya Dalam Pandangan John P. Lovell

Polugri RI mulai di laksanakan sejak 2 September 1948, yang di sampaikan melalui pidato Bung Hatta di depan sidang KNIP dengan judul : “Mendayung diantara Dua Karang”.

Tiga Kelompok Faktor Pertimbangan Perumusan Polugri Faktor-faktor yang bersifat tetap/permanen: faktor geografis, iklim dan topografi serta penduduk; Faktor-faktor yang bersifat tidak tetap : A. Bersifat Politis B. Bersifat Non-Politis Faktor-faktor yang bersifat Teknis Tiga Kelompok Faktor Pertimbangan Perumusan Polugri

Faktor-faktor yang bersifat tidak tetap : Bersifat Politis -1 Ideologi -2 konstitusi -3 persepsi pembuat keputusan -4 gaya kepemimpinan -5 kepentingan nasional -6 opini massa -7 konsensus nasional -8 tekanan dari kekuatan eksternal tertentu/masyarakat internasional Faktor-faktor yang bersifat tidak tetap : Bersifat Politis

-9. Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan -9 Kondisi sosial ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Berkaitan dengan tingkat/taraf kehidupan rata-rata, tingkat pendidikan, tingkat kesadaran (politis, hak dan kewajiban); -10 Tradisi Budaya yang di landasi oleh custum. Dunia politik kita sifatnya patrimonial. Secara tradisi kita mengenal gaya kepemimpinan seperti itu (patrimonial) sejak zaman raja-raja sampai sekarang. Bawahan tidak mungkin mengkritik atasan. Tradisi budaya ini sangat mempengaruhi gaya politik yang berkembang; -11 Mental dan Disiplin Nasional; -12 Karakter Nasional. Misalnya: Sikap bangsa yang cenderung serba permisif terhadap tingkah laku aparat/atasan. Bersifat Non-Politis

Faktor-faktor yang bersifat Teknis a. Berkaitan dengan kemampuan para pelaksana atau para penentu keputusan dalam menilai suatu masalah. Kemampuan yang tinggi dalam menilai masalah bisa menghasilkan keputusan-keputusan yang lebih antisipatif dan tepat. Sebaliknya, kemampuan menilai masalah yang rendah selain akan menghasilkan keputusan yang kurang pas (tidak menyelesaikan masalah/bahkan memperpanjang masalah), juga dalam banyak hal sering membuat lolosnya berbagai kesempatan; b. Hal-hal yang berkaitan dengan pertimbangan atau perhitungan dana. Menilai pelaksanaan Polugri RI, apakah kerja dinas perwakilan luar negeri efektif atau tidak, juga tergantung oleh dana yang tersedia; Faktor-faktor yang bersifat Teknis

Faktor-faktor yang bersifat Teknis c. Hal-hal yang berkaitan dengan perhitungan mengenai keamanan atau kemungkinan bahaya; d. Hal-hal yang berkaitan dengan informasi dan komunikasi. Misalnya: jaringan informasi pers, internet, dan lain-lain, harus merebut kesempatan dan menunjukkan kinerja diplomat kita; e. Hal-hal yang berkaitan dengan desakan waktu atau tekanan waktu. Faktor-faktor yang bersifat Teknis

Dua Kelompok Besar Perumus, Penentu & Pelaksana Polugri Governmental Agencies/lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat resmi atau formal. Non-Governmental Agencies Dua Kelompok Besar Perumus, Penentu & Pelaksana Polugri

Kepala Pemerintahan/Kepala Negara: Presiden, Raja, Perdana Menteri; Pejabat dari departemen-derpartemen/ lembaga-lembaga pemerintah yang terkait dengan bidang luar negeri. (Deplu, Hankam, Perdagangan, Kehakiman); Lembaga-lembaga negara lainnya (DPR/Komisi I DPR). Governmental Agencies/lembaga-lembaga pemerintah yang bersifat resmi atau formal

Non-Governmental Agencies Parpol; Kelompok Kepentingan/pressure group; Media Komunikasi/media massa (opini koran, majalah, dll). Lembaga-lembaga atau badan-badan yang terlibat dalam Policy Making;   Non-Governmental Agencies

Mereka harus menguasai atau memiliki kemampuan Proses Perencanaan; Dinamika Politik dan Kebijaksanaan Luar Negeri; Teknik-teknik dan instrumen-instrumen yang di pergunakan dalam pelaksanaan kebijaksanaan (teknik persuasif, menekan, dll. Instrumen formal/resmi atau informal). Mereka harus menguasai atau memiliki kemampuan