PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

Slides:



Advertisements
Presentasi serupa
Pardjono, Ph.D Program Pascasarjana UNY
Advertisements

PANCASILA 3 PANCASILA YURIDIS KENEGARAAN
Filsafat PANCASILA.
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT (Kuliah Ke 5)
Filsafat Ilmu: administrasi
PANCASILA DITINJAU ASAL MULANYA
KAJIAN ILMIAH TERHADAP PANCASILA
Filsafat Pancasila.
PANCASILA 8 FILSAFAT, PANCASILA, DAN FILSAFAT PANCASILA
Pendidikan Kewarganegaraan
PANCASILA SEBAGAI SISTEM NILAI
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
Filsafat Pancasila Bambang Tri Purwanto.
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA
Pancasila Sebagai SistemFalsafah Bangsa
bagi suatu bangsa dan negara
Pertemuan ke III (FILSAFAT PANCASILA)
Filsafat Pancasila Bambang Tri Purwanto.
Pert. 2 Dosen: Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
Kuliah ke 3 dan 4 PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT.
Pengertian Filsafat Dalam wacana ilmu pengetahuan filsafat adalah merupakan bidang ilmu yang rumit, kompleks dan sulit dipahami secara definitif. Pengetahuan.
FILSAFAT PANCASILA DAN PENDIDIKAN
“HAKIKAT PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT NEGARA INDONESIA”
FILSAFAT – PENGETAHUAN - ILMU
F I L S A F A T Oleh: DEDY WIJAYA KUSUMA, ST., M.Pd.
Pancasila sebagai sistem filsafat 2
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
Filsafat, Ilmu dan Filsafat Ilmu
Oleh: RUSDIANTO UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA 2012
PANCASILA SEBAGAI FILSAFAT DAN FALSAFAH
Pancasila sebagai sistem Filsafat
Pancasila sebagai sistem filsafat 2
Pancasila Sebagai Filsafat
Gimana Jadinya Negara Indonesia tanpa Ideologi Pancasila ?????
Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
PANCASILA SISTEM FILSAFAT TM 5
FILSAFAT PANCASILA.
FILSAFAT PANCASILA.
Pancasila sebagai sistem filsafat 1
PANCASILA SISTEM FILSAFAT TM 5
Pert. 2 Dosen: Dr. Syahrial Syarbaini, MA.
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT Dalam wacana ilmu pengetahuan, banyak orang yang memandang bahwa filsafat adalah merupakan bidang ilmu yang rumit, kompleks.
UNIVERSITAS PAKUAN PROGRAM PASCA SARJANA JURUSAN ADMINISTRASI PENDIDIKAN 2015 Hakikat Ilmu Filsafat Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah : FILSAFAT.
Pertemuan 3 Filsafat Pancasila Mahendra P. Utama.
PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN.
Pancasila Sebagai Sistem Filsafat
FILSAFAT PANCASILA ARTI FILSAFAT :
SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
Etika Pancasila.
Pancasila sebagai sistem filsafat, perbandingan filsafat pancasila dengan sistem filsafat lainnya didunia.
BAB 1 Merajut Manusia dan Masyarakat Berdasarkan Pancasila
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
MATERI KULIAH PENDIDIKAN PANCASILA
POKOK BAHASAN 2 Filsafat Pancasila
PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI TERBUKA
FILSAFAT PANCASILA By: Citra Asyah Tri N( )
MENGENAL FILSAFAT Pertanyaan Dasar Yang Sering Menggoda Manusia
Filsafat Sains Pertemuan ke-2.
FILSAFAT PANCASILA DISAMPAIKAN OLEH: FATHONI.
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
CARA BERPIKIR FILSAFAT
Pertanyaan Dasar Yang Sering Menggoda Manusia
KB 1 PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, IDEOLOGI, DAN PANDANGAN HIDUP BANGSA INDONESIA Oleh : Dr. Susan Fitriasari, M.Pd. Shilmy Purnama, M.Pd.
PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT
“PANCASILA SEBAGAI IDENTITAS NASIONAL”
PANCASILA SEBAGAI SISTEM NILAI. PENGERTIAN NILAI Nilai adalah kualitas yang melekat pada sesuatu atau keberhargaan dari sesuatu. Nilai adalah kualitas.
OLEH : ARIE SULISTYOKO, S.Sos, M.H. Nilai, norma, dan moral adalah konsep- konsep yang saling berkaitan. Dalam hubungannya dengan Pancasila maka ketiganya.
Transcript presentasi:

PANCASILA SEBAGAI SISTEM FILSAFAT

1. PENGERTIAN Filsafat berasal dari bahasa Yunani  philosophia. Terdiri dari 2 kata : Philos : cinta atau philia = persahabatan Sophos = sophia : kebijakan, pengetahuan, ketrampilan, pengalaman praktis, intelegensi. Secara harfiah philosophia berarti mencintai kebijaksanaan (wisdom).

Memperlajari filsafat berarti merupakan upaya manusia untuk mencapai kebijaksanaan hidup yang nantinya bisa menjadi konsep yang bermanfaat bagi peradaban manusia. Pengertian bijaksana  mengantarkan seseorang mencapai kebenaran. Dengan demikian orang yg mencintai penget. bijaksana  orang yang mencintai kebenaran.

Istilah philosophos : a. Pertama kali digunakan oleh Pythagoras (572 – 497 SM)  menunjukkan dirinya pecinta kebijaksanaan (lover of wisdom). b. Filsuf lain : 1) Plato (427 – 347 SM), filsf  pengetahuan ttg segala yg ada atau ilmu pengetahuan yg berminat mencapai kebenaran yg asli. 2) Aristoteles (384 – 322 SM), filsf  ilmu pengetahuan yg meliputi kebenaran. Didalamnya terkandung ilmu : metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, estetika. Disebut pula filsf yg menyelidiki sebab dan asas segala benda.

3) Marcus Tullius Cicere (106 – 43 SM), Filsf  pengetahuan ttg sesuatu yg maha agung dan usaha-usaha utk menapainya. 4) Immanuel Kant (1724 – 1804) Filsf  ilmu polol dan pangkal segala pengetahuan yg mencakup didalamnya 3 persoalan, yaitu : Apakah yg dpt kita ketahui ? (dijawab oleh metafisika). Apakah yg dapat kita kerjakan ? (dijawab oleh etika). Dimanakah pengharapan kita ? (dijawab oleh antropologi).

Secara umum : Filsf  ilmu yg menyelidiki hakekat segala sesuatu utk mendapatkan kebenaran. Ciri-ciri filsf sebagai usaha berfikir : Radikal Menyeluruh Integral atau berpikir yg mengupas sesuatu sedalam-dalamnya. Kedudukan filsf dikenal sebagai The Mother of Science (ibu / induk ilmu pengetahuan). Sebagai ibu / induk ilmu pengetahuan, filf merupakan muara bagi iptek. Bagus (1966 : 242) memberi arti filsf  sebagai sebuah pencarian. Manusia tidak pernah secara sempurna memiliki pengertian menyeluruh ttg segala sesuatu (kebijaksanaan), shg harus terus menerus mencarinya,

2. CABANG FIlSAFAT a. Metafisika  mempelajari asal mula segala sesuatu yang ada dan mungkin ada. Metafisika Metafisika umum (ontologi)  ilmu yg membahas segala sesuatu yg ada Metafisika khusus Teodesi : membahas adanya Tuhan Kosmologi : membahas adanya alam semesta Antropologi metafisik : membahas adanya manusia

b. Epistomologi  mempelajari seluk beluk pengetahuan b. Epistomologi  mempelajari seluk beluk pengetahuan. Terkandung pertanyaan-2 mendasar ttg pengetahuan (kriteria apa yg dapat memyaskan guna mengungkapkan kebenaran, apakah sesuatu yang kita percaya dapat diketahui dan lain-2). c. Aksiologi  menelusuri hakikat nilai. Aksiologi Ada etika Ada estetika

d. Logika menurut aturan-2 berpikir rasional Logika mengajarkan manusia utk menelusuri struktur argumen yang mengandung kebenaran atau menggali pengetahuan manusia berdasarkan bukti-bukti. Bagi filsuf  logika merupakan alat utama yang digunakan dalam meluruskan pertimbangan-2 rasional guna menemukan kebenaran dari masalah kefilsafatan.

3. FILSAFAT PANCASILA Filsf PS  refleksi kritis & rasional ttg PS sbg dasar negara dan budaya bangsa. Tujuannya  mendapatkan pokok-2 pengertian yang mendasar dan menyeluruh. PS dikatan sbg filsafat  PS hasil perenungan jiwa yang mendalam. Oleh The Founding Fathers Indonesia yang dituangkan dalam suatu sistem. Filsft PS  hasil berpikir / pemikiran sedalam-dalamnya B.Ind dianggap, diyakini sebagai kenyataan, norma-2 dan nilai-2 yang benar, adil, bijaksana sesuai kehidupan dan kepribadian bangsa Indonesia.

Bung Karno, 1955 – 1965 mengembangkan filsf PS Bung Karno, 1955 – 1965 mengembangkan filsf PS. PS  filsf asli Ind yang diambil dr budaya dan tradisi Ind, merupakan akulturasi budaya India (Hindu-Budha), Barat (Kristen), Arab (Islam). Filsf PS  fils praktis, karena tidak hanya mengandung pemikiran yang mendalam atau tak hanya bertujuan mencari, ttp hasil pemikiran (filsf PS) digunakan sbg pedoman hidup sehari-hari (way of life) agar bgs Ind dapat hidup bahagia lahir dan batin. Fils PS memiliki : a. Dasar Ontologis b. Dasar Epistemologis c. Dasar Aksiologis

a. Dasar Ontologis Pancasila Dasar ontologis PS  menunjukkan PS benar-2 ada dalam realitas dg identitas dan entitas yg jelas. Melalui tinjauan fils, dasar ontologis PS mengungkat status istilah yg digunakan, isis dan susunan sila-2, tata hubungan serta kedudukannya. Menurut Kaelan (2002) ontologis PS  hakekatnya manusia memiliki hakekat mutlak monopluralis. Manusia Ind : Menjadi dasar adanya PS Menjadi pendukung kokoh sila-sila PS

Scr ontologis  memiliki hal-2 mutlak, yaitu : Susunan kodrat raga dan jiwa, jasmani dan rohani. Sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu & sosial. Sebagai makhluk pribadi dan makhluk Tuhan YME. Ciri dasar setiap sila Pancasila, mencerminkan : Sifat-2 dasar manusia yg bersifat dwi tunggal Ada hub yg bersifat dependen antara PS dengan manusia Indonesia, dimana eksistensi, sifat dan kualitas PS tergantung manusia Indonesia. Manusia Indonesia sebagai pendukung PS.

Soepomo & Muh. Yamin  menyampaikan konsep dasar negara sebelum merdeka ttp tak memberi nama. Soekarno  konsep dasar negara diberi nama Pancasila. PPKI atau Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), dimana Soekarno duduk sebagai anggota digunakan kata PS sebagai Dasar Negara Indonesia merdeka. Rumusan 5 sila PS dopakai dasar negara seperti rumusan PPKI yang ada dalam pembukaan UUS 1945. PS memenuhi syarat sbg dasar fils negara.

Menurut Notonegoro, ada 4 sebab (causa) : Causa bahan / materi (causa material)  terdapat dlm adat kebiasaan, kebudayaan dan agama. Causa formalis (bentuk)  Bung Karno kemudian bersama Bung Hatta sbg pembentuk negara. Causa finalis (tujuan)  PS sebagai calon dasar filsf negara. Causa efficient (asal mula)  PPKI sebagai asal mula karta (causa efficient) yang menjadikan PS sebagai dasar filsf negara yang sebelumnya ditetapkan sebagai calon dasar fils negara.

b. Dasar Epistemologis Pancasila Epistemologis PS berkaitan dg sumber dasar pengetahuan PS. Eksistensi PS dibangun sbg abstraksi dan penyederhanaan thd realitas yang ada dlm masyarakat, dg lingkungan yg heterogen multikultur dan multietnik (Salam, 1998). PS lahir  sbg respon / jawaban keadaan yg terjadi dan dialami masy Ind serta menjadi harapan. PS diharapkan dpt memecahkan kesulitan hidup B. Ind.

Ditinjau dr aspek epistomologi  PS memiliki kebenaran korespondensi, dg catatan bila sila-2 PS scr praktis didukung realita yg dialami dan dipraktekkan oleh manusia Indonesia. Penget PS  bersumber dari manusia Ind dan lingkungannya. PS dibangun dan berakar pada manusia Ind beserta seluruh suasana kebatinan yg dimiliki. Menurut Kaelan (2002 : 96), PS  pedoman atau dasar B. Ind dlm memandang realitas alam semesta, mns, masy, bgs dan negara dlm menyelesaikan masalah hidup dan kehidupan.

Dasar epistomologi PS juga berkaitan dengan dasar ontologis PS, krn penget PS berpijak pd hakekat manusia yg menjadi pendukung pokok PS. Epistomologi sosial PS  dicirikan adanya masy Ind ingin merdeka, bersatu, berdaulat dengan 5 sila PS. Sumber pengetahuan PS  dapat ditelusuri melalui sejarah terbentuknya PS mengenai kebudayaan. Awal sejarah, abad IV Masehi  nilai-2 agama Hindu, Budha, Islam serta nilai-2 demokrasi Barat.

Berdasarkan realita, scr epistomologis pengetahuan PS bersumber dari nilai dan budaya : * tradisional dan modern * budaya asli dan campuran Disamping itu, sumber historis menurut epistomologis, PS mengakui kebenaran penget yg bersumber dari : * wahyu * agama * akal pikiran manusia * bersifat empiris berdasarkan pd pengalaman Jadi, penget PS mencerminkan pemikiran masy tradisional dan modern.

c. Dasar Aksiologis Pancasila Aksiologi  berkaitan nilai. PS tak lepas  manusia Indonesia. PS bukan nilai yg ada dg sendirinya (given value) melainkan nilai yang diciptakan (created value) manusia Indonesia. Nilai berhubungan Intrinsik : bernilai dalam diri sendiri Ekstrinsik (instrumental) : bernilai sejarah dikaitkan dengan cara mencapai tujuan

PS Aliran hedonisme  yg menjadi nilai intrinsik adalah kesenangan. Aliran utilitarianisme  yg menjadi nilai intrinsik adalah manfaat bagi kebanyakan orang. Kekhasan nilai yg melekat pada PS sebagai  nilai instrinsik terlebih pd nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan Sosial sebagai satu kesatuan. PS Nilai intrinsik (perpaduan nilai asli dan nilai budaya luar Indonesia) Nilai ekstrinsik (instrumental)

Inilah yang membedakan Ind dg negara lainnya Inilah yang membedakan Ind dg negara lainnya. Nilai Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan bersifat universal / umum, shg nilai-2 ini juga dimiliki oleh manusia di negara-2 lain (Malaysia, AS, Rusia, Jerman, Thailand, dsb). PS sbg nilai instrumental  mengandung imperatif dan menjadi arah bahwa dalam proses mewujudkan cita-2 negara, bangsa harus menyesuaikan dengan sifat-2 yang ada dalam nilai 5 sila PS. PS sbg nilai instrumental, PS tak hanya mencerminkan identitas mns Ind, ttp juga berfungsi sbg cara dalam mencapai tujuan.

PS juga mencerminkan nilai realitas dan identitas. Menurut Kaelan (2002 : 28). Nilai-2 dlm sila I s/d V  merupakan cita-2, harapan, dambaan B. Ind yg perlu diwujudkan. Driyarkara, menyatakan PS merupakan Seim in Sollen PS  harapan, cita-2 tetapi sekaligus adalah kenyataan bagi B. Ind. PS juga mencerminkan Nilai realitas, krn dl, sila-2 PS berisi nilai yg sudah dipraktekkan dlm kehidupan sehari-2 Nilai idealitas, nilai yg ingin dicapai

Nilai-2 dlm PS mempunyai tingkatan dan bobot yang berbeda, dimana nilai-2 tak saling bertentangan, bahkan saling melengkapi. PS merupakan kesatuan yg bulat dan utuh atau kesatuan organik (organic whole). Jadi nilai-2 yg ada dlm PS  satu kesatuan yg bulat dan utuh pula. Notonegoro (1983 : 39)  isi arti PS yang abstrak (hanya terdapat dlm pikiran/angan-2). PS merupakan cita-2 B. Ind menjadi dasar falsafah atau dasar kerohanian negara. Tak berarti hanya tinggal dalam pikiran atau angan-2 saja. Ttp harus sungguh-2 ada sesuai 5 sila PS. Nilai-nilai PS Satu kesatuan yg bulat & utuh Memberikan pola (patroon) bagi sikap, tingkah laku & perbuatan Tak dapat dipisah-2kan / berhubungan erat

4. HAKEKAT SILA-SILA PANCASILA Hakikat : sbg suatu inti yg terdalam dr segala sesuatu yg terdiri dari sejumlah unsur ttt dan yg mewujudkan sesuatu itu shg terpisah dg sesuatu lain dan bersifat mutlak. Contoh : hakikat air terdiri 2 unsur mutlak, yaitu hidrogen dan oksigen. Kesatuan 2 unsur tsb bersifat mutlak guna mewujudkan air. Jadi ke-2 unsur tsb secara bersama-sama menyusun air shg terpisah dari benda lainnya, misalnya batu, kayu, air raksa dan sebagainya.

Kata hakikat dapat dipahami dalam 3 kategori, terkait dg hakikat sila-sila PS. a. Hakikat asbtrak = hakikat jenis = hakikat umum. Mengandung unsur-2 yang sama, tetap dan tidak berubah. Hakikat abstrak sila-2 PS  menunjuk kata Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan Keadilan. Menurut bentuknya PS terdiri kata dasar Tuhan, Manusia, Satu, Rakyat dan Adil. Ditambah awalan dan akhiran ke- dan –an (sila I, II, III, IV, V) Sila III ditambah per- dan –an. Kedua macam awalan dan akhiran mempunyai kesamaan dalam maksud yg pokok  membuat abstrak atau mujarad, tidak maujud atau lebih tak maujud arti daripada kata dasarnya.

Hakikat pribadi PS, menunjukkan ciri-ciri khusus b. Hakikat pribadi Hakikat yg memiliki sifat khusus, yaitu terikat kepada barang sesuatu. Shg membedakan B. Ind dengan bangsa lain didunia. Hakikat pribadi PS  realisasinya disebut sebagai kepribadian PS. Hakikat pribadi PS, menunjukkan ciri-ciri khusus Nilai adat istiadat Nilai kebudayaan Nilai agama Sifat dan karakter

c. Hakikat kongkrit Bersifat nyata, terletak pada fungsi PS sebagai dasar fils negara. Dalam realisasinya, PS merupakan pedoman praktis, yaitu wujud pelaksanaan praktis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Realisasi hakikat kongkrit, pelaksanaan PS dalam kehidupan negara setiap hari bersifat dinamis, antisipatif dan sesuai perkembangan waktu, keadan, serta perubahan jaman (Notonegoro, 1975 : 58 – 61).

Lima sila PS merupakan satu kesatuan utuh. a. Kesatuan sila-2 PS dalam struktur yg bersifat hirarkis dan berbentuk piramidal. Susunan hirarkis  sila-2 yg memiliki tingkatan jenjang yaitu sila yang ada diatasnya menjadi landasan sila yang ada dibawahnya. Sila I, melandasi Sila II Sila II, melandasi Sila III Sila III, melandasi Sila IV Sila IV, melandasi Sila V

Hirarkis dan piramidal : Sila I menjadi basis kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Sebaliknya, sila I adalah Ketuhanan yg berkemanusiaan yangmembangun, memelihara dan mengembangkan persatuan Indonesia yang berkerakyatan dan berkeadilan sosial. Demikian statusnya, tiap-2 sila didalamnya mengandung sila- 2 lainnya. Menurut Notonegoro (1984 : 61 dan 1975 : 52, 57) secara ontologis, kesatuan sila-sila PS sbg suatu sistem yg bersifat hirarkis dan berbentuk piramidal adalah : “Bahwa hakikat adanya Tuhan adalah ada karena dirinya sendiri.”

Tuhan sebagai causa prima Oleh karena itu segala sesuatu yang ada, termasuk manusia da karena diciptakan Tuhan atau Manusia ada sebagai akibat adanya Tuhan (sila I). Sedangkan manusia  sebagai subyek pendukung pokok negara. Negara adalah lembaga kemanusiaan, negara adalah sebagai persekutuan hidup bersama yang anggotanya adalah manusia (sila II).

Negara sebagai akibat adanya manusia yang bersatu (sila III) Negara sebagai akibat adanya manusia yang bersatu (sila III). Kemudian terbentuk persekutuan hidup bersama yang disebut rakyat. Rakyat  hakikatnya merupakan unsur negara disamping wilayah dan pemerintah. Rakyat  totalitas individu-2 dalam negara yg bersatu (sila IV). Keadilan  hakikatnya merupakan tujuan bersama atau keadilan sosial (sila V) yang pada hakikatnya sebagai tujuan dan lembaga hidup bersama yg disebut negara. b. Hubungan kesatuan sila-2 PS yg saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Sila-2 PS  sbg kesatuan dapat dirumuskan pula dalam hubungan saling mengisi dan mengkualifikasi dalam kerangka hubungan hirarkis piramidal.

Sila-2 PS yg saling mengisi dan saling mengkualifikasi. Dalam rumusan ini, tiap-2 sila mengandung 4 sila lainnya atau dikualifikasi oleh 4 sila lainnya. Sila-2 PS yg saling mengisi dan saling mengkualifikasi. 1) Sila I, Ketuhanan YME  Ketuhanan yg berkemanusiaan dan yang adil dan beradab, yang berpersatuan Indonesia, yg berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan /perwakilan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2) Sila II, Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang ber Ketuhanan YME, yang berpersatuan Ind, yg berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

3) Sila III, Persatuan yang bersila I, bersila IV dan bersila V 3) Sila III, Persatuan yang bersila I, bersila IV dan bersila V. 4) Sila IV, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan, yg bersila I, bersila II, bersila III dan bersila V. 5) Sila V, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bersila I, bersila II, bersila III dan bersila IV.