MATA KULIAH KEBIJAKAN FISKAL UNIVERSITAS WIJAYAKUSUMA FAKULTAS EKONOMI Program Studi Ekonomi Pembangunan MATA KULIAH KEBIJAKAN FISKAL (Pertemuan Ke-2) Oleh: Pahrul Fauzi, SE, M.Si

Apa itu Kebijakan Fiskal? Kebijakan Fiskal => kebijakan penyesuaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Kebijakan Fiskal => suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Fiscal policy adalah: “ kebijakan pemerintah dengan menggunakan belanja negara dan perpajakan dalam rangka menstabilkan perekonomian.

Secara ringkas: Pemasukan Pengeluaran

Instrumen Kebijakan Fiskal Belanja atau pengeluaran negara (G) Government expenditure. Perpajakan (T) taxes.

Kebijakan Fiskal menjadi kebijakan makro yang sangat penting dalam rangka: Membantu memperkecil fluktuasi dari siklus usaha. Mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang sustainable, dengan memperhatikan kesempatan kerja yang tinggi. Membebaskan dari inflasi yang tinggi atau bergejolak.

Tujuan Kebijakan Fiskal Pada dasarnya, kebijakan fiskal bertujuan untuk memengaruhi jumlah total pengeluaran masyarakat, memengaruhi pertumbhn ekonomi, jumlah produksi masyarakat secara agregat, kesempatan kerja, tingkat harga, inflasi, dan mengontrol bunga dan jumlah uang yang beredar. Secara umum kebijakan fiskal ditujukan untuk memelihara stabilitas ekonomi, sehingga pendapatan nasional secara nyata dapat terus meningkat.

Tujuan Kebijakan Fiskal (Jhon F. Due) Menjamin pertumbuhan perekonomian yang sebenar-benarnya menyamai laju pertumbuhan potensial, dengan mempertahankan kesempatan kerja penuh (full employment) Mencapai suatu tingkat harga umum yang stabil dan wajar. Sedapat mungkin meningkatkan laju pertumbuhan potensial tanpa menganggu pencapaian tujuan-tujuan lain di masyarakat.

Target Riil Kebijakan Fiskal Meningkatkan produksi nasional (PDB) dan pertumbuhan eonomi untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja (mengurangi pengangguran), Dan untuk menjaga kestabilan harga-harga secara umum (mengatasi inflasi).

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Fiskal memberikan pengaruh terhadap perekonomian yaitu berupa: Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu seperti pengendalian inflasi dan menekan pengangguran. Berdasarkan teori Keynes, kenaikan belanja pemerintah (G) yang membuat APBN defisit dapat digunakan untuk merangsang kegiatan ekonomi masyarakat. Ketika terjadi inflasi, pemerintah mengurangi defisit (atau menerapkan kebijakan surplus) untuk mengendalikannya.

Awal Penggunaan Kebijakan Fiskal Tahun 1930-an terjadi depresi ekonomi yang melanda banyak negara. Kebijakan moneter tidak mampu mengatasi masalah. Keynes menulis gagasannya, dengan menerbitkan buku berjudul The General Theory of Employment, Interest, and Money pada tahun 1936. Inti gagasan Keynes: pemerintah perlu ikut campur dalam perekonomian melalui kebijakan fiskal. Semakin dipahami pengelolaan keuangan negara berbeda dengan pengelolaan keuangan individual. Seberapapun perubahan dari penerimaan atau pengeluaran pemerintah dapat memberikan efek kepada masyarakat.

Sifat dari Pengaruh Kebijakan Fiskal Bersifat menambah atau memperbesar pendapatan nasional => atau disebut expansionary.... Bersifat mengurangi atau memperkecil pendapatan nasional => atau disebut contractionary.... Ada yang menyebut sifat dari pengaruh kebijakan fiskal tersebut seperti kerja dari pompa....yang menghembuskan atau menghisap.... Prinsip yang mengibaratkan dengan cara kerja pompa tersebut dikenal dengan pump priming principle.

Jenis-jenis Kebijakan Fiskal

Pembiayaan Fungsional (The Functional Finance) 1 Pembiayaan Fungsional (The Functional Finance) Yaitu pengeluaran pemerintah yand ditentukan sedemikian rupa sehingga tidak berpengaruh langsung kepada pendapatan nasional Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kesempatan kerja (full employment). Tokoh pencetus: A.P. Liner Pada konsep ini pengeluaran pemerintah, pajak, dan pinjaman dipertimbangkan secara terpisah. Pajak digunakan bukan sebagai penerimaan negara tetapi sebagai pengendali kondisi perekonomian.

Beberapa hal penting yang biasanya dilakukan oleh pemerintah yang menganut pola pembiayaan fungsional, yaitu: Pajak tidak hanya digunakan bukan sebagai penerimaan negara tetapi sebagai alat pengatur pengeluaran sektot swasta (pirvat sector). Apabila terjadi inflasi yang berlebihan, maka untuk mendanai penarikan dana masyarakat, pemerintah melakukan kebijakan tight money policy. Apabila pencapaian target pajak dan pinjaman ternyata tidak tepat sasaran, maka pemerintah akan melakukan pinjaman dalam negeri (obligasi, cetak uang, dll)

2 Pendekatan Anggaran Terkendali (the manage budget approach) Pada pendekatan ini, pengeluaran pemerintah, penarikan pajak, dan pinjaman ditujukan untuk mencapai kestabilan ekonomi. Penerimaan dan pengeluaran pemerintah menjadi satu paket yang tak terpisahkan dalam rangka mencapai kestabilan ekonomi. Untuk menghindarkan atau memperkecil ketidakstabilan ekonomi selalu diadakan penyesuaian dalam anggaran, sehingga pada suatu saat anggaran dapat dibuat defisit atau surplus disesuaikan dengan situasi yang terjadi.

(the stabilizing budget) 3 Stabilitas Anggaran (the stabilizing budget) Konsep ini menekankan pada mekanisme otomatis dalam politik fiskal. Pemerintah tidak terlalu kuat dalam mencampuri keseimbangan perekonomian. Pengeluaran pemerintah ditentukan berdasarkan perkiraan manfaat dan biaya relatif dari berbagai macam program. Pengenaan pajak ditentukan untuk menimbulkan surplus pada periode kesempatan kerja penuh (full employment)

4 Pendekatan Anggaran Belanja Berimbang (balanced budget approach) Konsep ini menggunakan pendekatan anggaran yang disesuaikan dengan keadaan (managed budget) Tujuannya adalah agar tercapainya anggaran berimbang dalam jangka panjang. Menekankan pada keharusan terjadinya keseimbangan antara penerimaan dan pengeluaran. Pendekatan ini selalu mempertahankan anggaran belanja yang seimbang. Apabila terjadi depresi ekonomi, pengeluaran pemerintah ditingkatkan. Apabila terjadi inflasi dikendalikan dari sektor perpajakan.

Kelompok Kelompok 1 => Sukarti, Dinda, Simon, Eri Sumbangan cukai rokok terhadap keuangan negara Kelompok 2 => Yanti, Tegar, Jelita, Wawan Tarik ulur kebijakan subsidi BBM Kelompok 3 => Intan, Rahma, Bella, Arif Yuniantoro Efektifitas Desentralisasi Fiskal Kelompok 4 => Widi, Bagus, Halim, Dini Dana Desa 1 Milyar Per-Desa, Efektif kah? Kelompok 5 => Dasworo, Sudiro, Saiful Rizal Alokasi 20% dari APBN untuk pendidikan

Sekian Dan Terimakasih Semoga Pertemuan Kita Melalui Perkuliahan ini dapat Memberi Manfaat dan Diberkahi Allah SWT Amiin...